adalah disebabkanoleh fakta dan kejadian hukum sebagaimana yang didalilkanoleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas; Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah hidupberpisah 6 bulan lamanya, selama itu pula Pemohon danTermohon sudah tidak ada hubungan lahir batin lagisebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga =;Menimbang, bahwa oleh sebab itu pula maka tujuanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang8nomor 1 tahun 1974, maupun firman Allah dalam AI Qur'ansurat Ar Rum ayatA

dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanyatelah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebutmajelis berpendapat : rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karenarumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuanperkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, yang semakna dengan makna firmanAllah dalam surat Ar Rum ayatA

dirukunkankembali ; Perselisihan dan percekcokan tersebut adalah disebabkanoleh fakta dan kejadian hukum sebagaimana tersebut diatas Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah hidupberpisah 5 tahun lamanya, selama itu pula Pemohon danTermohon sudah tidak ada hubungan lahir batin lagisebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga =;Menimbang, bahwa oleh sebab itu pula ~maka tujuanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undangnomor 1 tahun 1974, maupun firman Allah dalam Al Quransurat Ar Rum ayatA

permohonanPemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonantersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohonyang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 ayata

penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlumemperbaiki/ mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam amar putusan aquo Terdakwa dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman dandijatuhi pidana penjara selam 1 (Satu) bulan ;Menimbang, bahwa jika diperhatikan faktafakta yang terungkapdipersindangan, dihubungkan dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaknipasal 335 Ayata

permohonanPemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonantersebutMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohonyang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 ayata

1 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pms Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Johnny Simamora tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana perjudian sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayata

Menyatakan Terdakwa Johnny Simamora telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 303 Ayata 1 ke 2 KUHP sebagaimana dalamdakwaan Pertama Subsidair;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jhonny Simamora berupa pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama masa penahanan yangtelah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.

perceraian sebagaimana yangtercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 besertapenjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam yaitu : Antarasuami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Sehingga berdasarkan pasal65 Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 36 ayata

Pasal 66 ayat ) Undang Pasal 66 ayata yang telahh untuk kaliPengadilanUndang Nomor 3 Tahun 2006 d@Undang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganmenasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telahterpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo.

Setyadi bin Hendra;Menimbang, bahwa terhadap niat baik dan kesediaan dari Pemohonuntu. menjadi wali tunggal terhadap anaknya tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa niat baik tersebut adalah perbuatan yang mulia karenademi kemaslahatan anak dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang akan memikultanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebin dahulu membuktikanbahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayata(1) HIR jo Pasal 82 dan84 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 selama proses persidangan MajelisHakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidakberhasil, disamping itu juga telah dilakukan mediasi kepada para pihakberperkara dengan dibantu oleh seoarng mediator Hakim Pengadilan AgamaTuban bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., akan tetapi tidak berhasil.

surat AlBaqarah ayat 229 :aT2+ McRT a OaRip+ UTYO a RY @ zcUArtinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masihdapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidakbisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta tidakmelawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnyadikabulkan dengan putusan verstek berdasarkan Pasal 125 ayata

Pasal 12 Ayat 1,Pasal 14, Pasal 19 Ayat 1,2, Pasal 23 Ayata Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis danternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Termohon Kasasi/Penggugatsehingga Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada kepentingan terhadapobyek perkara a quo, kemudian berdasarkan pasal 53 ayat 1UndangUndang No.5 Tahun 1986, Keputusan Tata Usaha Negara yaituberupa Sertipikat

Pasal 12 Ayat 1 dan2, Pasal14, Pasal 23 Ayata Point1, Pasal 24Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999jo.

oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Blitar sebagaimana relaas panggilan yang di persidangantelah dibacakan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang ataumenyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya . sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum. serta gugatan tersebut adalah tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatanPenggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 ayata

Ketentuan Pasal 22 Ayata (2) peraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon hanya mampumenghadirkan seorang saksi, padahal sidang sudah ditunda beberapa kaliuntuk memberi kesempatan kepada Pemohon menghadirkan saksi keluargaagar dapat didengar keterangannya, namun ternyata Pemohon tidak mampumempertahankan dan membuktikan dalildalil permohonannnya tersebut, olehkarenanya permohonan Pemohon patut ditolak sebagaimana tersebut dalamamar putusan ini;Menimbang,

dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanyatelah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebutmajelis berpendapat : rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karenarumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuanperkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, yang semakna dengan makna firmanAllah dalam surat Ar Rum ayatA

oblige, dan pendapatan deviden, penghasilantersebut ada yang merupakan obyek pajak yang terutang pajak penghasilan final danada yang terutang pajak penghasilan tariff biasa dan ada yang bukan obyek pajak;bahwa menurut Terbanding sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang Undang PPh,Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalamm negeri dan bentukusaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangai biaya untukmendapatkan , menagih dan memelihara penghasilan, dan berdasarkan Pasal 4 ayata

perceraian sebagaimana yangtercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 besertapenjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam yaitu : Antarasuami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Sehingga berdasarkan pasal65 Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 36 ayata

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan UU No. tahun 1974 dan pasal 116 ayat F ayata Kompilasi Hukum Islam;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan AgamaKabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;3.

perceraian sebagaimana yangtercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 besertapenjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam yaitu : Antarasuami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Sehingga berdasarkan pasal65 Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 36 ayata