Bambang TK Garang,M.Pd selaku DekanFKIP UNPAR, seolaholah sebagai pembelanjaan yang benar, denganperincian sebagai berikut: JUMLAH PPN PPh POTONGAN BERSIH PENENo URATAN MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) RIMA1 Biaya perkantoran FKIP 4078.032.0 3.150.000 286.364 42.955 329.318 2.820.682 Toko KridaUnpar untuk pembelian 01.Q.521111 NusantaraATK kantor UPP I bulanJanuari 20132 Biaya perkantoran FKIP 4078.032.0 2.650.000 240.909 36.136 277.045 2.372.955 Toko MuliaUnpar untuk pembelian 01.Q.521111 PerdanaATK

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan setidaknyasebesar Rp.770.141.964, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut denganperhitungan sebagai berikut : Pengeluaranriil PengeluaranJumlah yg PPn PPh didukung dengan buktibuktiUraian diterima (Rp) buktibukti yg tidak benarA B C D E F G1 Dana GU yang diterima 30.000.000, 2.727.273, 340.909, 26.931.818, tanggal 2 Agustus 20132 Dana TUP yang diterima 606.095.600, 24.659.088, 6.523.622, 133.141.600 441.771.286,tanggal 30 Nopember20133 Dana

Dr.Bambang TK Garang,M.Pd selaku Dekan FKIP UNPAR, seolaholahsebagai pembelanjaan yang benar, dengan perincian sebagai berikut: JUMLAH PPN PPh POTONGAN BERSIH PENEMs HRAIEN BES (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) RIMA1 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 3.150.000 286.364 42.955 329.318 2.820.682 Toko KridaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 NusantaraATK kantor UPP I bulan 11Januari 20132 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.650.000 240.909 36.136 277.045 2.372.955 Toko MuliaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 PerdanaATK

Bambang TK Garang,M.Pd selaku DekanFKIP UNPAR, seolaholah sebagai pembelanjaan yang benar, denganperincian sebagai berikut: JUMLAH PPN PPh POTONGAN BERSIH PENENo URATAN MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) RIMA1 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 3.150.000 286.364 42.955 329.318 2.820.682 Toko KridaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 NusantaraATK kantor UPP I bulan 11Januari 20132 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.650.000 240.909 36.136 277.045 2.372.955 Toko MuliaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 PerdanaATK

Dana GU yang diterima 30.000.000, 2.727.273, 340.909, 26.931.818, tanggal 2 Agustus 20132. Dana TUP yang diterima 606.095.600, 24.659.088, 6.523.622, 133.141.600 441.771.286,tanggal 30 Nopember 20133. Dana TUP yang diterima 490.129.520, 20.299.993, 4.546.328, 136.912.520 328.370.678,tanpa tanggal bulanDesember 20134. Jumlah 1.126.225.120 47.686.354, 11.410.859, 296.985.9385. Kerugian Negara (c(d+e+f) 770.141.964,6.

Put.Nomor 349 K/Pdt.SusPHI/20132 Tahun 2005, Pergub Nomor 75 Tahun 2005, dan Pergub Nomor 88 Tahun2010)Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp110.223.164,00 (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratusenam puluh empat rupiah);24 Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat sebagaimana di atas tidak pernahdiberikan oleh Tergugat, bahkan memberikan penawaran sebesar Rp9.814.546,00(sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam

Bahwa benar Penggugat telah menerima 3 (tiga) fasilitas pembiayaan dariTergugat , dengan rincian sebagai berikut :Hal 14 dari 44 hal Putusan Nomor : 299/Pdt/2016/PT SMG No Akad Plafond1 Akta Musyarakah Mutanagisah Nomor. 10 Rp 1.000.000.000,Tanggal 07 Maret 20132 Akta Murabahah Nomor. 11 tanggal 07 Rp 195.000.000,Maret 20133 Akta Musyarakah Mutanagisah Nomor. 12 Rp 1.295.000.000.tanggal 07 Maret 2013Total Rp 2.490.000.000, 4.

Putusan Nomor 226 /B/PK/PJK/20132)3)Surat Direktur Peraturan Perpajakan DJP Nomor:$290/PJ.023/2008 tanggal 22 Pebruari 2008;Sample Faktur Pajak keluaran kantor Pusat.g.

Dan sesuai dengan Pasal 155ayat (1) UndangUndang No.13 tahun 2003, tindakan Pemutusan Hubungan Kerjaoleh Tergugat adalah batal demi hukum dan karenanya Tergugat harus dihukummempekerjakan kembali Penggugat seperti biasa dan memenuhi kewajiban Tergugatterhadap upah serta hakhak Penggugat ;Pasal 155 UndangUndang RI No.13 tahun 2003:1 Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalamPasal 151 ayat (3) batal demi hukum;Hal. 3 dari 34 hal.Put.Nomor 117 K/Pdt.SusPHI/20132 Selama putusan

Dandim 1403/ Swg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juli2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 di Sel Subdenpom VII/41 Palopoberdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/145/VII/2013 tanggal11 Juli 20132 Kemudian diperpanjang sesuai :a. Perpanjangan penahanan ke1 dari Danrem 142/ Tatag selaku Paperaselama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal29 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 19/ VII/ 2013 tanggal28 Juli 2013.b.

Putusan Nomor 06 P/HUM/20132) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untukmengeluarkan Peraturan PerundangUndangan yangbersangkutan ;3) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturanPerundanganUndangan yang bersangkutan ;4) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu PeraturanPerundanganundangan ;5) Terdapat ambiguitas atau keraguraguan dalam penerapan suatudasar hukum yang perlu diklarifikasi ;Sedangkan dalam UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 5 Tahun 2004 dan

No. 45 PK/Pid.Sus/20132. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 027/K.433/2002 tanggal23 Desember 2002 Tentang Pembentukan Tim Persiapan PengadaanPeralatan Kateterisasi Jantung Propinsi Kalimantan Timur ;3. Proposal Pengadaan Alat Laboratorium Kateterisasi Jantung.Cath Lab diPropinsi Kalimantan Timur, 2003 ;4. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/3531/262V/KEUtanggal 25 Juni 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan AdministrasiKeuangan Tahun Anggaran 2003 ;5.

No. 45 PK/Pid.Sus/20132. Alat kesehatan berupa Echocardiography Sonos7500 merk Philips;Barang bukti No. 1 dan 2 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umumuntuk digunakan dalam perkara lain ;3.10.11.1 (satu) bundle kontrak kerja pengadaan Alat LaboratonumKateterisasi Jantung ;Keputusan Gubernur Prop. Kaltim Nomor : 050/155/DIPDA.ABT/2003 tanggal 8 Desember 2003 tentang PengesahanProyek Pembangunan Prop. Kaltim Tahun Anggaran 2003 ;Keputusan Direktur RSUD A.

Nomor 814 K/Pdt/20132/.28.2g.30.31.32.33.Para Tergugat tetap tidak bertanggungjawab hingga pada akhirnyaPenggugat melaporkan hal tersebut pada Ka. Biro Manteri KesehatanRepublik Indonesia sesuai dengan Surat Penggugat Nomor 004/PerRB/II/09/CP tanggal 4 Februari 2009 (bukti P14);Bahwa atas laporan Penggugat tersebut butir 26, dengan diprakarsai dandifasilitasi oleh Ka.

Nomor 814 K/Pdt/20132. Diskualifikasi in person:Bahwa Penggugat telah keliru memasukkan Yayasan Rumah Islam Jakartasebagai Tergugat dalam perkara ini karena antara Penggugat denganTergugat tidak mempunyai hubungan hukum. Padahal adanya hubunganhukum merupakan syarat mutlak dalam melakukan gugatan.

.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah) dan suratsuratnya yang harga Rp.1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah) sekarang masih ada di kantor saksi ; Bahwa tanah tersebut masih dikuasai pengembang karena yang merawat masihpengembang ; Bahwa harga tanah tersebut pada tahun 2011 Rp.3.000.000, sampai Rp.5.000.000,per meter dan sekarang harganya + Rp. 6.000.000, per meter =;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulannya masingmasing, untuk Tergugat pada tanggal 14 Mei 20132

Wedana kepalaKecamatan Kualuh Hilir;4 Bahwa kemudian, keempat alas hak tersebutditingkatkan status haknya olehkepala Desa Air Hitam dalam bentuk 4 (empat) Surat keterangan Tanah, yaitu1 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/28/AH/20132 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/29/AH/20133 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/30/AH/20134 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/31/AH/2013Semuanya bertanggal 14 Januari 2013 yang dikelarkan oleh kepala Desa Air HitamKecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu

No. 49 K/Pdt/20132. Bahwa ternyata yang didalilkan Penggugat tersebut adalah merupakantanah bekas Perkebunan Hak Pakai asal Konvensi Hak Barat yangditerima Penggugat dari seorang bernama Legimin pada tahun 1959;3. Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TahunHak Pakai asal Konversi Hak Barat berakhir masa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hakyang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;4.

Terdakwa :ILHAM FERDIANSYAH Bin HASANUSI (Alm) Tanggal sidang :1 RABU, 10 JULI 20132 RABU, 17 JULI 20133 SELASA, 29 =JULI 2013Tanggal Putusan : 29 JULI 2013Isi PutusanMENGADILI. Menyatakan Terdakwa ILHAM FERDIANSYAH Bin HASANUSI (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan surat palsu ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM FERDIANSYAH Bin HASANUSI(Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas)hari ;.

No. 905 K/PID/20132 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADALdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintahsupaya Terdakwa ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa :121 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun2001 tentang Tata Cara Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola kemiteraanmelalui Pemampatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota; 1 (satu) SuratPerjanjian Kerjasama antara PT.

Nomor 1600 K/Pdt/20132.lainnya, masingmasing dalam tugas atau jabatannya tidakdibenarkan menerima, mempertimbangkan atau = menyimpandokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar ;b. Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Bermeterai;Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formilsahnya sebuah surat gugatan karena Penggugat tidak membubuhkanmeterai pada surat gugatan.

V1/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M. V1/16/20133. 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M. V1/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M. V1/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M. V1/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M. V1/16/20137 508/B/PK/PJK/2015 23 September 2015 PUT.50645/PP/M. VIA/16/2014 3.9.

Penyidik , sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18September 20132. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d 19 September 2013 ;3. Perpanjangan Penuntut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejaktanggal 19 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 7Nopember 2013;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 8 Nopember2013 s/d 7 Desember 2013 ;7.

Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/dtanggal 29 Juli2013 ;3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 4September 2013 ;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tangga/ 28 Agustus 2013s/d 26 September 20136.

Penyidik , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 s/dtanggal 24 Juni 2013 ;3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli2013 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d 3Agustus 2013 ;5.

Tanggal Pajak 1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/2013 3 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena dalam perkara a quo pengkreditan atas Pajak Masukanharuslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yangdilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon PeninjauanKembali

No. 901 K/Pdt/20132. Bahwa dari perkawinan almarhum OK. Muhammad Arief dengan Safiah bintiAbdullah diperoleh 4 (empat) orang anak, yaitu:. OK. Mansyur, lakilaki, (telah meninggal dunia);2. OK. Achmad, lakilaki, (telah meninggal dunia);3. Rabiah alias Colek, perempuan, (telah meninggal dunia);4. Siti Arbaiyah alias Bulan, perempuan, yaitu nenek dari Penggugat s/dPenggugat XI (telah meninggal dunia pada tahun 1954);3.

No. 1089 K/Pdt/20132. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumPenggugat;3. Menyatakan kedua tumpak tanah objek perkara merupakan harta pusakatinggi kaum Penggugat;4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII mendirikan rumah Paviliun berlantai2 (dua) di belakang rumah kaum Penggugat pada tumpak II (dua) danperbuatan Tergugat Ill mendirikan rumah permanen di atas sertifikatNo.200/1998 (tumpak I) atas nama Tergugat Ill adalah perbuatanmelawan hukum;5.