Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh darikejahatanMenimbang, bahwa penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yangtidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindakpidana asal (predicate crime), artiya seseorang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana penadahan, maka harus jelas tindak pidana asalnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Yusufmeminjam

Adapun alasanalasan pengajuan banding terhadap Putusan PengadilanNegeri Padangaa ialah karena hukuman yang dijatuhnkan terhadap diriTerdakwa masih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yangdilakukannya karena Terdakwa adalah seorang residivist/sudah pernahdihukum dalam perkara yang sama dan saat ini Terdakwa sedangdilakukan penyidikan oleh pihak BNN Pusat terkait perkara tindak Pidanapencurian uang dengan tindak pidana asal narkotika (predicate Crime)yang terjadi pada periode tahun 2015 s

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/l/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 yang menetapkan Pemohonsebagai Tersangka sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1)dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul HartaKekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Pasal 378KUHP dan atau Pasal 372 KUHP sebagai predicate crime dan tindakpidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/ Dit.Tipidumtanggal 1 Februari 2016 mengenai dugaan tindak pidana pencucianuang dengan tindak pidana pokok (predicate crime) yaitu tindak pidanaPenipuan dan atau Penggelapan dalam Pasal 378 KUHP dan atauPasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atauPasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang;melawan:Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq.

berakhir TIDAKdapat memenuhi petunjuk dari Penuntut Umum, sehingga PEMOHONberdasarkan Pasal 24 ayat 3 KUHAP harus dikeluarkan demi hukum;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/125/I/2016/ DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016,PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidanaPencucian uang (TPPU) sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tindak pidanapokok (Predicate

Crime) dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372KUH yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan;Dan juga berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/160/II/2016/ Dit.Tipidum tanggal 1 Februari 2016,PEMOHON telah ditetapbkan sebagai tersangka dalam Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam pasal 3 dan atau Pasal 5Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Halaman 3 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap

Penipuan ...Halaman 22 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Seloo.Bahwa mengingat TERMOHON belum mendapatkan minimal 2 (dua) alatbukti yang sah menurut Pasal 183, Pasal 184 KUHAP atas tindak pidanadalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang disangkakan kepadaPEMOHON sebagai tindak pidana pokok (predicate crime), sehinggamenunjukkan belum tergambarnya tindak pidana pokoknya (predicatecrime), maka adalah sangat tidak beralasan hukum dan lebih kepadapemaksaan apabila tindak pidana ikutannya

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal inidisusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melaikan apabilasalah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perludibuktikan

Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana Narkotika;Menimbang, bahwa unsur a quo merupakan ketentuan dalam Pasal 132ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang padadasarnya berkaitan dengan pemidanaan predicate crime yang diatur dalampasalpasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) a quo, dan menyangkutdua hal, yaitu percobaan (poging) atau permufakatan jahat (Samenspaning).Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) a quo, dapat diketahui bahwapercobaan

Andi Hamzah,SH yang didengarketerangannya sebagai Ahli sebagaimana termuat dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor. 1454 K/PID.SUS/2011 yang telahdipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan denganpendapatnya bahwa Obyek Pencucian uang harus sama dengan hasilkejahatan (Kejahatan asal/predicate crime/korupsi).

Bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa, patut dikemukakan pula bahwadalam tindak pidana korupsi sal (predicate crime) tidak dibuktikan adanyakerugian keuangan negara dan dalam persidangan tidak ditemukana adanyakerugian keuangan negara, maka sudah sepatutnya dalam dakwaan dan tuntutansepanjang menyangkut dakwaan kedua yakni Pasal 3 Undangundang Nomor.3Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uangharuslah dibebaskan kepada Terdakwa untuk mempertanggunggung jawabkannya

crime yang telah dilakukan terdakwa yang dalamunsur pasalnya tidak mewajibkan penuntut umum maupun majelis hakim untukmembuktikan kerugian keuangan Negara.e Bahwa terhadap keberatan penasehat hukum pada poin 3 (hal. 31) yang padaintinya menyatakan predicate crime yang telah dilakukan oleh terdakwa tidakmenimbulkan keresahan khususnya dikalangan Politeknik Negeri Kupangselanjutnya menurut penasehat hukum terdakwa bahwa apa yang telahdilakukan oleh terdakwa telah memajukan Politeknik Negeri Kupang

crime) tidakmenimbulkan kerugian keuangan Negara, maka terhadap tindak pidanapemberantasan pencucian uang, khususnya unsur kedua dari pasal 3 UU Nomor8 tahun 2010 tidak patut dipertanggungjawabkan kepada terdakwa BekakKolimon, ST.

MT. ++ 22002 222 22 222 2222 === Bahwa terhadap keberatan penasehat hukum terdakwa ini maka kamiberpendapat bahwa predicate crime yang dilakukan oleh terdakwa adalahselaku Direktur merangkap KPA Politeknik Negeri Kupang mengerjakansendiri paketpaket pengadaan di Politeknik Negeri Kupang pada tahun 2010sd. 2013 sebagaimana yang telah terbukti di persidangan (pasal 12 huruf iUU No. 31 tahun 1999 jo.

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman beratnyamelebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal inidisusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melaikan apabilasalah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perludibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;Menimbang

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika dan prekursor narkotika;Menimbang, bahwa unsur a quo merupakan ketentuan dalam Pasal 132ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang padadasarnya berkaitan dengan pemidanaan predicate crime yang diatur dalampasalpasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) a quo, dan menyangkutdua hal, yaitu percobaan (poging) atau permufakatan jahat (Samenspaning).Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) a quo, dapat diketahui

meninggalkan nomor hp dikonter tersebutkemudian terdakwa pulang ke rumah;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur membeli sesuatu benda;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;Ad.3 Unsur yang diketahuiatausepatutnyaharus diduga diperoleh darikejahatanMenimbang, bahwa penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yangtidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindakpidana asal (predicate

crime), artiya seseorang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana penadahan, maka harus jelas tindak pidana asalnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi bahwa padahari kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 19.30 wib di JIn.

Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melaikanapabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggaptelah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsuryang terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksuddengan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) (Lamintang, DasarDasar

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa unsur a quo merupakan ketentuan dalam Pasal 132ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang padadasarnya berkaitan dengan pemidanaan predicate crime yang diatur dalampasalpasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) a quo, dan menyangkutdua hal, yaitu percobaan (poging) atau permufakatan jahat (Samenspaning).Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) a quo, dapat

Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasail, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan satupersatu setiap sub unsur dalam pasal a guo, melaikan apabila salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpeuhi dengan tidakmenutup kemungkinan lebih dari sub unsur yang terbukti;Menimbang

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan satupersatu setiap sub unsur dalam pasal a guo, melaikan apabila salah satu subunsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi danterhadap unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Pidana, yang dimaksuddengan

Penganiayaan (Predicate Crime)2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapanbulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiahHal. 15 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016(ancaman hukum/pidana yang akan dijatuhkan)7.

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;3. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan ; Menimbang, bahwa tidak pidana pencucian uang yang pencegahan danpemberantasannya diatur dalam UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2010,merupakan tindak pidana berdiri sendiri dengan objek berupa perbuatan atautindak pidana pokok yang mendahuluinya (Predicate

crime/predicate offenceberupa kejahatan yang kemudian dicuci).

Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1); 65Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi objek tindak pidanapencucian uang/predicate crime adalah tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang

Dengan demikian predicate crime (in casu tindak pidanapenipuan) telah terpenuhi dalam unsur ini ; Menimbang, bahwa unsur perbuatan yang diterangkan dalam rumusanpasal ini pembuktiannya bersifat pilihan, jika salah satu diantara perbuatan itutelah terbukti, maka dapat mewakili pembuktian unsur ini yang berbarengandengan adanya bukti sikap mengetahui atau patut menduga pada diri pelakuterhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah diuraikandiatas

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal inidisusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal ini, melaikan apabilasalah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perludibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum

crime), sebagaimana dikemukakan oleh DR.

Andi Hamzah, SH yang didengarketerangan sebagai Ahli sebagaimana termuat dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 1454 K/PID.SUS/2011 yang telahdipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan denganpendapatnya bahwa Obyek pencucian uang harus sama denganhasil kejahatan (kejahatan asal/predicate crime/korupsi). Jikajumlah tidak sama, maka bukan atau tidak dapat dinilai sebagaipencucian uang.

terlebih dahuluadanya kerugian keuangan negara dalam jumlah yang pastidalam dakwaan serta tuntutan yang berhubungan dengankejahatan asal korupsi (predicate crime), sebagaimanadikemukakan oleh DR.

Andi Hamzah, SH~ yang didengarketerangannya sebagai Ahli sebagaimana termuatdalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1454 K/PID.SUS/2011 yang telah dipertimbangkan dalampertimbangan hukum putusan dengan pendapatnyabahwa Obyek pencucian uang harus sama denganhasil kejahatan (kejahatan asal/predicate crime/korupsi). Jika jumlah tidak sama, maka bukan atau tidakdapat dinilai sebagai pencucian uang.

crime) tidak dapat dibuktikan adanya pendapatanatau. kekayaan yang diperoleh Terdakwa selamaHal. 155 dari 190 hal.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melaikanapabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidakperlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melaikanapabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidakperlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasail, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal inidisusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal ini, melaikan apabilasalah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perludibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkanhukum karena dalam pertimbangannya (vide putusan 64 alinea 2) MajelisHakim telah salah dalam menerapkan hukum karena terhadap perbuatanTindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalahmerupakan tindak pidana asal (predicate crime) dan berdiri sendirisedangkan' terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang in casumerupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri pula, karena Terdakwamelakukan perbuatan pidana (strafbar

dengan delik predicate crimee Bahwa dalam merumuskan pidana pokok dalam UU TPPUsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ada yang berpendapatpredicate crime , ada juga yang berpendapat core crimee Bhawa predicate ofence atau core crime atau unlowfuly capacitypengertiannya sama jadi harus ada Tindak pidana asal yang hanyatiga pasal tadi yaitu pasal 3,4 dan 5.e Bahwa pasal 5 bersifat alternatif tetapi jika salah satu unsur terpenuhimaka perbuatan pelaku telah menmenuhi unsur pasale Bahwa apabila predicate

crime telah terbukti apakah pelaku sebagaipenerima uang harus dibuktikan apakah penerima uang mengetahuiatau patut menduga sebagaimana teori tadi kalau dalam persidanganharus dibuktikan predicate ofence , harus bersifat komulatifTPPUnya sehingga predicate crime harus dibuktikan terlebih dahulue Kalau itu sudah terpenuhi maka harus terpenuhi unsur denganmaksud, untuk menyembunyikan atau menyamarkan supaya tidakkelihatan hasil kejahatannya.2.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal aquo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akanmembuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melaikanapabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidakperlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum

Nomor 1564 K/PID.SUS/2015Bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa putusanPengadilan Negeri Pelaihari No.65/Pid.B/2014/PN.Plh, tanggal 6 Mei2014 (lampiran 1) sebagai dasar dari perkara ini (predicate crime)perkara ini.

Kalimantan Selatansidangnya tidak harus di ibukota provinsi, ketentuan Pasal 86 KUHAPtidak berlaku untuk Provinsi Kalimantan Selatan.Berdasarkan uraian memori di atas, Terdakwa mengakui bersalah namunseluruhnya seperti uraian dakwaan dan pertimbangan Judex Facti.Terdakwa bersalah telah melakukan penambangan tanpa izin telah melakukanpenambangan tanpa izin di Kabupaten Tanah Laut saat bulan April 2013 tapibukan sejak September 2012 (vide putusan Pengadilan Negeri Pelaihari) yangmerupakan pokok perkara (predicate

crime) dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat: Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Factitidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 3 UndangUndang No.8 Tahun 2010.Hal. 33 dari 40 hal.