Ditemukan 5510 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
57 — 10
  • Audit atas pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiinstansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi danefektivitas;e Bahwa Audit untuk tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana yang diuraikan diatas;e Bahwa jenis audit untuk tujuan tertentu yaitu melakukan audit investigatif ;e Bahwa Undang undang nomor 30 tahun 2005 tentang komisipemberantasan tindak pidana korupsi pasal 6 huruf a.Nota kesepahamanantara Jaksa Agung RI, KAPOLRI
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — YANA DARYANA, SE alias ABAH UJE Bin ACENG
190 — 181
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
57 — 12
  • Audit atas pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiinstansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi danefektivitas;e Bahwa Audit untuk tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana yang diuraikan diatas;e Bahwa jenis audit untuk tujuan tertentu yaitu melakukan audit investigatif ;e Bahwa Undang undang nomor 30 tahun 2005 tentang komisipemberantasan tindak pidana korupsi pasal 6 huruf a.Nota kesepahamanantara Jaksa Agung RI, KAPOLRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1552 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Andi Sianto alias Baba Anga
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pekerjaan pemasangankeramik 40 x 40 cm tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO,sementara tidak ada fakta persidangan yang menyatakan Pemohon Kasasimembujuk, mempengaruhi, menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, ataumenyuruh PPK melakukan hal ini maka Pemohon Kasasi tidak memenuhi syaratmelakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapananggaran pembangunan di daerah bersama Ketua BPK, Ketua BPKP, KetuaKPK, Jaksa Agung, Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Mei 2018 — dr Sahroni, Dkk
87 — 36
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2012 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/PID.SUS/TPK/2012/PN.Sby
Tanggal 7 Agustus 2012 — Drs. BAMBANG TUTUKO, Msi ; KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
74 — 15
  • pengadaan panitia/pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuaikewenangannya ;Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hakpenyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrakdengan pihak penyedia barang/jasa ;Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaanbarang/jasa kepada pimpinan Instansinya ;Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa danaset lainnya kepadaMenteri, ........209Menteri/PanglimaTNI/Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
92 — 23
  • Mempersiapkan perumusan kebijaksanaanpengawasan keuangan dan pembangunan b. menyelenggarakan pengawasanumum atas penguasaan dan pengurusan keuangan dan c. menyelenggarakanpengawasan pembangunan juncto Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983.Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 joNota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal28 September 2007 tentang Kerjasama dalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
546 — 399
  • Penetapan Tersangka kemudian timbul hakhaknya, hakhak apa yang dilanggar dari Penetapan Tersangka itu ahliberpendapat tergantung orangnya, tergantung orang per orangtergantung orang yang ditetapbkan menjadi Tersangka apakah denganstatus Tersangka itu lalu kKemudian menghambat dia Bahwa tadi ahliambil contoh misalnya menggunakan hakhak politiknya ada orang yangsudah terpilin menjadi Walikota atau Bupati ketika dia ditetapkanTersangka maka dia tidak bisa dilantik ada orang yang sudah disetujuimenjadi Kapolri
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2570 — 3239
  • Berdasarkan Instruksi No. 11 Tahun 2015 tentang PeningkatanPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Presiden telahmemerintahkan kepada Menteri , Jaksa Agung, Panglima TNI,Kapolri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota agarmelakukan tindakantindakan guna mengendalikan kebakaran hutandan lahan.b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pidana Korupsi : - BACHTIAR ABDUL FATAH
497 — 1020
  • CPI adalah masalah pemulihantanah terkontaminasi, bukan mengenai kegiatanBioremediasi.Bahwa saksi pernah dengar tentangkesepakatan bersama antara KLH denganKejaksaan Agung dan Kapolri pada Juli 2003tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.Bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukanpertanyaan.9. Ir.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 29 Maret 2020 — -Ir. BAIHAQI DJAMASAN
270 — 78
  • Foto Copy Surat Ijin Kapolri Tahun 2014.103. 1 (satu) Foto Copy dokumen PT. Qarisa;104. Dokumen asli SKDU PT. Estika Gunaprima;105. Dokumen Kadin PT. Estika Gunaprima;106. Sertifikat Jasa Keamanan An. Kukuh M;107. 1 (satu) buah surat asli Surat Ijin Jasa keamanan;108. Company Profile CV. Gelora Putra Serpong (1 bundel);109. 1 (satu) buah Surat Asli Surat Ijin Jasa Keamanan;110. 1 (satu) Buah Akta Notaris PT. Estika Gunaprima (Akta Pendirian dan Perubahan);- SKDU PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-08-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 7 Agustus 2012 —
50 — 17
  • pengadaan panitia/pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuaikewenangannya ;Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hakpenyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrakdengan pihak penyedia barang/jasa ;Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaanbarang/jasa kepada pimpinan Instansinya ;Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa danaset lainnya kepadaMenteri, ........209Menteri/PanglimaTNI/Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
496 — 239
  • apabila menurut hierarki peraturan perundangundangan,telegram tidak masuk didalam peraturan perundangundangan yang adamenurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukanperaturan Perundangundangan ada telegram, maklumat, surat edaranyang semuanya adalah kuasi peraturan tetapi hidup terus meneruskarena memang kebiasaan tersebut tidak diubah padahal UndangUndang sudah mengatakan bila kita mau membuat sebuah peraturanyang mengikat maka buatlah dia dalam Peraturan, Keputusan tetapidalam tradisi Kapolri
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-08-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 46-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 20 Mei 2014 — Hasan Sodiq, S.sos Letkol Inf. Nrp. 11930070181268
400 — 174
  • Bahwa tanggapan terhadap fakta hukum halaman50, apa yang dikatakan oleh Tim Penasihat HukumTerdakwa kalau Saksi5 berpendidikan tinggi, tidak cacatfisik, menantu mantan Kapolri sehingga Saksi5 tidak maumenanda tangani blanko yang disodorkan oleh Saksi7 dandengan tidak ada tanda tangannya Saksi5 maka Saksi7menyuruh Saksi15 untuk meniru tanda tangan Saksi5walaupun akhirnya Saksi15 tidak jadi membuat/menirukantanda tangan Saksi5,namun hal ini sudah merupakanpetunjuk untuk membuat tanda tangan Saksi5.19
    Bahwa tanggapan terhadap fakta hukum halaman50, apa yang dikatakan oleh Tim Penasihat HukumTerdakwa kalau Saksi5 berpendidikan tinggi, tidakcacat fisik, menantu mantan Kapolri sehingga Saksi5tidak mau menanda tangani blanko yang disodorkanoleh Saksi7 dan dengan tidak ada tanda tangannyaSaksi5 maka Saksi7 menyuruh Saksi15 untuk menirutanda tangan Saksi5 walaupun akhirnya Saksi15 tidakjadi membuat/menirukan tanda tangan Saksi5,namunhal ini sudah merupakan petunjuk untuk membuattanda tangan Saksi5.19
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
387 — 383
  • Hal ini tercermin dalam SKB Kapolri, JaksaAgung, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2004 yakni agarpenyidikan mengenai pidana lingkungan hidup tetap yang menentukanadalah instansi primair/pemberi izin ;Bahwa apabila ada perusahaan sudah memiliki standart penanggulangandan pencegahan dalam menangani kebakaran namun tetapkenyataannya terjadi kebakaran, maka tidak bisa langsung dikatakanlalai, tetap menggunakan prinsip kehatihatian, sehingga meskipun tidaksesuai prosedur tidak serta merta langsung disimpulkan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2011 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 16 Mei 2012 — DR. ISMAIL, M.Ag
149 — 31
  • Pasal 64 ini berkaitan dengan pasal 52 ;Bahwa pemeriksaan administrasi adalah administrasi instansi di mana pejabat membuat suratsurat tersebut ;Bahwa dalam konteks tindak pidana lain, penyidik juga memerlukan rekomendasi dariinstansi lain untuk menentukan bahwa perbuatan dapat dikategorikan suatu tindak pidana,seperti delik pers ada perjanjian antara Kapolri dengan Dewan Pers. Diperlukan adanyalembaga lain sebelum adanya penyidikan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Juni 2016 — ZULPENEDI, ST (Terdakwa)
64 — 78
  • Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Kepuluan Riau Nomor ST6852/PW28/5/2015 tanggal 14 Desember2015 perihal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Nomor S6851/PW28/5/2015 tanggal 11 Desember 2015.Menimbanng bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUXV2012 terkait Pengujian Undangundang No.30 Tahun 2002 tentangKPK terhadap UUD 1945 dalam penjelasan Pasal 6 UU KPK dinyatakan bahwainstansi yang berwenang menghitung kerugian Negara termasuk BPKP, BPK danMemory of Understanding (MoU) Kepala BPK, Kapolri
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 21 Juni 2016 — -AHMAD SAFI'I (Terdakwa) -DANI K. DAULAY, SH (JPU)
149 — 30
  • ./2016/PN Tpgdinyatakan bahwa instansi yang berwenang menghitung kerugian Negaratermasuk BPKP, BPK dan Memory of Understanding (MoU) Kepala BPK,Kapolri dan JAksa Agung.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1091 — 910
  • Acara Pidana yangmana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harussecara tegas diatur dan disebutkan dalam UndangUndang KPK.Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinanKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia besertalampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRIdiketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukanpemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRIyang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 30-07-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 180/PID/2024/PT DKI
Tanggal 21 Agustus 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LILY Anak dari HANSEN Diwakili Oleh : Hottua Manalu, S.H.
51 — 0
  • Surat Pernyataan Fritz Eugene Timothy Meyer, diberi tanda bukti T-24;
    25.Fotokopi Surat Pernyataan Levi Raphael Meyer, diberi tanda bukti T-25;
    26.Fotokopi Surat pernyataan Sheileen Ivana, diberi tanda bukti T-26;
    27.Fotokopi Print out fotocopy KTP Mangun Junaedi, NK 3203011108550006, diberi tanda bukti T-27;
    28.Fotokopi Surat Permohonan Gelar Perkara atas Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/B/1533/III/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA oleh Polres Jakarta Barat kepada Kapolri