Henry Panjaitan dalam kedudukannya selakukontraktor Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Kota Pematangsiantartahun 2002. Baik secara bersamasama dengan Drs. Marim Purba (WalikotaPematangsiantar), Ir. Mulyono (Pimpro Pembangunan Kios Darurat Pasar HorasPematangsiantar) dan Ir.

Henry Panjaitan dalam kedudukannya selakukontraktor Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Kota Pematangsiantartahun 2002, baik bersamasama dengan Drs. Marim Purba (Walikota Pematangsiantar), Ir. Mulyono (Pimpro Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Pematangsiantar), dan Ir.

2002 tentang persetujuan prinsip DPRD Kota Pematangsiantar atas Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas ;RAB Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Pematangsiantar senilaiRp.1.068.339.000,RAB Proyek Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Pematangsiantarsenilai Rp.1.400.368.000,RAB Proyek Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Pematangsiantarsenilai Rp.1.287.310.700,Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) pembangunankios darurat Pasar Horas Pematangsiantar Nomor : 010/Pemb/TK/1/2002 tanggal 1 Februari

,Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) pembangunankios darurat Pasar Horas Pematang Siantar Nomor : 010/Pemb/TK/11/2002 tanggal 11 Februari 2002 ;Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Time Schedule ProyekPembangunan Kios Darurat Pasar Horas Pematang Siantar ;Foto Dokumentari Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Pematang Siantar ;Berita Acara Serah terima pekerjaan No.013/Pemb/TK/II/2002tanggal 26 Februari 2002 ;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.016/Pemb/TK/IV/2002tanggal 26 Maret 2002

Pasar Horas ;RAB Proyek Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Pematangsiantar senilai Rp.1.400.368.000,RAB Proyek Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Pematangsiantar senilai Rp.1.287.310.700,Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) pembangunankios darurat Pasar Horas Pematangsiantar Nomor : 010/Pemb/TK/11/2002 tanggal 1 Februari 2002 ;Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Time Schedule ProyekPembangunan Kios Darurat Pasar Horas Pematangsiantar ;Foto Dokumentasi Pembangunan Kios Darurat Pasar

15Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;Menimbang bahwa semua unsur unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhimaka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanKedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat

mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, makaTerdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakuikeberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Pencagahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa TIMOR AGUNG PRAMONO Bin SUPARDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana ekonomi yaitu sebagai pengecer yang memperjualbelikanPupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayahtanggungjawabnya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf bUndangundang Darurat

Tani Makmur milikterdakwa yaitu 57 (limapuluh tujuh) sak Pupuk Bersubsidi jenisPETROGANIK dan 18 (delapanbelas) sak Pupuk Bersubsidi jenis NPKPHONSKA.Honea Perbuatan terdakwa TIMOR AGUNG PRAMONO Bin SUPARDIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf bUndangundang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo.

alatalat bukti yang diajukan dipersidangantelah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijsminimum) sertaberdasarkan buktibukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada MajelisHakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secarasyah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ekonomi yaitusebagai pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluarperuntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya sebagaimanaketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undangundang Darurat

Menyatakan terdakwa TIMOR AGUNG PRAMONO Bin SUPARDI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi yaitusebagai pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluarperuntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya sebagaimanaketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undangundang Darurat Nomor 7 Tahun1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana EkonomiJo.

Menyatakan terdakwa TIMOR AGUNG PRAMONO Bin SUPARDI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaekonomi yaitu sebagai pengecer yang memperjualbelikan PupukBersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayahtanggungjawabnya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf bUndangundang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo.

Pupuk NPK dan jenis pupuk lainnya yang idtetapkanoleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidangPetanian;e Bahwa terdakwa TIMOR AGUNG PRAMONO Bin SUPARDI dalammelakukan perdagangan dengan cara memperjualbelikan PupukPETROGANIK bersubsidi Pemerintah tersebut, tanpa memiliki izin dankewenangan baik selaku Produsen, Distributor maupun sebagaiPengecer.ae Perbuatan terdakwa TIMOR AGUNG PRAMONO Bin SUPARDIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf bUndangundang Darurat

alatalat bukti yang diajukan dipersidangantelah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewij/sminimum) sertaberdasarkan buktibukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada MajelisHakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secarasyah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ekonomi yaitusebagai pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluarperuntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya sebagaimanaketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undangundang Darurat

Menyatakan terdakwa TIMOR AGUNG PRAMONO Bin SUPARDI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi yaitusebagai pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluarperuntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya sebagaimanaketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undangundang Darurat Nomor 7 Tahun1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo.Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. : 15/MDAG/PER/4/2013Tentang Pengadaan Dan Penyaluran

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Saeri bin Pudding dengan Pemohon II, Nadira binti Darurat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1999 di Dusun Seppong, Desa Ulumanda, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Nadira binti Darurat
2. Saeri bin Pudding

PENGADILAN AGAMAMAJENEPENETAPANPERKARA NOMOR489/Pdt.P/2016/PA.MjTANGGAL28 Nopember 2016PEMOHON Saeri bin PuddingPEMOHON IINadira binti Darurat PENETAPANNomor 489/Pdt.P/2016/PA.Mj MAY xseas esa a ow wrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraitsbat Nikah yang diajukan oleh: Saeri bin Pudding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaantani, bertempat tinggal

di Dusun Batu Sikuttu, Desa Ulumanda,Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai PemohonI;Nadira binti Darurat , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaantidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Sikuttu, DesaUlumanda, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagaiPemohon Il;Yang selanjutnya disebut para Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini:Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang

, Saeri bin Pudding denganPemohon II, Nadira binti Darurat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari1999 di Dusun Seppong, Desa Ulumanda, Kecamatan Sendana, KabupatenMajene;Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku;Subsider :Hal. 2 dari 9 Hal. Pen.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Saeri bin Pudding denganPemohon Il, Nadira binti Darurat yang dilaksanakan pada tanggal 02Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.489/Pdt.P/2016/PA.MjJanuari 1999 di Dusun Seppong, Desa Ulumanda, Kecamatan Ulumanda, f Kabupaten Majene; .3.

Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriHal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 835 K/PID.SUS/2017Nganjuk tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:1.

Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak PidanaEkonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyoso bin Laman dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3. Menyatakan barang bukti berupa: 50 (lima puluh) sak pupuk jenis UREA bersubsidi pemerintah bertuliskanPT. Pupuk Indonesia (Persero) Group; 20 (dua puluh) sak pupuk jenis ZA bersubsidi pemerintah bertuliskanPT.

Pasal 21 Ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo.Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, dan sebelum menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa, Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal yangmemberatkan dan meringankan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Pasal6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.

ILHAM JAILANI bin BUDI SISWOYObersalah melakukan tindak pidana tanoa hak memasukkan keIndonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasal, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjatapenikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat

motor HondaScoopy warna coklat hitam tanpa plat nomor ke Kantor Polres Pati untukpemeriksaan lebih lanjut.> Adapun senjata tajam jenis kapak yang dibawa terdakwa tersebut bukanmerupakan alat yang lazim digunakan untuk kegiatan pertanian, untukpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan yang sah sertabukan merupakan barang / benda pusaka dan kapak tersebut dimilikiterdakwa tanpa adanyaizin pihak yang berwenang.sane sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat

sertadihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan,Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggalnya dari Penuntut Umum ,mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

dalam pertimbangan hukumdiatas maka jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hakmenguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, senjata pemukul, menikam, penusuk jenis kampak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 108/PID SUS /2020/PN Pi.Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat

Pembanding/Penggugat I : Resianna boru Simanjuntak isteri dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Sabar Marsaulina Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat III : Alfred Palambok Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.

Pembanding/Penggugat IV : Helmi Riana Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat V : Rudi Lamsihar Lumbantobing Anak dari alm. Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat VI : Rini Fatimah boru Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.

Pembanding/Penggugat VII : Herly Cahaya P L Tobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, S.H.
Pembanding/Penggugat VIII :

Darurat Sumuntul Lumbantobing,sedangkan Penggugat II, Penggugat Ill, Penggugat IV, Penggugat V,Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII adalah anak kandung darialm. Darurat Sumuntul Lumbantobing, oleh karena itu Para Penggugatadalah ahli waris sah dari alm.

Darurat SumuntulLumbantobing, sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV,Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII adalahanak kandung dariAlm. Darurat Sumuntul Lumbantobing, sehingga ParaPenggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Darurat SumuntulLumbantobing yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit SantaElisabeth Medan tanggal 09 Juni 2016;Bahwa Tergugat adalah istri dari Alm.

Darurat SumuntulLumbantobing kepada alm. Dj.

Darurat Sumuntul Lumbantobing adalah diTarutung dan alm. Dj.

Darurat Sumuntul Lumbantobing karena semasa hidupnyasurat tersebut tidak pernah diperlinatkan kepada Para pembanding/ParaPenggugat, dan barulah setelan Darurat Sumuntul meninggal dunia danalm. Dj.

Resianna boru Simanjuntak isteri dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing2.Sabar Marsaulina Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing3.Alfred Palambok Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing4.Helmi Riana Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing5.Rudi Lamsihar Lumbantobing Anak dari alm.

Darurat Sumuntul Lumbantobing6.Rini Fatimah boru Lumbantobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing7.Herly Cahaya P L Tobing Anak dari alm Darurat Sumuntul Lumbantobing8.Lidia Susanty boru LumbantobingTergugat:1.Anna Clara boru Lumbantobing isteri dari alm. Djendar Hutabarat2.Berliana boru Hutabarat Anak dari Alm. Djendar Hutabarat3.Robert Elisa Hutabarat Anak dari alm. Djendar Hutabarat4.Yovani Raya boru Hutabarat Anak dari alm.

Penggugat:
Hermansyah Tanjung
Tergugat:
Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta.Halaman 4 dari 49 halaman Putusan No.36/G/2021/PTUNJKT4.

Bahwa Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas KesehatanProvinsi DKI Jakarta adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 144Tahun 2010 Tentang Pembentukan organisasi dan tatakerja UnitPelayanan Ambulans Gawar Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta.2.

pelayanan ambulans gawat darurat dinas Kesehatanprovinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur No. 684 Tahun 2007 tentangpenerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerahpada unit pelayanan ambulans gawat darurat dinas kesehatan DKIJakarta, Peraturan Gubernur No.72 Tahun 2007 tentang pegawai nonpns satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan polapengelolaan keuangan badan layanan umum daerah DKI Jakarta,Peraturan Direktur Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat DinasKesehatan DKI

Gawar Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2013Halaman 5 dari 49 halaman Putusan No.36/G/2021/PTUNJKTtentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Non PNSdan Satuan Biaya Pada Kegiatan Khusus/Gawat Darurat BidangKesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PutusanGubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 383 Tahun 2012 tentangPenetapan Ambulans Gawat Darurat 118 sebagai Unit Kerja DinasKesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan

73 Tahun 2020 (saudaraMochamad Samsudin) yang mana SK PHK tersebut adalah SKPHK sepihak oleh Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat DinasKesehatan DKI Jakarta.Dengan dikeluarkannya SK PHK Sepihak oleh Kepala UnitAmbulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta dan ditegaskandengan SE kepala unit AGD Dinkes Nomor 50 tahun 2020 tentangPHK , maka mulai terhitung tanggal 16 Oktober 2020 kami(Samsuludin, Hermansyah Tanjung dan Moch Samsudin) sudahtidak lagi bekerja di Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta..

Penggugat:
Samsuludin
Tergugat:
Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Bahwa Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas KesehatanProvinsi DKI Jakarta adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan ProvinsiDKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan GubernurNomor 144 Tahun 2010 Tentang Pembentukan organisasi dantatakerja Unit Pelayanan Ambulans Gawar Darurat DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta;b.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Tetap Non Pegawai NegeriSipil Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta yang diangkat Melalui Keputusan Direktur AmbulansGawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 7tahun 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Non PegawaiNegeri Sipil Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan ProvinsiDKI Jakarta;c.

Darurat DinasKesehatan DKI Jakarta yang menerapka PPKBLUD No 1 Tahun2008 tentang formasi kebutuhan pegawai non pns pada unitpelayanan ambulans gawat darurat dinas Kesehatan provinsi DKIJakarta, Peraturan Direktur Unit Pelayanan Ambulans DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPKBLUDNo. 2 tahun 2008 tentang Remunerasi pegawai non pns pada unitpelayanan ambulans gawat darurat dinas Kesehatan provinsi DKIJakarta, Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 TentangPembentukan organisasi dan

tatakerja Unit Pelayanan AmbulansGawar Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PeraturanGubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2013 tentangPedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Non PNSdan Satuan Biaya Pada Kegiatan Khusus/Gawat Darurat BidangKesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,Putusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 383 Tahun 2012tentang Penetapan Ambulans Gawat Darurat 118 sebagai UnitKerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola PengelolaanKeuangan Badan

;Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai tetap non PegawaiNegeri Sipil Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI JakartaNomor 7 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Non PegawalNegeri Sipil Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;Menimbang, bahwa Penggugat diangkat menjadi pegawai non PNS(pegawai tetap) pada unit pelayanan ambulans gawat darurat dinaskesehatan provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK BLUD pada tanggal27 Juni 2008 oleh Keputusan Direktur Unit

Penggugat:
Mochamad Samsudin
Tergugat:
Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Alasan Mengajukan Gugatan1.Bahwa Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas KesehatanProvinsi DKI Jakarta adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 144Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UnitPelayanan Ambulans Gawar Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri SipilAmbulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yangdiangkat Melalui Keputusan Direktur

Ambulans Gawat Darurat DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2008 TentangPengangkatan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil AmbulansGawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;Bahwa penerbitan Keputusan Direktur Ambulas Gawat Darurat DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2008 berpedomanpada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor :07/PMK.02/2006 Tentang Persyaratan Adminitrasi Dalam RangkaPengusulan

mana SK PHK tersebut adalah SK PHK sepihak olehKepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DK!

(Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuaidengan asli);Laporan/Penjelasan/Jawaban Atas Disposisi Kepala UnitPelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas KesehatanProvinsi DKI Jakarta yang dibuat oleh Kasubbag TU &Keuangan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2020 (bukti P5 =T2) menjadi suatu keharusan dan wajib patuhi oleh seluruh pegawai baik yangPNS maupun yang PNS, pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta.

menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, atau. mempergunakan atau mengeluarkan dariIndonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjatapenusuk (slag, steek, of stootwapen) dan Melakukan Penganiayaansebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 TentangMengubah ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERESTRAFBEPALINGEN (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan UU RI DahuluNomor 08 Tahun 1948 DANKEDUAa Bahwa ia terdakwa ANDRIANTO Als ANDRE Bin SURYANTO (Alm)pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaktidaknya pada rentang waktu dari bulan Juni 2020 atau setidaktidaknyapada tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Jamila milik saksi

sentimeter kali tigasentimeter, kesimpulan: Luka tersebut disebabkab kekerasan bendatumpul.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam PasalPasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihakberwenang untuk membawa, memiliki, dan menyimpan pisau tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur Tanpa hakmembawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1Undangundang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPertama/kesatu ;Menimbang,

keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perobuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Sgl Belum ada perdamaian dengan saksi korban;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal atas perbuatannya berjanji tidak mengulanginya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat