Ditemukan 547 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 17 April 2014 — AHMAN RUKMAN, SP. Bin SUMARJA
103 — 57
103 — 57
Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjaraseumur
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
73 — 22
73 — 22
Pasal 64 ayata (1) KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjaraseumur
Register : 05-05-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 24 September 2014 — Faisal Ishak, SH Bin Ishak Amin
55 — 21
55 — 21
Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah,Pasal 132 ayat (1) dan (2) menyebutkan : Ayat (1) Setiap pengeluaran belanjaatas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayata (2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan olehpejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yangtimbul dari penggunaan bukti dimaksud.
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1723 — 1722
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1723 — 1722
keempatPasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor adalah apakah maksud pemberian tersebutkemudian bisa dikualifikasi ada kaitannya dengan maksud si pemberimelakukan pemberian kepada penerima yang membedakan dengan Pasal 13UU Tipikor adalah tidak hanya dilihat dari waktu pemberiannya tetapi juga harusdillhat apakah ada kesepakatan diantara pemberi dan penerima terkait dengannilai pemberian, kapan dilakukan pemberian dan cara pemberian dilakukan.Bahwa menurut Ahli, perbedaan essensi Pasal 13 dan Pasal 5 Ayata
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI)
II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
288 — 266
288 — 266
diperlukan Gubernur dapat memintaAkuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan gunapembuktian ketidakmampuanperuSsahaan ;4).Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalamayat (1), Gubernur menetapkan penolakan ataupersetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimumsetelah menerima saran dan pertimbangan dari DewanPengupahanPrOVINSI ;DALAMPENUNDAAN seseqsecscescsemerceeeeneemencracsrmanesenueceestmuetensBahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4)a UU1049Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
113 — 35
113 — 35
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentangpelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah: tanah Negaraadalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimanadimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 1 ayata):. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentangkeentuanketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah:tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negaraseperti dimaksud dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960 (Pasal 1butir 2).i.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
131 — 24
131 — 24
menggunakan kunci astag yang sudah dipersiapkansebelumnya ;Bahwa sepeda motor yang berhasi diambil Terdakwa bersama Usman Ansor yaitu sepedamotor Yamaha Yupiter dan telah dijual Terdakwa kepada DADAN danhasilpenjualannya dipakai untuk makan dan keperluan membayar uang kontrakan bersamaUsman Ansor ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal makaMajelis akan akan mempertimbangkan dakawaan yang bersesuaian dengan fakta hukumyang terungkap di persidangan yakni melanggar pasal 363 Ayata