Ditemukan 724 data
30 — 9
kapalAPA is.cs ase cavsccns11.12.13.apabila pada kondisi penyewa kapal (Shipper) mengalamiketerlambatanpembayaran uang sewa (Pasal 21 (e) jo Pasal 2 (a) ketentuan umum); Bahwa mendapatkan pada fakta bahwa Tergugat telah mengakui keterlambatanpembayaran sisa uang sewa kapal dibuktikan oleh surat tertanggal 28 Januari 2009nomor : 007/BLBJKT/I/09 dan surat tertanggal 10 Pebruari 2009 dengan nomorsurat : 009/BLBJKT/I/09 dan mengingat pula kesepakatan angkutan laut pada Pasal21 (e) jo Pasal 2 (a) ketentuan urnum
66 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Medan Nomor 248/Pdt/2007/PT MDN, tanggal 17Desember 2007 juncto Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor244/Pdt.G/2006/PN Mdn, tanggal 7 Mei 2007 yang telah mengkoreksiPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 569/Pdt.G/1996/PN.Mdntanggal 19 Juni 1997;Bahwa akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan MajelisHakim Tinggi Medan dalam pertimbangan hukum (Judex Facti) di dalamputusan berpendapat dalam kesimpulannya, jika gugatan yang diajukanoleh Para Pemohon Kasasi adalah mengalami kurang pihak (p/urnum
FEBE SUTJIATI SUNJONO
Termohon:
KEPALA DESA KARANGBONG
243 — 154
dalamPasal 53 khususnya point 2 Undangundang Nomor 30 tahun 2014Putusan Perkara No : 11/P/FP/2020/PTUN.SBYHalaman 9 dari 28 Halaman14.tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa badan ataupejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusanpaling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secaralengkap oleh badan atau pejabat pemerintahan ;Asasasas Kepentingan Umum : Bahwa Termohon mengetahulpermohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berhubungan dengankepentingan urnum
37 — 14
IAs 3 sxascsassnes11.12.13.apabila pada kondisi penyewa kapal (Shipper) mengalami keterlambatanpembayaran uang sewa (Pasal 21 (e) jo Pasal 2 (a) ketentuan umum); Bahwa mendapatkan pada fakta bahwa Tergugat telah mengakui keterlambatanpembayaran sisa uang sewa kapal dibuktikan oleh surat tertanggal 28 Januari 2009nomor : 007/BLBJKT/I/09 dan surat tertanggal 10 Pebruari 2009 dengan nomorsurat : 009/BLBJKT/I/09 dan mengingat pula kesepakatan angkutan laut pada Pasal21 (e) jo Pasal 2 (a) ketentuan urnum
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Subsidair :Bahwa ia Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN sebagaipegawai BRI Cabang Raha yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, sesuaiSurat Keputusan Pimpinan BRI Kantor Wilayah Ujungpandang, Nomor : 223PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987, dalam jabatan selaku Teller Urnum, sesuaiSurat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Raha, NoKep : 08XIII/KC/SDM/BIN/4/1995, tanggal 13 April 1995, pada waktu dan tempat sepertidisebutkan dalam dakwaan kesatu primair, dengan sengaja, telah
172 — 46
Putusan MahkamahAgung No. 807 K/Pdt/1988, yang pertimbangannya:Menyatakan : "...gugatan dalam perkara ini adalah PHK yang dilakukanmajikan tanpa ijin P4D, dengan demikian kasus perkaranya adalahPMH, oleh karma itu sesuai dengan asas umum gugatan perdatamengenai PHM adalah jurisdiksi peradilan urnum ".Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 981 K/Sip /1983tanggat 29 Desember 1984 yang menyebutkan :"bahwo sengketa / gugatan PHK melawan hukum merupakan wewenangdari Peradilan Umurn.
194 — 101
Perundangundangan yang berlaku dl Republikindonesia;11.Bahwa akibat krisis ekonomi yang menimpa pasar investasiInternasional pada tahun 2011, PT DGF mengalami kesulitanuniuk meiakukan penarikan aana amanat Para Nasabahtermasuk Para Penggugat yang ditempatkan pada Monexpro SA selaku Klien darl MF Global yang mengalami kebangkrutan(Chapter 11 Bankruptcy Proceeding) di Amerika Serikat;12.Bahwa sehubungan dengan kondisi tersebut diatas Tergugat IVselaku Direktur Utama PT DGF berdasarkan persetujuan dariRapai urnum
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding tersebut dan Majelis melakukanpemeriksaan atas dokumen P.4, P.6 sampai dengan P.10sebagaimana tersebut di atas;Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwaperbedaan atau selisin sebesar Rp312.170.547,00 merupakan halyang wajar karena Penjualan Ekspor sebagaimana tercantum dalamDokumen Ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang) dicatat ke dalamMata Uang Rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah BankIndonesia sesuai dengan Pasal 28 ayat (5) UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum
114 — 10
2009 tanggal 05 Juni 2009 dengan Luas 120M2 tercatat An NASRULLAH, yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2009.sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 5tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,, dan PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo PeraturanMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan asasasas urnum
95 — 35
bangunan milik Pelawan yang terletak di Taman Tirta Golf BSD Blok F Nomor 32,Lengkong Karya, Serpong, Tangerang dengan limit penawaran RP. 7.044.730.000 (tujuh milyarempat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan RP. 5.000.000.000,dimamilyar rupiah) dimana pelelangan tersebut akan dilaksanakan oleh Terlawan VI pada hari Kamis,tanggal 21 Agustus 2014,9 Menanggapi pengumuman lelang tersebut maka pada tanggal 1 Agustus 2014 Pelawan telahmenyampaikan pengumuman kepada khalayak urnum
yang dilakukan oleh Pelawan denganmengiklankan pengumuman tersebut melalui Surat Kabar Satelite News, edisi Senin tanggal 11Agustus 2014 yang pada pokoknya menyampaikan kepada khalayak urnum bahwa tanah danbangunan milik Pelawan yang hendak dilakukan pelelangannya oleh Terlawan VI sebagaimanapengumuman lelang tanggal 7 Agustus 2014 merupakan obyek senqketa (obiectum litis) yangsedang dalam proses pemeriksaannya oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdatanomor 325/Pdt.G/2014/PN Tng, oleh
66 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Iktikad baik Penggugat untuk menyelesaikan hutang kepada Tergugat tetapditempuh walaupun selain menunggu pembayaran hakhak Penggugat olehKementerian Pekerjaan Urnum, antara lain:a. Pada tahun 2010 telah membayar hutang pokok sejumlahRp801.819.000,00 (delapan ratus satu juta delapan ratus sembilanbelas ribu rupiah);b. Pada tahun 2011 telah menjual satu bidang tanah seluas 126 m?
ARIF RIYANTO
Terdakwa:
SUHENDRI Als NENDI Bin M. YAMIN
27 — 9
berdasarkan Perintah Penangkapan tanggal 22 Mei 2018dan diperpanjang dengan perintah panangkapan tanggal 25 Mei 2018Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejaktanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejaktanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;Penuntut Urnum
150 — 55
Purba;Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Jalan Urnum;Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;11. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat objek perkara ad. 6 yaituTanah Perladangan Juma Lepar yang didaliikan Penggugat seluas +6.000 m?, terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempa Jaya,Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Bp. Kira Ginttng;Sebelah Barat =: Berbatas dengan tanah Bp.
lawan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
34 — 11
Parate eksekusi lewat pelelangan urnum ini dapatHalaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2015/Pn.Kdrdilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat(1) huruf b Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang JaminanFidusia.3. Penjualan di bawah tangan.Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tanganasalkan terpenuhi syaratsyarat untuk itu. Adapun syaratsyarat tersebutadalah:1.
50 — 21
penerbitan SPM, bila dokumenpendukungnya tidak sah atau tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada PPKSKP A, bilamana dokumen pendukung lengkap / sah maka P A/KP A menandatanganiSPM dan menerbitkan SPM tersebut;e Bahwa setelah SPM diterbitkan P A/KP A kemudian SPM dan SPP berserta dengandokumen pendukung seperti: surat perj anj ian, Surat Perintah Kerja, Berita AcaraPemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, K witansi pembayaran,Potongan Pajak, SPD diserahkan kepada PPKAD selaku Bendahara Urnum
penerbitan SPM, bila dokumenpendukungnya tidak sah atau tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada PPKSKP A, bilamana dokumen pendukung lengkap / sah maka P A/KP A menandatanganiSPM dan menerbitkan SPM tersebut; Bahwa setelah SPM diterbitkan P AJKP A kemudian SPM dan SPP berserta dengandokumen pendukung seperti: surat perjanjian, Surat Perintah Kerja, Berita AcaraPemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, K witansi pembayaran,Potongan Pajak, SPD diserahkan kepada PPKAD selaku Bendahara Urnum
YEHEZKIEL BOSEREN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK WARSA
90 — 38
Berdasarkan SuratP21 dari Kejaksaan Negeri Biak Nomor : B881/R.1.12/Eku. 1/09/2021,tanggal 30 Agustus 2021, TERMOHON telah mengirirnkan tersangka danbarang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut urnum pada KejaksaanNegeri Biak Numfor berdasarkan surat dari Kapolres Biak Numfor Nomor:B/1611/I1X/2021/Reskrim, tanggal 01 September 2021.6.
H. ACH. AFIFUDIN
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
127 — 127
Asas Kepentingan Urnum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; Putusan Perkara Nomor :1/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 386. Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas; Surat Nomor : 304/SKADV/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019, PerihalMemproses dan Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Ach.
47 — 18
Maka dengan demikian yang dipermasalahkan dalarn gugatantersebut mengenai permasalahan Perouatan Melawan Hukum dalamlingkungan Pengadilan Urnum bukan Pengadilan Hubungan IndustrialOleh karena Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak berwenangmengadili perkara aquo maka menurut hukum gugatan Penggugat10aquo patut untuk dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima(Nietontvan klijke Verklaard. Eksepsi Tentang Gugatan kabur.
ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
Terdakwa:
APRIZAL RAZANI Als. BUYNG Bin BARAKAH
18 — 5
Kampar.Agama : IslamPekerjaan : Ex.PelajarTerdakwa ditangkap berdasarkan Perintah Penangkapan tanggal 26 Maret 2018dan diperpanjang dengan perintah panangkapan tanggal 29 Maret 2018Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;Penuntut Urnum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni2018;Hakim Pengadilan
28 — 12
Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapaadalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hakclan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan,di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu Terdakwa SULTAN Bin AMBOK danTerdakwa MUHANMAD IDRUS Als IS Als Bin ALONG yang setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yangtercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Urnum