Ditemukan 658 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbanding terbandingã terbandingi terbandingt terbandingg terbandingf terbandingn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BRINGIN INDOTAMA SEJAHTERA FINANCE
180 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penghitungan di atas maka mengacu pada ketentuan dalam SE46Tahun 1995, Terbanding penghitungan ulan biaya bunga yang dapat dibebankansebagai pengurang penghasilan bruto := (Ratarata pinjamanratarata Deposito) X Biaya BungaRatarata Pinjaman= (Rp. 274.648.138.799Rp. 41.120.815.906) X78.483.682.554Rp. 274.648.138.799= 0,850278 X Rp. 78.483.682.554= 66.734.664.260Bahwa dan Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya bunga tersebut sebagai berikut:Biaya bunga Menurut KorekslplnJaman WP/Surat Pernerlksa TerbandIng1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT EASTERN SUMATRA INDONESIA
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1101/B/PK/PJK/2015berikut:DASAR FORMAL;Surat Ketetapan Pajak;Bahwa perhitungan SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010Nomor 00012/207/10/058/11 tanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan olehKPP PM Lima adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut Ne ORALAN Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 9.338.521 .325 9.338.521 .325a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 1.015.040.239 1.015.040.239a.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MasaPajak September 2010 dengan Nomor 00072/207/10/057/11 tanggal 282011Rp13.195.764,00;Bahwa SKPKB PPN Masa September 2010 tersebut telah dilunasi olehPemohon Banding dengan bukti berupa Surat Setoran Pajak (SSP) sebesarRp13.195.764,00 pada tanggal 26 Januari 2012;Bahwa ringkasan SKPKB PPN yang diterbitkan untuk Masa PajakDesember telah menetapkan PPN Kurang Bayar sebesarSeptember 2010 termasuk koreksi Terbanding adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutUraian Pemohon : KoreksiBanding Terbanding Terbanding1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109/B/PK/PJK/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MasaPajak Desember 2009 dengan Nomor 00241/207/09/057/11 tanggal 28Desember 2011Rp189.961.204,00;Bahwa SKPKB PPN Masa Desember 2009 tersebut telah dilunasi olehPemohon Banding dengan bukti berupa Surat Setoran Pajak (SSP) sebesarRp189.961.204,00 pada tanggal 26 Januari 2012;Bahwa ringkasan SKPKB PPN yang diterbitkan untuk Masa Pajaktelah menetapkan PPN Kurang Bayar sebesarDesember 2009 termasuk koreksi Terbanding adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutUraian Pemohon Tsitendh KoreksiBanding g Terbanding1
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 163/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 24 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : Jhony Sihombing
Terbanding/Penggugat : Nova Panjaitan
104 — 17
  • Saksi Penggugat /Terbanding1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — PT. GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Koreksi Terbanding1. Dasar Koreksi SKPKB 00020 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UndangUndang Nomor18 Tahun Pasal 16 B ayat (3) dan KMK 575/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.03/2010 yang menggantikan/mencabut KMK575/KMK.04/2000 di atas, SE90/PJ./2011 tanggal 23 November 2011;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — PT. GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Koreksi Terbanding1. Dasar Koreksi SKPKB 00010 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UndangUndang Nomor18 Tahun 2000 Pasal 16 B ayat (3) dan KMK 575/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.03/2010 yang menggantikan/mencabut KMK575/KMK.04/2000 di atas, SE90/PJ./2011 tanggal 23 November 2011;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KOLON INA;
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2015Terbanding melakukan koreksiatas HPP berdasarkanrekapitulasidokumen impor dan dokumen lainnya yang menunjukkan HPP yang lebihrendah dari yang dilaporkan Pemohon Banding di SPT PPh Badan denganrincian perhitungan sebagai berikut: : Pemohon Bandin KoreksiNo Rincian Koreksi Per SPT 9 Terbanding Terbanding1 Pembelian 426.069.968.537 419.077.845.118 6.992.123.4192Gaji. Upah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2415 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU DK VS H. DJUFRI HASAN BASRI DKK
173 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H, dan kawankawan, Para Alvokat, bekantor di Jalan Todak III, RT 03/RW 05Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015Para Termohon Kasasi dahuluPara Penggugat/Para Terbanding1.Dan:PEMERINTAH PRO VINSI RIAU cq KEPALA BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 2415 K/Pdt/2016berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 438, KotaPekanbaru;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka Hak pemajakannya berada di belanda bukan diIndonesia;7. bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Banding, koreksi Pemeriksa atasbiaya bunga Belanda tersebut seharusnya dibatalkan;Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah PPh23/26 final yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Desember 2009 adalahsebagai berikut: No Jumlah Rupiah menurutUraian Terbanding1 Penghasilan Kena Pajak /DPP 02 PPh Pasal 23/26 Final yang terutang 0Kredit Pajak:a. PPh ditanggung Pemerintahb.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 PK/Pdt/2010
Tanggal 27 September 2010 — .T. SUBUR LADANG ANDALAN/P.T. S.L.A, DKK ; P.T. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., dahulu P.T. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO), DK
205 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugatberhutang para Terbanding/Tergugat, masingmasing Hutang Penggugat sebesar Rp. 50.379.559.680, ; Hutang Penggugat II sebesar Rp.57.156.145.000, ; Hutang Penggugat III sebesar Rp.48 .953.253.622, ; Hutang Penggugat IV sebesar Rp.91.166.577.840, ;Jumlah seluruhnya Rp.247.655.536.142, ;(dua ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratusempat puluh dua rupiah) ;Menghukum para Pembanding/para Penggugat untuk membayarhutang hutangnya pada Tergugat/Terbanding1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — PT GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Koreksi Terbanding1. Dasar Koreksi SKPKB 00017 UU Nomor8/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18/2000Pasal 16 B ayat (8) dan KMK 575/KMK.04/2000, Peraturan MenteriKeuanganNomor78/PMK.03/2010menggantikan/ mencabut KMK575/KMK.04/2000 di atas, SE90/PJ./2011 tanggal 23 November 2011;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-04-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 /B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT EASTERN SUMATRA INDONESIA,
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan PajakBahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor :00012/207/11/058/12 tanggal 20 Juli 2012 sebagai berikut: MenurutNo Unaian Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajakla. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 12.684.766.292 12.684.766.292a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.661.107.974 1.661.107.974a.3.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Waris
Putus : 20-12-2017 — Upload : 11-12-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 90/PDT/2017/PT KAL-BAR
Tanggal 20 Desember 2017 — D. STENSI T. Anak dari D. TAMBUN, Dkk, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat ; Melawan : Ny. AGUSTINA, Dkk selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat ;
95 — 84
  • Terbanding 5, Terbanding 6 danTerbanding 7.Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Sintang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli2017, telah memberitahukan kepada Terbanding 1.Memori banding tertanggal 19 Juli 2017, yang diajukan oleh para Penggugatsekarang para Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSintang, tanggal 19 Juli 2017, dan telah diserahkan salinan resminya kepadaKuasa para Terbanding pada tanggal 25 Juli 2017, dan kepada Terbanding1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1140 B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRO MUKO;
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak;Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00156/207/10/058/12 tanggal 27 April 2012 sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut No UraianPemohon Banding Terbanding1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 44.676.551.560 44.719.758.028a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 29.306.319.435 29.306.319.435a.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-06-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
83 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2017Latar BelakangKetentuan Formalbahwa sebagai hasil pemeriksaan PPN Masa Pajak Juni 2010 yangdilakukan oleh KPP PMA Empat, telah diterbitkan SKPLB PPN untuk MasaPajak Juni 2010 dengan Nomor 00362/407/10/057/11 tanggal 28 Desember2011 telah menetapkan PPN Lebih Bayar sebesar Rp485.120.481 ,00;bahwa ringkasan SKPLB PPN yang diterbitkan untuk Masa Pajak Juni 2010termasuk koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutUraian Pemohon Terbanding KoreksiBanding Terbanding1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1097 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EASTERN SUMATERA INDONESIA;
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak KEP1796/WPJ.07/2012 tanggal 1 Oktober 2012tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/10/058/11 tanggal 25 Agustus 2011 Masa Pajak Februari 2010;Dasar Formal;Surat Ketetapan Pajak;Bahwa perhitungan SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor 00013/207/10/058/11 tanggal 25 Agustus 2011 sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutNo URAIAN Pemohon .Banding Terbanding1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 917 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIRI PRIMA MINERAL;
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Pemohon Banding nilaisengketa koreksi PPN Masukan dapat diperhitungkan Masa Februari 2011 sebesarRp1.172.574.692,00 yang berasal dari: lah Rupiah M tNo Uraian Jumfah Rupiah Menurut SelisihPemohon Banding Terbanding1 PPN Masukan yang dapatdiperhitungkan: Kompensasi dari masa sebelumnya 685.715.744 9.972.542.062 (9.972.542.062) PPN Masukan masa sama 486.858.948 0 486.858.9482 Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya 1.172.574.692 9.972.542.062 (8.799.967.370) Bahwa seharusnya dapat dikreditkan seluruhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-10-2012 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. RAPTIM INDONESIA;
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/2012166/WPJ.06/KP.0705/2007 tanggal 19 Desember 2007 dengan perhitungansebagai berikut: NOJUMLAH RUPIAH MENURUT URAIAN Pemohon :Banding Terbanding1. Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 0,00 0,00b. Penyerahan yang PPN nya tidakdipungut / itunda/ ditangguhkan /dibebaskan / ditanggungPemerintah 0,00 0,00c. Penyerahan yang PPN nya hamsdipungutc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA;
85 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang Masih Harus DibayarKeberatan, dengan Surat Setoran Pajak;Alasan dan Penjelasan Permohonan BandingAlasan dan Penjelasan Materi Sengketamenurut Keputusan Bahwa berdasarkan surat Direktur Keberatan dan Banding DJP tentangpenjelasan atas Keputusan Keberatan Tahun Pajak 2005 diketahui bahwakoreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 dikurangi sebagiandengan rincian sebagai berikut: Koreksi Dasar Pengenaan Pajak dalam RpMenurut SKPKB Menurut Ditambah /N selerangan Keputusan (Dikurangi)Terbanding1