Perincian Menurut Menurut KoreksiPemohon Banding Terbanding1. Dasar Pengenaan Pajak:la. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 61.318.928.805 61.318.928.805 lb. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN,tidak dipungut, dibebaskan dan tidak terhutang 5.453.055.600 5.453.055.600 lc. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.771.984.405 66.771.984.405 2. Perhitungan PPN Kurang Bayar:la. PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 6.131.892.876 6.131.892.876 lb.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 864/B/PK/PJK/2017 Jumiah Rupiah menurutNo Uraian KoreksiPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajakla. Atlas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0 a 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 22.731.207.180 22.470.685.318 739.473.1356a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.094.464 2.094.464 0a.5.

Sarna untukmohon tanda tangan atas pembagian waris dan tukarmenukar tanahHalaman 27 dari 90 Putusan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt/2018/PT DPSkarena hak waris berupa tanah yang didapat oleh Ketut Suteja(Terbanding Il) tidak mendapat jalan maka antara Nyoman Merasa, Made Muriana (Terbanding Ill) dan Ketut Suteja (Terbanding Il)membuat surat pernyataan tukar menukar tanah agar tanah yangmenjadi bagian Ketut Suteja (Terbanding Il) mendapatkan aksesjalan, dalam hal ini sangat jelas bahwa Nyoman Merasa (Terbanding1

Nyoman Merasa (Terbanding1), Sdr. Ketut Mudita (Terbanding IV), Made Muriana(Terbandinglll), Nyoman Suardana (Terbanding V, dan Ketut Suteja(Terbanding/Tergugat Il) membuat Surat pernyataan pembagianwaris dan telah mengatur pembagian waris setelah mengadakanmusyawarah telah sepakat mengadakan pembagian harta warisanmilik Alm. Wayan Narda.

Tanggapan terbanding1) bahwa berdasarkan penelitian terhadap copy SPT Masa PPN, copy PEB,copy invoice dan debit note yang terkait dengan transaksi ekspor yangdisengketakan, diketahui bahwa jumlah ekspor yang dilaporkan menurutSPT Masa PPN Masa Pajak April 2007 sebesar Rp.288.275.450,, berasaldari transaksi ekspor dengan rincian sebagai berikut: NoPEB / Persetujuan Ekspor Tanggal DPPNomor (Rupiah)Nama Pembeli BKP/Penerima JKPKWANG LIM TRADING CO., LTD 159434 02/04/200 45.910.2087I2 KWANG LIM TRADING

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp54.794.536.525Menurut Terbanding1. Koreksi Saat PemeriksaanHalaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 1032 B/PK/PJK/2016 Bahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP WP BesarTiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT Badak NGL dan PT Arun NGLharus dikoreksi disebabkan tidak berhubungan langsung dengan kegiatanusaha PT Pertamina (Persero).

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp15.397.559.320Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiHalaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016KPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.740.242.152,00Menurut Terbanding1.Koreksi Saat PemeriksaanTemuan PPN SPHP Tahun 2010:Berdasarkan data/informasi yang diberikan seksi Pengawasandan Konsultasi KPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukanyang berasal dari PT Badak NGL dan PT Arun NGL harusdikoreksi disebabkan tidak berhubunganBahwa Daftar Hasillangsung dengankegiatan usaha PT Pertamina (Persero).

Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.b. bukti saksiJudex factie tidak cermat dan banyak menuliskan di dalam salinan putusanketeranganketarangan yang tidak diterangkan para saksi.Saksi Terbanding1).

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp2.125.750.000Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTHalaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Badak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Sengketa Perdata incasu kepemilikan, dimana kedudukan Pembanding dalam perkara a quoadalah orang pribadi sedangkan subyek Tergugat adalah penguasa/pemerintahyang sangat berbeda dengan kedudukan para pihak dalam sengketa perdata(kepemilikan);4 Bahwa apa yang dimohonkan Pembanding/Penggugat di dalamgugatan perkara a quo pada pokoknya adalah Mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menyatakan BATAL/TIDAKSAH surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat/Terbanding1

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp18.607.407.223,00Menurut Terbanding1:Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp15.027.231.301,00Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp19.005.226.168Menurut Terbanding1.Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).

Pospos yang dikoreksi Jumlah (Rp)1 Koreksi DPP penyerahan yang tidak terutang PPN 86.175.828.966,002 Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 46.643.576,00Pengenaan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP 46.643.576,00 Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan perhitungan PPN untuk MasaPajak Oktober 2009 berdasarkan Pemohon Banding dengan SKPKB PPN yangditerbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut UraianPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajak

Terlebihlagi, pabrikpabrik itu telan mendatangkan keuntungan yang sudahdinikmatinya sendiri bertahuntahun yaitu dari tahun 2002 pada saatPT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5/dahulu Terbanding5/Penggugat 5) membeli sahamsaham induk perusahaan dari PTSweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2/dahuluTerbanding 2/Penggugat 2), PT Gula Putin Mataram (TermohonKasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan PT IndolampungDistillery (Termohon

Nomor 1698 K/Pdt/201512.tertanggal 17 Juli 1993 merupakan perjanjian yang sah dan berlakumengikat karena Daddy Hariadi selaku penandatangan kedua perjanjian inimendapat kuasa untuk mewakili Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dari Dean Gusman dan telahdisetujui oleh Hindarto Budiono, masingmasing selaku Direktur Utama danKomisaris Utama Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1(PT Sweet Indolampung) saat itu, sebagaimana tertuang di dalam 2 (dua)Surat Kuasa

Nomor 1698 K/Pdt/20155.3.5.4.5.5.5.6.telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Marubeni Corporation (dahuluPembanding/Tergugat 2) sebagai penjamin kepada Para kreditur awal;Bahwa dengan adanya kesediaan Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) untuk mnegikatkan diribersamasama dengan Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) selakuPara debitur dari Marubeni Corporation (dahulu

Pembanding/Tergugat2) sebagaimana dalam AktaAkta Notaris harus dipandang sebagaipembayaran sebagian utangutang yang keberadaannya sudah tidakdibantah lagi (diakui) oleh Para debiturnya sendiri, dan ataspembayaran sebagian utang Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi2/dahulu.

Selain itu, Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Kasasi PerkaraTerdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Putusan KasasiPerkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi telah mengakui danmenegaskan adanya utang Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi2/dahulu.

. , DPP PPN AlasanNo Deskripsi Koreksi , Ref(Rp) (Rp) Terbanding1 SUCOFINDO, PT 46.132.013 4.613.200 B.2.2.aJawaban TidakANGGADHARMA NUSAPERSADA, PT 914.702.792 91.470.279 AdaaGREEN EARTH INDONESIA, PT 8.000.000 800.000Subtotal 968.834.805 96.883.4792 ASIH EKA ABADI, PT 113.129.677 11.312.967Pasal 9 ayat 8PERSEKBNR LAW FIRM 162.303.666 16.230.366 UU B.2.2.bINDOCATER, PT 665.000 66.500 PPN ORIX INDONESIA FINANCE, PT 181.044.000 18.104.400 MULIA ABADI, CV 53.370.000 5.337.000 Subtotal510.512.343 51.051.233

Putusan Nomor 380/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00040/207/08/058/12 tanggal 27Desember 2012 Masa Pajak Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP00034/WPJ.07/KP.0603/2014 tanggal 25Februari 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal AsingLima dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut No. i Mra Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Tentang Kedudakan Para Pemohon Kasasi Sebagai Pihak Dalam Berperkara.Bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan pihak yang berperkara padatingkat Judex Facti di mana semula sebagai Tergugat 1, 2, 3, 4/Terbanding1, 2, 3, 4 dan oleh karena Para Pemohon Kasasi merupakan pihak yangbersangkutan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan Pasal 23 UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beralasanhukum apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq.

URAL Jumlah Rupiah Menurut:Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1. Ekspor 6.538.981 .264 6.581.231.767a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 406.020.942 406.020.942a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 958.684.279 958.684.279a.6. Jumlah 7.903.686.485 7.945.936.988b.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalammemori bandingnya pada halaman 6 s/d 7 point 3 dan 4, yang padapokoknya berkeberatan dengan pertimbangan hukum judex factie padahalaman 49 alinea 23 adalah tidak dapat dibenarkan.Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa tanah sengketa yangmerupakan milik warisan dari Yorhans Folla, yaitu hak milik Terbanding1/Tergugat 1 in casu Adriana Folla Lalus berdasarkan SHM No. 698/Kel.Babau, Surat Ukur No. 39/Babau/2011 luas 5.045 m