Islam, Pendidikan SD, PekerjaanWiraswasta, Tempat tinggal di Jakarta Barat;Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";MelawanPIHAK KEDUA, Umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan SD, PekerjaanWiraswasta, Tempat tinggal di Jakarta BaratSelanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Bersama;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syar'iyyah

., majelis berpendapat bahwa Tergugat terbuktitelah murtad;Menimbang, bahwa ...Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah keluar dari agamaIslam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan fasakh;majelis mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyyah yang tertuang dalam KitabFatawa AlAzhar halaman 44 juz 6 yang terjemahannya :"Ketika telah nyata bahwa seorangsuami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan

sebagaimana tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibihnya;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat(1) Undangundang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat; oe Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan kaidah syar'iyyah

No. 0266/Pdt.G/2013/PA.Bkykarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg gugatanpermohonan Pemohon patut dibatalkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangdiubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah yangberkaitan dengan perkara iniMENGADILI1.

ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan alasanalasan tersebut, sebagai solusiatas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitudengan perceraian, telan berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi HukumPutusan Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 10 dari 13 hal.Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyyah

Pemohon dan Termohon dan kepada PegawaiPencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danpasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan alasanalasan tersebut, sebagai solusiatas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitudengan perceraian, telan berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi HukumIslam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyyah yangtertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyl:Artinya: dan

Pemohon dan Termohon dan kepada PegawaiPencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumMenimbang, bahwa dengan alasanalasan tersebut, sebagai solusiatas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitudengan perceraian, telan berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi HukumIslam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyyah yangtertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:Artinya: dan ceraikanlah

Pemohon dan Termohon dan kepada PegawaiPencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugattidak bersungguh sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan pasal 148 RBg gugatan Penggugat patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun2009 maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

dengan maksudPasal 9 UndangUndang No. 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudahsepatutnya untuk menolak permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

denganpatut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggapbahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, olehkarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonanPemohon patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

dalam berperkara,oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIRpermohonan Pemohonpatut digugurkanMenimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidangPutusan Nomor 986/Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 3 of 5perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkaranya dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

berkesimpulan PenggugatPenggugat tidak bersungguhsungguh dengan gugatannya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR gugatanPenggugat tersebut patut digugurkan ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989,sebagimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaharus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RB.g Bilapenggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadapdan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakangugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya, dengan tidakmengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biayatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;Mengingat segala ketentuan peraturand perundangundangan dankaidah syar'iyyah

tetapitegoran tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara ini telah habis danPenggugat tidak menambah biayanya meskipun telah diberikan tegoran secararesmi dan patut, maka perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai SEMA No. 3Tahun 1967;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturanb perundangundangan dankaidah syar'iyyah

tidak menghadapdipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidakbersungguh sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Penggugat ;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

denganpatut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggapbahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, olehkarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonanPemohon patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggapbahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, olehkarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR gugatanPenggugat patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Penggugat ;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelismenganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara,oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIRpermohonan Pemohon patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaHal 3 dari 5 Penetapan No. 0061/Pdt.P/2015/PA.PIkberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

denganpatut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggapbahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, olehkarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonanPemohon patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah

dipersidangan sehingga Penggugat tidak dapatmembuktikan dalildalil gugatannya, oleh karenanya dalildalil GugatanPenggugat tidak terbukti karenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya yaitu Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara patut dibebankankepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan kaidah syar'iyyah

dipersidangan, pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaMajelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalamberperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal124 HIR gugatan Penggugat patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 danperubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah