Ditemukan 56472 data
1.Hartono
2.Rudy
Tergugat:
PT,Sarana Subur Agrindotama
241 — 0
113 — 24
Surat Nomor:560/Nakerkop&UKM/148.c/III/2017 perihal anjuran tanggal 03 Maret2017;Bahwa Sejak awal bekerja penggugat tidak menerima upah sesuaiUpah minimum Provinsi (UMP); Penggugat menerima upah terakhiryang di terima pada bulan Desember 2016 sebesar Rp.1.300.000(satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan sebelumnya penggugatmenerima upah selama tahun 2015 (Januari s/d Desember ) adalahsebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);Bahwa sebagaimana UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 88ayat 1 (Setiap pekerja
Rp. 600.000, x 12 bulan = Rp. 7.200.000,Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tahun 2016 (No.412/13/X/2015), Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp.1.875.000, dan Gaji/Upah penggugat tahun 2016 sebesar Rp.1.300.000, jadi selisin Gaji/Upah tahun 2016 adalah : Januari s/dMaret 2016 (menjadi 12 bulan) adalah sebagai berikut:= Rp. 1.875.000, Rp. 1.300.000, = Rp. 575.000,= Rp. 575.000, x 12 bulan = Rp. 6.900.000,Bahwa di Double Dipps setiap pengunjung dipotong Service Chargedan dibagikan kepada pekerja
/ouruh serikatpekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harusmengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja danayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusanhubungan kerja wajid dirundingkan oleh pengusaha dengan serikatpekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabilapekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikatpekerja/serikat buruh;Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang
Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003, maka PHK ini adalahPHK sepihak;Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selamaPutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya;Bahwa karena akibat
/ouruh yang sedang dalam proses pemutusanhubungan kerja dengan tetap wajib membayar Gaji/upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh, maka Tergugatberkewajiban membayar Gaji/Upah bulan berjalan/Uang Proses dansegala kewajiban kepada Penggugat sejak diberhentikan tanggal 31Desember 2016 dengan upah sejumlah Rp. 1.875.000, (Satu jutaHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2017/PN Gto26.27.28.delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dimulaidari bulan Januari
SAKIRAN
Tergugat:
PT. MEGA AUTO FINANCE;
141 — 29
Serikat Pekerja PT.Baturona Adimulya
Tergugat:
PT. Baturona Adimulya
249 — 260
Penggugat:
Serikat Pekerja PT.Baturona Adimulya
Tergugat:
PT. Baturona Adimulya
Budi Setiawan
Tergugat:
PT. LG Electronics Indonesia
233 — 92
LASMA LENIDA ROSINTA, S.E.,M.M
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia Tbk Consumer Retail Loan Center Medan
61 — 33
59 — 14
HJ. NININ SUTININGRUM, S.E., M.M
Tergugat:
PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO
133 — 59
MARKO DINAWATI PARDEDE
Tergugat:
PT SAMUDRA PERDANA
15 — 0
MUHAMMAD JONI NASUTION
Tergugat:
ASURANSI JIWA BERSAMA.AJB BUMI PUTRA SATU SEMBILAN SATU DUA
153 — 38
RIYANTO
Tergugat:
PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
132 — 42
Dalam Nota Dinastersebut hanya menyebutkan jabatan lama dan jabatan baru penggugat.Hal ini telah mengabaikan prinsip asas terbuka sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 32 UU Ketenagakerjaan.Bahwa seharusnya mutasi bukan hanya mempertimbangkan kebutuhanTergugat saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dankemampuan dari Penggugat selaku pekerja/ buruh.
Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja padajabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dankemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, danperlindungan hukum.Bahwa dengan demikian salah satu unsur penting yang harusdipertimbangkan oleh Tergugat sebelum melakukan mutasi sebagaimanaHalaman 4 dari 31Putusan Nomor 172/Pdt.SusPHI/2020/PNMdn19.20.21.22.23.24.diatur dalam ketentuan Pasal 32 UU Ketenagakerjaan adalah bagaimanamenempatkan pekerja
Dalam Surat tersebut pada pokoknyaTergugat menyatakan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat dengan menerapkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UUKetenagakerjaan yaitu dikualifikasikan mengundurkan diri.Bahwa Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan,Pekerja/ouruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yangsah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dantertulis dapat
angka 3 dimana Tergugat mengakui bahwa Balai Penelitian KaretSungai Putih merupakan kantor unit yang berada dalam lingkungan dan strukturTergugat berada di Desa Sungai Putin kecamatan Galang kabupaten Dellserdang;Menimbang bahwa berdasarkan kerentuan Pasal 81 Undangundang No 2tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada pengadilanHubungan undustrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat pekerja
/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebihberturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan buktiyang sah dan telah dipnggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dantertulis dapat di putus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan menundurkandirl;Ayat (3) pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pekerja / buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian haksesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang bersarnyadan
ISKANDAR
Tergugat:
PT.UNZA VITALIS PUSAT Cq Kantor Cabang Distributor PT. UNZA VITALIS
221 — 61
YOSEP PRIMADONA
Tergugat:
PT ELUAN MAHKOTA
137 — 98
Siti Zainab
Tergugat:
CV. FOUNTAIN
1273 — 603
1.Rahmad Kodrat Pasaribu
2.Masmur Sitepu
3.Supratman
4.Usman
5.Gimson Purba
6.Wanindra
7.Robinson Ginting
8.Sawaludin
Tergugat:
Direksi Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara V
110 — 66
EVO SYAHDIBA
Tergugat:
PT.BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cab Rantau Prapat
167 — 84
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Nokep: 169-KC-II/LYI//12/2018, tanggal 06 Desember 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin dan Surat Keputusan Nokep : 169 a-KC-II/LYI/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembetulan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin
Muhammad Ismail
Tergugat:
PT. Sumber Rezeki Bersama
84 — 35
SUWANDI
Tergugat:
PT GRAHA CAKRA MULIA
235 — 104
RAJA
Tergugat:
TOKO BOBO FASION
39 — 24
81 — 34