Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah, buku tanda terima
2. 1 (satu) rangkap, Lampiran I Daftar Hadir Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
3. 1 (satu) rangkap, Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
4. 1 (satu) bundel, Berkas TAPD

Harun, Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 15 agustus 2015

2014 Penerimaan dan Rencana Kebutuhan Pada Kupa dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 27 September 2015 Kantor Perwakilan jakarta

Notulen Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016

Fungsional (KF) seKabupaten Cirebon yangdiserahkan kepada saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA(terdakwa dalam berkas terpisah) di Kantor DMI Propinsi Jawa Barat,kemudian saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA menyampaikan89 (delapan puluh sembilan) proposal tersebut kepada Gubenur Jawa Baratmelalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasikeabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan untukdirekomendasikan kepada Gubenur Jawa Barat melalui Tim AnggaranPendapatan Daerah (TAPD

) Propinsi Jawa Barat guna dituangkan dalamdaftar nominatif calon penerima belanja hibah berdasarkan kemampuankeuangan daerah pada tahun anggaran 2013.Bahwa berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat danrekomendasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Baratmaka Gubenur Jawa Barat menyetujui 88 (delapan puluh delapan) proposalPermohonan Bantuan Hibah Keaksaraan Fungsional (KF), dikarenakan 1(satu) proposal DKM/Majelistaklim tidak membuka rekening pada Bank JawaBarat (

Fungsional (KF) seKabupaten Cirebon yang diserahkan kepada saksi NUNUNGBUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA (terdakwa dalam berkas terpisah)di Kantor DMI Propinsi Jawa Barat, kemudian saksi NUNUNGBUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA menyampaikan 89 (delapan puluhsembilan) proposal tersebut kepada Gubenur Jawa Barat melaluiDinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasikeabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan untukdirekomendasikan kepada Gubenur Jawa Barat melalui Tim AnggaranPendapatan Daerah (TAPD

) Propinsi Jawa Barat guna dituangkandalam daftar nominatif calon penerima belanja hibah berdasarkankemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013.Bahwa berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Baratdan rekomendasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) PropinsiJawa Barat maka Gubenur Jawa Barat menyetujui 88 (delapan puluhdelapan) proposal Permohonan Bantuan Hibah KeaksaraanFungsional (KF), dikarenakan 1 (satu) proposal DKM/Majelistaklimtidak membuka rekening pada Bank Jawa Barat (

:Bahwa jabatan saksi terakhir adalah Asisten Administrasi UmumSekretariat Daerah Kota Pematang Siantar sejak bulan Januari 2011berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar.Bahwa yang menjadi tupoksi saksi sebagai Asisten Administrasi UmumSekretariat Daerah Kota Pematang Siantar adalah membantu SekdaKota Pematang Siantar dalam pengkoordinasian Bidang Kepegawaian,Hukum Organisasi dan Keuangan dan tugas tugas lain yang diberikanSetdakot.Bahwa saksi menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Asisten Pemerintahandan Kesra yang dalam TAPD selaku anggotaBahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi dua kali anggaran untukkegiatan yang sama pada tahun 2010.Bahwa tata kelola keuangan APBD Pemerintahan Kota PematangSiantar diatur dalam instrument antara lain Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PeratauranMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Lingkungan Daerah.Bahwa saksi menjadi tim TAPD sejak bulan Oktober 2010 yangmenjabat

Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dalam timTAPD adalah selaku anggota.Bahwa Struktur Tim TAPD Pemerintah Kota Pematang Siantar adalah :Koordinator/Ketua TAPD adalah SEKDAKOT, Sekretaris merangkapAnggota Tim TAPD adalah Kepala DPPKAD, Anggota : AsistenAdministrasi Umum, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, AsistenPutusan No.96/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnHalaman 115 dari 263 halamanPemerintahan dan KESRA, dan seluruh Staf Ahli walikota, KepalaBapeda , Kepala Bagian Hukum dan Para Kepala Bidang DPPKAD;Bahwa

Bahwa dakwaan pencucian uang adalah jika Terdakwa menikmati uanghasil dari korupsi, memperkaya dan menguntungkan diri sendiri.Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa sumber Pengeluaran sebagaimana Terdakwa catat dalam bukucatatan pengeluaran rutin DPPKAD mulai Januari 2012 adalah gaji, gajike13, honor TAPD, Honor Kerugian Negara , Honor verifikasi SPP/SPMsHonor Penatausahaan Keuangan , Honor Pelaksana Kegiatan ,Putusan

0604/Krw.Bahwa sekira bulan Maret 2012 setelah Kesbangpol Pengprov Jabar menerima suratyang diajukan Terdakwa tentang Permohonan bantuan dana kepada Gubernur Jabar,kemudian pada bulan Juli 2012 Kesbangpol menerima proposal yang jumlahnya Rp.3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembuatan 4 PosPenghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw, lalu sekira tanggal 10 Agustus 2012Badan Kesbangpol dan Linmasda Pemprov Jabar melakukan evaluasi atas usulantersebut dan diusulkan ke Tim TAPD

0604/Krw dalam permohonan proposal bantuanuntuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil tersebut dilengkapi dengan RABsehingga menurut Saksi permohonan bantuan pengajuan proposal yang diajukanKodim 0604/Krw kepada Gubernur Jabar sudah sesuai dengan prosedur danmekanisme yang ada.Bahwa dalam pengajauan proposal Kodim 0604/Krw tercantum Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Kesbangpol melakukan kajian dan evaluasisesuai dalam pengajuan proposal tersebut kemudian diteruskan ke TIM TAPD

Usulan ini dibahas bersama dengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana APBD Tahun2008. Seterusnya dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRDKab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkanmelalui Perda No.1 Tahun 2008 tentang APBD Tahun 2008.Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM) pada tanggal 29 Februari 2008. untuk keperluan Penyusunan Neraca Awal sebagai berikut:1.

Usulan ini dibahas bersama dengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana APBD Tahun2008. Seterusnya dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRDKab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkanmelalui Perda No.1 Tahun 2008 tentang APBD Tahun 2008.Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM) pada tanggal 29 Februari 2008. untuk keperluan Penyusunan Neraca Awal sebagai berikut: 1.

Usulan ini dibahas bersama dengan TAPD danselanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana APBD Tahun 2008. Seterusnya dibahas bersama dengan PanitiaAnggaran DPRDKab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkan melalui Perda No.1 Tahun 2008 tentang APBD Tahun2008 ;e Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 29 ~ Februari 2008. untukkeperluan Penyusunan Neraca Awal sebagai berikut:1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 75.000.0002.

Kabupaten Langkat T.A.2008, dan kegiatan tersebut merupakanrangkaian dari sebelas (11) item kegiatan pada Pos Bagian Keuangan Sekdakab Langkat pada T.A.2008 sesuaidengan PERDA No.1 Tahun 2008, tentang APBD Kabupaten LangkatT.A.2008 ; e Bahwa terhadap kedua kegiatan yakni Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Implementasi PeraturanPerundangundangan (Permendagri No.59 tahun 2007), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan DaftarPenggunaan Anggaran (DPA) seingat saksi dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

oleh undang undang desamaupun peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh desa.Bahwa terkait dengan Dana Desa yang menangani adalah BadanPemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.Bahwa proses pengajuan dana desa adalah yakni setelah APBDesaditetapbkan maka direkomendasi oleh Camat selanjutnya setelahmendapat rekomendasi camat sebagai coordinator kemudianditeruskan ke Kantor BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana) lalu dimintakan rekomendasikepada TAPD

dan setelah mendapat rekomendasi dari TAPD makauntuk pencairannya diteruskan ke BPAD dan setelah mendapatrekomendasi dari BPAD maka selanjutnya uang ditransfer ke rekeningDesa yang bersangkutan.Bahwa pencairan dana desa dilakukan dalam 3 termin dimana LPJ/SPJ pencairan sebelumnya menjadi syarat untuk pencairan tahapberikutnya, misalnya untuk pengajuan pencairan termin kedua makapermohonan pencairannya harus dilampiri dengan LPJ/ SPJpencairan termin tahap pertama.Bahwa pertanggungjawaban atas pencairan

Blora, sedangkan dana desa berasal dariAPBN.Bahwa mekanisme pencairannya antara lain :** Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati CqBPMPKB dengan pengantar camat dan harus dilampiripersyaratan persyaratan sesuai dengan ketentuan Bupati ;+ Dari persyaratan tersebut terdapat kajian administrasi dariBPMPKB, kemudian Kepala BPMPKB mengajukan permohonanHalaman 28 dari 151 hal Putusan Nomor. 6/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.pencairan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

);+ Hasil rekomendasi TAPD sebagai landasan Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) untukmemproses pencairan ;+ Pentransferan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kasdesa.Bahwa pencairan dana dana tersebut ke desa, Pencairan pencairantersebut dilakukan secara bertahap semua.Bahwa untuk tahap yang selanjutnya harus juga dilampiri progressterhadap penggunaan dana yang dicairkan terlebin dahulu, BPMPKBhanya mendasari pengantar dari Camat untuk pengajuan pencairantahap selanjutnya.Bahwa

Mengusulkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melaluiKepala Dinas.5. Kepala Dinas mengusulkan kepada TAPD.6.

TAPD mengusulkan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadiRaperda.Bahwa benar yang menjadi usulan dari Saksi selaku Kepala Bidang (Kabid)Penyelenggaraan EGovernment pada saat itu adalah sebagai berikut : No. anne Spesifikasi Men Ket Vol oa Harga Jumlah1 Bandwidt Internet Lokal 1 Tahun 2.900.000.000 2.900.000h 100 MBps .000InternetInternasional200 MBps2 Radio Antena Jaringan4 Unit 6.000.000 24.000.00Sectoral Sectoral Local 0Airmax LinkdenganradioLinkPoint toMultipoint3.

Bahwa belanja internet yang terhubung dengan SKPD tersebut tetapdiajukan karena ada himbauan dari sekretaris TAPD saat itu tidak akanmembelanjakan biaya internet di OPD yang dihubungkan dalam programyang laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Bahwa saksi tidak mengenal Ramli Ardiles Eliaser Siregar sedang menyangkutperencanaan yang dibuat oleh bidang yang saksi bawahi tidak ada hubungandengan yang bersangkutan.

untukkoordinasi penyelenggaraan Egovernment, selain itu beberapa PenyediaBandwitdh juga pernah melakukan ekspose di Kantor Dinas Kominfo (Telkom,Iconplus, Moratel) kKemudian hasil dari informasi dan data yang didapatkandari daerahdaerah tersebut sebagai Bahan untuk penyusunan perencanaanuntuk diusulkan kepada Kepala Dinas yang dikompilasi oleh KasubbagProgram, kemudian melalui Kepala Dinas diusulkan kepada Tim AnggaranHalaman 151 dari 226 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2020/PN MdnPemerintah Daerah (TAPD

pelaksanaan yang diperlukan;c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dand. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.Bahwa terdakwa mengajukan Kegiatan Program Pegembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika KotaHalaman 165 dari 226 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2020/PN MdnPematangsiantar Tahun Anggaran 2017 tersebut berdasasarkan Rensra(Rencana Strategis) yang telah dituangkan dalam Renstra, kemudianterdakwa ajukan untuk mendapat persetujuan dari TAPD

Fungsional (KF) seKabupaten Cirebonyang diserahkan kepada Saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA(terdakwa dalam berkas terpisah) di Kantor DMI Propinsi Jawa Barat, kemudiansaksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA menyampaikan 89 (delapanpuluh sembilan) proposal tersebut kepada Gubenur Jawa Barat melalui DinasPendidikan Propinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dankelengkapan persyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepadaGubenur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD

)Propinsi Jawa Barat guna dituangkan dalam daftar nominatif calon penerimabelanja hibah berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran2013.Bahwa berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat danrekomendasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Baratmaka Gubenur Jawa Barat menyetujui 88 (delapan puluh delapan) proposalPermohonan Bantuan Hibah Keaksaraan Fungsional (KF), dikarenakan 1 (Satu)proposal DKM/Majelistaklim tidak membuka rekening pada Bank Jawa Barat45

)Propinsi Jawa Barat guna dituangkan dalam daftar nominatif calon penerimabelanja hipah berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran2013.Bahwa berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat danrekomendasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Baratmaka Gubenur Jawa Barat menyetujui 88 (delapan puluh delapan) proposalPermohonan Bantuan Hibah Keaksaraan Fungsional (KF), dikarenakan 1 (Satu)proposal DKM/Majelistaklim tidak membuka rekening pada Bank Jawa Barat(BJB

rekapitulasi laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 2014;79. 1 (satu) lembar print out catatan Nama, Jumlah Uang, A (Sudah), Persen, B (Total Per) dan Total A-B;80. 1 (Satu) Bundel Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014;81. 3 (tiga) lembar copy dokumen print out APBD INDUK 2014 TAPD

Bahwa saksi sebagai Ketua TAPD. Bahwa kalau untuk anggaran APBD, jabatan Bupati sebagaiPenanggungjawab Anggaran. Bahwa untuk anggaran Dinas Pendidikan, Bupati sebagai penanggungjawabanggaran, jadi soal mekanisme penentuan anggaran biasanya kami waktupembahasan anggaran seluruh Kepala Dinas itu paparan tentang kegiatanyang akan dilaksanakan tahun depan, nanti kami bicarakan samasama didepan pak Bupati, nah disitulah nanti ditentukan berapa besar porsi anggaranuntuk setiap dinasnya itu.

Bahwa dari segi pengadaan atau tender proyek, tidak ada kedudukan saksisebagai Sekda ataupun ketua Tim TAPD. Bahwa mengenai tender itu sepenuhnya tanggung jawab Unit LayananPengadaan (ULP). Bahwa untuk tendertender proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kab.Banyuasin tanggung jawab ULP. Bahwa pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan diserahkan ke Dinas masingmasing untuk pelaksanaannya.

Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Tim TAPD adalah merumuskan kebijakanBupati dalam pengelolaan anggaran itu dan mengkompilasi kepada seluruhdinasdinas untuk dirumuskan diajukan ke Bupati. Bahwa perumusan tersebut dilakukan di Bappeda. Bahwa Dinas Pendidikan yang mempunyai alokasi penggunaan dana yangpaling besar. Bahwa anggaran Dinas Pendidikan untuk tahun 2016 saksi lupa jumlahbesarnya.

Bahwa kesepakatan itu antara TAPD dari pihak Pemkab dengan pihakBanggar dari DPRD. Bahwa tahunya jumlah uang yang diserahkan MERKI BAKRI kepada KetuaDPRD sebesar Rp.2 milyar ketika MERKI BAKRI melaporkan setelahpenyerahan uang tersebut.Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat diserahkan uang tersebut.Bahwa menurut Sdr. MERKI, uang tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD,waktu itu bernama pak H.

Bahwa alasan lain termasuk juga ketidak cocokan Kepala Dinas (MERKI)dengan tim TAPD. Bahwa memang betul pak MERKI pernah menyampaikan kepada saksi bahwapak MERKI sudah tidak kuat lagi memenuhi permintaanpermintaan saksi dandikarenakan beban sudah terlalu banyak, lalu saksi bilang tidak apaapa. Bahwa MERKI BAKRI tidak mengundurkan diri dari Kepala Dinas Pendidikannamun langsung saksi ganti. Bahwa setelah itu saksi mengangkat MERKI BAKRI menjadi Kepala DinasPariwisata.

bantuanhibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) seKabupaten Cirebon yangdiserahkan kepada terdakwa NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANAdi Kantor DMI Propinsi Jawa Barat, kemudian terdakwa NUNUNG BUDIANA,SP BIN DIDI SURYANA menyampaikan 89 (delapan puluh sembilan)proposal tersebut kepada Gubenur Jawa Barat melalui Dinas PendidikanPropinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapanpersyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepada Gubenur JawaBarat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD

) Propinsi Jawa Baratguna dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja hibahberdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013.Bahwa berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Baratdan rekomendasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi JawaBarat maka Gubenur Jawa Barat menyetujui 88 (delapan puluh delapan)proposal Permohonan Bantuan Hibah Keaksaraan Fungsional (KF),dikarenakan 1 (Satu) proposal DKM/Majelistaklim tidak membuka rekeningpada Bank Jawa Barat (

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah, buku tanda terima
2. 1 (satu) rangkap, Lampiran I Daftar Hadir Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
3. 1 (satu) rangkap, Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
4. 1 (satu) bundel, Berkas TAPD

Darwis

2015

dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 27 September 2015 Kantor Perwakilan jakarta

tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016

., tidak disumpah, pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut: Bahwa, dalam pilkada tahun 2020, proses pengeluaran danahibah pilkada dimulai dari pembahasan penganggaran yang dilakukanpada tanggal 1 Oktober 2019, sebelum menandatangani NaskahPerjanjian Hibah Daerah (NPHD); Bahwa, pembahasan tersebut ada dengan TAPD atau denganPemda; Bahwa, dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 yang diubahdengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 akibat pandemic Covidyang menyebabkan ada perubahan jumlah TPS yang

mengujikewenangan materiil dari Suatu pertanggungjawaban keuangan; Bahwa, dalam pengawasan rutin terhadap KPU di daerah, APIPdapat melakukan pengawasan sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kalidalam 1 (satu) tahun; Bahwa, Pasal 22 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, APIP hanyamelakukan pengawasan penggunaan dana hibah, lebih lanjut dalamPermendagri Nomor 54 Tahun 2019 tidak ada aturan APIP melakukanaudit penghitungan kerugian Negara; Bahwa, sebelum penandatanganan NPHD, ada pembahasanantara KPU dengan TAPD

oleh LA IFA,SE selaku Bendahara bantuan periodetahun 2005 sampai dengan 2007 kepada Terdakwa yang pada waktu itumenjabat sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Bombana bukan sebagaiPlt.Sekda Kabupaten Bombana, untuk keperluan biaya ppembahasan APBDtahun 2007 dan menurut pernyataan LA IFA ,SE kegiatan tersebut sudahdipertanggungjawabkan.Surat Pernyataan tersebut sangat berkesesuaian dengan SuratKeputusan Bupati Bombana Nomor : 542 Tahun 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Idrus Effendi Kube,M.Si. tidakpernah diperiksa baik sebagai saksi pada tingkat penyidikan .Demikian pulabahwa dalam perkara a quo baik La lfa,SE maupun pihakpihak yang telahmendapatkan honor sebagai Tim pembahas Anggaran Pemerintah Derah(TAPD) Kabupaten Bombana masingmasing sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yakni (1) Subhan Tambera, SE.

dengan perbuatan Pemohon Kasasi/T erdakwa itu sendiri.Bahwa sesuai fakta di persidangan, pada tahun 2007 PemohonKasasi/Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) tersebut dari bendahara La lfa atas perintah dari Wakil Bupatiyang ada pada saat itu dijabat olen Subhan Tambea dan Sekretaris Daerahdengan memakai memo disposisi yang pada saat itu dijabat oleh Drs.IdrusEffendi Kube, dimana uang itu) akan digunakan untuk kepentinganpembiayaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tapd

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

pengelolaan keuangan daerah;e Mempunyai tugas koordinasi dibidang : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; Penyusunan ranperda APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Tugastugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabatpengawas keuangan daerah; Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e Memimpin TAPD

Bahwa selain itu saksi diberi tugas tambahan sebagai Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Tim Teknis yangterdiri Ketua : Kabag Angaran, Anggota Kasubag kasubag danstaf di Bagian Anggaran.

M.Si, didepan persidangan di bawah sumpahpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Halaman 136 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejati KalSeldan saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan.Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2011 sebagai Kepala Bagian Keuangan ProvinsiKalimantan Selatan.Bahwa selain itu saksi diberi tugas tambahan sebagai TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Melaksanakan pembinaan administrasi Pemerintahan, Hukum,dan Organisasi.Bahwa secara ex Offticio saksi diberi tugas tambahan ikut dalamTim Anggaran Provinsi Daerah (TAPD) sebagai anggota masukdalam Tim Inti.Bahwa susunan Tim Anggaran TAPD Kalimantan Selatan tahun2010 terdiri dari :Ketua : Muchlis Gafuri (Sekda Prop.Kalsel)Wakil ketua : M.

Muhammad Syah Jehan.Bahwa penambahan anggaran dewan secara otomatis Tim IntiTAPD pasti melaporkan hal tersebut kepada gubernur.Halaman 232 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Bahwa sepengatahuan saksi Riswandi merupakan salah satupimpinan DPRD yang mengusulkan agar dana Bansos tetapdiberikan.Bahwa alasan Tim TAPD menyetujui permintaan Banggar untukmemasukan dana bantuan sosial kemasyarakat pada Biro Kesrakarena usulan dari DPRD sehingga Tim TAPD khawatir akandeadlock dalam pembahasan

dengan pihak DPRDmembahas permintaan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untukmemasukan dana sebesar Rp. 16.500.000.000,Bahwa anggaran sebesar Rp. 16.500.000.000, diminta oleh BiroKeuangan yang pada saat itu dijabat oleh Drs.H.GUSTAFA YANDI,dalam RKA Biro Kesra saat itu Drs.H.GUSTAFA YANDI mengatakanini permintaan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. sehingga terdakwaselaku Kepala Biro Kesra memasukan dalam RKA Biro Kesra .Bahwa usulan Rp. 16.500.000.000, masuk dalam RKS Biro Kesradikumpulkan kepada TAPD

Poso sebagai staf di seksi perencanaan dan program di bidangSekretariat dan saya juga sebagai Admin SIMDA (Systim InformasiManajemen Daerah) sejak tahun 2012 s.d sekarang dan memiliki tugasmenginput dokumen perencanaan RKA (rencana kegiatan anggaran) daritiap bidang teknis kedalam sistem aplikasi komputer serta berkoordinasidengan TAPD (Tim Anggara Pemerintah Daerah).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :Pasal 89 :Berdasarkan Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 ayat (1) TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepaladaerah tentang pedoman penyusunan RKASKPD sebagi acuanKepala SKPD dalam menyusun RKASKPD.Pasal 90:Berdasarkan Pedoman penyusunan RKASKPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 89 ayat ( 3) Kepala SKPD menyusun RKASKPD.b.

Poso merangkap Pengguna Anggaran yaitu :1) Mengkoordinasikan semua program kegiatan yang ada pada dinaskelautan dan perikanan pada saat itu kepada instansi lain yang terkait2) Melakukan pembinaan kepada seluruh staf dan pegawai3) Menunjuk Pantitia Pengelola kegiatan pada Dinas Kelautan danPerikanan seperti PPTK, bendahara dan tim pemeriksa barang Berdasarkan penyampaian dari TAPD (Tim Anggaran Pemrintah Daerah),bahwa kegiatan Pengadaan Perahu, Rompong, Cool Box dan Mesintersebut merupakan pokok pikiran

pengelolaan barang daerah ;c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat pengawaskeuangan daerah ;Hal 7 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2014/PT JAPf. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;Ayat (3) : Selain mempunyai tugas kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Sekretaris daerah mempunyai tugas :a. memimpin TAPD

pengelolaan barangdaerah ;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabatpengawas keuangan daerah ;f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD;Hal 7 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2014/PT JAPAyat (3) : Selain mempunyai tugas kordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) Sekretaris daerah mempunyai tugas :a. memimpin TAPD

yangmempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut kepada Bupatidibawah pengawasan leading sektor (Dinas Cipta Karya) ;Bahwa saksi tidak mengetahui untuk penggunaan anggaran BantuanKeuangan ini apakah langsung dibebani pajak oleh pemerintah daerah,tetapi 1tu sudah ada aturannya, yang saksi tahu anggaran sudah masuk kerekening penerima ;Bahwa saksi mengetahui siapa yang menentukan DAK Sanitasi tersebutdiberikan kepada penerima dalam bentuk bantuan keuangan yaitu yangmenentukan adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD