Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pemohon:
EPI JUMIYANI SARI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
8 — 0
  • Pemohon:
    EPI JUMIYANI SARI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq.KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 05-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pms
Tanggal 27 Januari 2021 — Pemohon:
Rita Haryati Siregar
Termohon:
Kapolri Cq Kapoldasu,Cq Kapolres Pematangsiantar Cq Kasat Narkoba Polres PematangSiantar
57 — 67
  • Pemohon:
    Rita Haryati Siregar
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapoldasu,Cq Kapolres Pematangsiantar Cq Kasat Narkoba Polres PematangSiantar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)., IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS;
137 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)., IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS;
    ) selaku Tergugat II dan Asisten Kapolri Bidang Sarana danPrasarana (Assarpras Kapolri) selaku Tergugat III salah kaprah dan tidakberdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan penunjukan tersebutharuslah terkait dengan obyek sengketa.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2014Negara, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (10) PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Jika Tergugat II (Kapolri) dan Tergugat II (Assarpras Kapolri) tetapdinyatakan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo, maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan kurang pihak karena tidak menarikMenteri
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2014Tergugat II sebagai Pengguna Anggaran kendati telahmelimpahkan kewenangannya kepada Tergugat I selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Kapolri(Tergugat II) No.
    Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) sebagaiPengguna Anggaran (PA), IV.
    KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagaiPENGGUNA ANGGARAN (PA), IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANADAN PRASARANA (ASSAPRAS) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi: I dan Para Pemohon Kasasi: I, I, V untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkansebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh Dr. H.
Pengadilan PN BIAK Pidana Khusus
Register : 29-11-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN BIAK Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bik
Tanggal 16 Januari 2020 — Pemohon:
EDUARD RUMBIAK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak Kota
140 — 50
  • Pemohon:
    EDUARD RUMBIAK
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak Kota
    BATFENY, S.H dan ZOTHERH.BEROTABUI Adalah Asisten Advokat/Pengacara dari LEMBAGA BANTUANHUKUM KYADAWUN GKI KLASIS BIAK SELATAN yang beralamat padaKantor Klasis Biak Selatan, Jalan Jend A Yani No 11, Kelurahan Fandoi,Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq.
    Dalam hal ini, TERMOHONmelakukan pelanggaran Prosedural dan Cacat Hukum karenaTERMOHON telah melakukan penyidikan terhadap proses ininamun kembsli melakukan Penyilidikan dan hal ini bertentangandengan Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri No Tahun 2019 Tentang PenyidikanTindak Pidana kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Terdiri atas :a) Penyelidikan;b) dimulainya Penyidikan;c) Upaya Paksad) Pemeriksaane) Penetapan Tersangkaf) Pemberkasang) Penyerahan Berkas Perkarah) Penyerahan
    Perkara : PDM07 /Biak/Eku.2/11/2019 tertanggal 14 November 2019 2019, SangatBertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun2012 dan Peraturan Kepala Bagian Reserse Kriminal (Perkaba)Nomo 3 Tahun 2012Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedurprosedur sesuai denganKUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhanakan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat penyidikkepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukumkepada PARA PEMOHON dan warga masyarakat lainnya
    TERMOHON menolak dengan tegas posita PEMOHON in casu aquopada poin 13 halaman 5 yang menyatakan bahwa PEMOHONmempertanyakan status penetapan DPO (Daftar Pencarian Orang)yang dilakukan oleh TERMOHON karena sangat tidak berdasar dantidak mengacu pada Peraturan Kapolri ....... dstYang benar bahwa TERMOHON menetapkan Daftar PencarianOrang (DPO) kepada PEMOHON berdasarkan hasil Penyelidikandan Penyidikan karena diduga PEMOHON terlibat ikut melakukanTindak Pidana bersamasama dengan Tersangka lainnyaberdasarkan
    bukti yang cukup dan PEMOHON setelah dilakukanpencarian PEMOHON tetapi tidak berhasil ditemukan, yang manaDPO yang diterbitkan oleh TERMOHON hanya tekhnis penyidikan,hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil Pemohonsudah selayaknya untuk dikesampingkan.PEMBAHASAN HUKUMTERMOHON melakukan Penetapan Tersangka, Pengiriman SPDP danmenetapkan Pemohon sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) TidakSah cacat hukum.TERMOHON menolak
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 16-08-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 6 September 2019 — Pemohon:
IMAM PERKASA WIBAWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
153 — 83
  • Pemohon:
    IMAM PERKASA WIBAWA
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bil
Tanggal 26 Juni 2019 — Pemohon:
RIYAN YULIANTO Bin WAHONO
Termohon:
Pemerintah RI CQ KAPOLRI CQ KAPOLDAJatim CQ KAPOLRES Pasuruan Kota
4 — 3
  • Pemohon:
    RIYAN YULIANTO Bin WAHONO
    Termohon:
    Pemerintah RI CQ KAPOLRI CQ KAPOLDAJatim CQ KAPOLRES Pasuruan Kota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 19-12-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/Pid/2012
Tanggal 19 Desember 2012 — SOEPARNO vs KAPOLRI Cq. KAPOLDA METRO JAYA Cq. INSPEKTUR PENGAWAS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SOEPARNO vs KAPOLRI Cq. KAPOLDA METRO JAYA Cq. INSPEKTUR PENGAWAS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus
Register : 20-03-2023 — Putus : 31-03-2023 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN SAMPIT Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Spt
Tanggal 31 Maret 2023 — Pemohon:
ANANG Bin JUHRI. alm
Termohon:
KAPOLRI RI, Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH, Cq. KAPOLRES KOTAWARINGIN TIMUR
5 — 4
  • Pemohon:
    ANANG Bin JUHRI. alm
    Termohon:
    KAPOLRI RI, Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH, Cq. KAPOLRES KOTAWARINGIN TIMUR
Pengadilan PN NGAWI Pidana Khusus
Register : 30-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Ngw
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pemohon:
SRI DEWI SUDARSIH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES NGAWI Cq KASATRESKRIM POLRES NGAWI
151 — 42
  • Pemohon:
    SRI DEWI SUDARSIH
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES NGAWI Cq KASATRESKRIM POLRES NGAWI
    UNGGUL BAYUNTORO, SH, MH ;Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum & HAM BHIRAWA yangberalamat di Jalan Kapten Saputro Il No. 8 Kejuron Taman Kota Madiun,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MelawanKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) d/a Jl.Trunojoyo Nomor 5 Jakarta Selatan Cg. KEPALA KEPOLISIANDAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM) d/a JI. Anmad Yani Nomor116 Surabaya Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR (KAPOLRES)NGAWI, berkedudukan di JI.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KAPOLSEK PATUMBAK
77 — 19
  • Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KAPOLSEK PATUMBAK
    ROYAL SIHOMBING) yangdiduga melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 335 KUHPidana yang dipersangkakan kepadaPemohon telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagaitersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara.3. Bahwa Tindakan Termohon yang melakukan penangkapan terhadapTersangka ROYAL SIHOMBING (ic.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus
Register : 30-05-2024 — Putus : 24-06-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Llg
Tanggal 24 Juni 2024 — Pemohon:
Ali Mardani
Termohon:
KAPOLRI cq. KAPOLDA SUMSEL cq. KAPOLRES Musi Rawas cq. KAPOLSEK Muara Beliti
13 — 7
  • Pemohon:
    Ali Mardani
    Termohon:
    KAPOLRI cq. KAPOLDA SUMSEL cq. KAPOLRES Musi Rawas cq. KAPOLSEK Muara Beliti
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 17-11-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 29/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 27 Nopember 2023 — KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
18 — 9
  • KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-04-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Mdn
Tanggal 16 Mei 2024 — Pemohon:
Mohammad Azmy Ismail
Termohon:
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Direskrimum Poldasu Cq. Kasubdit I TP Kamneg Ditreskrimum Poldasu
17 — 11
  • Pemohon:
    Mohammad Azmy Ismail
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Direskrimum Poldasu Cq. Kasubdit I TP Kamneg Ditreskrimum Poldasu
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 06-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Plg
Tanggal 21 Maret 2023 — Pemohon:
Bambang Waluyo
Termohon:
1.Kanit Tipikor Unit III Polres Banyuasin
2.Kasat Reskrim Polres Banyuasin
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Ditreskrimsus Polda Sumsel C.q Kapolres Banyuasin
4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan
5.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
6.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
88 — 24
  • Pemohon:
    Bambang Waluyo
    Termohon:
    1.Kanit Tipikor Unit III Polres Banyuasin
    2.Kasat Reskrim Polres Banyuasin
    3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Ditreskrimsus Polda Sumsel C.q Kapolres Banyuasin
    4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan
    5.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
    6.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Khusus
Register : 05-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka
Tanggal 8 Mei 2018 — MARDIN MORE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
39 — 25
  • MARDIN MORE
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Khusus
Register : 28-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pkb
Tanggal 10 Desember 2019 — Pemohon:
Wasito
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago, Cq Kanit Reskrim Polsek Tanjung Lago
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago,
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kajati Sumatera Selatan Cq Kajari Banyuasin
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolres
59 — 23
  • Pemohon:
    Wasito
    Termohon:
    1.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago, Cq Kanit Reskrim Polsek Tanjung Lago
    2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago,
    3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kajati Sumatera Selatan Cq Kajari Banyuasin
    4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolres
    Banyuasin Cq Kasat Reskrim Polres Banyuasin
    5.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin
    6.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolda Sumatera Selatan
    7.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri
    8.Pemerintah Republik indonesia Cq Jaksa Agung RI Cq Kajati Sumsel
    9.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI
    Kapolri, C.g. Kapolda SumateraSelatan, C.q. Kapolres Banyuasin, C.g. KapolsekTanjung Lago, C.q. Kanit Reskrim Polsek TanjungLago, beralamat di Jalan Tanjung apiapi KM 40 TanjungLago Banyuasin , Selanjutnya disebut sebagai TermohonI;ll. Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kapolri, C.g. Kapolda SumateraSelatan, C.q. Kapolres Banyuasin, C.g.
    Kapolri, C.q. Kapolda SumateraSelatan, C.q. Kapolres Banyuasin, C.q. Kasat ReskrimPolres Banyuasin, yang beralamat di Pangkalan Balai,Banyuasin Ill, Banyuasin Regency, Sumatera Selatan,Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon ;V. Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kapolri, C.q. Kapolda SumateraSelatan, C.q. Kapolres Banyuasin, yang beralamatdi Pangkalan Balai, Banyuasin Ill, Banyuasin Regency,Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai TurutTermohon Il;Vi. Pemerintah Republik Indonesia C.q.
    Kapolri, C.q. Kapolda SumateraSelatan, yang beralamat di Jalan Jend Sudirman KM 4,5Palembang, Selanjutnya disebut sebagai TurutTermohon Ill;Vil. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kapolri, yang beralamat di JalanTrunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110,Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon IV;Vill. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Jaksa Agung Republik Indonesia,C.q.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus
Register : 06-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Srh
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Agus Saputra Alias Agus
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq KAPOLSEK PERBAUNGAN
52 — 29
  • Pemohon:
    Agus Saputra Alias Agus
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq KAPOLSEK PERBAUNGAN
    Bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sesuai denganproses administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diaturPeraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10ayat (1) huruf (b) angka ke 13 (Surat panggilan Tersangka) ;16.
    Bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sesuai denganproses administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diaturdalam dalam peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dankhususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke13 (Surat panggilantersangka);2.
    Bahwa faktanya, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan dasar hukum olehPemohon telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkanPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019;3.
    Termohon dalam eksepsinya mendalilkan Pemohon mendasarkanPermohonan PraPeradilan aquo sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 14tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke13(Surat panggilan tersangka) sedangkan faktanya Peraturan Kapolri Nomor 14tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikanHal. 45 dari 62 Hal.
    Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srhdasar hukum oleh Pemohon telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagiberdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pra.Per/2016/PN.Sby
Tanggal 11 April 2016 — HENRY SETYOALIM MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TIMUR Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
68 — 23
  • HENRY SETYOALIMMELAWANKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TIMUR Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
    ,Ahli Bangunan serta memperoleh buktibukti berkaitan dengan perkara yang sedang disidikguna membuktikan adanya dugaan tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan pemboronganpekerjaan struktur hotel dan atau penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 387 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, hal tersebutuntuk memenuhi ketentuan Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kapolri
    Dengan demikian tindakan hukum Termohon dalammenghentikan proses penyidikan perkara sah dan benar menurut hukum ;Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen penyidikan tindak pidana, Termohon telah melakukan Gelar Perkarakhusus yangdilaksanakan di Mabes Polriterhadap Laporan Polisi Nomor : LPB/691/V1/2014/UM/JATIMtanggal 12 Juni 2014 dengan Pelapor sdr. Drs. Ec. Henry Setyoalim (Pemohon Praperadilan)dan Terlapor Ir.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 20 Juli 2020 — KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
58 — 16
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
Pengadilan PN Andoolo Pidana Khusus
Register : 27-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN Andoolo Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Adl
Tanggal 27 Januari 2022 — FITRAH RIDHA, S.PD Alias RIDHA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
26 — 11
  • FITRAH RIDHA, S.PD Alias RIDHA
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA