Ditemukan 5487 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
260 — 88
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
260 — 88
Dudy Jocom masih menjabat sebagai Kapus AKPA;Bahwa terkait Perencanaan secara universal semua kegiatan dikemendagri saksi memang ikut, namun secara formal yang saksiSsiapkan hanya terkait Surat menyuratnya saja sedangkan tatarantekhnis dilaksanakan oleh Biro Perencanaan;Bahwa pelaksanaan pengadaan tidak ikut, laporan pengadaan KapusAKPA juga Ssaksi tidak pernah mendapat tembusannya;Bahwa atas jawaban saksi tersebut kemudian Penuntut Umummengkonfirmasi atas adanya review BPKP terkait pengadaanpembangunan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
519 — 278
519 — 278
Pengertian kekayaan Negarayang dipisahkan tersebut mencakup kekayaan Negara yang dipisahkanyang tidak secara teknis dikelola oleh BUMN yang bersangkutan;Bahwa logika pengelolaan Keuangan Negara maupun perusahaanmemiliki kesamaan karena bersifat universal, pengeluaran dana, dalamhal ini, yang dikeluarkan oleh Bapelkes kepada Pihak ketiga (PT NovagroIndonesia dan PT Lintasan Global Nusantara) yang tidak mengikutitatakelola yang baik, sebagaimana dituangkan dalam standar operationprosedure (SOP), adalah
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
693 — 441
693 — 441
Pengertian kekayaan Negarayang dipisahkan tersebut mencakup kekayaan Negara yang dipisahkanyang tidak secara teknis dikelola oleh BUMN yang bersangkutan;Bahwa logika pengelolaan Keuangan Negara maupun perusahaanmemiliki Kesamaan karena bersifat universal, pengeluaran dana, dalamhal ini, yang dikeluarkan oleh Bapelkes kepada Pihak ketiga (PT NovagroIndonesia dan PT Lintasan Global Nusantara) yang tidak mengikutitatakelola yang baik, sebagaimana dituangkan dalam standar operationprosedure (SOP), adalah
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
577 — 215
577 — 215
Pencabutan hak untuk memilih dan dipilin jelas melanggar konstitusiserta berbagai undnagundang yaitu pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1),pasal 28 C ayat (2), pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, pasal 5 ayat (1),pasal 15, pasal 43 ayat (1) UndangUndang No. 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 2, pasal 3 UndangUndang No. 12Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,pasal 12 Deklarasi Universal HakAsasi Manusia 1948;3.
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009 MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
574 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
574 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
ada ketika penandatanganan CSPLTA tgl. 29 November 2001.Oleh karena itu, jelas bahwa PT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5/DahuluTerbanding 5/Penggugat 5) tidak mempunyai legal standing untuk mengajukangugatan berdasarkan MSAA.Kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesiamemperhatikan pentingnya dalam menegakkan prinsip legal standing dan jugaprinsip pacta sunt servanda.Selanjutnya, yang paling penting untuk diingat adalah Legal Standing dan pactasunt servanda adalah prinsip yang universal
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
228 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 Februari 19833 W 12600, Nj.1933918, dimana dalamkasus ini Hoge Raad berpendapat bahwa meskipun perbuatn dokterhewan secara formil melawan hukumbertentangan dengan UndangUndang Peternakan (mencampur tujuh sapi sehat ke dalam kandangyang berisi sapisapi terjangkit penyakit kKuku dan mulut), namunkarena perbuatan dokter itu dibenarkan sehingga tidak mengandungsifat melawan hukum secara materiil, Karena perouatan doktertersebut tidak sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya yangditerima secara universal
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
453 — 2300
453 — 2300
bahwa pertanggungjawaban pada hakekatnya akan memberikan kepastian kepada lembagalegislatif bahwa kegiatan dilaksanakan dan alokasi dana yang digunakansesual dengan tujuannya, oleh sebab itu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban itu berdasarkan pengujian tadi harus valid dan relefan;Bahwa sebenarnya mekanisme check and balance dalam tata kelolakeuangan itu universal bukan hanya dikeuangan negara saja;Terkait dengan terdakwa Ikhwanudin selaku SKPD Kesbangpol yang manadidalam melakukan usulan proposalproposal