Ditemukan 956 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-02-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PA CURUP Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Crp Tanggal 24 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
13 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
Putus : 03-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/Pdt/2018 Tanggal 3 Juli 2018 — YAYASAN PEMBANGUNAN MASJID AL-KAUTSAR
BINTARA JAYA
lawan
Tn. ISMED M. SYAM, dkk
dan
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
BEKASI BARAT, dkk
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat XXVIII, Tergugat XXII, Tergugat XXIll, TergugatXXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXIX dan eksepsi Tergugat II;Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi1.2.Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;Menetapkan Pembentukan Pengurus DKM Masjid AlKausar,berdasarkan Surat Keputusan Lurah Bintara Jaya, Kecamatan BekasiBarat Kota Bekasi, Nomor 460/07/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016, diLingkungan RW 12, Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi yang dilakukanoleh masyarakat dan ummat
Putus : 08-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Bla. Tanggal 8 April 2015 — Budiono Sirlalang Bin Alm. Tomi Tolang;
22 — 5
22 — 5
Blora,adalah milik ummat yang telah dipercayakan kepada takmir masjid AnNur, danterdakwa tidak memintaa ijin sebelumnya kepada takmir Masjid AnNur,sehingga penguasaan terdakwa terhadap uang tersebut adalah bertentangandengan hukum serta kebiasaan yang ada dimasyarakat, dengan demikianunsur inipun telah terpenuhi;Ad. 5.
Register : 07-03-2012 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 16-04-2012
Putusan PA Kabanjahe 401792 Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Kbj Tanggal 5 April 2012 — Penggugat dan Tergugat
17 — 3
17 — 3
Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Mei 2010,Tergugat memaksa Penggugat masuk Agama Kristen, karenaPenggugat menolak, Tergugat mengusir Penggugat, dan Penggugatpergi minta perlindungan ke rumah ummat Islam yang tidak jauh darirumah orang tua Tergugat.
Register : 24-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.KAG Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 3
10 — 3
Penggugatrekonvensi, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaankehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu diantaraummat Islam sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki Kewenangan secara atributifyang meliputi Kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkaratertentu diantara ummat
Islam sebagaimana yang diatur Pasal 49 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa berpijak kepada ketentuan pokok tersebut tentangkewenangan absolut Peradilan Agama, Pengadilan Agama tidak berwenangsecara atributif untuk menyelesaikan sengketa diantara ummat Islam yangberkenaan dengan pengembalian biaya ganti rugi atau biaya prosesperkawinan
Register : 17-03-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.KAG Tanggal 20 April 2015 — Pemohon & Temohon
16 — 5
16 — 5
KAGarahan dan petunjuk untuk mencegah disparitas hukum dalam mencarikepastian hukum diantara ummat Islam, dan berdasarkan sifatnyatersebut Kompilasi Hukum Islam a.k.a (also known as) figh Indonesiahanya menjadi petunjuk dan pedoman bagi ummat Islam khususnyaHakim di kalangan Peradilan Agama.
Register : 27-02-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan MS SIGLI Nomor 220/Pdt.G/2012/MS-Sgi Tanggal 10 Januari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
16 — 4
16 — 4
Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam(shalat, puasa);c. Tergugat suka bermain judi sehingga sering mengambil uang ataupun barang dirumah tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi;d.
Register : 07-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 89/PID.SUS/2020/PT SBY Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUGI NUR RAHARJA ALS GUS NUR Diwakili Oleh : Muhammad Nur Rakhmad, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : NOVAN ARIANTO, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : BASUKI WIRYAWAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : DARMAWATI LAHANG, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUHAMMAD NIZAR, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : OKI MUJI ASTUTI, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : DARWIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : SUPARLAN H, SH
395 — 531
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : NOVAN ARIANTO, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : BASUKI WIRYAWAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : DARMAWATI LAHANG, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUHAMMAD NIZAR, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : OKI MUJI ASTUTI, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : DARWIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : SUPARLAN H, SH
395 — 531
., Para Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELITA UMMAT Korwil Jatimberalamat di Jalan Kemelaten Baru 32 F RT. 04 / RW. 05 Karang PilangSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus SK No : 37/SKPidLBHPU/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah terdaftar di KepaniteraanHalaman 1 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2020/PT SBYPengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor2016/HK/X/2019 ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Membaca Penetapan
Register : 28-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA Suwawa Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sww Tanggal 11 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
25 — 15
25 — 15
Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebut jugatentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fighiyyah yang selanjutnyadiambil alin oleh Majelis Hakim sebagai berikut :arLaall bosie aiss, le elo Bf aikebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat
Register : 21-06-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA.Tlb Tanggal 8 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 5
10 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
Register : 21-06-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Tlb Tanggal 8 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 6
14 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0037/Padt.P/2019/PA.
Register : 18-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tlb Tanggal 7 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Padt.P/2021/PA.
Register : 18-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Rks Tanggal 21 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
73 — 31
73 — 31
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat fautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
Register : 03-09-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.PLG Tanggal 17 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
5 — 0
5 — 0
diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 159/Pat.P/2018/PA.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam : Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat
Register : 09-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 0103/Pdt.P/2019/PA.Tlb Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
Register : 25-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA SLEMAN Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Smn Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 10
60 — 10
Bahwa Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besarbagi kaum lakilaki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhan.Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknyapandangan (ghaddul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yangbanyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikanHalaman 2 dari 14 halamanPutusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Smnpara istri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukandan penyimpangan.8.
Register : 07-04-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 199/Pdt.G/2015/PA.Yk Tanggal 22 Oktober 2015 — PEMOHON dan TERMOHON
12 — 1
12 — 1
perselisinan seringterjadi antara Pemohon karena salah paham saja dan saksi melihatmasih bisa diperbaiki dan memang masih baik baik (rukun);e Bahwa saksi mohon kepada Majelis untuk diberi waktu meperbaikirumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan alasan menurutTermohon sekali semingu (minggu) Pemohon pulang kerja masihmelakukan hubungan badan;Menimbang, bahwa atas permohonan untuk memperbaiki dari saksi(orang dekat) Termohon tersebut dengan pertimbangan ishlah demi keutuhanrumah tangga masyarakat (ummat
Register : 04-12-2017 — Putus : 22-12-2017 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 70/Pdt.P/2017/PA.Rks Tanggal 22 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
17 — 6
17 — 6
Peraturan ini adalahperaturan yang ditetapkan Syariat Islam berupa rukun dan syarat perkawinanserta halhal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifatfautsiqiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikahyang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturanperundangan administrasi negara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan
Putus : 27-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Ag/2016 Tanggal 27 September 2016 — BISRI MAHDOR ZAENANI VS1. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon
273 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;ALASASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengesampingkan hukum Syariah Islam yang berlaku bagi Bank Syariah danmengesampingkan Dewan Syariah Nasional berikut fatwafatwanya;Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai salah satu PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara perdata Ummat
menjadikan Syariah Islamdan ketentuanketentuan Dewan Syariah Nasional yang berlaku bagi bank,dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkaratersebut;Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidakmengakui hukum yang berlaku khusus bagi bank yang berprinsip syariah, diantaranya terhadap Akad Murabahah;Pengadilan Agama dan Pengadiian Tinggi Agama merupakan PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara Lembaga Keuangan Syariah(LKS), sebagaimana menangani perkaraperkara Ummat
Register : 21-06-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.Tlb Tanggal 8 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan