Ditemukan 5496 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Direktur jenderal pajak vs pt. universal transindo mas; Direktur jenderal pajak vs pt universal music indonesia
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
89 — 55
  • Maimunah Kabalmay dalam kapasitas dan jabatannyasebagai Sekretaris DPRD Kota Tual dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalahunsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau knusus, yang apabila dirujuk dariPutusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003 / PUU IV /2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukumyang bersifat general, universal dan umum.o= Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka unsur secaramelawan hukum yang termuat dalam
    Pasal 2 Undang Undang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslahdinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Dra.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
217 — 38
  • Secara universal, mekanisme ataumetodologi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknismerujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnyayang berlaku secara nasional dan internasionalBahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap PekerjaanPembangunan Pasar Modern (1 Paket) Kabupaten Natuna didapatibeberapa hal sebagaimana yang telah dituangkan oleh LPJK kedalamLaporan Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Lapangan Atas PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Pasar Modern Natuna
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
107 — 74
  • AP dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaranadalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabiladirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003 / PUU IV / 2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatanmelawan hukum yang bersifat general, universal dan umum.Hal 805 dari 935 Hal ( Putusan Nomor : 32 / Pid.
    Sus / TPK / 2015 / PN Amb).on= Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka unsursecara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang UndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atauumum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa AdeOhoiwutun, S. AP karena yang dilakukan Terdakwa Ade Ohoiwutun, S.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 7/PID.SUS/2013/PT.BTN
Tanggal 25 April 2013 — REINHARD NAINGGOLAN.
93 — 36
  • /Slimline 5389D 352 Printer 10 Unit Merk/Type : epson/t11 353 Printer Laserjet 2 Unit Merk/Type : Canon/LBP-3050 354 Mesin Tik Manual 1 Unit Merk/Type : BROTHER/MT2000 355 Mesin Tik Electronic 1 Unit Merk/Type : Brother/GX-8250 356 Handycam 1 Unit Merk/Type : sony/HDR-XR150E 357 Camera Digital 1 Unit Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B 358 Audio System 1 Unit Merk/Type : Costum 359 Universal
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 13/PID.SUS/2013/PT.BTN
Tanggal 12 September 2013 — DUSEP SUHENDAR, SP .
101 — 35
  • 352 Printer 10 Unit Merk/Type : epson/t11 353 Printer Laserjet 2 Unit Merk/Type : Canon/LBP-3050 354 Mesin Tik Manual 1 Unit Merk/Type : BROTHER/MT2000 355 Mesin Tik Electronic 1 Unit Merk/Type : Brother/GX-8250 356 Handycam 1 Unit Merk/Type : sony/HDR-XR150E 357 Camera Digital 1 Unit Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B 358 Audio System 1 Unit Merk/Type : Costum 359 Universal
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 5/PID.SUS/2013/PT.BTN
Tanggal 25 April 2013 — H. SUDENDI, SE., MM .
117 — 53
  • 352 Printer 10 Unit Merk/Type : epson/t11 353 Printer Laserjet 2 Unit Merk/Type : Canon/LBP-3050 354 Mesin Tik Manual 1 Unit Merk/Type : BROTHER/MT2000 355 Mesin Tik Electronic 1 Unit Merk/Type : Brother/GX-8250 356 Handycam 1 Unit Merk/Type : sony/HDR-XR150E 357 Camera Digital 1 Unit Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B 358 Audio System 1 Unit Merk/Type : Costum 359 Universal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
203 — 67
  • dalamonrechmatigheid dengan wederetelighet, kita tentunya mengenenal istilahonrechmatigdad, makanya ada putusan hogerad yang paling terkenal yaituadalah lidenbow vs folin hs tgl 31 Desember 1919, perbuatan melanggarhukum pasal 1365 BW (KUH Perdata) diberikan batasan oleh hogeraad itu,batasan itu adalah peraturan perundangundangan, melanggar hak oranglain, melanggar kesusilaan, berbeda dengan melawan hukum(wederechtelighed) berlakunya aturan pidana tidak boleh lepas dari asaslegalitas yang merupakan asas universal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-09-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2017 — Penuntut Umum:
ARIF RAHMAN
Terdakwa:
EKO PRIHARTONO
150 — 36
  • (DarwanPrinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002, 17).Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi siapa saja yangkarena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya tidak terkecuali terdakwa.Menimbang, bahwa unsur "setiap orang menurut Pasal 2 ayat 1Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, sifatnya universal yaitu siapa saja dengan tanpa pembatasanstatus yaitu apakah setiap orang tersebut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
449 — 220
  • itu yang menjadi masalah;HIm 396 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.BdgBahwa asas self incrimination menjadi ramburambu dalam penegakan hukumpidana;Bahwa pandangan ahli terkait yurisprudensi intinya membolehkan = saksimahkota, pendapat ahli dalam sistem hukum Indonesia yurisprudensi bukan lahsuatu sumber hukum;Bahwa saksi mengacu pada teori yang saksi dapatkan, UU lebih tinggi dariyurisprudensi;Bahwa ratifikasi adalah kekuatan moral secara aturan dimana ada sesuatu ygdiatur secara universal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1232 — 664
  • adalah hukumadminsitrasi, jadi untuk bisa menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersihsematamata mendasarkan kepada ketentuan pasal pidana suap saja tentu tidakmungkin, harus ada perbaikan dalam segi birokrasi (reformasi dalam birokrasi)dalam hubungannya dengan segala kegiatan pemerintahan dan kegiatanpenyelenggaraan negara lainnya, dalam proses hulunya terutama yang menyangkutsoalsoal yang berhubungan dengan penggunaan keuangan negara.Bahwa Asas right to silience adalah azas yang berlaku universal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 19 Januari 2017 — Penuntut Umum:
ARIF RAHMAN
Terdakwa:
RADEN SUGIYARTO
123 — 25
  • /PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang menurut Pasal 2 ayat 1Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, sifatnya universal yaitu Siapa saja dengan tanpa pembatasanstatus yaitu apakah setiap orang tersebut sebagai swasta, pegawai negeri ,pejabat publik atau penyelenggara negara; Sebaliknya unsur "setiap orangyang terdapat dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001adalah "setiap orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan tertentu.Selanjutnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
288 — 88
  • Dudy Jocom masih menjabat sebagai Kapus AKPA;Bahwa terkait Perencanaan secara universal semua kegiatan dikemendagri saksi memang ikut, namun secara formal yang saksiSsiapkan hanya terkait Surat menyuratnya saja sedangkan tatarantekhnis dilaksanakan oleh Biro Perencanaan;Bahwa pelaksanaan pengadaan tidak ikut, laporan pengadaan KapusAKPA juga Ssaksi tidak pernah mendapat tembusannya;Bahwa atas jawaban saksi tersebut kemudian Penuntut Umummengkonfirmasi atas adanya review BPKP terkait pengadaanpembangunan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
695 — 215
  • Pencabutan hak untuk memilih dan dipilin jelas melanggar konstitusiserta berbagai undnagundang yaitu pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1),pasal 28 C ayat (2), pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, pasal 5 ayat (1),pasal 15, pasal 43 ayat (1) UndangUndang No. 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 2, pasal 3 UndangUndang No. 12Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,pasal 12 Deklarasi Universal HakAsasi Manusia 1948;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
611 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ada ketika penandatanganan CSPLTA tgl. 29 November 2001.Oleh karena itu, jelas bahwa PT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5/DahuluTerbanding 5/Penggugat 5) tidak mempunyai legal standing untuk mengajukangugatan berdasarkan MSAA.Kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesiamemperhatikan pentingnya dalam menegakkan prinsip legal standing dan jugaprinsip pacta sunt servanda.Selanjutnya, yang paling penting untuk diingat adalah Legal Standing dan pactasunt servanda adalah prinsip yang universal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
241 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 Februari 19833 W 12600, Nj.1933918, dimana dalamkasus ini Hoge Raad berpendapat bahwa meskipun perbuatn dokterhewan secara formil melawan hukumbertentangan dengan UndangUndang Peternakan (mencampur tujuh sapi sehat ke dalam kandangyang berisi sapisapi terjangkit penyakit kKuku dan mulut), namunkarena perbuatan dokter itu dibenarkan sehingga tidak mengandungsifat melawan hukum secara materiil, Karena perouatan doktertersebut tidak sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya yangditerima secara universal
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
466 — 2300
  • bahwa pertanggungjawaban pada hakekatnya akan memberikan kepastian kepada lembagalegislatif bahwa kegiatan dilaksanakan dan alokasi dana yang digunakansesual dengan tujuannya, oleh sebab itu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban itu berdasarkan pengujian tadi harus valid dan relefan;Bahwa sebenarnya mekanisme check and balance dalam tata kelolakeuangan itu universal bukan hanya dikeuangan negara saja;Terkait dengan terdakwa Ikhwanudin selaku SKPD Kesbangpol yang manadidalam melakukan usulan proposalproposal