Ditemukan 4978 data
264 — 223
puluh) hari;Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal diketahui objek sengketaoleh Penggugat yang menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan yaitupada tanggal 27 Desember 2016 dihubungkan dengan diterimanya gugatanPenggugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret2017 dibawah register Perkara Nomor : 59/G/2017/PTUNJKT, maka MajelisHakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadapTergugat dengan objek sengketa /n /itis tidak termasuk dalam gugatan lampauwaktu (kadaluwarsa
91 — 19
Sukarli Nawaputra Plus sejak tahun tersebuthingga pada akhirnya pada tahun 2014 dikuasai oleh para tergugatkonvensi.Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Eksepsi terkait telah lampau waktu (kadaluwarsa) untukmengajukan gugatan, haruslah ditolak, karena sebagaimanapertimbangan tersebut diatas, Penggugat konvensi dalam dalilgugatannya tidaklah mempermasalahkan atau berkeberatan terhadappenerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap bidangbidang tanah sengketa82aquo, namun yang yang
40 — 12
Tebet Barat VIIV29 Jakarta Selatan denganbukti rekaman isi pokok materi dalam bentuk pembicaraan dapat disediakan olehTergugat Ill, yang dapat diringkas dalam bentuk tertulis sebagai berikut; Bataswaktu 30 Desember 2016 sudah kadaluwarsa dan tidak ada kabar sama sekali dariPenggugat; Tergugat Ill menanyakan lebih terperinci kepada Penggugat terhadapmaksud dan tujuan Penggugat pada surat jawaban tanggal 24 Desember 2015:5.9 Tergugat Ill menolak melakukan jual beli atas Tanah dan Bangunan ObyekLelang
MUSTOFA
Terdakwa:
NORMAN Alias AMENG
169 — 135
Apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannyatelah kadaluwarsa;2. Adanya Nebis In Idem, yaitu seseorang tidak dapat di tuntut untukkedua kalinya terhadap perbuatan yang sama;3.
HARTONO, SH
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
EFFENDY
339 — 277
keberatan.Pasal 64 Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhiterpilihnya calon.Pasal 65 Ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64diajukan kepada Bupati.Pasal 65 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) harisetelah penetapan hasil.Dari sini jelas Tergugat telah terrlambat dalam mengajukan keberatanyasehingga keberatan Penggugat telah kadaluwarsa
91 — 48
KARYA".Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat diatas sangat jelas dan terangbahwa Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Sertipikat HakGuna Bangunan atas nama Tergugat Il Intervensi beberapa bulan setelahTergugat mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas namaPenggugat, maka dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukangugatan yang telah ditentukan oleh Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara telah lewat dan atau kadaluwarsa
99 — 47
ayat (1) yangberbunyi :*Wargamasyarakatyang berkepentingan wajibdilibatkandalam poses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangkaacuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaanlingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup ;Pasal 7 ayat (1) UndangUndang No 23 Tahun 1997 TentangPengelolaan Lingkungan Hidup yangberbunyi: Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan dalam pengelolaan Lingkungan hidup Surat Keputusan Tergugat sudah lewat waktu/kadaluwarsa
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
lagi atau tidak memenuhi syarat formalsebagai suatu gugatan yang baik dan benar sebab status Penggugat 1, II, Ill, 1V dan Vtidak jelas status keturunannya, kelima Penggugat tersebut tidak diuraikan dalamgugatan Penggugat yang tidak dijelaskan kelima Penggugat berapa bersaudara masingmasing Penggugat, sehingga nampak dalam gugatan keluarga maupun keturunanPenggugat tersebut melimpahkan kuasa substitusi kepada kuasa hukumnya sehinggagugatan tidak simpang siur;EKSEPSI TERGUGAT II:1 Gugatan Penggugat Kadaluwarsa
Terbanding/Tergugat I : KWEE TJIAP TJIAK alias SETIONO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat II : PT. TANAH MAKMUR
Terbanding/Tergugat III : ERIC B. SETIAWAN
Terbanding/Tergugat IV : VALERIE B. KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat V : AGNES INGRID B. KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat VI : FLORENCE B. KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat VII : PT. TANAH MAS DUAJA
Terbanding/Turut Tergugat I : KWEE TJIE ENG NIO alias KWEE SOH HOEN alias SOH HOEN KWEE LIEM
Terbanding/Turut Tergugat II : KWEE SOUW TJING NIO alias KWOK SO CHING
Terbanding/Turut Tergugat III : KWEE SO GIEM
Terbanding/Turut Tergugat IV : KWEE SO TJOE
Terbanding/Turut Tergugat V : KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
184 — 183
Gugatandemikian adalah untuk menuntut, Supaya diserahkan kepadanya,segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalamwarisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurutperaturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akanpengembalian barang milik.e Pasal 835 KUHPerdata menyatakan :Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa dengan tenggangwaktu selama 30 (tiga puluh) tahun.2.
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
FUK JAU Als THOMAS Anak SIE CHIN KUI .Alm
127 — 27
barang yang diperdagangkan harussesual dengan berat bersih, isi bersin atau netto, dan jumlah dalam hitungan,ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yangsebenarnya, sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran,sesual dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, ataupenggunaan tertentu, sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasatersebut,mencantumkan tanggal kadaluwarsa
1.SITA KRISTIANA
2.RAMA DEWANTARA
3.BHAYU PRAWIRA
4.AYUNDA RACHMI
5.SUKRISNO WIBOWO
Tergugat:
1.Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Intervensi:
1.Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2.Tantyo Suharno
790 — 1059
YKBahwa gugatan penggugat telah melampaui jangkawaktu(kadaluwarsa) yang telah ditetap oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 telah diubahdengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERADILAN TATAUSAHA NEGARA pasal 55, yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara. 020202 nnnn nn nn nnnn nn nn nena nene ne nnnneHal
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Formatinformasi nilai gizi sesuai Pedoman Pencantuman Informasi NilaiGizi (BPOM RI, 2004).Petunjuk penyiapan dalam bentuk gambar dan tulisan yang jelasdan mudah dimengerti.Petunjuk penyimpanan sebelum kemasan dibuka.Petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka.Tanggal kadaluwarsa : "Baik digunakan sebelum tanggal ...bulan .... tahun .....Kode produksi.Nomor pendaftaran pangan (registrasi) mencantumkan *"BPOMRI MD .......
Formatinformasi nilai gizi sesuai Pedoman Pencantuman Informasi NilaiGizi (BPOM RI, 2004).Petunjuk penyiapan dalam bentuk gambar dan tulisan yang jelasdan mudah dimengerti.Petunjuk penyimpanan sebelum kemasan dibuka.Petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka.Tanggal kadaluwarsa : "Baik digunakan sebelum tanggal ...bulan .... tahun .....Kode produksi.Nomor pendaftaran pangan (registrasi) mencantumkan "BPOMRI MD ....... mePesan : Hanya untuk anak usia 12 24 bulan.Pesan : Gratis.Pesan : *Mengandung
650 — 506
karena eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa diatas, danHalaman 170 dari 216 halaman Putusan Nomor: 238/G/2018/PTUNJKT.agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan dan mengulang hal yangsama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akanmenguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya padapokoknya saja;Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknyaadalah mengenai Gugatan Penggugat Kadaluwarsa
menjadi kompetensi absolutPengadilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat mengenai kompetensiabsolut tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi pertama Tergugat dan eksepsi ketiga Tergugat Il Intervensi mengenaigugatan Penggugattelah melewati tenggang waktu sebagai berikut:Halaman 173 dari 216 halaman Putusan Nomor: 238/G/2018/PTUNJKT.Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat mengenai GugatanPenggugat Kadaluwarsa
159 — 92
Mochamad Jupri dengan Tergugat I, hal inimenunjukan itikad tidak baik Para Penggugat memanfaatkan/mengambilkeuntungan dari AJB kadaluwarsa yang seharusnya sudah terbuang denganPutusan Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Kpj. Halaman 17 dari 8318terbitnya SHM tertera masih a.n. H. Moch. Jupri sendiri, apalagi menurutbeberapa saksi bahwa Para Penggugat baru masuk lagi menguasai objeksengketa sekitar tahun 2009 dengan menanam tebu..
Mochamad Jupri dengan Tergugat I, hal inimenunjukan itikad tidak baik Para Penggugat memanfaatkan/mengambilkeuntungan dari AUB kadaluwarsa yang seharusnya sudah terbuang denganterbitnya SHM tertera masih a.n. H. Moch. Jupri sendiri, apalagi menurutPutusan Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Kpj. Halaman 97 dari 8398beberapa saksi bahwa Para Penggugat baru masuk lagi menguasai objeksengketa sekitar tahun 2009 dengan menanam tebu..
97 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Kadaluwarsa1) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Klas 1 A Bandung Nomor: 175/Pid.SusPHI/2014/PN Bdg tanggal31 Maret 2015 menyatakan perkara Nomor: 175/Pdt.SusPHI/2014/PNBdg sudah kadaluwarsa sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 Jo Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003;Hal. 99 dari 183 hal.
Putusan Nomor 373 K/Pdt.SusPHI/2015(1) telah bekerja secara professional sesuai Ssumpahnya gunamempertanggung jawabkan pada institusinya (Negara)juga pada Tuhan YME;(2) sudah mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti,saksi selama persidangan dengan cermat, saksamasehingga membuahkan Putusan yang adil, yang dalampertimbangannya mengedepankan keadilan selain faktahukum;(3) jika benar menyatakan gugatan kadaluwarsa , tentudikarenakan pemutusan hubungan kerja sebagaimanaPasal 159 dan Pasal
62 — 33
Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 8614/Desa Sesetan dan Sertipikat Hak MilikNo. 8615/Desa Sesetan yang diterbitkan oleh Tergugat Ill tanggal 30Oktober 2006 berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuakan tetapi baru diajukan gugatan oleh Para Penggugat tertanggal 3 Januari2017 dan di Register di Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Januari2017 telah lewat waktu/kadaluwarsa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2)Peraturan Pemerinta No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,sehingga patutlah gugatan
110 — 52
adanya perintah yang dikeluarkan olehKepala Dinas P dan K Kabupaten Alor baru dapat dibayarkankembali gaji dantunjangannya 5Bahwa apabila ke dua objek sengketa ini dikaitkan dengansepengetahuan Penggugat tentang tenggang waktu untukmengajukan Gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009, gugatan penggugat telah lampauwaktu/ kadaluwarsa
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Kadaluwarsa;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat IlIntervensi menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah melewatitenggang wakiu (kadalauwarsa) 90 hari seperti yang dimaksudketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004;Menimbang, bahwa konsiruksi hukum yang mengatur mengenaitenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.
39 — 4
Gugatan lampau waktu (kadaluwarsa).
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
73 — 9
Negara, maka keberatan tersebut diajukan kePengadilan Pajak ;Bahwa untuk penyitaan, pertama yang dicari asset PT dulu kalau tidak ada assetkemudian kepada penangggung pajak di cek apakah Direksi ada asset atau tidakkalau tidak ada komisarisnya, pemegang saham ada asset atau tidak semuadikumpulkan di cek list ;Tidak diatur dalam Undang Undang mana yang didahulukan Direksi, Komisarisatau Pemegang Saham namun bisa saja terjadi tanpa mencari asset PT dulu langsungmenyita asset pribadi pengurus karena kadaluwarsa