Antropologi Budaya 30.000 12 360.00080 Sosiologi Organisasi 62.000 12 744.00081 Etnis Cina Perantauan di Aceh 95.000 12 1.140.00082 Disintegrasi Pasca Ored Baru 55.000 12 660.00083 Politik Lingkungan 88.000 12 1.056.00084 Konflik Sosial Nelayan 30.000 8 240.00085 Jaringan Sosial Dalam Organisasi 57.500 12 690.00086 Sosiologi Politik 82.000 12 984.00087 Kapitalis Rakyat 45.000 12 540.00088 Sosiologi Suatu Pengantar 99.200 12 1.190.40089 Sosiologi Kontemporer 75.000 12 900.00090 Pengantar Analisis Kebijakan

Publik 92.000 12 1.104.00091 Otonomi & Pembangunan Daerah 136.700 12 1.640.40092 Hukum Administrasi Negara 40.000 10 400.00093 Kebijakan Ekonomi Politik & Hilangnya 80.000 12 960.00096 Analisis Laporan Keuangan 48.000 12 576.00097 Reformasi Pelayanan Publik 35.000 10 350.00098 Administrasi Pembangunan 39.000 10 390.00099 Catatan Harian Sandera GAM 72.000 12 864.000100 Transisi Menuju Indonesia Baru 55.000 12 660.000101 Manajemen Kepegawaian Sipil Cet3 54.000 10 540.000 102 Manajemen Kepegawaian

Publik 92.000 12 1.104.00091 Otonomi & Pembangunan Daerah 136.700 12 1.640.40092 Hukum Administrasi Negara 40.000 10 400.00093 Kebijakan Ekonomi Politik & Hilangnya 80.000 12 960.00096 Analisis Laporan Keuangan 48.000 12 576.00097 Reformasi Pelayanan Publik 35.000 10 350.00098 Administrasi Pembangunan 39.000 10 390.00099 Catatan Harian Sandera GAM 72.000 12 864.000100 Transisi Menuju Indonesia Baru 55.000 12 660.000101 Manajemen Kepegawaian Sipil Cet3 54.000 10 540.000102 Manajemen Kepegawaian Sipil

., M.Si.Penelitian Kualitatif, Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, edisipertama Januari 2007, edisi kedua cetakan ke5 November2011, Surabaya, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP ;Bahwa Hanya pada awal penulisan nama dan gelar para penuliskeempat buku itu sudah memiliki perbedaan, yakni cara menulisgelar Soerjono Soekanto tahun 1985 dengan S titik H jadilahditulis S.H, sama dengan Peter Mahmud marzuki tahun 2005dan Burhan Bungin tahun 2007, tetapi berbeda dengan caramenulis Sudikno

AhliBukanlah Saksi Fakta, akan tetapi Keterangan saksi Ahli dalam prosesperkara pidana Di Pengadilan Negeri sangat diperlukan sekali untukmenambah Keyakinan Hakim mengenai suatu persoalan di bidangtertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yangbersangkutan, karena tidak semua persoalanpersoalan yang menyangkutteknis dikuasai oleh hakim maupun jaksa penuntut umum sepertiketerangan ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara,keterangan ahli dibidang audit keuangan, kebijakan

publik, ahli balistik danlainlain.

Komunitas Pasien CuciDarah Indonesia (KPCDI) dan seusai dengan visi dan misi KPCDIdidirikan sebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan KomunitasPasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Nomor 18 Tanggal 22 Mei2017, Pasal 6 menyatakan :KPCDI bertujuan mewujudkan komunitas yang mampumembangun persaudaraan dan solidaritas diantara sesama pasiencuci darah/hemodialisa, pasien PD/CAPD, pasien transplantasiginal, tenaga medis, dan anggota keluarganya, sertamengembangkan dirinya sebagai organisasi yang mampumempengaruhi kebijakan

publik yang berkaitan dengankepentingan pasien cuci darah.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon terbuktimempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan JudicialReview a quo atas Perpres No. 75 Tahun 2019 ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia.Bahwa Pemohon sebagai sebuah organisasi yang diisi oleh parapasien cuci darah dengan beragam latar belakang yang berkumpul didalam suatu wadah organisasi di bawah payung Komunitas PasienCuci Darah Indonesia (KPCDI), yang selalu akan berhubunganlangsung

Panjaitan, S.H. dkk, Para Advokat pada KantorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP) beralamat di JI. Anggajaya , Brojodento No. 294 ,Gejayan , Kel. / Desa Condongcatur, Kec. Depok,Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 30 Mei 2017 ;Dan selanjutnya Pembanding , dan Il, disebut sebagaiPara Pembanding ;MELAWAN1. Pemerintah Ri cq Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cqDinas Kehutanan Dan Perkebunan Daerah IstimewaYogyakarta, beralamat di JI.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 juncto Pasal 8 juncto Pasal 11 danPasal 12 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara, maka keberadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dariAparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai aparatur Negara danmemiliki tugas melaksanakan kebijakan publik dan berperan sebagaiHalaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas

IDHAM, SH.MKn,Bahwa benar ahli sebagai dosen sejak tahun 2006 yang mengajarkan matakuliah Hukum Kebijakan Publik dan Hukum Penimbangan, di Medanmengajarkan Hukum Pertanahan dan di Uniba mengajarkan MagesterKenotariatan dan sampai sekarang bertugas di Jakarta sebagai Dosen, Notarisdan PPAT ;Bahwa sepengetahuan ahli dalam pembuatan akta Pengakuan Hutang dan KuasaMenjual sesuai UndangUndang No. 30 Tahun 2004, Notaris harus memeriksa 2syarat yaitu syarat Formal yaitu harus ada kwalifikasinya seperti

Bahwa kinerja PENGGUGAT selama ini selaku kontrol sosial ataskebijakan Pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan publik atau hakkonstitusional warga negara, memonitoring proses dan kebijakan publik,terlibat dalam proses legislasi nasional demi mengawal berjalannyapenyelenggaraan negara yang berdasarkan asasasas umum pemerintahanyang baik, untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur merupakanperwujudan dari kepentingan PENGGUGAT sebagai lembaga atau badanhukum perdata yang concern terhadap

kebijakan publik dan supremasi hukum.Bahwa dikarenakan PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum perdatayang memiliki hak dan kepentingan dalam mengawal proses bernegara yangpartisipatif dan transparan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4UU PTUN, sebagai rakyat pencari keadilan, yang haknya terlanggar olehTERGUGAT dikarenakan tidak terbukanya ruang partisipasi publik dalamproses penerbitan dan/atau pemberian persetujuan penunjukan Roatex Ltd.Zrt., (Hungaria) sebagai Badan Usaha Pemrakarsa

., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP)Bangka Belitung (PDKP BABEL) yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, BangkaBelitung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Pgp.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di Jalan StaniaNo. 1383 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang BangkaBelitung untuk mendampingi Terdakwa Agustoni Alias Ganyong Bin Amin tersebutdalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor418/

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 juncto Pasal 8 juncto Pasal 11 danPasal 12 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, maka keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagiandari aparatur sipil negara yang berkedudukan sebagai aparatur negaradan memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik dan berperansebagaiperencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umumpemerintahan dan pembangunan nasional;Bahwa untuk

;Contoh Yurisprudensi yang terkait dengan hal ini yaitu:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 838 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret1971 pada intinya menyebutkan bahwa perbuatan kebijakan (dalam hal iniKejaksaan RI) tidak termasuk kompetensi Pengadilan untuk menilainya;Isi Putusan Mahkamah Agung R.I sebagaimana dimaksud diatas merupakanyurisprudensi yang harus diterapkan dalam perkara ini dengan menyatakangugatan penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri tidakberwenang memeriksa dan mengadili kebijakan

publik;Selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:MA/Pem/0159/77/ tanggal 25 Pebruari 1997 yang ditujukan kepada semuaKetua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Hakim di seluruhIndonesia memberikan petunjuk : Bahwa kebijakan penguasa tidaktermasuk kompetensi Pengadilan untuk memeriksanya;Uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehinggacukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Hal ini misalnya dapatdilakukan melalui kebijakan publik yang terkait dengan perizinan;(7). Menciptakan industri berwawasan lingkungan yang mampu mendorongpertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;Industri berwawasan lingkungan yang dimaksud adalah sebagaimanayang terdapat pada visi Bupati/Wakil Bupati.

Putusan Nomor 34 P/HUM/2017Tentang fungsi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2):(1) Merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan publik yangberpihak kepada pekerja dan rakyat yang manusia, dinamis danberkeadilan;(2) Sebagai wakil pekerja dalam :a. Lembaga ketenagakerjaan dan atau lembaga lainnya, baik nasionaldan atau internasional untuk mewujudkan kesejahteraan pekerjadan rakyat;b.

Memperjuangkan aspirasi hak dan kepentingan anggota sebagaiwarga negara untuk mewujudkan kebijakan publik yang berpihakkepada pekerja dan rakyat;Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (Vide Bukti.

., dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik BangkaBelitung (PDKP BABEL) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan TamanBunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitungsebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa tersebut dalampersidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor343/Pid.Sus/2018/PN Pgp. berdasarkan Penetapan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PNPgp. tanggal 31 Oktober 2018;Halaman 1 dari 50 Putusan Pidana Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Pgp.Pengadilan

;Bahwa setiap kebijakan pasti akan mengakibatkan hak dan kewajiban,setiap kebijakan publik baik langsung atau tidak langsung menyebabkanakibat hukum bagi warganya. Oleh sebab itu, apakah kebijakankebijakanitu berdasarkan hukum atau tidak.

TalunKab.Blitar sebagai Staf Seksi pemerintahan, dan selanjutnya padatahun 2002 sampai dengan tahun 2003 saksi menjabat sebagai KasiPemerintahan di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kab.BlitarHal 21 dari 77 hal Putusan No.43/Pid.B/2011/PN.Bit.2222dan pada tahun 2003 sampai 2005 menjabat sebagai KasiPemerintahan di Kecamatan Selopuro Kab Blitar kemudian tahun2005 sampai tahun 2006 sebagai Sekretaris Kecamatan Talun,tahun 2006 sampai dengan 2008 saksi mengikuti tugas belajar S2di UI Bagian Perencanaan Kebijakan

Publik Fakultas Ekonomi UI,setelah tamat tahun 2008 sampai saat ini saksi bertugas di kantorPelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Blitar sebagai Kasi Pendataandan Validasi;Bahwa saksi bertugas di kantor Pelayanan Terpadu Satu PintuKab.Blitar sebagai Kasi Pendataan dan Validasi bertugas sertabertanggung jawab mengecek dan memvalidasi semua berkaspermohonan perijinan yang ada dari pemohon.Bahwa prosedur proses permohonan perijinan dikantor saksiadalah sebagai berikut pemohon meminta informasi ataumemberikan

Medan (20062016), Advokat PERADI (2016Sekarang), Ketua Sumut Watch, Ornop di Bidang Pemantauan &Pengawasan Kebijakan Publik di Sumut (2016 Sekarang) dan figurpublik, Penggugat merasa sangat diremehkan, dilecehkan,dipermalukan, dihina dan direndahkan.IV.

,Kesemuanyaadalah Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor LembagaBantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP).yang beralamat di jl. Anggajaya , Brojodento No. 294 Gejayan,Putusan No. 12/Pdt.SusPHI/2017/PN. Yyk halaman 11 dari 77 halamanDesa/ Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab.

mengantisipasi terjadinyabanjir Bandang;14.Bahwa Banjir Bandang Sungai Sampean telah terjadi sebelum Tahun2002 dengan daya rusak air yang besar dan menerjang kota Situbondo,selayaknya apabila pengalaman bencana tersebut telah terjadi kerjasamaantara Instansi Pengairan di Bendung Sampean Baru, PemerintahPropinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten SitubondoBondowoso namun Tergugat , Tergugat V dan Tergugat VI selakuPemerintah Propinsi dan Kepala Pemerintahan Kabupaten yang palingbertanggungjawab terhadap kebijakan

publik nyatanyata tidakmemberikan sistem peringatan dini (Early Warning System) semacamsystem informasi penyelamatan pra Banjir, misalkan informasi adanyakemungkinan dengan siaran keliling sebelum terjadinya Banjir, atauinformasi curah hujan di Kabupaten Bondowoso yang berpengaruhterhadap elevasi air bendung, mengingat dampak negative pembukaanpintu air yang tidak efektif dan mengalir ke wilayah Kabupaten Situbondoakan terasa dalam waktu 60 menit sampai dengan 90 menit kemudian,sehingga adanya jeda