Ditemukan 5837 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : depuci depari depot daput depi
Penelusuran terkait : Pt. amosys indonesia vs i. deputi bidang pengawasan obat tradisional Suplemen kesehatan dan kosmetik badan pengawas obat dan makanan ri. Ii. pt. dwi mitra artha;
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 31-05-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.SANTOSO, SH.
2.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
Terdakwa:
1.WIDODO.
2.WIKI WIRAWAN.
3.HANS TRADES.
57 — 6
  • Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: S185/D5/01/2017 tanggal 15 Maret 2017.c. Surat Tugas Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Nomor: ST97/D501/2017 tanggal 15 Maret 2017.d.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
94 — 32
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014tentang BPKP pasal 27, menyatakan Deputi bidang Investigasimelaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaanpengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintassektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, auditklaim, audit investigatif terhadap kasuskasuS penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugiankeuangan negara dan pemberian keterangan ahli dan Pasal 3 dalammelaksanakan tugas
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 25 Januari 2017 — 1. PETRUS AMADOREN alias PETU 2. H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA
57 — 220
  • Dijelaskan olehAhli bahwa Laporan Hasil Audit tersebut sudah sesuai pedomanpelaporan yang berlaku di BPKP, yakni Buku Pedoman PengelolaanBidang Investigasi yang diterbitkan Deputi Bidang Investigasi BPKP Tahun2005.Bahw menurut Ahli bahwa dalam Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara tersebut BPKP dapat bersikap independent dan obyektif, karnaauditor BPKP terikat pada standar audit yang menyatakan bahwa auditorharus bersikap independen dalam penugasannya.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
160 — 74
  • dimiliki Ahli adalah di bidang Auditing dan Akuntansi.HAL 151 DARI 295 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 97/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Bahwa Tugas dan wewenang ahliadalah melakukan Audit berdasarkanSurat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.Tanggung jawab Ahli sebatas apa yang kami tuangkan dalam laporanaudit.Bahwa Kedudukan BPKP berdasarkan ketentuan perundangan yaitu :e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,menyebutkan Deputi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2016 — H.MOHAMAD HAIDAR HILMI Als H.ENCENG SOLEH.
126 — 60
  • UMKMk); Bahwa dasar pelaksanaan program KUR tersebut disusun StandarOperasional Prosedur (SOP); Bahwa SOP pelaksanaan KUR yang berlaku adalah Keputusan DeputiBidang Koordinasi Bidang ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Timpelaksana Komite Kebijakan penjaminan kredit/oembiayaan kepada usahamikro kecil, menengah dan Koperasi; Bahwa kalau pengeluaran dana KUR tidak tepat, ada sasaran yang tidaktepat pula; Bahwa komite dibantu tim pelaksana membuat SOP dengan kementrianterkait, seperti peraturan deputi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
66 — 24
  • Pasal 196 Keputusan Kepala BPKP Nomot 80 tahun 2001, menentukanDeputi bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusankebijakan dibidang investigasi dan dalam melaksanakan tugas, Deputi BidangInvestigasi menyelenggarakan fungsi, antara lain;e Penyusunan pedoman teknis dan pemberian bimbingan teknis investigasi;e Pemberi bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara atas permintaan pihak yangberwenang; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 7 Nopember 2016 — WAHYUDI A.Ma Bin YUS’AN, DK
113 — 18
  • SK Pemberi Keterangan Ahli oleh Deputi Hukum dan Sanggah LKPP No.1 tahun 2013.2.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 12 Nopember 2020 — SAID SALIM ALMAHDALY Alias SALIM
146 — 59
  • Pemberi Keterangan Ahli pada Penyidik Kejaksaan Negeri danKepolisian di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk kasuskasusberindikasi TPK;Bahwa Kewenangan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugiankeuangan Negara pemberian keterangan ahli ternhadap kasus akibat daritindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan antara lain Peraturan PresidenNo.192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyebutkan Deputi BidangInvestigasi menyelenggarakan fungsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
393 — 115
  • keputusan DPRDKabupaten cirebon nomor : 2 tahun 2016 tentang programpembentukan peraturan daerah (PROPERDA) kabupatenCirebon tahun 20161 (satu) bundel fotokopi dokumen keputusan DPRDKabupaten cirebon nomor : 3 tahun 2017 tentang perubahanpembentukan panitia khusus penyempurnaan rancanganperaturan daerah kabupaten Cirebon1 (satu) bundel fotokopi dokumen pemandangan umumfraksi PDI perjuangan DPRD kabupaten cirebon terhadap 3(tiga) rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon2 (dua) lembar copy Surat Deputi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 7 Nopember 2016 — MULYANTO, ST Bin SUMIDI
120 — 24
  • SK Pemberi Keterangan Ahli oleh Deputi Hukum dan Sanggah LKPP No.1 tahun 2013.2.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
156 — 46
  • Kerugian Negara atas PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Meja Kursi Belajar SiswaSMAS/SMKS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya TahunAnggaran 2014.Halaman 129 dari 258 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Ahli menerangkan BPKP berwenang menghitung besarnyakerugian keuangan Negara atas permintaan instansi penyidik, hal iniberdasrkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 192 Tahun 2014tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pasal 28huruf e menyatakan bahwa Deputi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. Ptk.
Tanggal 19 Maret 2013 — Ir. H. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM
114 — 33
  • GEMBONG JOKO WARIANTO,SH.e Bahwa Ahli adalah pejabat Kepala Subdit Perkara Wilayah I Direktorat PerkaraPertanahan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, KonflikPertahanan pada Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta ;e Bahwa ahli akan memberikan pendapat tentang masalah surat hibah Hj.Nursiahtahun 1952 dan daftar B (diperlihatkan kepada ahli bukti berupa surat Hibahdari H.Said kepada Hj.Nursiah dan bukti berupa Daftar B dari LapasKlas IT APontianak) ;e Bahwa surat hibah adalah merupakan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — ANTARIKSA, ST BIN MURNI BADRI
90 — 40
  • Bgl Hal. 115 dari 215 HalamanBahwa saat ini Ahli sebagai Kasubdit Barang dan JasaDeputiPengembangan Strategi dan Kebijakan Deputi Bidang PengembanganStrategi Dan Kebijakan LKPP;Bahwa sesuai Peraturan Kepala LKPP No 9 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tatakerja LKPP, Subdit Barang dan Jasa mempunyaitugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kKebijakan, pedoman, dandiseminasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pelatihan.Bahwa Ahli memiliki sertifikat ahli pengadaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2013 — I. DRS. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, IR. BAGAS SUBARNOWO, MT
72 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Si sebagaiKepala Bagian Hukum, Organisasi dan Pemerintahan SekretariatDaerah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota BekasiNo.821.23/Kep.21Peg/2001, Tanggal 17 Januari 2001 (legalasir) ;Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan DanaKompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan AlMaafiroh : Pelaksana CV.GANDASARI ;1 (satu) Eksamplar Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Baratyang ditujukan kepada Deputi Bidang Investigasi BPKP di Jakarta
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 11 Januari 2024 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm
300 — 303
  • copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang semarang nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang semarang 2 -4 april 2018
  • copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang yogyakarta nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang Yogyakarta 4 - 7 april 2018
  • copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B nomor :S-153/NB.22/2018 tanggal 26 pebruari 2018 dan berdasarkan tugas deputi
    • komisioner pengawas IKNB II nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 pebruari 2018
  • copy surat deputi komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala pusat pembianaan profesi keuangan RI nomor S :-238/NB.2/2018 tanggal 11 mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan Beserta lampirannya

    • Barang bukti yang disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos berupa:

Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.EFAN APTUREDI, SH
2.MICHAEL CARLO, SH
Terdakwa:
AHMAD SAILI, ST Bin MUHAMMAD KORI
145 — 24
  • Nomor Seri 121392475931001 tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Republik Indonesia
  • Fotocopy dilegalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya kegiatan pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit (tahap II) Tanggal . Januari 2016 berikut Uraian Analisa Harga Satuan
  • Fotocopy dilegalisir Surat Ketua ULP Kab.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 24-01-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 02-05-2023
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sak
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
M.SYAFRI D
117 — 39
  • Duta Swakarya Indah Nomor.25/DSI/III/2009, tertanggal 10 Maret 2009 kepada Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah perihal pengukuran kadasteral an. PT.Duta Swakarya Indah;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor.1036-330.1DII.3, tertanggal 14 April 2009, kepada PT. Duta Swakarya Indah perihal, permohonan pengukuran bidang tanah an. PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.EFAN APTUREDI, SH
2.MICHAEL CARLO, SH
Terdakwa:
CHRIS SUNARDI
127 — 0
  • Nomor Seri 121392475931001 tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Republik Indonesia
  • Fotocopy dilegalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya kegiatan pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit (tahap II) Tanggal . Januari 2016 berikut Uraian Analisa Harga Satuan
  • Fotocopy dilegalisir Surat Ketua ULP Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1060 — 749 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Terlampir BUKTI P5)Roes Aryawijaya, Deputi Kementrian BUMN, dalam Risalah Pertemuannyadengan Termohon Keberatan pada tanggal 19 Juli 2007 menyatakan :22. Yang pak Roes maksud lembaganya siapa, STT atau ICL ?STT yang lebih banyak berpengaruh, malahan STT sangat berkompetisidengan SingTel, mengingat SingTel menjadi pemegang saham dariTelkomsel!" .
    Ketiga, Mr.Roes Aryawijaya, Deputi Kementerian dan Komisaris Indosatmenyatakan bahwa Temasek tidak ikut campur dalam Indosat danpemilinan direksi dlakukan secara transparan.d. Keempat, LPL secara salah menyatakan bahwa Mr.Stephen GeoffreyMiller adalah CEO dari ICPL dan Sheik Mohammed adalah KomisarisTelkomsel.
    Penjelasan Pemerintah dalamHal. 653 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/200915.16.17.Rapat Komisi Gabungan DPR pada halaman 14 menjelaskan sebagaiberikut :"Baik SingTel maupun STT dikelola oleh tim manajemen yang terpisahdan berkompetisi bebas di area seluler, fixed wireless access, daninternet services di Singapura "(BUKTI P5/C1)Roes Aryawijaya, Deputi Kementrian BUMN, dalam RisalahPertemuannya dengan Termohon Peninjauan Kembali /KPPU padaTanggal 19 Juli 2007 menyatakan :Yang pak Roes maksud lembaganya
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.EFAN APTUREDI, SH
2.MICHAEL CARLO, SH
Terdakwa:
Ir. H. ASMIRAN, MT Bin H. ABU NAWAR
143 — 19
  • Nomor Seri 121392475931001 tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Republik Indonesia
  • Fotocopy dilegalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya kegiatan pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit (tahap II) Tanggal . Januari 2016 berikut Uraian Analisa Harga Satuan
  • Fotocopy dilegalisir Surat Ketua ULP Kab.