Ditemukan 51 data
59 — 41
BANK RAKYATINDONESIA, Persero Tbk. berkedudukan diJakarta Pusat melalui Kantor Cabang Sragen Kantor Cabang PembantuGemolong, Selanjutnya pada tanggal 09 Desember2014 dikeluarkan SKPTnomor 172/2014 untuk keperluan lelang ;Bahwa proses peralihan Hak yang dilaksanakan oleh KANTOR PERTANAHANKABUPATEN SRAGEN sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturanPerundangundangan yang berlaku khususnya mengenai Peraturan PendaftaranTanah yaitu PP.
74 — 11
telahdimateraikan ;24.Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :433/2014 tanggal 11 September 2014 diberi tanda TT1.3p, yang telahdicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan fotocopynya dan telahdimateraikan ;25.Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :174/2014 tanggal 17 September 2014 diberi tanda TT1.3q, yang telahdicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan fotocopynya dan telahdimateraikan ;26.Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :172
/2014 tanggal 17 September 2014 diberi tanda TT1.3r, yang telahdicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan fotocopynya dan telahdimateraikan ;Halaman 22 dari 30 halamam Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pat.G/2014/PN.
73 — 6
Bahwa atas jaminan fasilitas kredit tersebut telah diikat HakTanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Lamongan yang berkepala "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor2671/2014 tanggal 8 Desember 2014 berdasarkan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 172/2014 tanggal 07Nopember 2014 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) PeringkatPertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLamongan
Perseroan Terbatas nabatindah Sejahtera, PT.Nabatindah Sejahtera
Tergugat:
Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
97 — 56
. = 172/2014) apabila PENGGUGAT terlambatmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkandalam KONTRAK aquo, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000(satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hariketerlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan(vide Pasal 120 PERPRES No. 174/2014 jo Pasal 11 ayat (3) huruf bPMK No. 194/2014); Lebih anehnya lagi, SURAT PEMUTUSANKONTRAK aquo diterbitkan TANPA ADANYA Surat Peringatan atauTeguran tertulis oleh
125 — 25
TOP.OPR/SDD.172/2014 tanggal 17 Juni 2014 untuk menjadi saksi dariperwakilan IT Operations Group Mandiri pada proses penyidikandugaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yangditandatangani oleh Vice President Memet R. Alpian dan JonoSuparto.Bahwa benar saksi menjelaskan saksi bekerja di Bank Mandirisebagai Department Head di unit Kerja Operation Groupberdasarkan SK Pengangkatan KEP.
HADEMAN, SH
Terdakwa:
Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM
116 — 705
PURA BARUTAMA Kudus, JawaTengah terpilin sebagai rekanan pengadaan vertical dryer.Pengadaan tersebut juga sudah dilaksanakan sesuai denganketentuan Perpres No.172/2014 terutama memperhatikan spekbarangnya.Bahwa barang yang di adakan oleh PT.
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
176 — 131
Perpres No 172/2014) ;Hal 117 dari 150 halaman Putusan Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN DpsMenimbang, bahwa pergantian jabatan PPK dari Ida KusumaWardhaningsih kepada terdakwa Minhadi Noer Sjamsu setelah penandatangankontrak antara Ida Kusuma Wardhaningsih selaku PPK dengan pihak BambangAndito Santoso sebagai pemenang lelang sebagai konsultan pengawas, dankemudian oleh karena terdakwa yang menggantikan Ida Kusuma Wardhanisebagai PPK, pergantian mana bukanlah alasan untuk membebaskan diri daritanggung
96 — 27
Mikro tidak terprediksi dan Kegiatan Pemeliharaan /Perbaikan Saluran Jalan, Tali Tali Air se Kecamatan Pancoran.Bahwa yang menjadi dasar/alasan sehingga kegiatan Swakelola tersebutdilaksanakan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta SelatanSesuai Perpres No.54/ 2010, Peraturan Kepala LKPP NO. 14/ 2012 tentangJUKNIS PELAKSANAAN PERPRES NO. 54/ 2010 sebagaimana telahdiubah yang terakhir dengan PERPRES NO. 172/ 2014 TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NO. 54/ 2010) dan yangmenentukan kebijakan
Kecamatan Setia Budi.Bahwa setahu saksi, Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi PenanggungJawab Anggaran, dalam dalam hal ini bentuk pelaksanaan oleh Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Selatan.Bahwa yang menjadi dasar/alasan sehingga kegiatan Swakelola tersebutdilaksanakan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta SelatanSesuai Perpres No.54/ 2010, Peraturan Kepala LKPP NO. 14/ 2012 tentangJUKNIS PELAKSANAAN PERPRES NO. 54/ 2010 sebagaimana telahdiubah yang terakhir dengan PERPRES NO. 172
/ 2014 TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NO. 54/ 2010) yang menentukankebijakan adalah Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatanyaitu. terdakwa IRVAN AMTA yang kemudian digantikan olehFAKHRURRUZI .Bahwa adanya kegiatankegiatan tersebut awalnya adanya anggarankegiatan swakelola dalam DPA tahun 2013.Bahwa karena sifatnya gelondongan sehingga untuk penggunaan anggarantersebut didasarkan atas laporan laporan yaitu Kegiatan darurat yangsifatnya segera perlu untuk ditangani, Usulan Masyarakat
Terbanding/Terdakwa I : ANDIANTO SETIABUDI
Terbanding/Terdakwa II : JULIA SRI REDJEKI
Terbanding/Terdakwa III : YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN
489 — 452
F37.0) AJB No. 172/2014, Kav. E29.p) AJB No. 227/2014, Kav. E27.q) AJB No. 312/2014, Kav. E24a.r) AJB No. 44/2014, Kav. B17.Ss) AJB No. 501/2014, Kav. B35A.t) AJB No. 515/2014, Kav. B16.u) AJB No. 557/2014, Kav. A02.v) AJB No. 573/2014, Kav. F25.w) AJB No. 597/2014, Kav. F23.x) AJB No. 639/2014, Kav. E22.y) AJB No. 633/2014, Kav.
F37.0) AJB No. 172/2014, Kav. E29.p) AJB No. 227/2014, Kav. E27.halaman 364 dari 409 halaman, Putusan No. 187/Pid.Sus/2019/PT.BDG.q) AJB No. 312/2014, Kav. E24a.r) AJB No. 44/2014, Kav. B17.Ss) AJB No. 501/2014, Kav. B35A.t) AJB No. 515/2014, Kav. B16.u) AJB No. 557/2014, Kav. A02.v) AJB No. 573/2014, Kav. F25.w) AJB No. 597/2014, Kav. F23.x) AJB No. 639/2014, Kav. E22.y) AJB No. 633/2014, Kav.
754 — 988
2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PerPres No. 35/2011);(Print Out)Bukti T 8: Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PerPres No.70/2012); (Print Out)Bukti T 9: Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PerPres No.172
/2014), (Print Out)Bukti T 10: Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PerPres No.4/2015); (Print Out).Bukti T 11: Halaman 1737 Blacks Law Dictionary, Eight Edition,Thomson, United State of America; (sesuai dengan asili)Halaman 194 dari 429 hal.
107 — 25
Mikro tidak terprediksi dan KegiatanPemeliharaan/Perbaikan Saluran Jalan, Tali Tali Air se KecamatanPancoran;Bahwa yang menjadi dasar kegiatan Swakelola tersebut adalah PerpresNo.54/ 2010, Peraturan Kepala LKPP NO. 14/ 2012 tentang JUKNISPELAKSANAAN PERPRES NO. 54/ 2010 sebagaimana telah diubah yangterakhir dengan PERPRES NO. 172/ 2014 TENTANG PERUBAHANKETIGA ATAS PERPRES NO. 54/ 2010) dan yang menentukan kebijakanKepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan terdakwa IRVANAMTA digantikan oleh