Putusan Nomor 37 K/TUN/20132. Menyatakan batal Surat Keputusan BupatiKotawaringin Timur Nomor 542 Tahun 2011 tanggal30 Juni 2011 Tentang Penjatunan Hukuman Disiplinberupa Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada DwiRachmatika Maharani, S.Pd. NIP.1973041 72010012004;3.

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/MIV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah

Perundangundanganyang bersangkutan lainnya; Halaman 40 (Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN/PSBMENGADILIDalam Konpensi:Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian ; Menyatakan Perbuatan Tergugat, A.l, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, Dan A.7menguasai kebun sawit milik Penggugat seluas + 4, 5 H sebagaiperobuatan melawan hukum (onrercht matige daad) Menyatakan surat keterangan hak milik atas nama : 3 Nama Tanggal Nomor Hak Milik/Tgl Penerbitan Luas/Hlahir1 Yarnedi 2103 953.21/440/SKT/SA/XI/2013/2111 2,91972 20132

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena

Pelanggarandimaksud adalah :2.a UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf h2.6 Pasal 1 angka 15 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 yang telah diubahmenjadi PMK Nomor 106/PMK.06/20132.c PERDIRJEN Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 Pasal 32 ayat(2). Pelelangan tanggal 29 Juli 2015 merupakan pelelangan ke Il (dua)yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta V dengan nilai limit sesuai terterapada selebaran Rp. 744.765.000, (Tujuh ratus empat puluh empat jutatujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena

jaminan konsumen/ Kamaruddin Sinagakepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TbkAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 106/PMK.06/20132

dan TERMOHON KONVENSI / PENGGUGATREKONVENSI justru memperoleh harta bersama masing masing berupa :>1 Unit Rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Rumah yangterletak di Kabupaten Mojokerto;>>>>>1 unit Mobil Merk Honda Brio tahun 2015 warna putih/matic;1 unit Motor Merk Honda Scopy tahun 20132 unit TV;1 set meja kursi;1 unit mesin cuci;1 unit dispenser;>>>4 set spring bed untuk tempat tidur;1 unit lemari baju;Dan 1 unit lemari hias.Kesemuaan harta bersama tersebut dikuasai oleh TERMOHONKONVENSI /HIm

Buku Pedoman Pelaksanaan Perluasan sawah 20132. Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 21033. Buku Pengelolaan Dana Bantuan Sosial4. Dokumen Usulan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan PSP T.A 2013ke Rekening Kelompok tani di Kabupaten Bengkayang, Nomor : 902 / 19/ DISTAN/ 2013, tanggal 08 April 20135. Dokumen Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SEMADAM,tertanggal 20 Maret 20136.

Nomor 378 K/Pdt.SusBPSK/2012 tanggal 26 Agustus 20132. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 20133. Nomor 59/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN TsmV. PERJANJIAN KREDIT DAN PROSES EKSEKUSI YANG DILAKUKANOLEH PEMOHON KEBERATAN TELAH DILAKUKAN SECARA SAHSESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUa.

Nomor 2760 K/Pdt/20132/.28.melakukan pemeliharaan, membayar uang sewa rumah dinas dan PajakBumi dan Bangunan (PBB) atas rumah dinas tersebut;5) Menghukum Tergugat dan Tergugat II dan untuk secara menanggung(hoofdelijk) membayar kepada para Penggugat uang paksa (dwangsom)sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta Rupiah) setiap hari kelalaiannyamemenuhi provisi ini hingga dijatuhkannya putusan akhir dalam perkara;6) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun adabantahan, banding maupun

Nomor 2760 K/Pdt/20132.

SIE JIE.1 (satu) lembar kertas laporan kutipan Agen MC STAR tertanggal 05/11/20132 (dua) buah pena merek Standard.Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan tersebut, ternyata terdakwadan Saksi MORGANA SITUMORANG Alias MORGAN (dilakukan penuntutansecara terpisah) mengakui bahwa uang sebesar Rp. 9.178.000, (sembilan jutaseratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil kutipan ataupengambilan yang terkumpul pada hari Jumat dari 6 (enam) agen penjualan nomorjudi jenis Sie Jie di lapangan

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali

Bertentangan dengan pasal 26 wundangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBGyang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri(bukan peraturan menteri keuangan RI No. 93/PMK/2010yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agarada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut.

Bulan Mei 20132. Bulan Juni 20133. Bulan Juli 20134. Bulan Agustus 20135. Bulan September 20131 (satu) Bundel tanda terima bukti Setoran Wesel Novan Setiawan ,Setoran Giro Bendahara, Rekap Penerimaan PDAM Unit IKK TumbangMiri Bulan Mei sampai dengan Desember 2013 untuk penerimaan airdan non air ke Bendahara PDAM Pusat Tirta Bahalap KabupatenGunung Mas yang terdiri dari :1 Foto copy Wesel POS Resi Setor Instan dengan Nomor : 717545752PIN : 123 (yang telah disyahkan ).Setoran Giro PT.

Bulan Mei 20132. Bulan Juni 20133. Bulan Juli 20134. Bulan Agustus 20135.

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) bendel Akta Ikatan jual beli nomor 32 tanggal 24 Juli 20132. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak hasil Bumi yang dikeluarkan olehKantor Tjabang Surabaya.3. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 8 April 2013nomor : 564 /330/403.54.03/2013

Nomor 49 PK/Pdt.SusPailit/20132. Bahwa Terlawan mendasarkan pembagian kepadapara buruh ex PT. Kizone International (Dalam Pailit)berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangKepailitan. Padahal jelas sekali bahwa bunyi Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Kepailitan adalah sebagai berikut:Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yangterutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailitdiucapkan merupakan utang harta pailit;3.

Nomor 49 PK/Pdt.SusPailit/20132. Memerintahkan Kurator PT.Kizone International (DalamPailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan utangpajak sebesarRp10.482.136.566,16 (sepuluhmiliar empat ratus delapan puluhdua juta seratus tiga puluh enamribu lima ratus enam puluh enamrupiah enam belas sen) dariKreditor lainnya;. Memerintahkan Kurator PT.Kizone International (DalamPailit) untuk memperbaiki daftarpembagian tersebut denganmemperhatikan asaskeseimbangan dan keadilan;. Menghukum Kurator PT.

BankPembangunan Daerah Jawa Barat Banten cabangCikarang kepada Direktur RSUD Kabupaten Bekasi.1 (satu) lembar 5S:Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor13646/BL/BUD/2013 tanggal 31 Desember 20132 (dua) lembar 56.Asli Kwitansi Pembayaran Kegiatan MechanicalElectrical Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan MesinGenset/Generator APBD P Kabupaten Bekasi TA 2013Senilai Rp2.161.247.000,00 (dua miliar seratus enampuluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah1 (satu) lembar 57.Asli Surat Perintah Membayar

625.4/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013.1 (satu) lembar 60.Asli Surat Ringkasan Kontrak Pekerjaan Belanja ModalPengadaan Mesin Genset/Generator, tanggal 30Desember 2013.1 (satu) lembar 61.Asli Berita Acara Serah Terima Hasil PekerjaanBarang/Jasa, Pekerjaan Belanja Modal PengadaanMesin Genset/Generator Nomor 020/625.1/RSUD/2013,tangal 30 Desember 20133 (tiga) lembar 62.Asli Berita Acara Pembayaran, Pekerjaan Belanja ModalPengadaan Mesin Genset/Generator Nomor020/625.3/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 20132

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18September 2013, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 September 2013,No.W.13.U1/107/Pid.IX/2013/PN.Yk ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwadipersidangan ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan ;Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yangdibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Nopember 20132

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskaneksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketuapengadilan negeri (bukan peraturan menteri keuangan RINo. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agarPutusan Nomor : 62/Pdt.GSus/2016/PN.Sim.