Sedangkan yang dimiliki oleh Terdakwahanyalah dokumen UPLUKL serta izin Lingkungan yang dikeluarkanoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madya Semarang No.660.1/137.4/B.II/XII/29013 tanggal 13 Desember 2013.Bahwa apabila seorang atau Badan Usaha yang akan melakukanusaha pengelolaan limbah B 3 yang berasal dari pelumas berupa oli bekasharus mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana yangdipersyaratkan dalam Pasal 59 ayat 4 UU NOMOR 32 tahun 2009Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana

JOGIARTO MAKMUR ABADI telahmemiliki izin berupa izin lingkungan, dan dokumen UKLUPL No.660.1/1374/B.11/XI1/2013.Bahwa dengan demikian Terdakwa di dalam melakukan pengelolaan limbahB.3 bukannya tanpa izin sama sekali melainkan berizin yang dalam hal initelah dilengkapi dengan izin lingkungan dan dokumen UPLUKL yangdikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kodya Semarang No. 660.1/1374/B.11/X1I/2013 atas nama PT.

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Nomor:660.1/66/Kep/436.7.2/2015, tanggal 5 Oktober 2015 Tentang KelayakanLingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Apartemen, Hotel, Kantor, Retail,Sekolah, dan Penunjangnya Gunawangsa Tidar JI. Tidar No. 350 oleh PT. WarnaWarni Investama di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, KotaSurabaya;c.

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Nomor:660.1/446/Kep/436.7.12/2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Izin LingkunganKegiatan Apartemen, Hotel, Kantor, Retail, Sekolah, dan PenunjangnyaGunawangsa Tidar JI. Tidar No. 350 oleh PT. Warna Warni Investama diKelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.15.

melakukan Perbuatan Melawan Hukum yangmenerbitkan / mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan HidupKota Surabaya, Nomor : 660.1/66/Kep/436.7.2/2015, tanggal 5 Oktober2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanpa mencermati danmemperhatikan kelengkapan syarat AMDAL yaitu keikutsertaan masyarakatsekitar Lokasi Apartemen Gunawangsa Tidar;5.3.

Menyatakan Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukumyang menerbitkan / mengeluarkan Keputusan Kepala Badan LingkunganHidup Kota Surabaya, Nomor : 660.1/66/Kep/436.7.2/2015, tanggal 5Oktober 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanpa mencermatidan memperhatikan kelengkapan syarat AMDAL yaitu keikutsertaanmasyarakat sekitar Lokasi Apartemen Gunawangsa Tidar;5.3.

Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Turut TergugatIl), Nomor : 660.1/66/Kep/436.7.2/2015, tanggal 5 Oktober 2015 Tentang KelayakanLingkungan Hidup;3. Surat lin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang KotaSurabaya (Turut Tergugat IV), Nomor: 188.4/6747 95/436.6.2/2016 tanggal 30September tentang Izin Mendirikan Bangunan ;4.

limbah B3 jenis karbit (carbide, kodelimbah B3561) dan melakukan penyisihan barang bukti sisa + 10 (sepuluh)kilogram;Bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan CV Candi Mitra Gastelah melaksanakan pembersihan (clean up) material timbunan abu karbit(Kalsium Carbide Ash) tersebut dengan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaantanggal 26 Mei 2017;Bahwa CV Candi Mitra Gas telah mendapatkan izin TPS Limbah B3 dari DinasLingkungan Hidup Kabupaten Demak, yang dikuatkan dengan Surat KeteranganNomor: 660.1

limbah B3 jenis karbit (carbide, kode limbah B3561) danpenyisihan barang bukti + 10 (Sepuluh) kilogram;Bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan CV Candi Mitra Gastelah melaksanakan pembersihan (clean up) material timbunan abu karbit(Kalsium Carbide Ash) tersebut dengan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaantanggal 26 Mei 2017;Bahwa CV Candi Mitra Gas telah mendapatkan izin TPS Limbah B3 dari DinasLingkungan Hidup Kabupaten Demak, yang dikuatkan dengan Surat KeteranganNomor: 660.1/275/2017

Pencemaran Industri Semarang, disimpulkanbarang bukti tersebut mengandung carbide (kode limbah Nomor: B3561); Bahwa benar Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan CV CandiMitra Gas telah melaksanakan pembersihan (clean up) material timbunan abukarbit (Kalsium Carbide Ash) tersebut dengan dibuatkan Berita AcaraPelaksanaan tanggal 26 Mei 2017; Bahwa benar CV Candi Mitra Gas telah mendapatkan izin TPS Limbah B3 dariDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, yang dikuatkan dengan SuratKeterangan Nomor: 660.1

Bahwa berdasarkan keterangan Dinas Lingkungan Hidup KotaSemarang telah melakukan penilaian dan penelitian dimana lokasiHalaman 18 dari 60 hal Putusan Nomor: 24/G/2018/PTUN.Smg.tersebut secara teknis dapat dijadikan tempat usaha sebagaimana telahsesual dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/4420/B1/X1V/2017 tentang Izin Lingkungan Resto Pelangi di Jalan Tambora No6A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, ProvinsiJawa Tengah oleh Budi Darmawan, SE 58.

Surat Dinas Lingkungan Hidup mengenai KeputusanWalikota Semarang Nomor. 660.1/4420/BI/XII/2017 Tanggal 29Desember 2017 Tentang Izin Lingkungan Restro Pelangi JI.Halaman 23 dari 60 hal Putusan Nomor: 24/G/2018/PTUN.Smg.Tambora No. 6 A Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari,Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah Oleh Budi Darmawan, SE5. Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka terbukti bahwapendirian Restro Pelangi Jl.

Surat Dinas Lingkungan llidup Kota Semarang mengenalKeputusan Nomor. 660.1 /4420/BI/X11/2017 Tanggal 29 Desember2017 Tentang Izin Lingkungan Restro Pelangi JI. Tambora No. 6 AKelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang,Propinsi Jawa Tengah Oleh Budi Darmawan, SE ;9. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka permohonanin Men dirikan Bangunan (1MB) diatas tanahjl. Tambora No. 6 AKelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, OlehTergugat.

BuktiT1 : Keputusan Walikota Semarang Nomor: 644.1/128/DPMPTSP/I/2018 tentang Pemberian IzinMendirikan Bangunan Gedung Kepada BudiDarmawan, SE Untuk Restorant Di Atas TanahSeluas + 1.104 M2 (Seribu Seratus EmpatMeter Persegi) Terletak Di Jalan Tambora 6A,Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari,Kota Semarang, tanggal 15 Januari 2018(fotocopy sesual dengan aslinya) ;Halaman 31 dari 60 hal Putusan Nomor: 24/G/2018/PTUN.Smg.2.3.4.Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor:660.1

;Menimbang, bahwa selain urutan prosedur untuk syaratterbitnya objek sengketa Para Penggugat juga mendalilkan dalamgugatan point 5 halaman 4 bahwa objek sengketa a quo terbit tanpamemperhatikan kualitas lingkungan hidup dan volume menampung lalulintas akibat adanya usaha restaurant dan terhadap dalil ini MajelisHakim mencermati bukti T II Int 6 dan T II Int 7 dimana Tergugat telahmelakukan Persetujuan analisis dampak lalu lintas dan Izin LingkunganResto Pelangi No. 660.1/4420/B1/XII/2017 yang mana

ALP PETRO INDUSTRI(d/h PT.AGIP LUBRINDO PRATAMA)e Bahwa ia membeli oli bekas dari servis mobil maupun sepedamotor dan pengurasan dari kapal, perliter dengan harga Rp.2.700,(Dua ribu tujuh ratus rupiah) dan selanjutnya dijual dengan hargaRp.3000, (Tiga ribu rupiah )e Bahwa dalam usahanya tersebut telah dilengkapi izin lingkungandan dokumen UPLUKL yang dikeluarkan oleh Badan LingkunganHidup Kodya Semarang No:660.1/1374/B.11/XII/2013AN.PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI diterbitkan pada tanggal 13Desember 2013

AGIPLUBRINDO PRATAMA).Bahwa UD.JOGIARTO pada tahun 2013 ditingkatkan menjadiPT.JOGIARTO MAKMUR ABADI dan yang menjadi direktur / pimpinanadalah Terdakwa ONWARD JOKO PRASETYO,SH.Bahwa PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI tetap melakukan usahapengumpulan dan pemanfaatan limbah B.3 solid dan liquid untuk dijualdalam bentuk oli bekas dan dalam bentuk bahan bakar alternatif.Bahwa dalam usahanya tersebut PT.JOGIATO MAKMUR ABADIhanya memiliki izin berupa izin Lingkungan, dan dokumen UKLUPLNo:660.1/1374/B.11/XII/2013

PRATAMA)Menimbang bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh saksi ahiSISBAMBANG AGUSTADJI,SH. bahwa Terdakwa telah melakukan usahaPengelolaan Limbah B.3 berupa pelumas oli bekas, dan dalam usahanyatersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup sesuaidengan ketentuan pasal 59 angka 4 UU No. 32 tahun 2009.oleh karena yang dimiliki, sedangkan yang dimiliki oleh Terdakwahanyalah Dokumen UPLUKL serta izin Lingkungan yang dikeluarkanoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madya Semarang No:660.1

No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ataspembelaan / pledooi Terdakwa sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa telah mendalilkanbahwa dalam usahanya Terdakwa telah memiliki izin yang dikeluarkan dariBadan Lingkungan Hidup Kota Madya Semarang No.660.1/1374/B.II/XII/2013Tentang izin Lingkungan kepada PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI ataskegiatan pengumpulan

makapihak penyidik kepolisian telah melakukan penyelidikan dengan memintabantuan pihakpihak terkait yaitu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup(BPLH) serta pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten MinahasaUtara untuk melakukan pemeriksaan / pemantauan kualitas air pada limbahpabrik CV Ake Abadi serta meneliti penyebab ikan mati di kolam milikTerdakwa di Kelurahan Airmadidi Bawah.Bahwa dari hasil pemeriksaan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup(BPLH) Kabupaten Minahasa Utara sesuai surat nomor 660.1

Bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH)Kabupaten Minahasa Utara sesuai Surat Nomor 660.1/162/BPLH/VII/2009tanggal 28 Juli 2009 menyatakan bahwa kualitas air limbah CV Ake Abadiyang dibuang ke sungai Tinaan memenuhi syarat baku mutu air limbahmenurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep51/MENLH/10/1995.

Ake Abadi;2 (dua) lembar Laporan Polisi, masingmasing dengan nomor LP/121/IV/2008/ResMinut, tanggal 09 April 2008 dan LP/597/V1/2009 ;1 (satu) rangkap foto copy Laporan Hasil Penelitian Penyebab Ikan Matidi Kelurahan Airmadidi Bawah, dari Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Minahasa Utara nomor 523/01/DKPMU/352/IX/2009 ;1 (satu) rangkap foto copy hasil Pemantauan Kualitas Air dari BadanPengelolahan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara Nomor :660.1/162/BPLH/VII/2009, tanggal 28 Juli 2009 ;dinyatakan

Ake Abadi; 2 (dua) lembar Laporan Polisi, masingmasing dengan nomor LP/121/IV/2008/ResMinut, tanggal 09 April 2008 dan LP/597/VI/2009;* 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Hasil Penelitian Penyebab IkanMati di Kelurahan Airmadidi Bawah, dari Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Minahasa Utara nomor 523/01/DKPMU/352/IX/2009 ; 1 (satu) rangkap foto copy hasil Pemantauan Kualitas Air dari BadanPengelolahan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara Nomor :660.1/162/BPLH/VII/2009, tanggal 28 Juli 2009

Februari 2014 perihal penghentian kegiatanaktifitas pengambilan Air Tanah dan Pengembalian SIPA;Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang kepada PT Coca Cola BottlingIndonesia Nomor : 503/272/Bid.Perizinan/IV/2014 Tanggal 28 April 2014Perihal : penerimaan pengembalian SIPA;Dikembalikan kepada Sodikin bin Uun.Asli 1 (satu) lembar Surat kepada Pimpinan PT Coca Cola BottlingIndonesia dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten SumedangNomor: 660.1

/344/BLH tanggal 22 Juli 2013 perihal: tindak lanjut hasilkegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan UKL/UPL;Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Monitoring Pelaksanaan UKL/UPL di PTCoca Cola Bottling Indonesia tanggal 19 Juli 2013;Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang Nomor: 660.1/407/BLH tanggal 30 Agustus 2013 perihal :Laporan Self Monitoring;Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Sumedang Nomor: 660.1/Kep.10/391BLH/2014 tanggal

Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT CocaCola Amatil Indonesia Alamat Jalan Raya Rancaekek Desa CihanjuangKecamatan Cimanggung;Asli 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian (Test Result Report) dariLaboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening KotaBandung, Nomor sertifikat : 00709.14.01328 tanggal pengujian : 29 April 12 Mei 2014 (Hasil Pengujian Kualitas Air PT Coca Cola BottlingIndonesia);Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang Nomor: 660.1

No. 1937 K/Pid.Sus/2016Indonesia Nomor: 503/272/Bid.Perizinan/IV/2014 Tanggal 28 April 2014Perihal : penerimaan pengembalian SIPA;Asli 1 (satu) lembar Surat kepada Pimpinan PT Coca Cola BottlingIndonesia dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten SumedangNomor: 660.1/344/BLH tanggal 22 Juli 2013 perihal: tindak lanjut hasilkegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan UKL/UPL;Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Monitoring Pelaksanaan UKL/UPL di PTCoca Cola Bottling Indonesia tanggal 19 Juli 2013;

Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang Nomor: 660.1/407/BLH tanggal 30 Agustus 2013 perihal :Laporan Self Monitoring;Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Sumedang Nomor: 660.1/Kep.10/391BLH/2014 tanggal 02Juni 2014 Tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT CocaCola Amatil Indonesia Alamat Jalan Raya Rancaekek Desa CihanjuangKecamatan Cimanggung;Asli 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian (Test Result Report) dariLaboratorium

Bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung,Nomor 660.1/3302/Bappeda/IV95 tanggal 29 Nopember 1995 yangditujukan kepada Penggugat, tentang izin untuk melakukan penyempurnaanHal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2991 K/Pdt/2011reklamasi pada lokasi Ill sebagaimana permohonan Penggugat melalui surattertanggal 12 Oktober 1995.

No. 2991 K/Pdt/2011dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung Nomor : 660.1/3302/Bappeda/I/95 tanggal 29 Nopember 1995 telah dikuasai secara melawanhak oleh Tergugat Intervensi Ill Bahkan Tergugat Intervensi Ill secaramelawan hak telah mengajukan surat permohonan Penerbitan Sertifikat HakGuna Bangunan atas tanah reklamasi a quo menjadi atas nama TergugatIntervensi Ill kepada Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan ;17.Bahwa atas perbuatan Tergugat Intervensi , yang secara melawan hak telahmengalihkan

sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat Lampung, tanggal 1 September 1990 Nomor : G/314/BAPPEDA/HK/1990dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung Nomor : 660.1/3302/Bappeda/I/95 tanggal 29 Nopember 1995 yang terletak di Dusun SukamajuDesa Tarahan (sekarang Desa Rangai Tri Tunggal) Kecamatan KatibungKabupaten Lampung Selatan, dengan batasbatas :Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah PT. Inti Tapioka (sekarangtanah PT. Sumber Indah Perkasa) ;Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah PT.

No. 2991 K/Pdt/2011menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat Lampung,tanggal 1 September 1990 Nomor : G/314/BAPPEDA/HK/1990 dan SuratGubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung Nomor : 660.1/3302/Bappeda/I/95 tanggal 29 Nopember 1995 serta SURAT UKUR No.258/Tarahan/2002 tanggal 17042002 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan, luas tanah reklamasi yangtelah dilakukan PENGGUGAT Intervensi adalah seluas 33.460 m?

yang terletak di DusunSukamaju, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten LampungSelatan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur KDHTingkat Lampung, tanggal 1 September 1990 Nomor : G/314/BAPPEDA/HK/1990 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung Nomor : 660.1/3302/Bappeda/I/95 tanggal 29 Nopember 1995serta SURAT UKUR No.258/Tarahan/2002 tanggal 17042002 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Sertatidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa tanah

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 660.1/106/KX/2014yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalinggamenerangkan bahwa usaha PENGGUGAT telah memiliki DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Keterangan tersebut dan telahdisahkan pada tanggal 28 Oktober 2014; 4.

sepanjang Penggugat tidak mengingkari / menyimpang dariperaturan yang berlaku;"Bahwa untuk melengkapi permohonan Ijin Gangguan (HO) kemudianPenggugat membuat Dokumen Lingkungan berupa Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untukBintang Sport & Rileks Centre yang didalamnya tercantum rencana semuajenis usaha yang diusulkan Penggugat, atas permohonan dari Penggugattersebut kemudian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telahmengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 660.1

Nomor003/418/2014 tanggal 25 Juli 2014, Perihal : Permohonan Izin Gangguan(HO) Karaoke Keluarga, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda T.I.Il. 16; Foto copy Surat dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga KantorPenanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Nomor005/502/2014 tanggal 09 September 2014, Perihal : Undangan, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II. 17; Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten PurbalinggaBadan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1

(Hakim Ketua memperlihatkanbukti TIIl berupa Surat Keterangan Nomor : 660.1/106/KX/2014) adalahdiluar bidang usaha yang disebutkan diatas tidak boleh beroperasi;2. Saksi : AMINMUAKHOR;Bahwa saksi adalah Ketua RI dan saksi tinggal satu RT dengan tempatdimana karaoke Bintang Sport N Rilexs berada; Bahwa karaoke "Bintang Sport N Rilexs berdiri pada tahun 2015 danpemiliknya adalah Pak.

) 22 n nnn nn nn nn ne nc nc nec ececece Bahwa untuk melengkapi persyaratan permohonan izin gangguan (HO)"Bintang Sport N Rilexs kemudian Penggugat membuat DokumenLingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup Bintang Sport & Rileks CentrePurbalingga (bukti bertanda P 2 / T.I.Il. 3) dan berdasarkan suratpermohonan dari Penggugat Perihnal Permohonan Pengesahan SPPLkemudian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mengeluarkanSurat Keterangan Nomor : 660.1

., yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.28. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Nomor : 660.1/098/DLH.I/2017 tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan Abirama Ubud, Banjar Dukuh, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan di Gianyar tertanggal 22 April 2017.29. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi UKL-UPL NOMOR : 660.1/097/DLH.I/2017 yang memberikan rekomendasi kepada I MADE HADI ARNAYA, tanggal

., yang ditetapkan di Gianyar padatanggal 21 Oktober 2016.28.5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Gianyar Nomor : 660.1/098/DLH.I/2017 tentang izin lingkungankegiatan pembangunan Abirama Ubud, Banjar Dukuh, Desa Kenderan,Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan di Gianyartertanggal 27 April 2017.29.1 (satu) lembar foto copy rekomendasi UKLUPL NOMOR660.1/097/DLH.1/2017 yang memberikan rekomendasi kepada MADEHADI ARNAYA, tanggal 27 April 2017.hal

tanggal 05 Oktober 2016.1 (satu) lembar foto copy izin tempat usaha nomor : 530.08/374/SKP/BPPT/2016yang diberikan kepada WAYAN YANTO, S.T. dan ditetapkan di Gianyar padatanggal 21 Oktober 2016.1 (satu) lembar foto copy izin undangundang gangguan (HO) nomor :658/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada Abirama Ubud atas namapemrakarsa WAYAN YANTO, S.T., yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21Oktober 2016.5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenGianyar Nomor : 660.1

/098/DLH.I/2017 tentang izin lingkungan kegiatanpembangunan Abirama Ubud, Banjar Dukuh, Desa Kenderan, KecamatanTegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan di Gianyar tertanggal 22 April2017.hal 16 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS29. 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi UKLUPL NOMOR : 660.1/097/DLH.1/2017yang memberikan rekomendasi kepada MADE HADI ARNAYA, tanggal 27 April2017.30. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) nomor : 5103050604090018 atasnama kepala keluarga MADE HADI ARNAYA

Oktober 2016.26. 1 (Satu) lembar foto copy izin tempat usaha nomor : 530.08/374/SKP/BPPT/2016yang diberikan kepada WAYAN YANTO, S.T. dan ditetapkan di Gianyar padatanggal 21 Oktober 2016.27.1 (satu) lembar foto copy izin undangundang gangguan (HO) nomor :658/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada Abirama Ubud atas namapemrakarsa WAYAN YANTO, S.T., yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21Oktober 2016.28. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenGianyar Nomor : 660.1

/098/DLH.I/2017 tentang izin lingkungan kegiatanpembangunan Abirama Ubud, Banjar Dukuh, Desa Kenderan, KecamatanTegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan di Gianyar tertanggal 22 April2017.29. 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi UKLUPL NOMOR : 660.1/097/DLH.1/2017yang memberikan rekomendasi kepada MADE HADI ARNAYA, tanggal 27 April2017.30. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) nomor : 5103050604090018 atasnama kepala keluarga MADE HADI ARNAYA.31.3 (tiga) lembar surat Keputusan Bupati

Pengumuman akan dibangun Kota Cinema Pamekasan di media massa PASURUAN MALANG RAYA terbit hari selasa,tanggal 27 November 2018, 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Undangan Tim Verifikasi UKL-UPL dan Draft dokumen UKL-UPL ,tertanggal 5 November 2018, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Verifikasi Dokumen Lingkungan pada hari selasa tanggal 6 November 2018, 1 (satu) lembar Daftar nama Tim yang melakukan Verifikasi Dokumen UKL-UPL, 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Nomor:660.1

/232/432.310/Dok.Lingk/2018, TANGGAL 6 November 2018, 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018, 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL,pemohon MULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018, 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 14 Desember 2018.

Lampiran Pengumuman akan dibangun KotaCinema Pamekasan di media massa "PASURUAN MALANG RAYA" terbithari selasa,tanggal 27 November 2018;6. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Surat Undangan Tim VerifikasiUKLUPL dan Draft dokumen UKLUPL ,tertanggal 5 November 2018;7. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Verifikasi Dokumen Lingkunganpada hari selasa tanggal 6 November 2018;8. 1 (satu) lembar Daftar nama Tim yang melakukan VerifikasiDokumen UKLUPL;9. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKLUPLNomor:660.1

/232/432.310/Dok.Lingk/2018, TANGGAL 6 November 2018;10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTACINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250/ 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohonMULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin LingkunganNomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember2018.Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup

/232/432.310/Dok.Lingk/2018, TANGGAL 6 November 2018;21. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMAPAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 /Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;22. 1 (Satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohon MULYADJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk23. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor :660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember

/232/432.310/Dok.Lingk/2018, TANGGAL 6 November 2018;eZ. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTACINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250 /432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;33. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohonMULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;34. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin LingkunganNomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember2018.Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup

/232/432.310/Dok.Lingk/2018, TANGGAL 6 November2018;10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTACINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 /250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohonMULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin LingkunganNomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 14 Desember2018.Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Putusan Nomor 99 PK/TUN/20163 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali , Il dahulu Terbanding ,Il/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:Adapun Objek Gugatan ini adalah:Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PTSemen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;A.

Bahwa gugatan a quo adalah atas terbit dan berlakunya KeputusanTata Usaha Negara yaitu: Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di KabupatenRembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012 yangdikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Atas terbit dan berlakunyakeputusan ini, maka pihak Tergugat adalah Gubernur Jawa Tengahyang berkedudukan di Semarang;3.

Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentangHalaman 46 dari 116 halaman.

Bahwa dalam perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY Juncto064/G/2014/PTUN.Smg, majelis hakim hanya mempertimbangkanAlatAlat Bukti sebagai berikut: Surat yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup melalui suratNomor 660.1/BLH.1I/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada BupatiRembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusankepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang; Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenaiHalaman 78 dari 116 halaman.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di KabupatenRembang, Provinsi Jawa Tengah;3.

HADO, MT;

HADO, MT;

HADO, MT;

HADO, MT;

HADO HASINA, MT

HADO, MT;Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor : 660.1/2842 tanggal 18Desember 2017 yang ditandatangani oleh KURNIATI ORNAM, ST.,MTdan DR.Ir. H. HADO HASINA, MT. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 660.1/2841 tanggal 18Desember 2017 yang ditandatangani oleh KURNIATI ORNAM, ST.,MTdan DR. Ir. H HADO HASINA, MTBerita Acara Serah Terima Pekerjaan Study Nomor : 660.1/2840 tanggal18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh KURNIATI ORNAM,ST.,MT dan DR. Ir.

Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor : 660.1/2824 tanggal 18Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dr. LA ODE NGKOIMANI,S.Si.,M.Si dan DR.Ir. H. HADO HASINA, MTv. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Study Nomor : 660.1/2827 tanggal18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dr. LA ODE NGKOIMANI,S.Si.,M.Si dan DR. Ir. H HADO HASINA, MT;w. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 660.1/2826 tanggal 18Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dr. LA ODE NGKOIMANI,S.Si.,M.Si dan DR. Ir.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 660.1/2829 tanggal 18Desember 2017 yang ditandatangani oleh Drs. NASARUDDIN, M.Si danDR. Ir. H. HADO HASINA, MTx. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Study Nomor : 660.1/2832 tanggal 18Desember 2017 yang ditandatangani oleh Drs. NASARUDDIN, M.Si danARY RASMYN SUJUTHI, ST.,M.Si;y. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 660.1/2828 tanggal 18Desember 2017 yang ditandatangani oleh Drs. NASARUDDIN, M.Si danARY RASMYN SUJUTHI, ST.

Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor: 660.1/2852 tanggal 18 Desember 2017yang ditandatangan PPTK dan PA;. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Study Nomor: 660.1/2849 tanggal 18 Desember2017 yang ditandatangan PPTK dan PA;. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 660.1/2848 tanggal 18 Desember 2017yang ditandatangani ARY RASMYN SUJUTHI, ST., M.Si selaku PPTK dan LA ODESAMSUL BARANI, SE., M.Si selaku Ketua Tim atas nama LPPMUHO,diketahui/disetujui oleh PA Dinas Perhubungan Prov.

Fotocopi Rekomendasi UKL/UPL dengan nomor 660.1/06REK/BLHTTE/IV2014, selanjutnya diberi tanda P2;. Fotocopi Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate dengannomor 660.1/424 tahun 2017 tertanggal 18 Oktober 2017 tentangHalaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN TtePenerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada SaudaraHermanto Tandina, selanjutnya diberi tanda P3;.

Fotocopy Surat Rekomendasi UKL/UPL nomor : 660.1/06REK/BLHTTE/IV2014, selanjutnya diberi tanda T8;.

Sinar Morokarta Perkasa Tahun 2008 (fotokopidari fotokopi);: Surat Keterangan Fiskal Nomor: S430/WPJ.16/KP.0907/2010 tanggal 19 April 2010 (fotokopi dari fotokopi);: Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup KabupatenMorowali Nomor: 660.1/317/KLH/V/2010 tentang KerangkaAcuan (KA.ANDAL) Rencana Kegiatan PertambanganBiyih Nikel Di Desa Bahomotefe Kecamatan BungkuTengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi TengahOleh PT.

Sinar Morokarta Perkasa tanggal 17 Mei 2010(fotokopi sesuai asli);: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/360/KLH/VIII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan KegiatanPenambangan Byih Nikel Di Desa Bahomotefe KecamatanBungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi SulawesiTengah Oleh PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 18Agustus 2010 (fotokopi sesuai asili);Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL13.

Bukti P13 : Lembar Persetujuan Kepala Kantor Lingkungan HidupKabupaten Morowwali Nomor: 660.1/359/KLH/VIII/2010tanggal 18 Agustus 2010 (fotokopi sesuai asli);14. Bukti P14 : Lembar Persetujuan Kepala Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Kabupaten Morowali Nomor:540/177.2/DESDM/I/2011 tanggal 14 Januari 2011(fotokopi sesuai asli);15.

yangmenunjukkan bahwa selain dokumen perizinan berupa Surat KeputusanPencadangan Wilayah, Dokumen IUP Eksplorasi dan Dokumen IUPOperasi Produksi, terdapat juga dokumen pendukung perizinan lainnyaberupa dokumen lingkungan, seperti: KAANDAL (Kerangka Acuan AnalisisDampak Lingkungan) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di DesaBahomotefe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali ProvinsiSulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala KantorLingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowall Nomor:660.1

/317/KLH/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, Analisis Mengenai DampakLingkungan Kegiatan Penambangan Byih Nikel di Desa BahomotefeKecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengahsebagaimana tertuang dalam Lembar Persetujuan dari Kepala KantorLingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowall Nomor:660.1/359/KLH/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010, Keputusan BupatiMorowali Nomor: 660.1/360/KLH/VIII/2010 tentang Kelayakan LingkunganKegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Bahomotefe Kecamatan

Global Dairi Alamidengan nomor 660.1/2038/Sekr yang telah diterima oleh PT. Global Dairi Alamitertanggal 8 Oktober 2019 dimana PT.

Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660.1/599/DLH/2018 tentangDokumen UKL/UPL, tanggal 16 Mei 2018;7.

M.06.15/84/Wasdal Tanggal 4 Februari 2020Perihal Peringatan Tertulis Terakhir (foto copy sesuai denganFoto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Subang Nomor: 660.1/Kep.08DLH/2020 Tanggal 10Februari 2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif PaksaanPemerintah Kepada PT.

Global Dairi Alami Nomor:0005/LEGALGDA/MGM/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019Perihal : Tanggapan Atas Surat dari Dinas LingkunganHidup Kabupaten Subang No.660.1/2038/VI/Sekr. (fotocopy sesual dengan fotoFoto copy Surat PT.

Global Dairi Alami No.: 004/LGLGDA/MGMI/II/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Perihal :Tanggapan atas Surat No.660.1/Kep.08DLH/2020Tanggal 10 Februari 2020 Penerapan Sanksi AdministratifPaksaan Pemerintah Kepada PT Global Dairi Alami (fotocopy sesuai dengan foto copy) ;Foto copy Surat PT.

Meranti No. 660.1/BLH/X1I/2013/165 PerihalLaporan Hasil Pengawasan 2013 beserta lampirannya tertanggal19 Nopember 2013. 23Action Plan Laporan Hasil Pengawasan BLH Kab.

Meranti No. 660.1/BLH/V/2014/75 PerihalKelengkapan Administrasi Izin TPS Limbah B3 tertanggal 05 Mei 2014. 31Surat Sago Factory Manager PT NSP No. 811/NSP/VI/14/HQ/GCPerihal : Pemberitahuan Penyimpanan Limbah BS tertanggal 2 Juni2014. 32Surat Kepala BLH Kep.

Meranti No. 660.1/BLH/V1/2014/941 PerihalTindakLanjut Permohonan Izin TPS Limbah B3 PT NSP tertanggal09 Juni 2014. 33PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan BerbahayaBeracun Tertanggal 27 Februari 1999. 34PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan tertanggal23 Februari 2012. 35Surat Menteri Lingkungan Hidup No.

Meranti No. 660.1/BLH/X1/2013/165 perihal Laporan hasil pengawasan 2013 besertalampirannya tertanggal 19 Nopember 2013.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Titin Susana,saksi Danang Kurniawan dihubungkan dengan keterangan terdakwa Il .Nowo Dwi Priyono, ST alias Nowo yang mana dalam pengolahan produksisagu, PT.

Nowo DwiPriyono, ST alias Nowo, sesuai pula dengan bukti surat Kepala BLH Kep.Meranti No. 660.1/BLH/V1/2014/941 perihal tindak lanjut permohonan izinTPS limbah B3 PT. NSP tertanggal 09 Juni 2014 yang mana isi suratnyamenegaskan Kami dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten KepulauanMeranti pada tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 13 Mei 2014 melakukanverifikasi lapangan izin tempat penyimpanan sementara di PT. NSP.

Bahwa dalam rangka penerbitanijin Mendirikan Bangunan (IMB)berdasarkan Peraturan Pemerintah16No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL danSurat Kepala BAPPEDAL Propinsi JawaTengah tanggal 23 Agustus 2005 No.660.1/BPDL.1I1/1066 tentangkedudukan AMDAL dalam prosesperijinan, P.T. INDRATEKS harusmendapatkan rekomendasi dari DinasLingkungan Hidup dan KebersihanKabupaten Pekalongan;Bahwa P.T.

Bahwa berdasarkan PeraturanPemerintah No. 27 ~Tahun 1999tentang AMDAL dan Surat KepalaBAPPEDAL Propinsi Jawa Tengahtanggal 23 Agustus 2005 No.660.1/BPDL.11/1066 tentangkedudukan AMDAL dalam prosesperijinan, dalam rangka penerbitanIjin Mendirikan Bangunan (IMB)harus mendapatkan rekomendasi dariDinas Lingkungan Hidup danKebersihan Kabupaten Pekalongan;292.8.

yangberlokasi di dalam Kawasan I/ndustri".Bahwa mendasarkan pada ketentuan ketentuantersebut di atas Tergugat II Intervensitidak berkewajiban untuk memiliki IjinGangguan / HO dengan alasan hukum bahwaTergugat II Intervensi adalah suatuPerusahaan Industri yang jenis' industrinyawajib AMDAL berdasarkan pada Lampiran34Surat Persetujuan Ketua Badan KoordinasiPenanaman Modal tepdaieakanenanaman ModalDalam Negeri No. 954/I/PMDN/1990, tanggal12 September 1990, Jo Surat GubernurKepala Daerah Tingkat Jawa Tengah No.660.1

Surat Rekomendasi UKL / UPL , dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1 / 73 / 2016 , a.n. YULIANUS THEBU , S.Si ,M.Si pada tanggal 26 Februari 2016. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 660.1 / 05 / IL / 2019 , mengenai Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT.

WAHABSANGADJI , pada tanggal 23 Februari 2016.Surat Rekomendasi UKL / UPL , dari Dinas Lingkungan HidupKabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1 / 73 / 2016 , a.n.YULIANUS THEBU , S.Si ,M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 660.1 / 05 / IL / 2019 ,mengenai Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT.

WAHABSANGADJUI, pada tanggal 23 Februari 2016.3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan HidupKabupaten Raja Ampat, Nomor: 660.1/73/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten RajaAmpat An.

WAHABSANGADJUI, pada tanggal 23 Februari 2016.3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan HidupKabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1/73/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten RajaAmpat An.

WAHAB SANGADJI, padatanggal 23 Februari 2016.Surat Rekomendasi UKL / UPL , dari Dinas Lingkungan HidupKabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1 / 73 / 2016 , an. YULIANUSTHEBU , S.Si ,M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Nomor : 660.1 /05/IL/2019 , mengenai PemberianIzin Lingkungan Kepada PT.

WAHAB SANGADJI , padatanggal 23 Februari 2016.Surat Rekomendasi UKL / UPL , dari Dinas Lingkungan HidupKabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1 / 73 / 2016 , an. YULIANUSTHEBU , S.Si ,M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Nomor : 660.1 /05/IL/2019 , mengenai PemberianIzin Lingkungan Kepada PT.

Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL (KAANDAL)sudah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangandan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat selakuKetua Komisi AMDAL Kabupaten Kutai Barat melaluiSurat Nomor 660.1/019/KAANDAL/VII/2008 tanggal28 Juli 2008 ;.

Kelayakan Lingkungan (AMDAL, RKL, dan RPL)kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyaksawit telah disetujui oleh Kepala DinasPertambangan dan Lingkungan Hidup KabupatenKutai Barat melalui Surat Nomor 660.1/018.b/KL1/2009 tanggal 6 Januari 2009 ;D. REKOMENDASI DAN DUKUNGAN UNTUK IZIN USAHAPERKEBUNAN ;1.PT Sawit Murni Sejahtera telah melakukanpermohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) melaluiSurat Nomor 004/SMS/IV/2008 tanggal 28 April2008 ;.