Yogyakarta, pekerjaan Advokatdan/atau Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukumdan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP)YO Va ea, ~~~ nnn mm nnn nmeSelanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT:MELAWAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; Tempat Kedudukan di : JalanMalioboro, Komplek Kepatihan Danurejan 55212 Yogyakarta,Provinsi D.I. Yogyakarta;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/02637September 2017 memberikan kuasaFRO C1 ) rr naritertanggal1. NamaJabatan2. NamaJabatan3.

Kebijakan atau policy, kalau kita lihattextbook misalnya kita beri contoh textbook yang ditulis oleh Thomas erda mengatakan publicpolicy atau kebijakan publik is whatever government choose to do or not to do, jadi yangdimaksud kebijakan pemerintah itu, setiap pilihan yang dilakukan pemerintah untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu jadi itu. kalau sekarang apa yang dilakukan olehkepala daerah itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan membuat atau melaksanakan suatukebijakan kalau menurut hemat

Uraian ini bukan dimaksudkan untuk mendikte ataupun untukmenggurui, namun sematamata hanya untuk mengingatkan kembalibahwa dalam asas hukum pada umumnya dan asas hukum agraria padakhususnya perlu dipertimbangkan 3 (tiga) nilai dasar yang menjadipedoman dalam memutus suatu perkara;Bahwa teoriteori yang mendasari praktek hukum yang ada untukmencapai suatu tujuan hukum adalah nilai dasar keadilan, nilai dasarkemanfaatan hukum, nilai dasar kepastian hukum dan kebijakan publik;1) Nilai Dasar Keadilan:

Namun pandangan Majelis Hakim sangat bertentangan denganparadigma kebijakan publik yang dipikul oleh seorang aparatur Pemerintah,yakni Terdakwa itu sendiri selaku Sekda Provinsi Irian Jaya Barat waktu kini(kini Papua Barat) ;Dokrin hadirya Pemerintahan di daerah sebagai perpanjangan tanganPemerintahan Pusat adalah sematamata bertujuan untuk melakukan pelayananpublik dan mensejahterakan kehidupan masyarakat (WargaNegara Indonesia) yang ada di daerah secara langsung maupun tidak langsungdemi terwujudnya

Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunansehubungan dengan pembentukan kebijakan publik danproses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkaitdengan pembangunan ruang terbuka hijau;Halaman 48 dari 99 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2017e. Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalamrealisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaanruang terbuka hijau;f.

Hal inimisalnya dapat dilakukan melalui kebijakan publik yang terkaitdengan perizinan;(7) Menciptakan industri berwawasan lingkungan yang mampumendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.Industri berwawasan lingkungan yang dimaksud adalahsebagaimana yang terdapat pada visi Bupati/Wakil Bupati.Sebagai daerah yang memiliki banyak industri, dalampenyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi perlumenyertakan aspek lingkungan sebagai dampak dari industri itusendiri, mulai dari perencanaan sampai

2013, dan NomorD1/PAM/16/V/ 2013;47.Bahwa atas tindakan tersebut, Tergugat IV telah melanggar hak subyektifPara Penggugat/Para Wakil Kelompok serta Anggota Kelompok untukmendapatkan informasi secara jelas sebagaimana diatur dalam:a.Pasal 3 huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi yang telah mencantumkan tentang tujuan daridibentuknya undangundang tentang Keterbukaan Informasi yakni"menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik";b.

Anggota II BahwaAhli sebagai Ahli Pidana, Ahli menjelaskan riwayat pendidikannyayaitu Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII),Jurusan Hukum Pidana, Pendidikan S.2 di Program PascasarjanaUniversitas Indonesia (Ul), Pendidikan S.3 di Program PascasarjanaFakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Sebagai dosen UniversitasIslam Indonesia pada Fakultas Hukum untuk Program S.1, S.2 dan S.3dan Sebagai Pengampu Matakuliah Hukum Pidana, Hukum PidanaKhusus, Pembaharuan Hukum Pidana, Kebijakan

Publik dan HukumPidana, Teori Hukum dan Metode Penelitian Ilmu Hukum.Bahwa benar Ahli Perlu saya jelaskan bahwa keahlian Ahli di bidanghukum pidana, tindak pidana Pemilu adalah bagian tindak pidana padaumumnya;Bahwa Ahli mempunyai Surat Penunjukan yaitu berdasarkan SuratPermintaan Bantuan Keterangan Ahli Hukum Pidana dari DirekturResersee Kriminal Umum Polda Gorontalo NomorB/73/III/RES.1.24/2019/Ditreskrimum, tanggal 09 Maret 2019 dan sayatelah ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam

Indriyanto Seno Adji,SH, MH dalam tulisannya Antara Kebijakan Publik, Azas PerbuatanMateriel Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yangdisampaikan pada Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban PidanaDalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, di Semarang padatanggal 67 Mei 2004.Bahwa sehubungan dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH,MH dan Dr.

(Persero) sebagai Tergugat II dalamsidang perkara a quo tidak berarti membenarkan kesalahan gugatanPenggugat sebagaimana uraian di atas, namun untuk menjelaskankepada Majelis Hakim bahwa Penggugat telah salah dalam menyebutpihak dalam mengajukan gugatan yang mendudukan status dankapasitas sebagai qq atau qualitate qua atau inhoedanigheid ataudalam pelaksana fungsi Pemerintah RI atau DepartemenPertambangan dan Energi dalam kedudukan mereka sebagai BadanPublik selaku pelaksana Fungsi Publik atau Kebijakan

Publik;Padahal PT Pertamina (Persero) bukanlah Pertamina Pusat maupunPertamina Daerah Kalimantan, namun adalah suatu Badan Usaha MilikNegara (BUMN) yang berkedudukan sebagai BADAN HUKUM (LegalEntity) yang berbentuk Perseroan Terbatas;Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) bukan Badan Publik yangberfungsi sebagai pelaksana dan penyelenggara fungsi publik dankebijakan publik di bidang pemerintahan;Sehubungan dengan itu, Sseandainyapun yang dimaksudkan olehPenggugat Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan dalam hukumpidana khususnya dalam tindak pidana korupsi kiranya tidak memiliki pengertianyang ekspliisit (Vide Antara Kebijakan Publik, Prof Dr.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Pasal 4 ayat (2)(2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barangdan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sertajaminan yang dijanjikan;UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, danMenengah;Pasal 4:Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UsahaMikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;b. perwujudan kebijakan

publik yang transparan, akuntabel, danberkeadilan;Cc. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasarsesuai dengan kompetensi Usaha;Pasal 5:Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:a. mewujudkan = struktur perekonomian nasional yang seimbang,berkembang, dan berkeadilan;b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; danHalaman 10 dari 148 halaman.

., M.H.dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid, AzasPerbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsidi Indonesia) yang pada pokoknya adalah Pengertian menyalahgunakanwewenang dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsitidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, maka dipergunakanpendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A.Demeersemen tentang kajian De Autonomie van het MaterieleStrafrecht (Otonomi dari hukum pidana

Inipun merupakan bukti nyata bahwa penerapan hukum pada tingkat bandingadalah keliru sama sekali;Bahwa kesalahan penerapan hukum yang lainnya yang paling prinsipilialah kebijakan publik diartikan sebagai ranah perdata. Ini adalah sebuahkekeliruan besar penerapan hukum;Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Saksi Ir. Marthen Luther Rumadas,M.Si selaku Sekda Nomor : 900/937/GPB/2010 tertanggal 17 September yangditujukan kepada PT. Padoma disebutnya sebagai perjanjian perdata.

Moechtar Talib,Jakarta (19931994)" Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni AkademiAkuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (19941999)=" Ketua Harian Yayasan Edukasi, Jakarta (19942000)" Direktur Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (20002002) Direktur Eksekutif Lembaga Manajemen dan PengembanganKebijakan Publik CRESDEPY, Jakarta (19982002) Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik(CeFORDES), Jakarta (2007sekarang)" Tenaga Ahli yang diperbantukan di Direktorat Jenderal

Tidak semua kesalahan langsung dipidana karenakesalahan dalam mengambil kebijakan tidak bisa disamakan sertamerta dengan perbuatan jahat sebagaimana diatur di dalam hukumpidana",DIAN PUJI SIMATUPANG (Dosen Hukum Anggaran Negara danKeuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dalamSeminar tentang "Pengambil Kebijakan Publik Patutkah Dipidana?"

Bukti T 33Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun2019 tentang Tata Cara Pengisian dan PemberhentianPerangkat Desa; (Sesuai dengan fotokopi)Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian PengisianPerangkat Desa Jabatan Dukuh Ngasem DesaSindumartani, Kapanewon Ngemplak, KabupatenSleman dari Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik danPemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah TinggiPembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakartakepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Sindumartani,Kapanewon Ngemplak, Kabupaten

Nomor KMA/321/XII/1992 tanggal 7Desember 1992 yang menjelaskan bahwa putusan MARI nomor 2109K/Pdt/1987 Jo 123 PK/Pdt/1990 tidak dapat dieksekusi KarenaTergugatnya bukan badan hukum publik (Varia Peradilan tahun keXnomor 117 Juni 1995, halaman 59 dan 63)Bahwa mungkin perlu Terlawanll tambahkan, bahwa menurut Arifin P.Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh Prof DR Jimly AsshiddiqieSH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan

publik, baik yang mengikatumum atau Algemeen bindend seperti undangundang perpajakanatau yang tidak mengikat umum seperti pengundangan anggaranpendapat dan belanja negara;Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukum privat,kendatipun syaratsyarat sebagai badan hukum telah terpenuhi;Bahwa kalau pada surat Ketua MARI nomor KMA/126/IV/1995 tanggal5 April 1995 dan KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992putusannya tidak dapat dieksekusi karena Tergugatnya bukan badanhukum publik, maka dalam

ACHMAD ZULFAHMIbertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PKSP ).1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uangsejumlah Rp. 4.000.000, ( Empat Juta Rupiah )untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. Drs.MARDINAS N SYAIR.

ACHMAD ZULFAHMIbertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).Halaman 250 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgC.569)b.570) a.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan dan bercap StempelPusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik serta 1 ( Satu ) LembarKwitansi yang telah diterima dari Bendaharawan DPRD kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, ( Empat Juta Rupiah ) untukbiaya Kontribusi an. AGRI MUSTAKIM yang terima oleh Drs.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan dan bercapStempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik serta 1 ( Satu )Lembar Kwitansi yang telah diterima dari Bendaharawan DPRD kab.Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, (Empat Juta Rupiah)untuk biaya Kontribusi an. YUSRI ADWAN.

ACHMAD ZULFAHMIbertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab.

Proposal Penyuluhan dan Pelatihan Perawatan Gigi bagi Siswa Sekolah Dasar Demi Tercapainya Generasi Yang Lebih Sehat dari Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) Jawa Tengah Jl. Kelampisan Tengah 02/05 Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh AGUS KHANIF tanpa tanggal bulan Maret 2011, dan Laporan Kegiatan yang ditandatangani oleh Agus Khanif selaku Ketua pada tanggal 16 April 2011.27.