Ditemukan 6291 data
Terbanding/Tergugat I : Ny. ATIKAH
Terbanding/Tergugat II : Tn. SUNARYA
Terbanding/Tergugat III : Ny. ASMARA
Terbanding/Tergugat IV : Ny. Hj. ESIH SUKAESIH,
Terbanding/Tergugat V : Ny. ULAN WULANSIH
Terbanding/Tergugat VI : Ny. MARYATI
Terbanding/Tergugat VII : Tn. SUPARMAN
Terbanding/Tergugat VIII : DANI MARDANI,
Terbanding/Tergugat IX : Nn. HENI SUHAENI,
Terbanding/Tergugat X : CECEP SUHENDAR,
Terbanding/Tergugat XI : Nn. DEDEH SUPRIATIN
Terbanding/Tergugat XII : Ny. SUMARNI,
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. SUMARNI,
Terbanding/Tergugat XIV : Tn. HARI SUDARMADI
Terbanding/Tergugat XV : Tn. AMAR
Terbanding/Tergugat XVI : Tn. MIMIN SUPRIATNA
Terbanding/Tergugat XVII : Tn. OOM JUHANA
Terbanding/Tergugat XVIII : Tn. ADE KOSWARA
Terbanding/Tergugat XIX : Ny. IMAS SURYATI
Terbanding/Tergugat XX : Ny. EEM
Terbanding/Tergugat XXI : Ny. NUR
Terbanding/Tergugat XXII : Ny. NUR sebagai wali dari Moch Bill
254 — 360
Perusahaan JawatanKereta Api tersebut di atas diterbitkan pada tanggal 11 Juni 1988 ;Bahwa tanah Obyek Perkara aquo telah tercatat sebagai AsetNegara (Vide : Bukti TT112, Bukti TT113 dan Bukti TT114) dan sampaisaat ini tidak pernah ada Persetujuan Menteri Keuangan ataupunMenteru BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) untukmelepaskan tanah Obyek perkara aquo kepada pihak manapun ;Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek perkaraaquo adalah milik PT.
269 — 793
Pasal 7.2 Ketentuanketentuan dibawah inihuruf a butir (i) akan dilaksanakan pada dan/ataudan (ii) sebelum TANGGAL PENUTUPAN:a) Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dihadiriseluruh pemegang sahamPERUSAHAAN, dimanadalamresolusi keputusanRUPS tersebut:(i) menyetujui penjualansaham PERUSAHAANmilik PEMEGANGSAHAM kepada ABR;(ii) menyetujuiPenjaminan sahamdan memberikankuasa pemegangsaham atas 10,500lembar saham yangmerupakan 70% (tujuhpuluh persen) lembarsaham PERUSAHAANmilik PEMEGANGSAHAM kepada ABRdengan
182 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemegangSaham yang sebagian pemegang sahamnya adalah masyarakat;Bahwa berkenaan dengan ketidakmungkinan untuk membayar dividenkepada bukan pemegang saham, lihat Putusan Pengadilan Pajak No.Put.28831/PP/M.VII/15/2011 tanggal 27 Januari 2011 berkenaan denganbanding yang diajukan oleh suatu PT (nama PT tidak disebutkan) yangmenyatakan (dikutip dari website Pengadilan Pajak; terlampir sebagaiBukti PK7):"bahwa berdasarkan bukti, keterangan dan penjelasan terkait, diperolehfakta sebagai berikut: Tidak ada RUPS
DWI MEILY NOVA SH
Terdakwa:
UDIANTO
199 — 26
SEM atasPersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak keberatan;6. Saksi JONSON SEMBIRING Bahwa Saksi bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tok sejak tanggalDesember 2009; Bahwa jabatan saksi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tok : Desember 2009 s/d April 2010 sebagai Supervisor Collection di PT. Wahana OttomitraMultiartha, Tok Cab. Ujung Batu, Mei 2010 s/d April 2011 sebagai Supervisor Collection di PT.
293 — 234
yang tidak wajar atau tentang bersama, karena setiap tuntutan dalam gugatan mempunyai konsekvsendirisendiri, seperti apabila Penggugat akan menuntut terhkepengurusan perusahaan yang lalai dan tidak menerapkan prinsip kehatian telah diatur dalam UndangUndang PT, UU No. 40 Tahun ;sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat, didalam ketentuan tersmengatur tentang bagaimana tata cara mengajukan kepada Pengadilan Nimeminta pertanggung jawaban pengurus PT Bahari Lines Indonesia, detmelalui permohonan RUPS
Terbanding/Tergugat : PT. TJITAJAM
96 — 81
Akta Risalan RUPS PT. Tjitajam No : 18 tanggal 07 Mei 2014 dariNotaris H. Zarius Yan, SH, (bukti T. II/T. VI20) yang mendapatkanpengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham No : AHUHal. 50 dari 65 hal. Putusan No.346/Pdt/2020/PT.DKI32.33.03509.40.20.2014 Tanggal 04 Juni 2014, bukti (T.II/T.VI21);b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No : 27 tanggak 20Desember 2013, dari Notaris Harry Purnomo, SH, (bukti T. II/T.
515 — 934 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Dagang Bali;Dalam hal pemegang saham tidak berhasil menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atau RUPS Luar Biasa berhasil dilaksanakan namun tidakberhasil memutuskan pembubaran badan hukum, maka akan masukke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembubaran badan hukum danpembentukan tim likuidasi oleh peradilan umum, dantahappelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi;Berdasarkan pengawasan Bank Indonesia i.c. Pemohon PK, selamaPT. Bank Dagang Bali i.c.
147 — 83
Sel11.12.13.ll nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana diaturdalam Pasal 1865 KUH.PERDATA, dimana unsurunsurnya telah terpenuhi,yakni adanya suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut jelas melawanhukum, adanya kesalahanyang dilakukan oleh para TERGUGAT, kemudianadanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dan adanya hubungankausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Bahwa unsur KESALAHAN (schuld, wongful act) dimana di dalam organperseroan adanya Direksi, Komisaris dan RUPS
113 — 183
status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukupdibenitahukan kepada Menteri ;Pasal 94 ayat (7), (8) dan (9) :(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepadaMenteri...23Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
1.KARDJONO
2.KASIHANTO
3.SUYOTO
4.TOTOK SUMARTO
5.ENDANG SUTININGSIH
6.A RUSLI WIJAYA
7.MOCH FATHAN
8.FERRY CANDRA IRAWAN BA
9.HERMIN VIRGO SURYANDARI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
269 — 104
Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan PerseroanTerbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;Halaman 68 Putusan Sela No.1185/Pdt.G/2018/PN. Sby.b.
463 — 247
ditapsirkan salah oleh pemerhati dalampraktek Yayasan, telah saksi katakan bahwa ini badan hukum yangterdiri harta kekayaan yang dipisahkan yang untuk mencapai maksud dantujuan dalam bidang sosial termonologinya kalau mengatakan rugi dalamkonteks Yayasan itu tidak benar menurut hukum yayasan ;Bahwa dalam rapat pendiri Yayasan ada 7 (tujuh) poin yang disetujuikemudian salah satu saja yang didaftarkan di Notariskan itu sah yangpenting itu keputusan dari para pendiri kalau dalam PT contohnyakeputusan RUPS
199 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Copy Notulen RUPS PT.LJU 191020014. Copy Salinan Akta PKR PT.LJU No.10 221120015. Copy Keputusan MENKEH R.INo.C10890 10061999HT.01.04.TH.996. Copy Data Akta Perubahan AD Perseroan 161219987. Copy Salinan Akta Perbaikan No. 92 161219988. Copy Salinan Akta Berita Acara Rapat No.47 060319989. Copy Salinan Risalah RapatNo.115 1807199110. Copy Salinan Akta PT.Limec No.45 1806197311. Copy KTPKTP12. Copy NPWP No. 1.313.973.8001 a.nPT.LJU13. Copy NPWP No.4.050.261.9001 a.nStephanus14.
ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02,tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIASOMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahansesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS
287 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPdijadwalkan kembali pertemuan tanggal 3 Mei 2011, namun, pertemuantersebut tidak dapat terpenuhi karena berbarengan dengan jadwalpelaksanaan RUPS Termohon PKPU, sehingga diperlukan penyesuaiandan kesepakatan waktu pertemuan selanjutnya;. Melaporkan hasilhasil pertemuan tersebut di atas sekaligus memintabantuan Pengurus PKPU untuk mengarrange waktu pertemuan denganPengurus PT. PP dapat terlaksana;. Mengirimkan surat resmi kepada PT.
Sahat Maringan Nababan
Tergugat:
1.PT. Elnusa Petrofin
2.PT. ALAM INSAN FORTUNA
3.PT. PERTAMINA
119 — 36
dariTergugat 1.UndangUndang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) padaPasal 1 angka 1 menyebutkan :Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegian usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndanginiserta peraturan pelaksanaannya.Kemudian Pasal 1 ayat 2 menyatakan Organ Perseroan adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS
173 — 76
Sebagai catatan, berdasarkan Pasal 100 ayat(2) UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukanbahwa Komisaris tidak dapat melakukan pengurusan perseroan terkecualijika ada keadaan tertentu yang mana hal tersebut harus berdasarkanAnggaran Dasar atau keputusan RUPS dan hanya berlaku untuk jangkawakiu tertentu.
Kutipan dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapatmelakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untukJangka waktu tertentu;Bahwa terkait tolak ukur yang kedua, yaitu adanya kebersamaankepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan, makaberdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adakebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan Tergugat dan Tergugat Il oleh karena pihakpihak baik
Kedudukannya sebagai AnggotaDewan Komisaris hanya berfungsi sebagai pengawasperusahaan (vide Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas), sedangkan dalam kepemilikan sahamSofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi hanya sebagai pemegangsaham Tergugat Il sebesar 16% (bukan sebagai pemegangsaham mayoritas), yang notabene sangat sulit untukmenentukan pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).
80 — 47
SAKSIGUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Metro Jaya dan semuaketerangannya dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena pernah bertemu sekali sewaktupenyerahan uang sebesar Rp.1,350.000.000, dalam bentuk BilyetGiro padatanggal 7 April 2009, sebagai pembayaran tahap kedua pinjaman YKK BUN padaALTO, sedangkan dengan terdakwa I Ida Djubaedah kenal pada saat adanyapertemuan RUPS;Bahwa saksi bekerja
170 — 101
(sepuluhjuta rupiah) yang merupakan uang untuk pengurusan mencari investor.e Bahwa seingat saksi posisi Terdakwa pada PT.Rinjani Kartanegaraadalah selaku Komisaris Utama sedangkan saksi sebagai direktur.e Bahwa Surat Kuasa dari para pemegang saham yang pernah diberikankepada Terdakwa sifatnya pribadi karena tidak didahului oleh RapatUmum Pemegang Saham (RUPS).e Bahwa tentang Surat Keputusan Sirkuler saksi ketahui belakangan danmemang saksi membenarkan bahwa tandatatangan yang tertera padaKeputusan
Terbanding/Tergugat II : AGUNG DOROJATUN
Terbanding/Tergugat III : PERINTIS GUNAWAN
Terbanding/Tergugat I : PT INSPINDO MULIA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT SUCOFINDO EPISI
Terbanding/Turut Tergugat III : Sukma Raya Wibawati
Terbanding/Turut Tergugat I : PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
605 — 391
pihakPertamina Hulu Energy (PHE) ONWJ/TURUT TERGUGAT I;5) TERGUGAT II mengakui bahwa perusahan PT INSPINDO MULIAmemiliki dana sekitar Rp. 1.000.000.000,(Satu milliar rupiah) di BankBNI 46 dengan nomor rekening 012.774826 tetapi tidak bisa diambilkarena ada pemblokiran yang disebabkan nonaktif Direktur PTINSPINDO MULIA yaitu Erwin Muchsin Lewi;6) TERGUGAT II berkomitmen akan berusaha membukapemblokiran tersebut agar dapat membayar hutang kepada CutPerianti (PENGGUGAT) setelah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
1.WAHYU HIDAYATULLAH, SH.,MH
2.YULISTINO, SH, MH
Terdakwa:
MIKO DARMANTO
74 — 27
Affithanto Setyabudi, S.H. berupa :
- 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Akta RUPS PT. Eebara Indonesia No. 82 tanggal 12 April 2021;
- 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Brand License Agrement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
- 1 (satu) bendel Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dokumen Brand License Agrement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT.