Menetapkan agar Terdakwa ANDRE SEMBIRING supaya dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yangpada pokoknya tidak sependanpat dengan tuntutan Penuntut Umum dengantuntutan pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 UndangUndang Nomor RepubilikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana seharusnyaTerdakwa dituntut dengan pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor Repubilik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

dalamdakwaan Lebih Subsidair;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini :Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanyamenerangkan bahwa tidak sependanpat dengan tuntutan Penuntut Umumdengan tuntutan pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 UndangUndang NomorRepubilik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimanaseharusnya Terdakwa dituntut dengan pidana melanggar Pasal 127 ayat 1huruf a UndangUndang Nomor Repubilik

Tingkat Banding mempertimbangkansebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyatelah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta yangterungkap dipersidangan maupun hukumnya dan berdasarkan pertimbangantersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitumelanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Repubilik

Pengadilanmenyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait ,selanjutnya didalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 20 ayat(2) disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan instansi terkait adalahMahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial,Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat JenderalImigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, KejaksaanAgung dan Kepolisian Repubilik

Dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.04.K.180.2016 dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dimanapemeriksa mengambil kesimpulan bahwa benar barang bukti yang dianalisis miliktersangka atas nama Sanusi bin Ibnu Umar alias Cici adalah Positif Met Ampfetamin yangterdaftar dalam Golongan 1(satu) sesuai dengan Undangundang Repubilik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Elvira Yolanda,S.Farm, Apt.M.Sc. dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian

Dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.04.K.180.2016 dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dimanapemeriksa mengambil kesimpulan bahwa benar barang bukti yang dianalisis miliktersangka atas nama Sanusi bin Ibnu Umar alias Cici adalah Positif Met Ampfetamin yangterdaftar dalam Golongan I(satu) sesuai dengan Undangundang Repubilik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Elvira Yolanda,S.Farm, Apt.M.Sc. dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian

lain yang bernama PIL asal dari Desa TasiksonoKecamatan Lasem Kabupaten Rembang, Pemohon mengetahuiTermohon Selingkuh dari melacak handpone Termohon, hingga padabulan Januari 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkarandengan masalah yang sama yaitu Termohon telah selingkuh denganPlLasal dari Desa Tasiksono Kecamatan Lasem kabupaten RembangPemohon mengetahui hubungan Termohon dengan PlLdari pengakuanTermohon dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Negara Repubilik

Sehingga keberadaan tempat tinggalTermohon tidak dapat diketahul secara jelas dan pasti di wilayahhukum Repubilik Indonesia;8. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohontermaksud di atas yaitu pergi tanpa izin meninggalkan Pemohonlebin dari 3 ( tiga ) tahun 4 ( empat ) bulan berjalan, sehinggaPemohon mengajukan permohonan cerai talak ini berdasarkan padaPasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;9.

intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untukmenghindari halhal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangandengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohonmenginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon Suami anak Pemohon yangdimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksudketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; DALAM REKONPENSI : - Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; - Menetapkan hak asuh dan hak untuk memelihara kepada Penggugat dalam Rekonpensi sekaligus sebagai wali bagi kedua orang anak, yakni : LYCIA CHERISH GOZALI, perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0167/Kons- SPL/lll/10 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Repubilik

Bahwa adalah benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)orang anak yang masingmasing bernama :e LYCIA CHERISH GOZALI, Perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 29 Maret2010 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0167/ KonsSPLIUIII/10 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Repubilik Indonesia Singapuratanggal 29 Maret 2010;e JOSH WILLIAM GOZALI, Lakilaki, lahir di Singapura pada tanggal 15 Juni 2011sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0357/KonsSPLA/I/

kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas OperasiMiliter.Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan makadapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin DanYonif126/KC sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: 001/A01/V/2012/21 tanggal, 21 Mei 2012 dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugasOperasi Militer dan wilayah Kesatuan Repubilik

pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi menuruthukum ;Ad 2.UnsurYang melakukanniaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga menurut Pasal 1 angka(14) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, Sedangkan menurutPasal 23 Undangundang Repubilik

Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi adalahizin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga dengantujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba, Sedangkan definisi NiagamenurutPasal 1 angka (14) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, imporMinyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, Halmana menurut Pasal 23 Undangundang Repubilik

Objek Sengketa dalamperkara a quo, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Penggugatyang diproses dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri dengan melanggar hakhak Penggugat sendiri yang telah dijamin oleh hukum sesuai denganPeraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan dalam proses pembinaanpunPenggugat tidak mendapatkan hakhaknya berupa gaji dan hakhak lainnyayang seharusnya diterima Penggugat sebagai anggota Polri yangbertentangan dengan pasal 26 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002Tentang Kepolisian Negara Repubilik

Peraturan Mahkamah Agung Repubilik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupayamendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, bahkanPenggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediatorPengadilan Agama Tulungagung Suwarno, S.H. namun upaya damai tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63

., dan Luluk Muljani,yang hasil pemeriksaanya didapatkan kesimpulan bahwa urine Terdakwa positifmengandung unsur metamphetamine (shabu), dan terhadap hasil pemeriksaan pipetkaca warna putih dengan berat netto 0,005 gram disimpulkan didapatkan kristalwarna putih tersebut adalah merupakan metamphetamine (shabu) yang termasukdalam golongan Narkotika Undang Undang Repubilik Indonesia Nomor 35tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang ditandatangam oleh Dr.

Pemohonmenginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohonyang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakandispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik Indonesia Nomor 5 Tahun2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat bertanda

suaminya tersebut telah menjalin hubungan dekat selama 1(satu) tahun sehingga Pemohon bermaksud akan menikahkannya karena takutada terjadi pelanggaran hukum syara maupun adat dan Peraturan dan calonsuami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohohn tersebut;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon Suami anak Pemohon yangdimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksudketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik

NADEFA MITRA LESTARI tertanggal 09 April2015 yang dikuatkan dengan surat dari Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Repubilik Indonesia Nomor AHUAH.01.030949704, perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. NADEFAMITRA LESTARI yang ditujukan Kepada Yth.

Notaris NOOR HASANAH, SHtertanggal 09 Juli 2015 (vide bukti P5) dan surat dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Repubilik Indonesia Nomor AHUAH.01.030043033,perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.NADEFA MITRA LESTARI yang ditujukan Kepada Yth. Notaris LUSIEKUSASI, S.H.

Menanggapi surat penggugat tanggal 07 maraet 2013 yang ditujukan kepadabapak kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia dan sudahtergugat tindaklanjuti dengan bersurat kepada bapak kepala badan pertanahannasonal Repubilik indonesia pada tanggal 14 ##maret 2013No.132/300.32.72/II/2013perihal penerbitan sertipikat hak tanggunganNo.492/2011.b.

Pada tanggal 08 mei 2013 perihal pengguat telah berkirim surat yangditunjuka kepada bapak kepala badan Nasional Repubilik Indonesia yangrembusan kepada kantor pertanahan kota sukabumi dan telah tergugat balasdengan surat pada tanggal 27 mei 2013 No.246/300.32.72/V/2013c.

Tbh.dipisahkan, sehingga untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan bakalterjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara,untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agarsegera menikah;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yangdimintakan dispensasi dan orang tua calon suami istri sebagaimana maksudketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik IndonesiaNomor

Tbh.Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keteranganadik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri adik Pemohon yangdimintakan dispensasi dan orang tua calon istri sebagaimana maksudketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik IndonesiaNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2(dua) orang saksi

perbuatanyang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan,sehingga Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminyatersebut agar segera menikah;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keteranganPemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon Ssuami anakPemohon yang dimintakan dispensasi dan Kakak Kandung LakiLaki dari calonHalaman 14 dari 22, Penetapan No. 103/Pdt.P/2021/PA.Tbh.suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Repubilik