kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutanikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), perbuatan Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas,Terdakwa sedang mengoperasikan kapal pengangkut ikan untukmentransfer atau) memindahkan ikan hasil tangkapan darikapal kapal penangkap ikan di laut dengan cara Terdakwamenghampiri kapal kapal penangkap

Menyatakan Terdakwa PHAM VAN CHI terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanperbuatan pidana "Memiliki dan/atau)= = mengoperasikankapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikanatau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)," melanggar Pasal94 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana dakwaan kedua.2.

Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.96/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI tanggal 20 Maret 2009 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa, yaitu) Terdakwa PHAM VAN CHIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengoperasikan Kapal Pengangkut ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidakmemiliki SIKPI;.

Bahwa Terdakwa telah dengan jelas mengoperasikan kapalpengangkut ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yangterkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI), dengan cara Terdakwa Nakhoda KM. TG 97480 TSmenghampiri kapal kapal penangkap ikan di tengah laut, kemudianmentransfer atau memindahkan ikan hasil tangkapan dari kapalkapal penangkap ikan ke KM.

TG 97480 TS untuk dibawa ke Vietnam.Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan' setiap orang yang memiliki dan ataumengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin KapalPengangkut Ikan (SIKPI), dimana dalam perkara ini adalah KM.

Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 148/PMK.04/2011 Tanggal 07 September 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor;Bahwa pengangkut atau. sarana pengangkut, Berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes KeberangkatanSarana Pengangkut;. Yang dimaksud.

Pengangkut adalah orang, kuasanya,atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yangmengangkut barang dan/atau orang.

Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut.

atau sarana pengangkut, Berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes KedatanganSarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut; YangHalaman 28 dari 40 halaman Putusan No 32/Pid.SusPrk/2016/PN.Tte.dimaksud Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawabatas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atauorang.

untukmembawa sarana pengangkut atau barang di atasnya ke kantor pabean.

KELUARGA MAKMUR berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM.

Persetujuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut Lanjut nomor : 000105/KPU.02/BD.0203/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembukaan Segel nomor : BA- 203/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pelaksanaan Tugas tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut

204/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyegelan nomor : BA- 164/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut Lanjut nomor : 000104/KPU.02/BD.0203/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut

BATAM PUTRA TEMPATAN; 1 (satu) lembar Pendaftaran Outward Manifest tanggal 07 September 2019 yang diterbitkan oleh Sistem KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkutan nomor : SP- 2550/KPU.02/BD.0603/2019/BATU AMPAR tanggal 07 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Checklist Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut KLM.

KELUARGA MAKMUR berupa:1 (satu) unitsarana pengangkut KLM.

TBKYang dimaksud dengan pembongkaran pada ayat ini yaitu pembongkaranbarang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya,dilakukan di pelabuhan yang belum dapat disandari langsung sehinggapembongkaran dilakukan di luar pelabuhan (reede).Dalam rangka pengamanan hakhak keuangan negara sesuai UndangUndang Kepabeanan Pasal 7 terdapat kewajiban pengangkut untukmenyampaikan pemberitahuan pabean (RKSP dan Manifest) termasukdalam hal terdapat kegiatan STS harus memperoleh persetujuan dariKepala

KELUARGA MAKMUR berupa:>1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. KELUARGA MAKMUR dengan 1(satu) unitmesin merk MITSUBISHP;Muatan KLM.

datang ke dalam daerahpabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalamdaerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut kekantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali saranapengangkut darat.

Dalam penjelasan UndangUndangKewajiban ini harus dilakukan oleh pengangkut atau kuasanya.

Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UUNomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barangniaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yangmembawa barang berupa bawang merah, yang dilakukan terdakwa selakunakhoda kapal KM.

Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajidb mencantumkan barang yangdiangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luardaerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor 17Tahun 2006, yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niagayang dimuat dalam sarana pengangkut.

Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajid mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

Bahwa benar sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niagayang dimuat dalam sarana pengangkut.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui:a.

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi AwakSarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang Lost and Foundsebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melaluiJalur Merah.4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa olehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau.

Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (2) huruf b, ditemukan:a.

yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.3. pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:(1).

,pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan dendaadministrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen saranapengangkut;Prosedur kepabeanan yang harus ditempuh atas kapal niaga yangmembawa barang niaga dari luar negeri, sebagai berikut : Pertamasekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal),pengangkut atau agen pelayaran yang ditunjuk wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan paling lambat 24 (duapuluh

(RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan SaranaPengangkut yang disampaikan oleh pengangkut kesuatu Kantor Pabean(Kantor Bea dan Cukai);Yang dimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yangselanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niagayang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) pada saat memasukiKawasan Pabean;Jika memperhatikan lokasi penindakannya yaitu berada di Perairan KualaPeunaga, Kab.

sekitar 28ton yang dimuat di sarana pengangkut KM ILHAM GT. 22 NO. 91/QQGberbendera Indonesia, dapat AHLIjelaskan sebagai berikut :a.

telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 108/PMK.04/2006, juncto Peraturan DirekturJenderal Bea Dan Cukai Nomor: P10/BC/2006 Tentang Tata CaraPenyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalBea Dan Cukai Nomor P19/BC/2006 kewajiban kepabeanan yangharus dipenuhi oleh pengangkut yaitu:a.

Dalam halwaktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluhempat) jam, maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP/BC 1.0) wajib diserahkan paling lambat sebelumkedatangan sarana pengangkut;Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Ksp halaman 16 dari 39 halamanb. Setelah kapal datang, pengangkut wajidb menyerahkanpemberitahuan pabean berupa Inward Manifest (BC 1.1)secara elektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Langsa;c.

17 harus diisi dalam pembuatan PEB yangdisampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena jika Tanggal Perkiraan Ekspor (kolom 17)tidak diisi, maka PEB yang disampaikan akan ditolak (reeject).bahwa menurut Majelis tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan saranapengangkut (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masihmerupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantungkepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut

di dermaga pelabuhan serta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalam sarana pengangkut dan berapabanyak partai barang (PEBPEB) yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapatberupa terjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor, atau tepatpada tanggal perkiraan ekspor.

Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai dengan Pasal 7A ayat (1)Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan saranapengangkut dan kesiapan barang ekspor juga

, dapatdisampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelumkeberangkatan sarana pengangkut.: Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan setelahmendapat persetujuan ekspor, dengan menggunakan:hurufc : permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatanpersetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspormerupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.ayat (5) : Tata kerja pemasukan barang ekspor curah diatur dalam

Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut danmenyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikancatatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan.5.2.

SMP (Samudera MutiaraPersada) tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 11.00Wib di Kapal Pompong (Kapal Pengangkut) yang berada di Pinggir PantalDsn. Jebu Laut Ds. Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. TerdakwaISKANDAR Als KANDAR Bin HUSEIN mengambil 3 ( tiga ) karung pasir timahmilik PT.

SMP (Samudera Mutiara Persada) tersebut dengan cara menyeret 3(tiga) karung pasir timah tersebut dari tumpukan pasir timah yang berada diKapal Pompong (Kapal Pengangkut) menggunakan kedua tangan dandipindahkan ke dalam kamar mesin Kapal Pompong (Kapal Pengangkut)yang gelap, kemudian ditukarkan dengan 3 (tiga) karung Tailing; Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa ISKANDAR AlsKANDAR Bin HUSEIN mengambil 3 (tiga) karung pasir timah milik PT.

SMP (Samudera Mutiara Persada) di KapalPompong (Kapal Pengangkut) yang berada di Pinggir Pantai Dsn. Jebu LautDs. Kelabat Kec. Parittiga Kab.

SMP (Samudera Mutiara Persada) untuk mengangkutHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN MtkPasir Timah dan dipindahkan ke Mobil Truk Pengangkut Pasir Timah yangberada di Pinggir Pantai Dsn Jebu Laut Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab.Bangka Barat. Kemudian setelan semua Pasir Timah diangkut ke dalamKapal Pompong (Kapal Pengangkut), kami bergerak menuju Pinggir PantalDusun Kelabat Desa Jebu Laut Kec. Parit Tiga Kab.

SMP (Samudera Mutiara Persada) diKapal Pompong (Kapal Pengangkut) yang berada di Pinggir Pantai DusunJebu Laut Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tanpa izin dariyang punya yaitu milik PT. SMP (Samudera Mutiara Persada) dengankorban / pelapor atas nama PRAYUDI APRILIANTO Als YUDI selaku KepalaOperasional Kapal PT.

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc.

PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLGBahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau.pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan:(1).

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa angka 2) kepada Pejabat Karantina.Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi AwakSarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang Lost and FoundHalaman 18 dari 43 hal.

Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa olehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau.Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan:a.

(Ill/d), NIP.19621222 198303 1 001, berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnyadalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentangKepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niagayang dimuat dalam sarana pengangkut.

;memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut; dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai;pengamanan patroli laut.Bahwa KM.

; memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut; dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai; pengamanan patroli laut.Bahwa KM.

yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang Impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut.

SUMBER REZEKI;Menimbang, bahwa menurut Ahli IRIANTA JAYANDARU ARIOberpendapat berdasarkan pasal 7A ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 diaturbahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerahpabean mengangkut barang Impor wajib memberitahukan rencana kedatangansarana pengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut.

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukalberwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yangdibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yangdikeluarkan melalui Jalur Hijau.3.

No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLGPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukalberwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yangdibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yangdikeluarkan melalui Jalur Hijau.3.

dan Awak Sarana Pengangkut yangdikeluarkan melalui Jalur Hijau.Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan:(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksuddalam Pasal Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :e.

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atauAwak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

(sounding kapal);Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Kepabeanan yang menyatakanBarang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan daridaerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagaibarang ekspor.

(Penjelasan dimuat yaitu dimasukkannya barang kedalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabeantermasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar);Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor P40/BC/2008 tentang Tata LaksanaKepabeanan di Bidang Ekspor, dinyatakan: Untuk mengetahui jumlahHalaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1801/B/PK/PJK/2016Barang Ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui pipa,dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasilpengukuran alat ukur di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Beadan Cukai;Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas maka hasilpengukuran yang digunakan adalah hasil pengukuran berdasarkanjumlah barang ekspor yang telah dimuat di sarana pengangkut (ShipsTank Sounding);Bahwa pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisikbersama dengan

surveyor pada saat mengukur jumlah barang ekspor disarana pengangkut, dan diperoleh hasil pengukuran jumlah barangekspor yang telah dimuat di sarana pengangkut sebanyak 5.054,947MT, sedangkan barang ekspor yang berasal dari 3 PEB seharusnyaberjumlah total 5.000 MT (sesuai hasil pengukuran jumlah barangekspor yang keluar dari tangki penimbunan di darat);Bahwa pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut dilakukansecara sekaligus sehingga terhadap selisih lebih jumlah barang eksportersebut tidak dapat

, hal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 pada Pasal 2 dinyatakan bahwa BarangEkspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dan telah diajukandokumen kepabeanannya dianggap telah diekspor;Bahwa alat ukur yang telah dipergunakan oleh pemeriksa Bea dan Cukai diKPPBC Tipe A3 Tembilahan menggunakan draft sarana pengangkut,seharusnya menurut peraturan perundangundangan harus menggunakanalat ukur yang ditera (kalibrasi) oleh Badan Meteorologi KementerianPerdagangan;Menurut

Hikmah GT. 15 No. 1979/PPb berbendera Indonesia yang mengangkutbarang berupa pakaian bekas dari Malaysia yang dilakukan oleh terdakwadengan menggunakan sarana pengangkut kapal KM.

Pengangkut / Agen pelayaran wajib memberitahukan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tujuan paling lambat 24 jam sebelumkedatangan sarana pengangkut (kapal) ;Hal. 16 dari 30 Hal. Put. No 272/Pid.Sus/2016/PN Kis2. Pada saat kedatangan sarana pengangkut (kapal) : pengangkut/ agenyang ditunjuk wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Inward Manifestkepada pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTujuan;3.

Inward Manifest yang diterima dan mendapat nomor pendaftaran diKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tujuan merupakanpemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuanpembongkaran;Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan saranapengangkut yang disampaikan oleh pengangkut/ agen pelayaran yangditunjuk ke suatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukai), sedangkan yangdimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut

Asahan setahu saksi baik pengangkut atauagen pelayaran KM. Hikmah GT. 15 No. 1979/ PPb tidak pernahmengajukan Prosedur Kepabenan serta juga tidak pernah memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan daftar muatan barang niagayang diangkut (Inward Manifest) kepada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung ;Hal. 17 dari 30 Hal. Put.

Hikmah GT.15 No. 1979/PPb, sertaterdakwa selaku pengangkut kapal KM.

Kebun dan setelah FRANKI SUHERIEDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI dapat merekrutnya kemudianmelaporkan ataupun memberitahukan kepada saksi bahwa ada mobiltruk pengangkut buah yang sudah diarahkan masuk ke PKS yangdihunjuk FRANKI SUHERI EDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI dansetelah saksi memperbolehkan ataupun menyetujui, maka FRANKISUHERI EDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI meminta SuratPengantar TBS dari supir pengangkut buah kelapa sawit yang kemudianPutusan Nomor : 541/Pid.B/2016/PN Sim.

TM), SUDAR (kebun Balimbingan nomor polisi BK 8657 TM),BAKTI (kebun Balimbingan nomor polisi BK 9972 TM), dari KebunMarjadi saya lupa nama supir dan nomor polisi mobilnyaDan selain keenam lakilaki yang saya sebutkan namanamanyadiatas, masih ada lagi supirsupir pengangkut buah kelapa sawit milikPihak PTPN IV Kebun Marjandi akan tetapi saya tidak ingat nama dannomor polisi mobilnya Bahwa yang merangkul dan mengajak para supirsupir pengangkut buahkelapa sawit yang dari Kebun Balimbingan, dari Kebun

Kebun dan setelah saksi FRANKI SUHERIEDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI dapat merekrutnya kemudianmelaporkan ataupun memberitahukan kepada Saksi JAMAN DAMANIKbahwa ada mobil truk pengangkut buah yang sudah diarahkan masuk kePKS yang dihunjuk saksi FRANKI SUHERI EDISIMON PANDIANGANAls FRENKI, dan setelah Saksi JAMAN DAMANIK memperbolehkanataupun menyetujui, maka saksi FRANKI SUHERI EDISIMONPANDIANGAN Als FRENKI mengantarkan Surat Pengantar TBS darisupir pengangkut buah kelapa sawit yang kemudian surat

Nama ANDRE, Lk, umur sekitar 30 tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit Kebun Balimbingan, tempattinggal saksi tidak mengetahuib. Nama BAKTI, Ik, umur sekitar 35 Tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit milik Pihak PTPN IV KebunBalimbingan, tempat tinggal tidak diketahuic.

Il Kebun Marihat Bahwa namanama supir pengangkut buah kelapa sawit di Afd. Il KebunMarihat yang diingat saksi adalah DIKA saja dan begitu juga dengannomor Polisi /plat truk angkutan yang ada di Afd.

Multi Cargo Service selaku Pengangkut sedangkan dalam Gugatanaquo, PT. Multi Cargo Service hanya sebagai TURUT TERGUGAT yangseharusnya PT. Multi Cargo Service sebagai TERGUGAT.

Bahwa terjadinya kasus hilangnya material barang di atas kapal sesuai versiPENGGUGAT dalam Gugatannya tentu hal ini terjadi setelan adanya pembatalanPolis dan setelah dilakukan pengembalian premi kepada TURUT TERGUGATselaku Pengangkut sehingga yang bertanggung jawab atas hilangnya materialbarang di atas kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengangkut bukantanggung jawab Perusahaan Asuransi, karena Perusahaan Asuransi tidakmenjamin pertanggungan barangbarang yang diangkut tersebut.5.

Sehingga tanggung jawab untuk mengganti kerugianapabila terjadi kehilangan barang sepenuhnya tanggung jawab dari Pengangkut(TURUT TERGUGAT) bukan tanggung jawab Perusahaan Asuransi (TERGUGAT dan TERGUGAT Il).KESALAHAN DARI PENGANGKUT TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KEPADAPERUSAHAAN ASURANSI KARENA NAMA KAPAL YANG MENGANGKUTBARANG YANG HILANG TIDAK TERCANTUM DALAM LAMPIRAN POLIS PST0151/201200164 TANGGAL 10 FEBRUARI 2012 TERSEBUT.Hal 23 Putusan No.30/Pdt.G/2013/PN .Jkt.Tim.21.Bahwa dalam kasus aquo, yang

seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atashilangnya material barang tersebut di atas kapal adalah PT.Multi Cargo Service(TURUT TERGUGAT) selaku Pengangkut bukan tanggung jawab TERGUGAT dan TERGUGAT II selaku Perusahaan Asuransi.

Dengan demikian, TERGUGAT dan TERGUGAT Il harus dibebaskan dari tanggung jawab pembayaran klaimasuransi apabila terjadi kesalahan daripada TURUT TERGUGAT selakuTertanggung dan Pengangkut itu sendiri dalam hal ini PT.

Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkuttidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:a Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpangatau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLGBarang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas danBarang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :1.

Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:a Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpangatau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui :a.

Bcn 211.0071 ; -------------------- - Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) Lembar Asli Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ; ------------------------ 1 (satu) Lembar Photo copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ; ------------------------ - Dikembalikan kepada Pemilik Kapal melalui Terdakwa ; ----------------------------- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap

Ben 211.0071, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Pengangkut Ikan(SIKPI), 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),1 (satu)lembar Asli Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap ikan tingkat II An.

MEGA 711, jenis kapal pengangkut ikan berbenderaIndonesia dengan ukuran 146 GT, dan ditemukan pelanggaran yaitu KM. MEGA711 berlayar di Perairan Tobelo tanpa dilengkapi dengan Surat Izin /PersetujuanBerlayar, selanjutnya kapal tersebut dikawal ke Ternate guna pemeriksaan lebihlanjut ; Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan saksi LukasBiso yang adalah Anak Buah Kapal / ABK. dari KP. 304 terhadap KM.

Ben 211.0071, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Pengangkut Ikan(SIKPI), 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),1 (satu)lembar Asli Sertifikat ahli nautika Kapal Penangkap ikan tingkat II An.

Ikan(SIKPI) dan tidak diperbolehkan berlabuh atau sandar di pelabuhan pangkalan ataupelabuhan muat/singgah yang tidak tertera dalam izin yang dimilikinya ; e Bahwa fungsi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dalam rangka keselamatanpelayaran ; e Bahwa persyaratan jika suatu kapal pengangkut ikan hendak menambah pelabuhanmuat atau pelabuhan singgahnya adalah harus memiliki rekomendasi daripelabuhan tujuannya terlebih dahulu ;e Bahwa sanksi yang dikenakan apabila kapal pengangkut ikan singgah diluarpelabuhan

MEGA 711, berukuran 146GT.adalah jenis Kapal Perikanan dengan fungsi Pengangkut Ikan, berbendera Indonesia,dengan Nakhoda yang bernama Octavianus Mamahit Alias Octa ; n Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta tersebut, maka unsur Nakhoda KapalPerikanan, menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Ad.2.