hariSelasa tanggal 25 September 2012, yang mengadili Perkara TingkatPertama dan Terakhir menjatunkan Putusan dalam Perkara PengujianUndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia UrusanPiutang Negara terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 13)Bahwa dikarenakan beberapa alasan tersebut diatas dan karena alasanyuridis bahwa kasus Penyelesaian Kredit Bermasalah dan atau NPL(Non Performing Loans) di BankBank BUMN / BUMN dan Bank Syariahberbadan Hukum, Perseroan dan atau PI (Perseron

surat jawaban Tergugat yang10menjadi pokok permasalahan adalah mengenai gugatan perselisihan hubungan industrial yangdiajukan Penggugat terhadap Tergugat,karena adanya gugatan pemutusan hubungan kerja(PHK) oleh Penggugat terhadap Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat,makaPenggugat wajib membuktikan dalildalil gugatannya tersebut ;Menimbang,dalil angka 1 dan 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya,yang padapokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah suatu Perseron

EKSEPSI DISKUALIFIKASI atau GEMIS AANHOEDANGHEID;Bahwa perlu TERGUGAT cermati atas kKedudukan PENGGUGAT dalamSurat Gugatan adalah Badan Hukum (rechtpersoon) dimana ataskedudukan sebuah Perseroan Terbatas yang tunduk pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas (Selanjutnyadisebut UUPT), dimana sudah jelas bahwa Pasal 98 ayat (1) UUPTmenyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluarPengadilan jo.

Manusia (orang/perseron)2.

., sesuai ketentuan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum (KUH) Perdata, oleh sebab itu gugatanPenggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebutditanggapi oleh Penggugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Tergugat ll merupakan Perseroan Terbatas sehingga berlaku UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas, maka sangat jelaskedudukan Para Tergugat dalam gugatan Penggugat

Bahwa Kantor Pusat PT Bukit Uluwatu Villa, Tok (Termohon Kasasi) tidakberada di Bali melainkan Kantor Pusat PT Bukit Uluwatu Villa, Tbk(Termohon Kasasi) faktanya berada di Jakarta, hal tersebut menyalahiUndang Undang PerseroanTerbatas;Bahwa mengenai kedudukan dan alamat diatur dalam Pasal 5 UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas (UUPerseroan Terbatas), dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim telahsalah dan keliru menginterprestasikan ketentuan Pasal 3 ayat (5) UUKPKPU mengenai

SUMBERALAM ANUGRAH ABADI dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseron Terbatas, yang dimaksud dengan Rapat UmumPemegang Saham adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undang undang ini/atau anggaran dasar;Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT.

SMU yang telahdilegalisir;Halaman 37 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.3838454647484950512,5354555657Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :AHU00772.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang persetujuanakte perubahan anggaran dasar perseron yang telah dilegalisir;Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHUAH01.10.02706 tanggal 11 September 2009 perihal penerimaan pemberitahuanperubahan .data perseroan PT.

SMU yang telahdilegalisir;Halaman 55 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.565645464748495051525354a25657Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :AHU00772.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang persetujuanakte perubahan anggaran dasar perseron yang telah dilegalisir;Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHUAH01.10.02706 tanggal 11 September 2009 perihal penerimaan pemberitahuanperubahan .data perseroan PT.

hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu,pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai suratpalsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jika pemakaian surat itu dapatmenimbulkan kerugian yang dilakukan terhadap surat sero atau hutang atau sertifikatsero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseron

Truly Anugerah Retailindo karena Direksi Perseroan yangberwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseron baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar;Menimbang, bahwa bukan PT. Pasifik Atlanta Retailindo yabg mengajukangugatan kepada Hamdani Suhandojo, karena PT.

Bahwa Penggugat sebuah perusahaan swasta yang berdomisili di Malaysiasedangkan Tergugat adalah sebuah badan hukum atau perseron terbatasHal 7 Put. No. 609/ Pdt/2018/PT.DKI17.18.19.20.21.yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia telah menandatanganiMemorandum of Agreement pada tanggal 1 Oktober 2016 yang mengaturtentang syaratsyarat dan ketentuanketentuan penjualan Kapal ;Bahwa pada asasnya setiap orang atau badan hukum memiliki kebebasanuntuk melakukan perjanjian (freedom of contract).

PUTUSANNOMOR: 02/PDT.G/2013/PN.BbsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara: PT.SIGMA DELTA PUTRA, dalam hal int diwakili Oleh Direkturnya H.ANDRIHERMAWAN SH berdasarkan pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseron TerbatasPT.SIGMA DELTA PUTRA No.05 Tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapanPejabat Umum (NOTARIS) MUSAWAMAH,SH

MakaterkaitPerjanjian, dilakukan oleh Subjek Hukum yang terdiri dari Manusiaatau orang (Naturelijke Persoon) dan Badan Hukum (Recht Persoon),Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum yang memilikipersonalitas Hukum (legal personality) sebagai Subjek Hukum yangberdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham danpengurus, sehingga padanya melekat tanggung jawab Kontraktualatas perjanjian atau transaksi yang dibuat untuk dan atas namaPerseroan, maka tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat padadiri Perseron

Kecuali ia dapatHal 23 dari 35 halaman Putusan No.625/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Seldibuktikan ikut serta dalam pengurusan perseroan, maka ia wajib bertaggungjawab secara tanggung renteng sebagai mana ditentukan dalam Pasal 21KUHD : Persero komanditer melanggar ketentuanketentuan alinea pertamaatau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggungrenteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseron itu.

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karenasebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak danberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakiliPerseroan;28.Lebih dari itu, Mahkamah Agung telah mengambil sikap yang tegasdalam putusanputusannya bahwa tindakan suatu perseron baik didalam maupun di luar persidangan diwakili oleh Direksi.

Kedaung Industrial, Ltd, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 tidakmempunyai organ Perseron berupa Komisaris dan Direktur disebabkantelah berkahir masa jabatanya berdasarkan perubahan susunan Komisarisdan Direktur PT.

selaku pemilik 35% saham perseroan dengan menggunakan nama pihak ketiga sendirisebanyak 10 % dan perseron terbatas PT.

Bahwa Penggugat dan Il mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumkarena tidak mau dan tunduk kepada Pasal 12, 15 Ayat 3, 21 Ayat 1c dan2 dan Pasal 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 dan PermenkumNomor M.03.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaporan PerubahanAnggaran Dasar Perseron Terbatas (Pengisian formulir Illl) tanggal 11Maret 1996 sebagaimana dinyatakan oleh PenggugatPenggugat dalamgugatannya halaman 4 poin 15, sehingga oleh karena hubungan hukumatas objek perkara dalam perkara ini adalah

Bahwa sebuah perusahaan yang berbadan hukum bisabertindak sebagai subyek hukum /(rechtspersoon/legalentity) untuk melakukan kegiatan ekonomi dan jugamelakukan tindakan hukum seperti subyek hukum manusiamelalui organorgannya, dan organ yang berwenang untukmelakukan hal tersebut adalah hanya direksinya,sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (5) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas (PT);1.4.

berikut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1 yang menyatakabahwa penggugat yang diwakili oleh Wulandari yang bertindak selaku DirekturPT Dekalindo Sumber Makmur berdasarkan Rapat Umum Pemegang sahamNomor 43 tanggal 17 Juni 2010 dihadapan Notaris H Dana Sasmita, S.H tidakmemiliki syarat untuk mengajukan gugatan, menurut Majelis Hakim tidakHalaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 130/Pdt.G/2015/PNPdgberalasan hukum karena untuk menentukan bahwa siapa yang berhak untukbertindak Pada Perseron

Mahyastoeti Notonegoro, S.H, Notaris di Jakarta dan telahmendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.Lsesuai Surat Keputusan No.AHUAH.O1. 1021151 tertanggal 24November 2009 (selanjutnya disebut : PT.JIEP) ; Adapun penyertaan modal Negara R.I. pada PT.JIEP ditetapkan melaluiPeraturan Pemerintah No.28 Tahun 1973 tentang Penyertaan ModalNegara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseron dalam Bidang IndustrialEstate dan Surat Gubernur Propinsi KDKI Jakarta No.D.Va.3/2/36/73,4848dengan