Lebih lanjut diuraikandalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 15 Mei 1989, terdaftaratas nama rapik.

Lebihlanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 15 Mei 1989,terdaftar atas nama Rapik. Batasbatas sebagai berikutUtara dengan D.M.J 62,5 m2,Selatan dengan Kamaria Malik 62,5 m2,Timur dengan Rami 275 m2,Barat dengan Tahar 275 m2.c.

Lebih lanjutdiuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan olehHal. 5 dari 16 halamanKepala Kantor Agrarian Tingkat Il Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 8(delapan) Oktober 1988 atas nama Rafiq. Batasbatas sebagai berikutUtara dengan Laya 35 m2,Selatan dengan Jalan Raya LirikJapura 30 m2, Timurdengan Rapik 30 M2 dan M. Nasir 15 m2,Barat dengan Saidil 45 m2.d.

Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebutyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru,tertanggal 8 Agustus 1991, terdaftar atas nama Rapik. Sekarang tanah iniberalamatkan Jalan Bintara RT. 01 RW 12 Kelurahan Labuh Baru TimurKecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Batasbatas sebagai berikut:Utara dengan SOfyan2nenen enn nene nee 50) =m2,Selatan dengan Muni 55) m2,Timur dengan Kaplingan 25 m2, Baratdengan Parit/Jalan 25 m2.f.

Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebutyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu,tertanggal 27 Maret 1995, terdaftar atas nama Rapik. Batasbatas sebagaiberikutUtara dengan Nurhayati 132,5 m2,Selatan dengan Masud Ali 155 m2, Timurdengan Jalan Raya LirikJapura 100 m2, Barat denganHAJ Al nnn nn nnn ene n nnn nner n nen nnn n nnn n een n nnn nceeee 70 m2SKGR berdasarkan register Kec.

Mengambil dan menerima semua suratsuratidokumendokumenterutama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta Perjanjian Jual Belirumah (Bangunan) tersebut diatas, apabila kreditnya telah lunas atauapabila angsuran kredit telah lunas;c. Menjual/membalik nama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta JualBeli rumah (Bangunan) tersebut baik kepada penerima Kuasa sendiriatau orang lain yang akan ditunjuk oleh Penerima Kuasa;Bahwa sejak Pemohon membeli sebuah bangunan rumah tempat tinggaldari Sdr.

Menjual/membalik nama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta jual bellirumah (Bangunan) tersebut baik kepada penerima Kuasa sendiri atau oranglain yang akan ditunjuk oleh Penerima Kuasa;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P1 Hak kepemilikanRumah tersebut oleh Sdr.

Putusan Nomor 182 K/TUN/2017prosedur administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan c. pihak yangdirugikan akibat terbitnya sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum;Pasal 66:(1)Perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atastanah yang cacat hukum administrasi dilaksanakan oleh Pejabat yangberwenang paling lambat 6 (enam) bulan setelah diketahui adanyacacat hukum administrasi, kecuali terdapat alasan yang sah untukmenunda pelaksanaannya;Alasan yang sah untuk menunda

Putusan Nomor 182 K/TUN/2017(1) Proses penanganan permohonan perbuatan hukumpertanahanterhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasimelalui tahapan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;Sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dan belumdialinkan haknya dilakukan melalui proses:a.Dilakukan penelitian oleh Kantor BPN setempat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 sampai tahap pembuatan RisalahPengolahan Data paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerimasurat permohonan

yang menguatkan adanya cacat hukum administrasi,BPN RI tidak melakukan upaya banding atau kasasi dan langsungmelaksanakan putusan pengadilan tersebut;Sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi, yang telahdialinkan kepada pihak lain, proses penyelesaiannya sebagai berikut:Halaman 28 dari 35 halaman.

Deputi mengolah berkas penanganan kasus dan RisalahPengolahan Data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionaldan memberikan jawaban berupa:1) Penegasan agar segera dilakukan pembatalan atau pencatatan;2) Surat Pemberitahuan kepada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan bahwapermohonan/usulan tidak dapat dikabulkan;3) Pengambilalihan pembatalan sertifikat hak atas tanah dan/atautindakan pencatatan oleh pejabat yang ditunjuk. (2) Kakanwilatau Deputi melaporkan hasil perbuatan

Keterangan dari penyidik tentang adanya tindak pidana pemalsuansurat atau keterangan yang digunakan dalam proses penerbitan,pengalinan atau pembatalan sertifikat hak atas tanah; dan/ataud. Suratsurat lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi;Bahwa dari uraian pasal tersebut di atas, terhadap permohonan pembatalanyang diajukan oleh Penggugat, telah kami Tergugat II tindak lanjuti dengan:Halaman 32 dari 35 halaman.

Bahwa dikarenakan suratsurat atas kedua bidang tanah tersebut yangbelum diterbitkan yakni Sertifikat Hak Atas Tanah yang belum terbit tersebut,untuk itu Masnun (Turut Tergugat 1), yang telah mengajukan permohonankepada Kantor BPN Kota Mataram (Tergugat 1) yakni pada tanggal 02Januari 2012, guna memohon agar Kantor BPN Kota Mataram (Tergugat1) menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah terhadap kedua bidang tanahpertanian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini denganmemenuhi segala kelengkapan suratsurat

Put No 20/Pdt/2016/Pt.MtrBahwa penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut adalah gunakepentingan pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan Pejabat yangberwenang.8.

Bahwa guna kepentingan proses penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yangdiajukan oleh Masnun (Turut Tergugat 1), telan pula mendapat surat dariSekretariat Daerah Pemerintah Kab.

Lombok Barat dengan No:593/048/KAD/2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang isinya memuat danmenerangkan bahwa atas kedua bidang tanah tersebut di atas TIDAKTERDAFTAR / TIDAK TERMASUK sebagai Tanah Aset Pemerintah Kab.Lombok Barat.10.Bahwa ketika proses pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dilakukanoleh Kantor BPN Kota Mataram (Tergugat 1), hampir selesai baikmengenai data fisik maupun data yuridis bahkan atas pengajuanpermohonan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut telah selesai dantelah

Memerintahkan kepada Kantor BPN Kota Mataram (Tergugat 1) untuksegera menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang diajukan olehMasnun (Turut Tergugat 1).. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 2 yang menghalanghalangi pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Masnun terhadapkedua bidang tanah tersebut diatas adalah perbuatan yang melawanhukum.. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayarbiaya perkara..

Penasihat Hukum ParaTerdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DakwaanBahwa ia Terdakwa Luki Pirsow serta Terdakwa II Sefnat Sulilatupada hari Senin, Selasa, Rabu serta hari Kamis tanggal 22,23,24, sertatanggal 25 Februari 2016, sekitar pukul 08.00 wit atau setidaktidaknya padasuatu waktu di bulan Februari 2016, bertempat di tanah milik saksi korbanOscar Tanuwijaya berdasarkan sertifikat

Hak Atas Tanah Nomor25.01.09.01.1.00004 dan sertifikat Hak Atas Tanah Nomor25.01.09.01.1.00005 di dusun hatu, desa piru, kec seram barat, kab SBB atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, telahmengambil barang milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itudengan melawan hukum dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpasetahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak,yang dilakukanbersama sama secara

harga perpohon yaitu Rp.50.000, (lima puluh riburupiah).Bahwa terdakwa serta Terdakwa II secara bersamasama selama empathari telah menebang sekitar 50 pohon sagu dan kemudian dijual kepadasaksi Natael.Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang menebang serta mengambildan menjual pohon milik saksi korban tanpa sepengetahuan serta seiijinsaksi korban, saksi korban kehilangan pohon sagu serta pohon kayu danmengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus riburupiah).Bahwa berdasarkan Sertifikat

Hak Atas Tanah Nomor 25.01.09.01.1.00004dan sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 25.01.09.01.1.00005 yang dibuat danditandatangani Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten SeramBagian Barat H.JIMARESYEMBUN.BA NIP 010147456 Tanggal 20 Maret2009 atas nama OSCAR TANUWIJAYA dapat diketahui bahwa tanahtersebut adalah tanah milik saksi korban OSCAR TANUWIJAYA.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 362 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidanaMenimbang

Sertifikat Hak Atas Tanah No. No. 1737/Kel. Entrop, Tahun 2006 atasnama HJ. HASMIAH, IRSIANTO, SAMSUL ANA CERIANI, SATRIASAPUTRA dan MUHAMMAD BAGUS R.Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagaimana diuraikan di atas, maka kamimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq. Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan menetapkan:1.

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untukkepentingan Saksi menambah kredit di BRI Cabang Jayapura denganmelanjutkan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Atas Tanah No.1737/Kel. Entrop, Tahun 2006 atas nama HJ. HASMIAH, IRSIANTO,SAMSUL, ANA CERIANI, SATRIA SAPUTRA dan MUHAMMADBAGUS R. Sehingga memerlukan tanda tangan dari semua orang yangmenjadi pemilik sertifikat tersebut.

Bahwa, Saksi bermaksud mengambil kredit lagi untuk biayarenovasi rumah atau bangunan yang berada di atas tanah sesualsertifikat tersebut karena ada kerusakan; Bahwa, Sertifikat Hak Atas Tanah No. 1737/Kel. Entrop, Tahun2006 atas nama HJ. HASMIAH, IRSIANTO, SAMSUL, ANA CERIANI,SATRIA SAPUTRA dan MUHAMMAD BAGUS R. Sebelumnya adalahatas nama SUAIB SIJAYA (Suami Saksi);2.

Hasmiah (Saksi 1)untuk menambah kredit di BRI Cabang Jayapura dengan melanjutkanjaminan kredit berupa Sertifikat Hak Atas Tanah No. 1737/Kel. Entrop,Tahun 2006 atas nama HJ. HASMIAH, IRSIANTO, SAMSUL, ANACERIANI, SATRIA SAPUTRA dan MUHAMMAD BAGUS R. Sehinggamemerlukan tanda tangan dari semua orang yang menjadi pemiliksertifikat tersebut.

Bahwa, Sertifikat Hak Atas Tanah No. 1737/Kel. Entrop, Tahun2006 atas nama HJ. HASMIAH, IRSIANTO, SAMSUL, ANA CERIANI,SATRIA SAPUTRA dan MUHAMMAD BAGUS R.

Mengambil dan menerima semua suratsurat(dokumendokumenterutama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta Perjanjian JualBeli rumah(Bangunan) tersebut diatas, apabila kreditnya telah lunasatau apabila angsuran kredit telah lunas;d.

Menjual/membalik nama sertifikat hak atas tanah berdasarkan aktajual beli rumah (Bangunan) tersebut baik kepada penerima Kuasasendiri atau orang lain yang akan ditunjuk oleh Penerima Kuasa;Bahwa sejak suami Pemohon membeli sebuah bangunan rumah tempattinggal dari Sdr. Raharjo Wibowo yang didirikan atas sebidang tanahyang berlokasi dijalan Wengga Jaya Agung 7 Nomor 456 angsurankreditnya dibayar terus oleh suami Pemohon ke PT.

Menjual/membalik nama sertifikat hak atas tanah berdasarkan aktajual beli rumah (Bangunan) tersebut baik kepada penerima Kuasasendiri atau orang lain yang akan ditunjuk oleh Penerima Kuasa;Halaman 7dari 10 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN SptMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P7 Hak kepemilikanrumah tersebut oleh Sdr.

., seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi); dan

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik dengan No. 1465; Surat Somasi kesatu pada tanggal 12 Agustus 2017; Surat Somasi kedua pada tanggal 18 Agustus 2017; Surat Somasi ketiga pada tanggal 28 Agustus 2017; Fotocopy Surat Permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan penguasaan Fisik atas tanah Negara; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan No.178; Surat Somasi kesatu pada tanggal 12 Agustus 2017; Surat Somasi kedua pada tanggal 18 Agustus 2017; Surat Somasi ketiga pada tanggal 28 Agustus 2017; Fotocopy Surat Permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah; 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik atas tanahnegara; 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Tanahtanah yang dipunyaipemohon;1 (satu) lembar Pernyataan Penggunaan Tanah; 1 (satu) lembar

dengan Saksi Warni Hulukati, dimana sawahtersebut dalam satu tahun 2 (dua) Kali panen;Bahwa hasil panen yang diperoleh dalam setiap satu kali panen adalah4 (empat) karung gabah dalam setiap kali panen;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang buktiberupa:1 (satu) buah sertifikat Hak Milik dengan No. 1465;Surat Somasi kesatu pada tanggal 12 Agustus 2017;Surat Somasi kedua pada tanggal 18 Agustus 2017;Surat Somasi ketiga pada tanggal 28 Agustus 2017;Fotocopy Surat Permohonan penerbitan sertifikat

hak atas tanah;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan penguasaan Fisik atas tanahHalaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12 /Pid.B/2019/PN GtoNegara; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanahtanah yang dipunyaipemohon; 1 (satu) lembar Pernyataan Penggunaan Tanah; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli;Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan sesuai hukum yang berlakudan karenanya dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian dalamperkara ini;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian

hak atas tanah;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan penguasaan Fisik atas tanahNegara;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanahtanah yang dipunyaipemohon;1 (satu) lembar Pernyataan Penggunaan Tanah;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli;oleh karena barang bukti tersebut disita dari pelapor saksi Warni Hulukatiterkait dengan dokumendokumen mengenai objek tanah sawah tersebut,maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Warni Hulukati;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik dengan No. 1465; Surat Somasi kesatu pada tanggal 12 Agustus 2017; Surat Somasi kedua pada tanggal 18 Agustus 2017; Surat Somasi ketiga pada tanggal 28 Agustus 2017; Fotocopy Surat Permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan penguasaan Fisik atas tanahNegara; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanahtanah yang dipunyaipemohon; 1 (satu) lembar Pernyataan Penggunaan Tanah; 1

Hak Atas Tanah atas NamaPERTAMINA yang secara Sah diterbitkan oleh Kantor Agraria DaerahTingkat II Balikpapan ;2 Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah adalah termasuk suatu penetapan tertulis(Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara berdasarkanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit,Individual dan Final artinya sudah Definitif, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;3 Bahwa

Hak Atas Tanah Merupakan Keputusan Pejabat Tata UsahaNegaraPenerbitan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah, bila ada, adalah merupakanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individualdan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 3 UU PTUN ;Tuntutan Pembatalan Suatu Sertifikat Hak Atas Tanah Masuk Ke Dalam.Ruang Lingkup Sengketa Tata Usaha NegaraTerlepas dari benar atau tidaknya dalildalil tuntutan yang diajukan olehPenggugat

Hak Atas Tanah adalah merupakan kewenangan absolutPengadilan Tata Usaha Negara , terlepas dari benar atau tidaknya dalildalil Gugatan Para Penggugat yang melatar belakangi perkara tersebut :Selangkapnya Pasal 4 UU PTUN berbunyi sebagai berikut :Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata UsahaNegara ;Selanjutnya Pasal 50 UU PTUN berbunyi sebagai berikut :Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,memutus

Hak Atas Tanah sebagaimana18yang didalilkan dan diajukan oleh Penggugat dalam perkara sekarang ini,maka berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN, gugatan tersebut seharusnyadiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;Selengkapnya Pasal 53 ayat (1) UU PTUN berbunyi sebagai berikut :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang(istilahnya Pengadilan dalam Pasal ini maksudnya adalah

Hak Atas Tanah atas NamaPERTAMINA yang secara Sah diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah TingkatII Balikpapan ;Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah adalah termasuk suatu penetapan tertulis(Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara berdasarkan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Finalartinya sudah Definitif, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atauBadan Hukum Perdata ;Bahwa berdasarkan

hak atas tanah;Artinya, bahwa sertifikat hak atas tanah diterbitkan setelah terlebih dahuluada surat keputusan pemberian hak atas tanahnya;Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang langsungdikuasai oleh Negara.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun1997:Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan;Bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan produk dari suatu keputusandalam ranah hukum publik oleh Pejabat Tata Usaha Negara yangmemenuhi syarat sebagai

DimanaUndangUndang telah menentukan alasan dalam suatu gugatan terhadapKeputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat(2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubahmenjadi Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Dengan demikian maka gugatan Penggugat salah alamat, karenaPengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo tidakberwenang menyatakan sertifikat hak atas tanah

tidak sah dan ataumembatalkan sertifikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara.

hak atas tanah tanpaterlebin dahulu ada Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, jikatanahtanah tersebut berasal dari tanah Negara bebas;Bahwa tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.Penguasaan tersebut bersifat hukum publik, yang memberikanHalaman 19 dari 32 Hal.

hak atas tanah tersebut tidak bisaditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empat dikarenakanada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan oleh Terdakwa namunkarena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut akhirnyasaksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebut danselanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang secarabertahap kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah melakukan pembayarantersebut pada saat saksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikanperkebunan

hak atas tanah tersebuttidak bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empatdikarenakan ada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan olehTerdakwaBahwa karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebutakhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebutdan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uangsecara bertahap kepada TerdakwaBahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut pada saatsaksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikan perkebunan

hak atas tanah tersebuttidak bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empatdikarenakan ada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan olehTerdakwa;Bahwa saksi mengetahui akhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untukmembeli tanah tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran denganmenyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa;Bahwa saksi mengetahui setelah melakukan pembayaran tersebut padasaat saksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikan perkebunansawit hal tersebut diketahui

hak atas tanah tersebuttidak bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empatdikarenakan ada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan olehTerdakwa; Bahwa karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebutakhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebutdan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uangsecara bertahap kepada Terdakwa Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi TARLIN sejumlah Rp18.500.000, (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah

hak atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Simpang Empat dikarenakan ada sanggahan ataspendaftaran yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebutakhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebutdan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uangsecara bertahap kepada Terdakwa;Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut pada saatsaksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikan

dicatatdalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telahdisediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala KantorPertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan;(3) Dalam daftardaftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan namayang baru dari pemegang haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata tidak adadalam peraturan di bidang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa untukdapat melakukan perubahan nama pada sertifikat

hak atas tanah harusberdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, dalam positanya Pemohon secara tegas mendalilkan untukmelakukan perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah, sedangkan dalampetitumnya Pemohon memohon untuk menyatakan nama Darmi adalah orang yangsama dengan Darami sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KartuTanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan meskipunPemohon dalam petitumnya tidak meminta dilakukan

jika dikaji dengan seksama dapat disimpulkan bahwaPemohon mendalilkan mempunyai 2 (dua) nama yaitu nama pertama yang tertulisdi dalam sertifikat yaitu Darmi sedangkan yang kedua nama yang tertulis didalamdokumen kependudukan yaitu Darami dan dalam permohonan a quo Pemohonminta agar 2 (dua) nama tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama;Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memohon agar 2 (dua) namatersebut dinyatakan sebagai orang yang sama adalah untuk melakukan perubahannama yang ada di dalam sertifikat

hak atas tanah;Menimbang, bahwa Hakim berpedapat dalam administrasi kependukanmenganut sistem identitas tunggal (single identity number) dengan kunci nomorinduk kependudukan, sehingga dengan dasar nomor induk kependudukan tersebutseseorang tidak akan memiliki identitas ganda, karena apabila orang tersebut telahmemiliki nomor identitas kependudukan maka secara otomatis identitaskependudukan lain yang dimilki oleh orang tersebut akan terblokir;Menimbang, bahwa apabila prinsip administrasi kependudukan

dicatatdalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telahdisediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala KantorPertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan;(3) Dalam daftardaftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan namayang baru dari pemegang haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata tidak adadalam peraturan di bidang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa untukdapat melakukan perubahan nama pada sertifikat

hak atas tanah harusberdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, dalam positanya Pemohon secara tegas mendalilkan untukmelakukan perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah, sedangkan dalamHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pj.petitumnya Pemohon memohon untuk menyatakan nama Karanai adalah orangyang sama dengan Zulkarnain sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga milik Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan meskipunPemohon

dikaji dengan seksama dapat disimpulkan bahwaPemohon mendalilkan mempunyai 2 (dua) nama yaitu nama pertama yang tertulisdi dalam sertifikat yaitu Karanai sedangkan yang kedua nama yang tertulis didalamdokumen kependudukan yaitu Zulkarnain dan dalam permohonan a quo Pemohonminta agar 2 (dua) nama tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama;Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memohon agar 2 (dua) namatersebut dinyatakan sebagai orang yang sama adalah untuk melakukan perubahannama yang ada di dalam sertifikat

hak atas tanah;Menimbang, bahwa Hakim berpedapat dalam administrasi kependukanmenganut sistem identitas tunggal (single identity number) dengan kunci nomorinduk kependudukan, sehingga dengan dasar nomor induk kependudukan tersebutseseorang tidak akan memiliki identitas ganda, karena apabila orang tersebut telahmemiliki nomor identitas kependudukan maka secara otomatis identitaskependudukan lain yang dimilki oleh orang tersebut tidak berlaku atau tidak dapatdipergunakan;Menimbang, bahwa apabila prinsip

Hak atas tanah a quo atasnama Penggugat;Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada buktibuktiotentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset,banding, kasasi atau peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij Voorrad);Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 359/Pdt/2021/PT SMG24.

Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memproses baliknama dan penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah di tanah bekasSHGB nomor : 195/Kraton, seluas + 304 m2 (Lebih kurang tiga ratusempat meter persegi) atas nama Haji Said Halabi yang terletak di Jl.Kapten Ismail, No. 78 RT 007, RW 006, Kelurahan Kraton ,Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dengan batasbatas sebagai berikut :Utara = RONNYTimur = GangSelatan = Wisma TNI ALBarat = Jl. Kapten IsmailMenjadi atas nama Penggugat;7.

Kapten Ismail Menjadi atas namaPenggugat;Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memproses baliknama dan penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah di tanahbekas SHGB nomor :195/Kraton, seluas + 304 m? (Lebihkurang tiga ratus empat meter persegi) atas nama Haji SaidHal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 359/Pdt/2021/PT SMGHalabi yang terletak di JI.

Kapten IsmailMenjadi atas nama Penggugat;Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memproses baliknama dan penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah di tanahbekas SHGB nomor195/Kraton, seluas + 304 m2 (Lebihkurangtigaratusempat meterpersegl) atasnama Haji Said Halabi yang terletak di JI.

Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memproses baliknama dan penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah di tanah bekasSHGB nomor : 195/Kraton, seluas + 304 m2 (Lebih kurang tiga ratusempat meter persegi) atas nama Haji Said Halabi yang terletak di Jl.Kapten Ismail, No. 78 RT 007, RW 006, Kelurahan Kraton ,Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dengan batasbatas sebagai berikut : Utara = RONNY Timur = Gang Selatan = Wisma TNI AL Barat = JI. Kapten IsmailMenjadi atas nama Penggugat;.

Mengambil dan menerima semua suratsurat/dokumendokumenterutama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta Perjanjian Jual Belirumah(Bangunan) tersebut diatas, apabila kreditnya telah lunas atauapabila angsuran kredit telah lunas;d. Menjual/membalik nama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta jualbeli rumah (Bangunan) tersebut baik kepada penerima Kuasa sendiriatau orang lain yang akan ditunjuk oleh Penerima Kuasa;Bahwa sejak Pemohon membeli sebuah bangunan rumah tempat tinggaldari Sdr.

Mengambil dan menerima semua suratsurat/dokumendokumenterutama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta Perjanjian JualBeli rumah(Bangunan) tersebut diatas, apabila kreditnya telah lunasatau apabila angsuran kredit telah lunas;d.

Menjual/membalik nama sertifikat hak atas tanah berdasarkan aktajual beli rumah (Bangunan) tersebut baik kepada penerima Kuasasendiri atau orang lain yang akan ditunjuk oleh Penerima Kuasa;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P3 Hak kepemilikanRumah tersebut oleh Sdr.

Polus Boro meninggal dunia pada tanggal 19Juli 201 4; 2222222 2 nnn nn nnn nnn nnn nen nnn nn nnn nennne20.Bahwa walaupun dengan dasar perolehan tanah dengan cara yang21.tidak sah dan melawan hukum, namun sebagian Para Tergugattelah memproses hak atas tanah sengketa yang diperoleh secaramelawan hukum tersebut kepada TURUT TERGUGAT untukmendapatkan Sertfikat Hak Atas Tanah ;Bahwa dengan demikian, untuk mendapatkan kepastian tentangadanya perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah dari Para Tergugat diatas

tanah sengketa tersebut, maka Penggugat melalui kuasahukumnya telah berupaya untuk mendapatkan data menyangkutpenerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut dengan mengajukanpermintaan secara resmi kepada TURUT TERGUGAT persurattanggal 11 Juni 2015 Nomor :06/PKADV/ VI /2015, namun upayatersebut tidak berhasil karena sampai dengan saat gugatan inidiajukan, TURUT TERGUGAT tidak bersedia memberikan datatersebut kepada Penggugat ;22.Bahwa selanjutnya Penggugat terus berupaya mendapatkan datatentang adanya

kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebutlangsung kepada Para Tergugat, namun hanya ada 3 ( tiga) orangTergugat yang telah secara ikhlas menunjukan data tentangperolehan Sertifikat Hak atas Tanah yang dimilikinya di atas tanahSENQKELE YELL texemsnenesrsmemmssninennmmennenennenoeRERHRERE REE1.

hak atas tanah kepadaPerwakilan Kantor Agraria Kepulauan di Sanana yang pada saat itu dijabatoleh saksi Hi.

Kemudian tanggal 30 April 2007 terbit SuratAkte Pelepasan atau Penyerahan Hak Tanah dari Kantor KecamatanSanana Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 594.4/16/SN/2008 daritersangka Ade Bakahusu kepada Terdakwa Dafid Bakahusu ;Bahwa kemudian Terdakwa Dafid Bakahusu pada tanggal 5 Mei2008 mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah dan rumah (tokoSamudra ll) secara tertulis kepada Kantor BPN di Sanana denganmenyertakan atau menyerahkan KTP, Materai Ro 3000, sebanyak enamlembar, lunas Pajak Bumi dan

No.223 K/Pid/2010dengan mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepadaPerwakilan Kantor Agraria Kepulauan di Sanana yang pada saat itu dijabatoleh saksi Hi.

Kemudian tanggal 30 April 2007 terbit SuratAkte Pelepasan atau Penyerahan Hak Tanah dari Kantor KecamatanSanana Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 594.4/16/SN/2008 daritersangka Ade Bakahusu kepada Terdakwa Dafid Bakahusu ;Bahwa kemudian Terdakwa Dafid Bakahusu pada tanggal 5 Mei2008 mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah dan rumah (tokoSamudra Il) secara tertulis kepada Kantor BPN di Sanana denganmenyertakan atau menyerahkan KTP, Materai Ro 3000, sebanyak enamlembar, lunas Pajak Bumi danBangunan

Syukuruntuk mengurus Sertifikat hak atas tanah kemudian karena di Sananahanya kantor BPN perwakilan maka permohonan sertifikat hak atastanah oleh Bastian Siamena kemudian oleh Saksi Hi. Syukur Umamitalias Hi.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan kepadaPenggugat berupa asli sertifikat hak atas tanah dan dokumen. terkaitsebagaimana ternyata dalam tanda terima tertanggal 18 November 2013 yaitu antara lain: 2.1. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur;2.2. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 35, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur;2.3.

HAK ATAS TANAH DAN DOKUMENTERKAIT HARTA PAILIT UNTUK SELANJUTNYA DILAKUKAN PEMBERESANBahwa sebagaimana yang telah dinyatakan oleh PENGGUGAT pada positasurat gugatannya halaman 2 huruf a, bahwa benar berdasarkan PutusanPengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya No.01/PKPU/2013/PN.NIAGA.SBY tertanggal 16 April 2013, PT.

Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas, Tbk. : Copy Tanda Terima Penerimaan Sertifikat Hak atas Tanah dan Dokumen terkait tanggal 10 Mei 2013.: Copy Tanda Terima Penerimaan Sertifikat Hak atas Tanah danDokumen terkait tanggal 18 November 2013. : Copy Surat No. 350/SekDir/PL/VIIV2014 tertanggal 19 Agustus2014 kepada Para Tergugat perihal Permintaan Kembali AsliHalaman 29 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus.Gugatan.Lainlain/2014/PN.SbyDokumen Jaminan PT.

Bahwa benar asli sertifikat hak atas tanah dan dokumen lainnya yang menjadiharta pailit PT.

Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas dinyatakan dalam keadaan insolvensidan adanya pemeberitahuan dari para tergugat kepada penggugat bahwa telahberakhirnya eksekusi sendiri oleh penggugat maka dokumen asli penjaminan (sertifikat hak atas tanah yang dimiliki PT.

Sebagai contoh: proses pemeriksaan, proses pengukuranyang melahirkan sertifikat hak atas tanah dikesampingkan begitu sajasedangkan sporadik yang tidak jelas pertanggungjawaban hukumnyadipercayai. Padahal sebelum terbit Sertifikat Hak atas Tanah, BPN sudahmengukur dan memeriksasemua data fisik maupun data yuridis;d. Bahwa Judex Facti telah mencampuradukan Sertifikat Hak Milik Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Sertifikat Hak atas Tanah milik Tergugat II(Turut Termohon Kasasi), seolaholah sama.

Sebagai contoh: proses pemeriksaan, prosespengukuran yang melahirkan sertifikat hak atas tanah dikesampingkansedangkan surat sporadik yang tidak jelas pertanggungjawabanhukumnya dipercayai. Padahal sebelum terbit Sertifikat Hak atasTanah, BPN harus mengukur dan memeriksa tentang kebenaransporadic yang dibuat oleh Lurah, surat memuat bukti fisik dan buktiyuridis;.

Namun Sertifikatmilik Termohon Kasasi (Tergugat 1) Nomor 63/1989 tidak dinyatakancacat, padahal Pemohon Kasasi membeli tanah milik LaluArjuna/Turut Termohon Kasasisudah dalam keadaan bersertifikat;Artinya, Judex Facti mengbaikan 2 (dua) sertifikat hak atas tanah yangtidak pernah dibatalkan secara hukum dengan hanya mempercayaiketerangan saksisaksi yang tidak jelas dan tidak akurat;Il. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pertanahan; Judex Facti mengabaikan Pasal 30 yo.

Lebih ironis lagi,Judex Facti tidak melihat data fisik dan data yuridis, sudahmenyimpulkan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik paraTermohon Kasasi;Bagaimana mungkin Sertifikat Hak atas tanah dianggap tidak benartetapi tidak dibuktikan ketidakbenaran data fisik dan atas yuridisyang merupakan bagian dari buku tanah yang dituangkan dalamsebuah Sertifikat Hak atas tanah;Halaman 20 dari 22 hal. Put.