disiniadalah untuk Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan BukanlahUntuk Tergugat li Yang Adalah Pemegang Saham DariTergugat I.Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang sahamsuatu. perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkanpembagian dividen atas saham yang dimiliknya, sesuai denganPasal 52 (1) UUPT (Bukti T Il14) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS

Putusan Nomor 1238/B/PK/PJK/2015Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangUndang iniPasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur Direksi adalah OrganPerseroan

Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin PropinsiKalimantan Selatan ;1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Anjar SarapatTengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas PropinsiKalimantan Tengah ;1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835 ;1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS

Tekonindo sejak Oktober2019 dan adapun yang mendasari Saksi adanya hasil RUPS yang menunjukSaksi selaku Direktur Utama dan Tugas dan fungsi Saksi selaku kuasaHalaman 99 dari 171 halaman, Putusan No. 41/Pid.SusTPK/2021/PN kdiDirektur Utama Tekonindo yakni memastikan seluruh kegiatan operasionalperusahaan Tekonindo berjalan sebagaimana mestinya;Bahwa Yang Saksi ketahui setelah take over PT. Tekonindo dari manajemenlama menyampaikan bahwa ada kewajiban PT.

Dana comdev tetapmerupakan dana perusahaan tambang yang dipertanggung jawabkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS); Jika uang telah diserahkan maka harus digunakan sebagaimana perjanjianterkait dengan kegiatan community development; Dana comdev bukan merupakan sumbangan atau hibah tetapi berupa danacommunity development yang merupakan program dari dari perusahaantambang dan bukan merupakan program desa.

Maka dengan demikian tanggung jawab danpelaporan keuangan kegiatan tersebut menjadi ranah internal dari perusahaan yangharus dipertanggungjawabkan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),sehinggan dana Community Development (Comdev) tidak ada kewajiban dariperusahaan untuk menyerahkannya kepada Pemerintah sebab dana CommunityDevelopment (Comdev) bukan merupakan bagian dari Pendapatan Negara;Bahwa disisi lain Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutannyamempermasalahkan Terdakwa karena tidak memasukkan

Notaris di Jakarta tentangPerjanjian Pokok Peralihan JualBeli Asset dari PT PPA kepada PT CentralProteinaprima Tbk.c Pada tanggal 8 Juni 2007 Keputusan RUPS PT Dipasena Citra Darmaja yangberkedudukan di Jakarta telah menyepakati untuk mengganti nama perseroantersebut dengan nama PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) dan memindahkan tempatkedudukannya ke Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang.

Pada tanggal 11 Juni2007, Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam Pernyataan Keputusan RUPS dihadapan Notaris Yulia, S.H yang isinya adalah merubah bagian awal padaAnggaran Dasar PT DCD yang berjudul: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKANpada Pasal 1 dan pada bagian Modal Pasal 4.

Perubahan tersebut telah memperolehpersetujuan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor W706508HT.O1.04TH.2007 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya menyetujui perubahan nama PTDipasena Citra Darmaja (PT DCD) menjadi PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS).d Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 21 Juni 2008 telah disetujui untukdilakukan perubahan Anggaran Dasar PT AWS sebagaimana diamanatkan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah dibuat dihadapan Notaris Yulia,S.H. dengan Akta Nomor 24 pada tanggal

perbuatan melawanhukum yangbertentangan dengan Keputusan Bersama antara Komisaris danDireksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : 26A/Dirut/(0506 dan250/Komut/0506 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance(GCG) di PT Pos Indonesia (Persero) Pasal 16 Para anggota Direksi dankaryawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingandan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji danfasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Pos Indonesia (Persero)dilakukan dengan penganggaran melalui RKAP yang disusun setiaptahun, RKAP diajukan ke RUPS untuk mendapat persetujuan.

Untuk yang rutin diatur dalam RKAP, sedangkan untuk proyekbisnis diatur dalam CBA.Untuk anggaran rutin dilakukan antara lain :Masingmasing Kepala Area mengajukan usulan anggaran ke KantorPusat, kemudian oleh Kantor Pusat direkap, dievaluasi selanjutnyadiusulkan ke RUPS untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.Setelah ditetapbkan oleh RUPS, anggaran dibreakdown (dialokasikan) kemasingmasing penanggung jawab anggaran di Kantor Pusat maupun dikantor area, pengeluaran dana tersebut dilakuykan oleh masingmasingKepala

Markoni Mandiri perkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021;

Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 danPerseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia;b. Wakil Pemerintah pada Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimanadiatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentangPerusahaan Umum (PERUM); danc.

Kundur Mas.1 (satu) bundel legalisir sesuai asli akta Notaris SUDI,SH Nomor 50tanggal 13 September 2018 tentang Pemberian Kuasa Khusus dariTuan SAMIDI direksi PT.Kundur Mas kepada RUPIYANTO1 (satu) Bundel legalisir sesuai asli DataData Konsumen BBM exAPMS TG.BATU Kundur Kabupaten Karimun APMS 16.291.703PT.KUNDUR MAS (Kuota / Jumlah Liter Penyaluran Ke Setiap kios diKundur) Tahun 2016 dan Tahun 2017.1 (Satu) Bundel Asli Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PDAMTirta Karimun Tahun 2017.1 (Satu) Bundel

Kundur Mas.1 (Satu) bundel legalisir sesuai asli akta Notaris SUDI,SH Nomor 50tanggal 13 September 2018 tentang Pemberian Kuasa Khusus dariTuan SAMIDI direksi PT.Kundur Mas kepada RUPIYANTO1 (satu) Bundel legalisir sesuai asli DataData Konsumen BBM exAPMS TG.BATU Kundur Kabupaten Karimun APMS 16.291.703PT.KUNDUR MAS (Kuota / Jumlah Liter Penyaluran Ke Setiap kios diKundur) Tahun 2016 dan Tahun 20171 (Satu) Bundel Asli Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PDAMTirta Karimun Tahun 2017;1 (Satu) Bundel Asli

Bahana Wirya Raya (PELAWAN)memberikan keterangan di dalam Persidangan Perkara Perdata No.79/Pdt.G/2017/PN.Cbi, khususnya Bukti T I,II,III dan IV/TergugatIntervensi I,II,IIl dan IV 55 berupa Salinan Akta Risalah RUPS PTBahana Wirya Raya (PELAWAN) No. 435 yang diabuat oleh NotarisH. BAMBANG SUWONDO,SH, PELAWAN tidak dapat menerangkan/membuktikan bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebutdi atas merupakanaset dari PT. Bahana Wirya Raya;.

Nasution, B.Atertanggal 15 Desember 1999, selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda T.Il 11) ;Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TJITAJAMtertanggal 7 Januari 2019, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebutdiberi tanda T.ll 12) ;Hal 80 dari 123 Hal.Putusan Nomor : 210/Pdt.Plw/2018/PN Cbi13.14.15.16.17.Foto copy dan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Ragajayaatas nama PT.

besertalampirannya. 114,111 (satu) lembar form 38 Tariff Proposal Letter besertalampirannya. 114,121 (satu) lembar Annex 6 Illustrative Sample of NominatedLenders Letter of Support beserta lampirannya. 114,131 (satu) lembar Annex 7 Illustrative Sample of ProjectSponsors Letter of support beserta lampirannya. 1151 (satu) binder merk Bantex warna ungu yang berisi dokumen: 115,11 (satu) bundel dokumen Kronologis Pengembangan IPPPLTU MT Riau1. 115,21 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Saksi MOHAMMAD IRZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi saat ini sebagai Dosen/Pengajar, sebelumnya sebagai DirutBYB dan diberhentikan berdasarkan RUPS pada bulan November 2018 danlulus Fit Proper test sekitar Mei 2015;Bahwa Bank Yudha Bhakti tidak pernah memberikan kredit dengan jaminanhanya BG dan stock/persediaan tekstil.

Alasan penutupan rekeningtersebut atas permintaan pihak BCA karena yang bersangkutan sudahmasuk dalam daftar DHN (Daftar Hutang Nasional) yang diterbitkan olehpihak Bank BCA;18.Saksi ARIFIN INDRA SULITYANTO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 84 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2018/PN Jkt.PstBahwa saksi sehat Jasmani dan rohani;Bahwa saksi saat ini sebagai dosen, sebelumnya sebagai dirut BYB dandiberhenti berdasarkan RUPS pada bulan November 2018;Bahwa setahu saksi Bank Yudha

Perkawinan yang sah antara Terlawan dengan Ny Luswati (TheSiang alias Liong Hoeng Jan) dan Ny Luswati(The Siang alias Liong HoengJan) sekarang sudah meninggal sedangkan seluruh obyek eksekusi haktanggungan adalah merupakan harta waris yang belum dibagi, sehinggaPelawan berhak atas bagian dari seluruh obyek hak tanggungan, sedangkanmengenai obyek eksekusi jaminan Fedusia atas nama PT Sariyunika Jayakarana Pelawan sebagai salah satu pemegang saham namun tidak pernahmemberikan persetujuan baik diluar RUPS

maupun didalam RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) dalam pemberian jaminan kepada Terlawan ,oleh karananya Pelawan adalah Pelawan yang benar;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkarasesuai bukti T22 telah dipertimbangkan tentang obyek hak tanggunganHal 118 dari 130 hal Putusan Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdgyang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut, dimana menurutpendapat Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah disimpulkan bahwa daribukti surat yang diajukan oleh pihak

Sang Hyang Seriberdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PerusahaanPerseroran (Persero) PT Sang Hyang Seri Nomor : KEP286/MBU/2010tanggal 31 Desember 2010, tentang anggota Dewan Komisaris yaitu : Drs.Rahmat Slamet, Juni Hastoto, Knoerur Rosiqin.Bahwa tugas pokok dan kewenangan Dewan Komisaris PT Sang HyangSeri sesuai dengan Undangundang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMNadalah : Pasal 31 : Bertugas mengawasi direksi dalam menjalankankepengurusan persero serta memberikan nasehat kepada direks!

Bahwa Dewan Komisaris berkewajiban untuk :1) Memberikan nasehat kepada direksi dalam melaksanakanpengurusan perseroan ;2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJP Perusahaan danRKAP yang disiapkan direksi Sesuai ketentuan AD;3) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RPJP danRKAP mengenai alasan dewan komisaris menandarangani RPJP danRKAP Perusahaan.4) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukanselama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Masalabu, dengan nilai kredit sebesar Rp. 223.000.000(dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Pra2019/PN.LboBahwa keberadaan Bank Sulutgo Cabang Boalemo tersebut didasarkanpada Akta No 88 Tahun 1961 dengan Nama Bank Pembangunan DaerahSulawesi Utara Tengah yang kemudian dilakukan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) luar biasa tanggal 8 Mei 2016 dan Keputusan MenteriHukum Ham RI Nomor.AHH.01.02, tanggal 23 Mei 2015 dan dikuatkandengan Keputusan Dewan Otoritas Jasa KeuanganNomor

Pertamina Persero tersebut sudah mendapat pengesahan dari OtoritasJasa Keuangan (OJK) sesuai Pasal 9 Ayat (1) Ayat (3) dan Ayat (4)Peraturan Pemerintah no 76 Tahun 1992 ataupun dari Dewan Komisarisdan RUPS PT. Pertamina Persero.Selanjutnya apabila dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut diperuntukkanhanya untuk pensiunan eks PT.Pertamina Persero, maka gambarandistribusi dana tersebut akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :X= Jumlah pensiunan eks PT.

Asuransi Jiwasraya(Persero) (Bukti T10), yang pada pokoknya Menteri BUMN selaku RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)menyatakan menyetujui Perubahan Penyehatan KeuanganPT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai pemenuhan ketentuanPOJK Nomor: 71/POJK.05/2016 dan rencana Penyehatan KeuanganPT.

Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) danmenjelaskan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah aktanotariil yang berisi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ; organ PT yang memilikikewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris. Bahwa korporasi adalah hukum kumpulan orang dan/ataukekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupunbukan badan hukum (berdasarkan peraturan Mahkamah AgungNomor 13 tahun 2016).

AHUAH.01.0309658333Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Suksestanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani NoorShandra , SH1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan DukunganPT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses1 (satu) lembar fotokopi Surat Surat Dukungan PT.Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan DukunganPT.

1996 tanggal 11Nopember 1996249) Copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK/LD/XII/ 2011tanggal 01 Oktober 2011 dari LIE YOU HIN kepada LILIEKDJALIYAH MA SURURI,SH,MH250) Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :D241.KP.04.13 Th.1999 tanggal 07 Oktober 1999251) Berita Acara Sumpah selaku Advokat tanggal 13Nopember 1990252) Copy Kartu Advokat No. 3372016306470002 diterbitkandi Jakarta 2 Agustus 2017 oleh Kongres Advokat Indonesia.253) Copy akta Nomor 10 tanggal 17 Mei 2010 tentangBerita Acara RUPS

Yono juga,karena Terdakwa sudah membayar, maka Terdakwa minta tanggung jawabke Moro Setyo Yono (Camat Sedati) dan Notaris Soeharto; Bahwa, Terdakwa mengetahui setelah di Bareskrim, jika ada akta nomor11 sampai dengan 22;Halaman 93 dari 174 Putusan Nomor 861/Pid.B/2019/PN SDA Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan siapayang mempunyai inisiatif membuat akta; Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Umi Chalsum sejak tahun 2006,ketika berada di kantor notaris Soeharto untuk membuat akta RUPS

Copy akta Nomor 10 tanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara RUPS PTGala Bumi Perkasa tentang pergantian Direksi dimana penggugat LIEYOU HIN selaku salah satu Direktur PT Gala Bumi Perkasa;:Halaman 171 dari 174 Putusan Nomor 861/Pid.B/2019/PN SDA Copy dari Copy Surat Keterangan Nomor : 590/557/404.5.5/2007 dari DrsMORO SETYONO Camat Sedati tentang tanah yang dikuasai oleh PTDian Fortuna Erisindo yang terletak di Desa Pranti, tidak dalam sengketa/jaminan bank/dipundahtangankan kepada orang lain, asli