Ditemukan 5512 data
1.Subandi Gunadi
2.Harjanti Hudaya
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
27 — 2
Pemohon:
1.Subandi Gunadi
2.Harjanti Hudaya
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
150 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN RI di JAKARTA, Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di JAKARTA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT (KAPOLDA) di PADANG, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT (KAPOLRES PASAMAN BARAT) Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KINALI (KAPOLSEK KINALI) tersebut;
Presiden RI diJakarta, Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diJakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat(Kapolda) di Padang, Cq. Kepala Kepolisian Resor PasamanBarat (Kapolres Pasaman Barat)VSTn. NAZAR, DK
Presiden RI diJakarta, Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diJakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat(Kapolda) di Padang, Cg. Kepala Kepolisian Resor PasamanBarat (Kapolres Pasaman Barat), berkedudukan di Jalan BhinekaTunggal Ika Nomor 60 Simpang Empat, Cq. Kepala KepolisianSektor Kinali (Kapolsek Kinali), berkedudukan di Jalan SultanKinari Nomor 6 Langgam, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Riyadi, SIK,M.H.
Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq.Kepala kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda) di Padang Cq. KepalaHal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 375 PK/Pdt/2015Kepolisian Resor Pasaman Barat (Kapolres Pasaman Barat) di JIn. BhinekaTungga Ika Nomor 60 Simpang Empat Pasaman Barat, selanjutnya disebutsebgai Tergugat I, sebagaimana yang disebutkan dalam Posita gugatanPenggugat.
PRESIDEN RI di JAKARTA, Cq KEPALAKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di JAKARTA, Cg. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT (KAPOLDA) di PADANG, Cg.KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT (KAPOLRES PASAMANBARAT) Cq.
Presiden RI di Jakarta, Cq KepalaKepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta, Cg. Kepala KepolisianDaerah Sumatera Barat (Kapolda) di Padang, Cq. Kepala Kepolisian ResorPasaman Barat (Kapolres Pasaman Barat) di Cg.
PRESIDENRI di JAKARTA, Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA(KAPOLRI) di JAKARTA, Cg. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERABARAT (KAPOLDA) di PADANG, Cg. KEPALA KEPOLISIAN RESORPASAMAN BARAT (KAPOLRES PASAMAN' BARAT) Cg.
MURNI NURLIANA HUTASOIT,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN
4 — 3
Pemohon:
MURNI NURLIANA HUTASOIT,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK TALO CQ
49 — 19
YUHARAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK TALO CQ
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo,Cq Kasat Lantas Polres Boalemo
96 — 22
IP
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo,Cq Kasat Lantas Polres Boalemo
YAMARDIN AMAZIHONO Alias AMA FEDA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Selatan Cq Kapolsek Lahusa
10 — 4
Pemohon:
YAMARDIN AMAZIHONO Alias AMA FEDA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Selatan Cq Kapolsek Lahusa
PT UMBUL MAS WISESA
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRES LABUHANBATU Cq KASAT RESKRIM
65 — 113
Pemohon:
PT UMBUL MAS WISESA
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRES LABUHANBATU Cq KASAT RESKRIM
SUNARDI Als NARDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Kepulauan Riau Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri
120 — 41
Pemohon:
SUNARDI Als NARDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Kepulauan Riau Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda KepriHerly Irawan,SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor YS &Partners alamat Komplek Dermaga Sukajadi Kecamatan Batam KotaKota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 355/SK/2021/PNBtm tanggal 25 Maret 2021untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Cq KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Kepulauan Riau Cq Direktur ReserseKriminal Khusus Polda Kepri alamat di Jalan Hang Jebat Nomor 81 BatuBesar Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk selanjutnya
MALEACHI BIAK RUMBIAK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak Kota
156 — 4057
Pemohon:
MALEACHI BIAK RUMBIAK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak KotaBATFENY, S.H dan ZOTHERH.BEROTABUI Adalah Asisten Advokat/Pengacara dari LEMBAGA BANTUANHUKUM KYADAWUN GKI KLASIS BIAK SELATAN yang beralamat padaKantor Klasis Biak Selatan, Jalan Jend A Yani No 11, Kelurahan Fandoi,Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9November 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq.
Bahwa PEMOHON mempertanyakan status penetapan DPO(Daftar Pencarian Orang) yang dilakukan Oleh TERMOHONkarena sangat tidak berdasar dan terkesan PEMOHONdikriminalisasi oleh TERMOHON karena TERMOHON hanyauntuk mempercepat berkas Perkara Sdr Septinus Rumbiak keKejaksaan Negeri Biak, sehingga dalam menetapkan statusPEMOHON sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), TERMOHONtidak mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun2012 dan Peraturan Kepala Bagian Reserse Kriminal (Perkaba)Nomo 3 Tahun 2012Il
Perkara : PDM07 /Biak/Eku.2/11/2019 tertanggal 14 November 2019 2019, SangatBertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun2012 dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (Perkaba)Nomor03 Tahun 2012;Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedurprosedur sesuai denganKUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhanakan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat penyidikkepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukumkepada PARA PEMOHON dan warga masyarakat
VEBRIANRE HUTAURUK als MICKAEL
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq KASAT RESERSE POLRESTABES MEDAN
90 — 23
Pemohon:
VEBRIANRE HUTAURUK als MICKAEL
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq KASAT RESERSE POLRESTABES MEDAN
SONNY WICAKSONO, BBA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
7 — 2
Pemohon:
SONNY WICAKSONO, BBA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
DEDI KRISNA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreserse Polda Sumsel Kota Palembang
86 — 16
Pemohon:
DEDI KRISNA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreserse Polda Sumsel Kota Palembang
SUI MOI Alias UPIK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
414 — 201
Pemohon:
SUI MOI Alias UPIK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARASUI MOI alias UPIK) yangdiduga melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keteranganpalsu ke dalam suatu akta Authentik atau Pemalsuan Surat atauMembuat Akta Palsu dan atau Penggelapan hak atas barang tidakbergerak sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) yo 263 ayat (1)dan (2) Yo 264 Subs Pasal 385 KUHPidana yang dipersangkakankepada Pemohon telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6Halaman 40 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 51/Pid.Pra/2020/PN MdnTahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI
69 — 23
Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI
40 — 13
Kapolri Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kapolres Kab. Sukoharjo
FRITS FELIX WARNARES
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK BIAK TIMUR
99 — 0
Pemohon:
FRITS FELIX WARNARES
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK BIAK TIMUR
77 — 36
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
MIKO ARIYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
57 — 19
Pemohon:
MIKO ARIYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
FERI BUDIMAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
25 — 12
Pemohon:
FERI BUDIMAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
Muhammad Haris
Termohon:
Kapolri Sumsel Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolsek Palembang Cq Kapolsek IB I Palembang
107 — 91
Pemohon:
Muhammad Haris
Termohon:
Kapolri Sumsel Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolsek Palembang Cq Kapolsek IB I PalembangBerdasarkan Peraturan Kapolri aquo, pihak kepolisian wajibmelakukan pemanggilan kepada Pemohon sebelum adanyapenangkapan. Namun faktanya Pemohon tidak pernah mendapatkansurat panggilan apapun dari Termohon, akan tetapi Pemohon langsungditangkap dikediamannya pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul01.30 WIB, sehingganya Termohon telah melakukan pelanggaran hukumterhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.4.1.3.
PERKAP Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana Pasal 25 AYAT (1) DAN (2) yaitu diduga kerasmelakukan Tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372KUHPidana.Ill. Mengenai Penangkapan1. TERMOHON melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA/PEMOHON MUHAMMAD HARIS dengan Surat Perintah PenangkapanNo.Pol : SP. Kap / 147 /XI / 2019 / Reskrim pada tanggal 28 November2019 dan dilengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 28 November 2019(T2) An.
BuktiP12 : Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana;14. BuktiP13 : Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana;15. BuktiP14 : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana;16. BuktiP15 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas namaMuhammad Haris (Pemohon);17.
uraian tersebut diatas maka tindakandari Termohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh undangundang,sehingga tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepadaHalaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2019/PN.PIgPemohon bukan merupakan tindakan yang melanggar Undangundang No. 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Menimbang, bahwa terkait dengan penahanan yang dilakukan olehpenyidik mesti berlandaskan surat perintah penahanan, hal ini sebagaimanadiatur dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Kapolri