Ditemukan 4006465 data
70 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUHUD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
92 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMRAN SINAGA VS BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
PUTUSANNomor 419 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AMRAN SINAGA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Simpang Tiga Dusun V, Desa Sei Belutu,Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai,pekerjaan Kepala Desa/Petani;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Anwar Effendi, S.H.I., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum Anwar Effendi,
S.H., & Associate, beralamatdi Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Maret 2020;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, tempatkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah,Kabupaten Serdang Bedagai;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2019, tentang PemberhentianKepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten SerdangBedagai;Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2019, tentang PemberhentianKepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten SerdangBedagai;4.
Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat(mengaktifkan kembali) Penggugat sebagai Kepala Desa Sei BelutuKecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimanasebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2109,tertanggal 15 Juli 2019;5.
67 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
VREDDY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;;
163 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI BELITUNG KABUPATEN BELITUNG VS HARTONO EFFENDI;
PUTUSANNomor 100 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:BUPATI BELITUNG, Berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh H.
Dimantapkan statusnya menjadi BarangMilik Negara/Daerah dan/atau dilepaskan penguasaannya dariNegara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasikepada pemerintah dengan menyetorkannya ke kas daerah;Bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 91/KM.6/2016,tanggal 8 April 2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan SecaraSebagian atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong (Dh.SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M2 di jalan Sriwijaya, KelurahanParit, Kecamatan Tanjung pandan, Kabupaten
115 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY;
84 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA VS KARITEM;;
118 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS BUPATI KABUPATEN SIMEULUE;
, Desa Air Dingin, KecamatanSimeulue Timur, Kabupaten Simeulue, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;SURYANI, A.Md.
diLingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran Nomor urut 38, Atas nama Ir.
dan Logistik BPBD Kabupaten Simeulue, Jabatan baruKabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue(dulu dijabat oleh M.
775 — 485 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR vs DUTIARWAN;
PUTUSANNomor 473 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor18 Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Senti Silitonga, S.H., M.Si.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,dengan Putusan Nomor 81/B/2020/PT.TUN.MDN., tanggal 16 Juni 2020,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor 62/G/2019/PTUN.PBR., tanggal 17 Februari 2020MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;Dalam Pokok Perkara:1.
83 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY
79 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)KABUPATEN KOLAKA
Bahwa keberatan terhadap Termohon sehubungan dikeluarkannyaKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 52 Tahun2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2008 dan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 53 Tahun 2008 tentangPenetapan Pasangan Calon Terpilin Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKolaka Periode 2008 2013 dalam Pemilihnan Umum Bupati dan WakilBupati tahun 2008 ;.
Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut di atas adalahberasal dari hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilinan Kecamatan diseluruh Kecamatan yang berada dalam wilayahhukum Kabupaten Kolaka, sebagaimana tabel dibawah ini ;Hasil Perhitungan KPUD (Termohon) No. Nama Kecamatan No. No. No. No.
S.Sos.MM dan RAMLI MADJID, SE.MH adalahpasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilin dalam pemilinan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka periode 2008 ;7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon H.ARUN RAHIM, BE. S.Sos.MM dan RAMLI MADJID, SE.MH sebagaicalon Bupati dan Wakil Bupati terpilin dalam pemilinan Bupati dan WakilHal. 9 dari 21 hal. Put. No. 02 PK/KPUD/2009Bupati Kolaka periode 2008 2013 ;SUBSIDAIR :1.
Harus dipahamibahwa KPU Kabupaten Kota adalah pengguna akhir data pemilih, iniHal. 13 dari 21 hal. Put. No. 02 PK/KPUD/2009sesuai yang diatur dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) hurufQ) Penjelasannya : Dalam pemutakhiran Data Pemilih KPUKabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
Dimana proses penetapanDaftar Pemilih Tetap melalui tahapan yang berawal dari Daftar PemilihSementara (DPS) yang diperoleh dari Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya diserahkan kepadaPanitia Pemungutan Suara (PPS) melalui PPK.
175 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR VS ISHAK;
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU VS PARSAORAN PASARIBU;;
47 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
LAHI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;;
175 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHAMPA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO;
151 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAHMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;
184 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY
79 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUGIRI YANTORO, DKK VS BUPATI KABUPATEN GORONTALO;
85 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
VREDDY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZULKOPLI DAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN VS SAIPUL;;
129 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIDIQ VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP;
SIDIQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKompleks Perumahan Batu Kencana Blok J, Nomor 11,Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep,pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP, tempatkedudukan di Jalan Dr.
Pendaftaran Sebagai Calon Anggota KomisiInformasi Kabupaten Sumenep periode tahun 20132017Halaman 2 dari 12 halaman.
APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;Halaman 3 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 588 K/TUN/2020dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan KomisiInformasi Kabupaten/kota;.
Salinan surat keputusan Bupati Sumenep tentang Penetapananggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 20132017;k.