eventualis tersebut diatas ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal unsur dapatmerugikan keuangan negara ;129Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 dijelaskan pula bahwa yang dimaksud Keuangan Negara yakni seluruh KekayaanNegara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :aBerada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;bBerada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, danperusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara meliputi juga keuangandaerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran darinegara atau suatu masyarakat dengan danadana

Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.

nomor1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013 (yang diperiksamenyerahkan dokumen asli yang dimaksud).Bahwa Tupoksi kepala sekolah mengacu pada Permendiknas Nomor 19Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi :Y perencanaan program,v pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi sekolah.Bahwa Perjalanan Dinas di atur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap.Pasal 5Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :1.

Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah ;b.

Pasal 3 Ayat (1): Keuangan negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan;e Pasal 34 Ayat (1): Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telahditetapkan dalam undangundang tentang APBN/Peraturan Daerahtentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuaiketentuan undangundang;e Pasal 35 Ayat (1): Setiap pejabat

negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baiklangsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negaradiwajibkan mengganti kerugian dimaksud;NUndangundang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Pasal 23 Ayat (2): Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien,efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturanperundangundangan; Pasal 28 huruf c: Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi,nepotisme

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baikditingkat pusat maupun daerah;b.

ketentuan perundangundangan yang berlaku;(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yangkarena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/201 7/PNTteHal. 291 dari...yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangannegara, wajib mengganti kerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadikarena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat

negara atau pegawai negeribukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau olehbendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Bahwa sesuaidengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsungyang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN aliasMANTO, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbanganpertimbangansebelumnya

denda berikut hukuman kurunganpenggantinya serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti pengganti danpidana penjara penggantinya sebab sudah sesuai dengan tingkat kesalahanterdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alasanbanding Penuntut Umum seperti termuat dalam memori bandingnya;Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum pada pokoknya,penjatuhan pidana kepada Terdakwa seharusnya mempertimbangkan sisi edukasidalam hal pemidanaan terhadap setiap pegawai negeri/pejabat

negara karena akibatperbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian.

Terkait alasan banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertamatidak mempertimbangkan sisi edukasi dalam hal pemidanaan terhadap setiappegawai negeri/pejabat negara untuk kepentingan negara atau daerah, alasandemikian tidak tepat, sebab Terdakwa bukan pegawai negeri atau pejabat negaramelainkan pihak swasta;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, alasan bandingPenuntut Umum harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, putusanPengadilan Tpikor pada Pengadilan

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah;b.

bahwa pengertian setiap orangdalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindakpidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukanpegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Sementara Permenkes Nomor 65/2015 yangditerbitkan oleh Meteri Kesehatan sebagai pejabat negara yangmemang berwenang di bidang pelayanan kesehatan tidakmewajibkan hal tersebut. Selanjutnya, secara kompetensi danketentuan yang berlaku, seorang fisioterapis memiliki Kemampuandan kewenangan yang diberikan UndangUndang Nomor 36/2009Juncto UndangUndang Nomor 36/2014 Juncto Permenkes Nomor65/2015 untuk melakukan assessmen/pemeriksaan hingga tindakandan evaluasi tindakan.

seseorang harus segeradiselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang karena perouatannya melanggar hukum atau melalaikankewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikankeuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapatterjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat

negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratifatau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeribukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baiklangsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkanmengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

membuktikan;Bahwa Saksi tahun 1987 sampai tahun 2000 jadi petugas KB, Tahun2000 sampai tahun 2003 jadi Kepala Seksi Pencatatan Pelaporan diBapeda, Tahun 2003 sampai tahun 2005 jadi Camat Selat Nasik, Tahun2005 ditugaskan jadi Camat Sijuk;Bahwa Saksi sejak tahun 1987 sudah berkecimpung di pemerintahan,dipemerintahan setahu Saksi hanya ada cap biasa tidak ada tandatangannya dan tanda tangan selalu tulis tangan;Bahwa kalau pejabat pemerintah tidak ada jam kerja, tidak ada jam liburkapan pun dia sebagai pejabat

negara, kalau Saksi tidak ada hari liburSaksi tanda tangan;Halaman 130 dari 150 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN TdnBahwa untuk tanggal surat bisa dimajukan atau dimundurkan kecualldalam keadaan cuti, selama menjabat tidak ada jam kerja;Bahwa kalau ada yang mengajukan SKT untuk mengetahui Camat,Saksi perintahkan Kasi Pemerintahan dan Sekcam tinjau ke lapangankalau sudah ada paraf Saksi tanda tangan meskipun hari minggu tidakapaapa;Bahwa meskipun tanggalnya hari minggu tidak apaapa;Bahwa segel ada

nomor1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013 (yang diperiksamenyerahkan dokumen asli yang dimaksud).Bahwa Tupoksi kepala sekolah mengacu pada Permendiknas Nomor 19Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi :perencanaan program,pelaksanaan rencana kerja,pengawasan dan evaluasi,kepemimpinan sekolah, danSNL LAKsistem informasi sekolah.Bahwa Perjalanan Dinas di atur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap.Pasal 5Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :Halaman 31 dari 173.

PERPANJANGAN sebabkewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjagaketertiban dan keamanan (rust en orde) tetapi jugamengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg) sertapemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan(wetmatigheid van bestuur) namun Tergugat melanggarinstrumen yuridis serta peraturan perundangundanganketika melakukan penerbitan objek gugatan TUN danmembatalkan terhadap IUPK PERPANJANGAN denganmenerbitkan objek gugatan TUN ;Bahwa sesuai dengan konsep rule of law maka Tergugatsebagai pejabat

negara tidak dapat membuat keputusanHalaman 33 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKT(5)yang sifatnya individual namun konsep rule of law yangbenar adalah suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayanimelalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yangbersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonomdan sebagai ilustrasi hukum tindakan Tergugat yangmenerbitkan IUPK PERPANJANGAN dapat disimpulkanbahwa Tergugat telah melakukan evaluasi terhadappermohonan IUPK PERPANJANGAN dan hasil

Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Keputusan TataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehbadan atau peja bata tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tatausaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibathukum bagi Seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tindakan administrasi dariPemerintah/pejabat

negara, apabila ada pihakpihak yang merasakeberatan atas tindakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, makadapat dilakukan Upaya Administratil terlebin dahulu kepada Pemerintah,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UndangundangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AdministrasiPemerintahan) yang menyatakan :"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakandapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat

kewajiban itu.Dan dalam penjelasanumum UndangUndang Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang No.31 tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun ,yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat

negara,baik ditingkat pusat maupun didaerah;b Berada dalam penguasaan,pengurusan dan pertanggung jawaban Badan UsahaMilik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaanyang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihakke 3 berdasarkan perjanjian negara;Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal angka22 Undang Undang No.1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusus sebagaimanadiatur dalam Pasal angka 2 PP Nomor 58 Tahun

Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadikarena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk kekas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapikeluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatanmelawan hukum pejabat Negara.

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telahmembuktikan bahwa Terdakwa EFFI YOSEPH, ST selaku Pimpinan

terjadi, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudahberpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegaraMenimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; e berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ;Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat