,tanggal 03 Mei 2006 yang menyatakan Menimbang,bahwa perkara No. 451/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel.tanggal 10 Maret 2005, yang diputus oleh MajelisHakim yang menyatakan gugatan Penggugat' tidakdapat diterima, selanjutnya menurut ajaran HukumAcara Perdata gugatan yang tidak dapat diterimamengandung makna bahwa Penggugat diberi kesempatanuntuk melengkapi gugatan yang akan~ diajukankembali, dan hal ini tidak melanggar azas ne bisin idem;6.

Bahwa menurut pendapat para PemohonKasasi/Pembanding/para Tergugat, dengan i tidakdipertimbangkannya keberatan tentang azas ne bisin idem oleh judex facti Pengadilan Tinggi DKIJakarta adalah merupakan kekeliruan yang nyatayang merupakan pelanggaran hukum acara perdatayang berlaku' yang akan membawa konsekwensi hukumdengan dibatalkannya putusan tersebut;Dan apapun yang telah diberikan pertimbangan hukumoleh judex facti Pengadilan Negeri Jakarta SelatanHal. 20 dari 22 hal.Put.No. 1530 K/Pdt/2008sebagaimana

hibah angkek dari Kasini kepadaTergugat , Tergugat Il, namun objek dijual/ digadai kepada orang lain,sehingga timbul perkara ini;Bahwa saksi diberitahu olen Penggugat adanya hibah tersebut karena saksisama sama memancing dengan Penggugat;Bahwa saksi mengetahui adanya perkara dengan pihak yang sama, sebelumperkara ini, karena saksi juga diajukan sebagai saksi pada perkara pertamatersebut, tapi saksi tidak mengetahui putusannya ;Bahwa suami Diah yang pertama bernama Kasini setelah cerai menikahdengan Bisin

Sarinun adatanah pusaka kaum saksi yang diolah oleh Yati;Bahwa tahun 1975 sampai tahun 1979, saksi mengolah tanah kaum saksitersebut;Bahwa ketika saksi mengolah tanah kaum saksi tersebut, saat itu saksi melihatobjek sengketa diolah Diah, istri dari Kasini Datuk Majo Indo Nan Hitam, dansetelah Kasini wafat, objek sengketa diolah Diah bersama suaminya bernamaLawin;Bahwa saat ini tidak ada yang mengolah objek sengketa, sebelumnya diolahTergugat ;Bahwa suami Diah yang pertama bernama Kasini, kemudian Bisin

yang membawa tanah timbunan tersebut;Bahwa ditengah objek sengketa ada polongan, namun saksi tidak mengetahuisiapa pemilik polongan tersebut;Bahwa saksi mengetahui tabek/ kolam ikan yang ada pada objek sengketadibuat Lawin ketika kawin dengan Diah, Lawin minta izin kepada Penggugat I,saksi mengetahui hal itu karena diberitahukan oleh Penggugat I, namun saksitidak ingat kapan diberitahukan, tapi sebelum saksi diangkat sebagai datuk(tahun 1990);Bahwa setelah Kasini cerai dengan Diah, kawin dengan Bisin

5000 M2;Bahwa rumah saksi berjarak 2 Kilometer dari objek sengketa;Bahwa Tergugat I, Tergugat Il termasuk kaum saksi yaitu Pitopang atehpenghukunya Datuk Karaiang;Bahwa selain pitopang ateh ada lagi itopang tangah dan pitopang hilir;Bahwa sekitar tahun 1964 1965 ketika saksi masih sekolah dasar, saksimelihat Diah (orang tua Tergugat I) mengolah objek sengketa;Bahwa orang tua Diah meninggal di atas objek sengketa;Bahwa suami Diah yang pertama adalah Kasini, kemudian setelah pisah, Diahkawin dengan Bisin

objek sengketa, sebelah timurberbatas dengan parit dan Jalan Raya, sebelah barat berbatas dengan tanahdatuk Munsoik Nan Panjang (dikuasai Misnar, Yusniar), sebelah utaraberbatas dengan tanah Misnar (kemenakan Datuk Munsoik Nan Panjang),sebelah selatan berbatas dengan tanah Khadijah;e Bahwa diatas objek sengketa ada kolam ikan, tanaman kelapa, rambutan,pondok yang sudah ditinggalkan;e Bahwa objek sengketa dikuasai Diah, Tergugat , Tergugat II sejak tahun 1970an;e Bahwa suami Diah bernama Kasini, Bisin

Asas ne bisin idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Asasne bis in idem dapat ditemukan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, Pasal1917 KUHPerdata, Pasal 60 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun2011 yang merupakan Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahkan terdapat pula dalam Pasal30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin PNS.

PTUN.Bjm Tanggal 24 Juni2014 atas nama Penggugat Nufrin Yapada, yakni perkara yang samapersis dengan perkara PEMOHON KASASI yaitu melanggar asas ne bisin idem serta asas /ex superion derogate legi inferion sebagaimana telahdiuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutustanpa ada tambahan amar putusan yang berbunyi: Wewajibkan Tergugatuntuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhanhukuman kepada

Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal.Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telahmenyampaikan buktibukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimanatersebut di atas yang masingmasing telah memberikan keterangannya dibawahsumpah;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti P. dan pengakuanTergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Reni Oktorabinti Bisin Sidam dan bertempat tinggal sebagaimana dalam

Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.511.000 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah); Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut di atas sekarang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, karena Penggugat tidak melakukanupaya hukum; Dari fakta hukum tersebut menurut Tergugat Ill meskipun subjek Penggugatberbeda tetapi subjek Penggugat hanya mengadaada, maka perkara ini Ne bisin

November 2019 dan tanggal 8 November 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriSukoharjo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa perkara a quo, subjek dan objeknya sama dengan PerkaraNomor 68/Pdt.G/2015/PN Skh yang telah berkekuatan hukum tetap,dimana amar putusannya bersifat positif yaitu menolak gugatanPenggugat, oleh karena itu terhadap perkara a quo berlaku asas ne bisin

Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankansertamerta meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi (uitvoorbaar bij voorraad) ;Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untukmembayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan ne bis in idem;Bahwa gugatan Penggugat sudah termasuk atau melekat asas ne bisin

memperolehkekuatan hukum tetap, dan telah dllaksanakan Eksekusi danpenyerahan Hak kepada kepada Tergugat II (dahulu Penggugat)sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sigli Nomor5/Pen.Pdt.Eks/2014/PNSGI;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647K/Sip/1973, yang menyatakan ada tidaknya asas ne bis In idemtidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, tetapi kesamaanobjek sengketa yang diberi status tertentu oleh putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap juga melekat asas ne bisin

Nomor 14/B.A/Pdt.G/Eks/2007/PN.kKdi;Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA KdiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena perkara yang telahdiputus Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Kdi Tanggal 23 Nopember2007 materi perkara atau kasusnya serta pihaknya berbeda , namun obyeksengketanya sama, maka putusan Pengadilan Agama Kendari yangmempertimbangkan perkara a quo yang menilai sebagai perkara yang ne bisin

Menyatakan terhadap objek sengketa yang sama, para pihak yangbersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara terdahulu sudahmempunyai kekuatan hukum tetap maka dalam gugatan baru melekat ne bisin idem, sehingga terhadap gugatan yang baru tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima, begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 619/K/PDT/1984 dikatakan apa yang diperkarakan sama dengan apa yangdipersengketakan terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapsedangkan subjek maupun objek

sama sehingga berdasarkan Pasal 1917KUHPerdata dinyatakan gugatan tidak diterima;Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara a quo menyatakan dalam perkara ini melekat ne bisin idem karenanya gugatan bantahan ini haruslah tidak diterima atau ditolak;2.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13April 1976 menyatakan Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bisin idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja,melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya;4. Bahwa Pelaksanaan asas ne Dis in idem ini ditegaskan pula dalamSurat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang PenangananPerkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem.

dimaksud meliputi tindakantindakan sejak prosespenyidikan oleh Penyidik Kepolisian maupun proses penuntutan padaKejaksaan oleh Penuntut Umum, termasuk Surat Dakwaan; Menimbang, lebih lanjut apakah putusan perkara No. 639/Pid.Sus/2015/PN .Jkt.Utr. dapat digunakan untuk dipertimbangkan sebagaialasan Ne bis in idem dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim tingkatbanding dengan mengkonstatir pendapat para ahli dari berbagai literaturehukum acara pidana, maka suatu putusan yang dapat dijadikan alasan Ne bisin

dimaksud meliputi tindakantindakan sejak prosespenyidikan oleh Penyidik Kepolisian maupun proses penuntutan padaKejaksaan oleh Penuntut Umum, termasuk Surat Dakwaan; Menimbang, lebih lanjut apakah putusan perkara No.639/Pid.Sus/2015/PN .Jkt.Utr. dapat digunakan untuk dipertimbangkan sebagaialasan Ne bis in idem dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim tingkatbanding dengan mengkonstatir pendapat para ahli dari berbagai literaturehukum acara pidana, maka suatu putusan yang dapat dijadikan alasan Ne bisin

BASO LEWAtersebut Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemerikasaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tegugat dan Tergugat II tersebut,Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalamrepliknya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung ne bisin idem dan pada pokoknya atas alasan karena:Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Padt.G/2017/PN Kadi1

Il Muna dan BadanPertanahan Nasional Kota Kendari.Menimbang bahwa mencermati acara jawab menjawab diatas makaMajelis Hakim memperoleh fakta tentang adanya pengakuan berkwalifikasi yangdiajukan oleh Penggugat dimana disatu sisi membenarkan tentang adanyagugatan sebelumnya sedangkan disatu sisi menolak tentang ne bisin idemnyagugatannya dalam perkara ini.Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, suatu pengakuan yangberkwalifikasi maka Majelis Hakim harus memilahmilahnya dimanapengakuannya diterima

Penggugat telahdibangun kantor desa Air Ruai dan fasilitas lainnya;Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2018/PN SglMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu keberatan Tergugat dan TurutTergugat tersebut sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan olehTergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah ne bis in idem;Menimbang, bahwa syaratsyarat gugatan dapat dikatakan telah ne bisin

Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabilasalah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat ne bisin idem. Syaratsyarat tersebut diantaranya adalah:a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatanhukum tetap;c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengantuntas;d. Subyek atau pihak yang berpekara adalah sama;e.

Nomor647 K/Sip/1973, yang menyatakan: ada atau tidaknya asas ne bisin idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktorkesamaan pihak saja, akan tetapi ditentukan oleh kesamaan objekHal.17 dari 36 hal. Put. No.151 K/Pdt/2013sengketa yang telah diberi status hukum oleh putusan pengadilanterdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Dan peristiwa tersebut telah pula ditegaskan oleh YurisprudensiMahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1973 jo.

mendapatkan kesimpulan apakah benar menurut hukum tentangpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkanPengadilan Tingkat Banding, dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi/Penggugat akan menunjukkan bahwa menurut hukum pertimbanganitu salah, bertentangan dengan hukum yang berlaku soal ne bis inidem, tidak mendasarkan pada hukum yang berlaku, termasuk tidaksesual dengan pengertian hukum acara dan tidak sesuai denganYurisprudensi;Bahwa secara teoritis, menurut teori hukum, yang dimaksudkan ne bisin

Bahwa dengan adanya putusan yang telah diberikan oleh PengadilanTingkat Banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan dasar ne bisin idem. Dengan demikian telah terjadi standar ganda soal penerapanhukum berkaitan dengan ne bis in idem. Dengan kata lain, PengadilanTinggi Yogyakarta membiarkan begitu saja telah terjadi penerapanyang tidak memiliki kepastian hukum, penerapan ganda soal ne bis inidem,Hal.33 dari 36 hal. Put. No.151 K/Pdt/20136.

Perlawanan datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakuiolehnya yang disita untuk pelaksaan putusan, juga semua sengketamengenai upayaupaya paksa yang diperintahkan ;Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pat.Bth/2016/PN.Rbi.terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Bis InIdem ; dan perlu diketahui bahwa isyarat dari perkara yang tergolong NE BISIN IDEM( Vide pasal 1917 Kitab undang undang hukumperdata) menurut hukum adalah Para Pihaknya sama ; Obyek

Selanjutnya, terjadi gugatan barudengan pihak pihak, objek dan dalil gugatan yang samadengan perkara No. 396/Pdt/1986 tersebut;Dengan demikian, gugatan penggugat dalamperkara sekarang, No: 21/Pdt.G/2021/PN.MPWmerupakan perkara yang bersifat ne bis in idem, olehkarena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakimyang berkekuatan hukum tetap;Syarat berikutnya agar suatu perkara bersifat ne bisin idem sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata, yaituputusan

Syaratini tercantum dalam Putusan Makhamah Agung No.674 K/Sip/1973, dimana menurut tersebut, untukmenentukan melekat atau tidaknya unsur asas ne bisin idem dalam suatu gugatan tidak ditentukan olehsyarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan olehobjek yang sama;Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentangPenanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas ne bis inidem, pada pokoknya kepada hakimhakim agarmemperhatikan dan menerapkan asas nebis in idemdengan baik dan benar untuk menjaga kepastian

Dengan demikianterbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriMempawah dalam perkara yang terdaftar Nomor 21/Pdt.G/2021/PNMpw, tanggal 27 September 2021 oleh karena pertimbangan hukumtersebut telah terjadi pertentangan, maka konsekuensi hukum PutusanPengadilan Negeri Mempawah Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mpw, tanggal27 September 2021 Tidak mempunyai kekuatah hukum yang mengikatkarena cacat hukum, dan gugatan Penggugat/Pembanding tidak Ne BisIn Idem, oleh karena gugatan Penggugat Nomor 50/Pdt.G

Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakimyang berkekuatan hukum tetap.Syarat berikutnya agar suatu perkara bersifat ne bisin idem sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata, yaituputusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hokum tetap.Sehingga, jika Putusan belum berkekuatan hokum tetap,ne bis in idem belum melekat.Dalam Putusan Makhamah Agung No. 647K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan olehfactor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan

Bahwa semua dalil yang terurai di atas (ne bisin idem) mohon dianggap terulang kembali danmerupakan satu. kesatuan yang tak terpisahkandengan eksepsi berikut ini;2.

Bahwa semua dalil yang terurai di atas (eksepsi ne bisin idem dan kompetensi absolut Peradilan Tata UsahaNegara) mohon dianggap terulang kembali dan merupakansatu. kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsigugatan kabur berikut ini;2. Bahwa kekaburan konsepsi gugatan Penggugat dapatdiketahui dari posita pada Butir 1: Penggugat dalambutir 01 baris sepuluh menyatakan .... R.l., tanggal24 Januari 2003, No. 608 K/Pdt/2002 ....

Jafar Abdullah, SHselaku TergugatTergugat sehingga dengan demikian terdapat perbedaan subjek hukumyang melakukan gugatan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat suatu Ne bisin idem tidak terpenuhi atas perkara aquo ;Menimbang, bahwa substansi dari gugatan PenggugatPenggugat / Pembandingadalah meminta menurut hukum agar para Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagaipemilik sepetak tanah tambak seluas 8.133,15m2 yang terletak di Desa Lancang BaratKecamatan Dewantara, Kebupaten Aceh Utara sesuai

terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutanpidana yang telah dibacakan.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwadalam kontra memori bandingnya mengajukankeberatankeberatan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa terdakwa pernah disidangkan dalamperkara yang sama yaitu) sesSuai putusanPengadilan Negeri Purwokerto No. 202/Pid.B/2011/PN Pwt. dan telah dijatuhi pidana.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) jopasal 64 ayat (1) KUHP atas perkara a quoterdakwa tidak dapat dituntut kembali atau ne bisin