Ditemukan 5549 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tersebut teresbut tesebut tersbut teersebut trersebut tyersebut tsersebut twersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-01-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2308 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 Januari 2014 — DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. bin MUHARJO
113 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013Kabupaten Cilacap berperan sebagai Fasilitator HERRY KARMAWAN binJUNAEDI yang merupakan konsorsium dari 7 (tujuh) rekanan tersebut diatas kepada Para Camat/Sekcam serta Para Kades seKabupaten Cilacapmengenai penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk ProgramSIMPEMDES ttersebut, sehingga segala sesuatunya yang berhubungandengan dokumen pengadaan Program SIMPEMDES telah disiapkan PihakRekanan dan Para Camat/Sekcam serta Para Kades seKabupaten Cilacaptinggal tanda tangan
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-12-2011 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 154_PID.B_2011_PN.KBJ
Tanggal 20 Desember 2011 — -RIADI TARIGAN, SE
148 — 18
  • proyekpembangunan TPS pedagang Pasar Kabanjahe tahun 2009tersebut adalah PT.Batu) garut Sukanusa yang DirektutUtamanya adalah Eliezer Sembiring Meliala,ST .Bahwa jumlah kios yang harus dibangun dalam pembangunanTempat Penampungan Sementara pedagang pasar kabanjahetersebut adalah yang dibangun dalam kontrak sebanyak 708unit kios, tapi oleh karena tempat untuk dibangun tidak adamaka dibuat addendum dan setelah addendum tersebutmaka yang harus dibangun dalam kontrak tersebut sebanyak618 unit Kios;Bahwa pekerjaan ttersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 19-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1200 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — SUDHARMA vs HAUWANTO CHANDRANATA, dk
132 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi menerima suratkuasa hukum Pemohon Kasasi (Bukti T34, dibuattanggal 16 Mei 2011) yang oleh karena Termohonkasasi tidak menyetujuinya maka kemudianTermohon Kasasi baru) mengusulkan SuratPernyataan Bukti P16 (yang dibuat pada tanggal8 Juli 2011) dengan menyatakan TermohonKasasi mau membeli tanah (salah satu objekperjanjian: tanah eks Kantor Walikota JakartaBarat) dengan harga sebesar Rp7.500.00,permeter, yang selanjutnya baru Termohon Kasasimau mengeluarkan biaya untuk mengurusSertifikat tanah ttersebut
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-06-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 15/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 10 Juni 2011 —
54 — 17
  • ;Bahwa benar pengajuan permohonan ttersebut ada biayanya;Bahwa biayabiaya tersebut dibayar di bendahara dan ada kwitansinyakemudian masuk ke Kas Negara,;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi CHOIRUL RISA,SH. tersebut diatas terdakwamenyatakan tidak keberatan;6 SAKSI KETUT SRI PUJIASTUTI:Bahwa saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani dan bersediamemberikan keterangan;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi bekerja di bagian Keuangan Pemkot
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 70/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2016 — Drs. H. BUSTARI MALER. M.Hum Bin MALER
97 — 33
  • Toyota Fortuner Type V A/T tersebut;Bahwa saksi tidak tahu mengenai perbedaan plat nomor kendaraanyang tertulis di STNK BD 2 N dan plat nomor polisi yang terpasangBD 1973 AK, dan saksi juga tidak tahu orang yang merubah platnomor polisi mobil Toyota Fortuner tersebut, karena ketikakendaraan tersebut saksi terima dari ARNADI PELAM sudahterpasang pelat Nomor Polisi BD 1973 AK;e Bahwa saksi tidak pernah berinisiatif untuk mengembalikan kepadaPemerintah Daerah karena mobil Toyota Fortuner Type V A/Ttersebut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-02-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 14 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 17 Juli 2013 — Ir. H. YURIZAL bin NAHARDIN
67 — 7
  • YURIZAL Bin NAHARDIN ttersebut diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menerangkan telahmengerti maksud dan tujuannya dan melalui Penasihat Hukumnya menerangkan
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 27-09-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 07-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 31 / G / 2010.PTUN.PTK.
Tanggal 10 Januari 2011 — MANSYAH PUNI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jirak, Rt.003 / Rw.002, Desa / Kelurahan Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ANWAR, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor LBH AMPI Kalimantan Barat, Jalan Tanjung Pura No.20 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------------------------------ PENGGUGAT ---------------------- M E L A W A N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. HERI PRAJITNO,SH. 2. H. FIRDAUS, SH.MM. 3. BAMBANG SULISTYO,SH. 4. M. NOOR, SH. 5. ABDUL KARIM LESMANA, SH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 1382 / 600.14 / 61.71 / XII / 2010, tanggal 14 Desember 2010 yang mencabut Surat Tugas Khusus Nomor : 1086 / 600.14 / 61.71 / X / 2010, tanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------- TERGUGAT -------------- D A N 1. SANTOSO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 1 ------------- 2. BEBEN SAPUTRA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan RT.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 2 ----------- 3. NOVERI TRIANDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Honorer, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 3 ----------- 4. ABDILLAH GHADI HASAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet Rt.005 / Rw.004 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------- TERGUGAT II INTERVENSI 4 ----------- 5. M. ADAM SIBEK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Cendrawasih Rt.002 / Rw.013, Kelurahan Sungai Kakap, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------- TERGUGAT II INTERVENSI 5 ------- 6. RATNA KARMILA alias ENDANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 6 ---------- 7. HARDIMANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sawo Jalur IV No.3 Rt.003 / Rw.013, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ---------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 7 ---------- 8. NUR ZAINA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Gang Pisang Raja Rt.001 / Rw.019, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------- TERGUGAT II INTERVENSI 8 ------- 9. JURAIDA, SPi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Gang Famili No.21 Rt.004 / Rw.017, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 9 ---------- 10. MUSLIM, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Gang Tjalur 2 Rt.002 / Rw.019, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 10 ----------- 11. ROSMALA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Puskesmas Paal IV, Gang Hasan Usman Rt.002 / Rw.013, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 11 ----------- 12. SRI MARIATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan, Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 12 ---------- 13. ABDUL MERI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Ceremai Rt.005 / Rw.012, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 13 ---------- 14. HAMIDI SALIDIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Fitrah, Rt.04 / Rw.026, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 14 --------- 15. ANTONI LISANDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Husein Hamzah No.88, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------ TERGUGAT II INTERVENSI 15 ----------- 16. DESI FEBRIAYANI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan RE Martadinata, Gang Sentosa, Rt.002 / Rw.009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 16 ---------- 17. SYARIFAH NURJANAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sei Landak Barat No.18, Rt.005 / Rw.004, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 17 ---------- 18. RONNY, S.Hut, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Blitar, Rt.003 / Rw.004, Kelurahan Sei Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 18 ----------- 19. JUPRIADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Apel, Gang Jambu Tukal No.9 Rt.008 / Rw.014, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 19 ----------- 20. Drs. FUJI HARTADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Gang Melda Rt.001 / Rw.022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------------------------------------ TERGUGAT II INTERVENSI 20 ---------- 21. EDDY SANDY, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Suez Permai No.23, Rt.004 / Rw.017, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 21 ---------- 22. EDY ZULKARNAEN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan M. Yusuf Gang Kubis B 206, Rt.002 / Rw.021, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 22 ---------- 23. LISDALENA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan HM. Soewignyo, Gang Sudiharjo IV No.1 Rt.001 / Rw.018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 23 ----------- 24. NIKOLAS RAFFEL KILIKLY, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan KHA. Dahlan, Gang Ruper 2 No.42, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 24 ---------- 25. HOSNIAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet, Rt.001 / Rw.004, Kelurahan Paal V, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 25 ---------- 26. YUSTINA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Puskesmas Paal 3, Gang Sejati II, Rt.001 / Rw.029, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 26 ----------- 27. MINHAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet, Komplek Didis Permai Blok A No.2 Rt.006 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 27 ---------- 28. Ny. AISYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet, Gang Pemancingan Rt.002 / Rw.036, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 28 ------------ 29. Ny. NURSIDAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Gang Karya I, No.25, Rt.005 / Rw.018, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 29 ---------- Selanjutnya ke-29 Tergugat II Intervensi tersebut diatas diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : H. HASAN ACHMAD, SH. & NIKOLAS RAFFEL KILKILY, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat Hasan Achmad, SH. & Rekan, beralamat di Jalan HM. Soewignyo No.27 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2010 ; 30. SUHADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Rt.005 / Rw.019, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------- TERGUGAT II INTERVENSI 30 ------ 31. ASMADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pasar Lama, Rt.011 / Rw.001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : H. HASAN ACHMAD, SH. dan NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H. HASAN ACHMAD, SH. & Rekan, beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gang Sidomukti No.27 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------- TERGUGAT II INTERVENSI 31 -----------
1109 — 74
  • ke40 orang pemegang SHM ObyekSengketa tersebut telah dipanggil oleh Pengadilan dengan surattercatat, mamun yang hadir di persidangan hanya 31 orang pemegang SHMObyek Sengketa, yang mana ke31 orang tersebut selanjutnya masuksebagai Pihak dalam sengketa ini menjadi Tergugat II Intervensi 1sampai dengan 31, sedangkan 9 orang pemegang SHM Obyek Sengketa yangtidak hadir dipersidangan yang walaupun sudah dipanggil secara patutdengan surat tercatat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa ke9pemegang SHM ttersebut
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA
Tanggal 1 Nopember 2010 — H. ABDUL SANI AMNBO POKEK BIN AMBO POKEK
120 — 26
  • Kemudiansetelah terbit SPMU maka SPMU ttersebut dicairkan ke Bank BPD Kaltim. Setelah uangPerjalanan Dinas tersebut cair maka bendaharamelakukan pembayaran kepada masing masingAnggota Dewan;Bahwa besarnya Uang Perjalanan Dinas DPRDKukar tahun 2005?
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Putus : 29-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TUBAN Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 29 April 2014 — LETKOL TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (PURNAWIRAWAN TNI AD)
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
119 — 26
  • itikad baik dan secara terbuka olehyang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat olehkesaksian orang yang dapat dipercaya ;b Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupunpihak lainnya ;10 Bahwa pada tanggal 4 September 1980 Para Tergugat Rekonpensi telah11mengajukan permohonan perpanjangan HGB namun terhadap permohonanperpanjangan HGB ttersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 09-09-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 522/Pdt.G/KPPU/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 April 2016 — PT Alam Beringin Mas,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
312 — 61
  • Bahwa, pada tanggal 6 Maret 2016 menetapkan pemenang lelang Paket IVStruktur Jalan Sp.SembulangPel Galang, Pemohon Keberatan VIII/dahuluTerlapor VIII kalah dalam tender lelang ttersebut karena bukan merupakanpenawaran harga terendah.B. TENTANG PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL Ii PADA PAKET 4Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor Vill menolak ppenilaian dananalisa Majelis Komisi tentang pertimbangan hukum pada halaman 197203Putusan KPPU Nomor:02/KPPUL/2015, dengan alasan sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-03-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1881 K/Pdt/2011
Tanggal 9 Maret 2012 — ROSITA Br. TOBING, dkk vs HERMAWANTO, dkk
56 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1881 K/Pdt/2011halaman 150 alinea 1 s/d 5).Pertimbangan ttersebut tidaktepat menurut hukum, karena:aBahwa HGB No. 0041tidak hapus walaupunHGB No. 0041 tersebutberalih atau berpindahtangan haknya kepadapihak lain, sehinggaHGB No. 0041 yangsemula dikuasai PT.ODMB (turut TermohonKasasi) dan beralihpemegang haknyakepadaHERMAWANTO(Termohon Kasasi/Penggugat) adalahperpanjangan HGB No.0041 atas nama PT.ODMB (turut TermohonKasasi) dan HGB No.0041 yang beralihpemegang haknyakepadaHERMAWANTO bukanHak Guna
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — H. LUKITOSARI, SE Bin MURNI
98 — 23
  • kerugian keuanganNegara /daerah berkaitan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi kegiatanIrigasi kembang Janggut yaitu sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan 18Februari 2012; Bahwa prosedur kami lakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan irigasi kembang janggutantara lain:e Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumenyang dipergunakan sebagai dasar penghitungankerugian keuangan negara/daerah.e Atas data/bukti/dokumen ttersebut
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN CIBINONG Nomor 161/Pid.B/2010/PN.Cbn.
Tanggal 7 Februari 2011 — EDDY ANANG SYAHRANI Bin ANANG SYAHRANI
124 — 39
  • Menyetujui harga tanah dansaksi mau menanda tangani surat surat tersebutkarena surat undangannya dibuat oleh PPTK dan resmidan sebelumnya Berita Acara itu sudah ditandatangani oleh rekanrekan saya serta di Ciomas itu137sangat dibutuhkan dengan adanya SMAN ttersebut ; Bahwa untuk musyawarah harga di benar dilaksanakansecara bersama sama ; Bahwa ada atau tidak adanya panitia dalam hal inisebetulnya bisa saja jalan karena ini sebetulnyapekerjaan PPTK ; Bahwa B.A dan Surat surat lainnya fungsinya untukmelengkapi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 11 Januari 2016 — SUPRIJATIN alias BU UPIK Binti H. FATHOL ARIFIN ; KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
65 — 10
  • PNPM MP),berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) PNPM MP Kementerian Dalam Negeri dengansasaran program tersebut adalah sebagai berikut;1 Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yangdalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasukKecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK /PNPM MP.2 Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan lokal.Bahwa dana BLM program PNPM MP ttersebut
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
176 — 51
  • ParisonaAlam Sejaktera yang telah diakuisisi oleh terdakwa kemudian pada tanggal 2April 2013 terdakwa menyuruh Lilis Suryani untuk mentransfer uang hasilpencairan MMOB ttersebut' ke rekening BCA atas nama Lilis Suryanisebesar Rp.2.000.000.000,.
    saksibekerja akan berusaha lebih baik lagi;Bahwa benar pada saat saksi menjabat selaku Kepala Kantor cabang BSMPembantu Tulung Agung, saksi bertanggung jawab kepada terdakwa apabilapengajuan permohonan pembiayaan MMOB besarnya diatas Rp.100.000.000,00(sertus juta rupiah), karena harus ada persetujuan dari terdakwa;Bahwa benar sebelum terdakwa datang ke kantor BSM Cabang Tulung Agung,saksi belum tahu produk pembiayaan MMOB, karena dulu / sebelumnya yangbisa menjalankan produk baru pembiayaan MMOB ttersebut
    lebih dulu terdakwa menjabat diKediri, baru saksi masuk.Bahwa saksi memberikan/melakukan opini tersebut, karena diperintah olehpusat.Bahwa saksi tidak ada kaitannya / hubungannya dengan terdakwa untukpembiayaan yang ini, karena untuk pembiayaan yang ini oleh terdakwa tidakdiserahkan kepada bagian Review, padahal seharusnya dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB tersebut diserahkan oleh cabang tapi daricabang bisa menyerahkan / tidak,dan kalau dari cabang dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB ttersebut
    INTAN PUDJAWATI dengan saudara DIDIK PRIHANTORO.37) Bahwa Terkait dengan pengajuan pembiayaan MMOB ttersebut yangterdakwa sampaikan ke Sdri. INTAN PUDJAWATI adalah tentang dananyauntuk menjamin usaha milik DIDIK PRIHANTORO dan Jenis usahannyaDIDIK PRIHANTORO, namun terdakwa tidak menyampaikan tentangResiko usahannya DIDIK PRIHANTORO dan Menawari untuk ikut dalamsurvey usahannya DIDIK PRIHANTORO.38) Bahwa Untuk pembicaraan bagi hasil Sdri.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 17 Januari 2013 — AFWAN ACHMAD, SH. Bin ACHMAD
302 — 50
  • maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-12-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Desember 2012 — Drs. H. RUSKIN HAR, MBA
136 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS. SH.
    NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraHal. 45 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/201246Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 15-03-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 165/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 Nopember 2013 —
432 — 160
  • bahwa terhadap dalil GUGATAN ttersebut di atas, PARAPENGGUGAT seharusnya lebih memahami secara seksama objekGUGATAN yang diajukan, in casu perintah tertulis dari TERGUGATI kepada TERGUGAT II untuk melakukan blokir atas rekening EfekTURUT TERGUGAT maupun blokir atas keseluruhan rekening Efeknasabah dari TURUT TERGUGAT, karena berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/PID/SUS/TPK/2011/PN.BDG
AJAT SUDRAJAT Bin JUNAEDI
145 — 85
  • Kuningan, akan tetapi entahkenapa pihak KSU Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengembalikan lagi danaKPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara melalui transfer rekening dariBank Mandiri, dan setelah itu pihak KSU Karya Nugraha tidak mengajukan lagidana KPRS Mikro Bersubsidi kepada Kemenpera ttersebut hinggasekarangBahwa benar yang menjadi alasan adanya perbedaan tersebut karena adanyakebijakan pimpinan Kemenpera bahwa penyaluran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 201 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2016 — HJ. TATTY GUSWATI Binti H. SOBANDI
77 — 19
  • PedagangPasar Sukatani dan Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Manis ketika dariKementerian Koperasi dan UKM RI akan melaksanakan pengecekan kelapangan terhadap calon koperasi penerima bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional melalui koperasi karena dari program tersebut adalahrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sehingga pasar tradisional tersebutharus memiliki kepengurusan koperasi dan dua lokasi pasar tersebut belumpernah mengajukan bantuan sehingga saksi menunjukan dua lokasi ttersebut