M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Tergugat (Gutomo Setiadi bin Sebi) terhadap Penggugat (Jemitri binti Misiran);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Sebi dengan disaksikan oleh saudara dan kerabatHalaman 1 dari 10Penetapan Nomor 410/Padt.P/2017/MSTkndekat Pemohon antara lain yang bernama Samsul Bahri dan Syaprudinsebagai saksi dalam pernikahan;Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertaliannasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhisyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa, sewaktu menikah

Tengah, di bawah sumpahnya saksimemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II, mereka adalahpasangan suami istri dan saksi yakin sekali Keduanya pasangan suamiistri sah karena saksi hadir sebagai saksi pada saat akad pernikahanmereka dahulu yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Kampung PayaJeget Kecamatan Pegasing; Bahwa yang menjadi wali nikah mereka adalah ayah kandungPemohon II bernama Abdul Gani yang kemudian diwakilahkan kepadaTgk Sebi

Tengah, di bawah sumpahnya saksimemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II, mereka adalahpasangan suami istri dan saksi yakin sekali kKeduanya pasangan suamiistri sah karena saksi hadir sebagai saksi pada saat akad pernikahanmereka dahulu yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Kampung PayaJeget Kecamatan Pegasing; Bahwa yang menjadi wali nikah mereka adalah ayah kandungPemohon II bernama Abdul Gani yang kemudian diwakilahkan kepadaTgk Sebi

Surat Edaran BankIndonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana positaangka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya upaya penyelamatan kredit yang dapatdilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:1) Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukanperubahan syarat syarat perjanjian kredit yang berhubungandengan jadwal pembayaran kreait atau jangka waktu, termasuk gradeperiod atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlahangsuran.Hal. 4 dari 15 Hal.

Surat EdaranBank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenaiupaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaituupaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan denganmaksud/dalam rangka membantu nasabah/Penggugat agar dapatmenyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan denganjalan:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuatjadwal pembayaran dan waktu pembayaran;b.

Surat Edaran BankIndonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatupenyelamatan kredit;. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesarRp.3.500.000, per bulan;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;SUBSIDAIR:Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit;Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugatmengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.6. serta 2 (dua) orangsaksi diantaranya Agustinus Gernandus Benny dan Ni Luh Sri Astari;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka isu hukumyang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:1.

SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yangwajib dilakukan oleh Tergugat agar Penggugat bisa memenuhi kewajibannyadengan melakukan pembayaran angsuran sebatas dengan kemampuannyatetapi Tergugat tetap melakukan tindakan perbuatan melawan hukum denganmelakukan pelelangan melalui Tergugat II;Hal.2 dari 15 hal.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal29 Mei 1993, dengan kurang memenuhi surat keputusan direksi BankIndonesia, TERGUGAT telah melakukan penyimpangan dari aturan tersebut;Bahwa berdasarkan uraian hukum posita angka 12 di atas Tergugat telahmelanggar Pasal 2 dalam perjanjian kredit terkait jangka waktu yangditentukan oleh Tergugat dan juga baik Penggugat maupun Tergugat telahbersepakat bahwa masa akhir kontrak kredit sebagaimana perjanjian kreditdimaksud.

SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 upayaupaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagaiberikut:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling);Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuatjadwal pembayaran dan waktu pembayaran;b.

SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenaiupaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upayaperbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalamrangka membantu nasabah/PENGGUGAT agar dapat menyelesaikankewajibannya.Bahwa mencermati sebagaimana uraian diatas seharusnya Majelis HakimPengadilan Negeri Muara Tebo lebin mempertimbangkan hal ini agar tidak terjadibanyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sebi Yopan Yolanda bin Yayan S) terhadap Penggugat (Siti Julaeha binti Iding);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugatsejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);<

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AGUS SALIM Bin SEBI) terhadap Penggugat (TRI UTAMI Binti SUKARLAN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimanaposita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya upaya penyelamatan kredit yang dapatdilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:1) Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahansyarat syarat pernanjian kredit yang berhubungan dengan jadwalpembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masatenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.2) Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan

Surat Edaran BankIndonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harusdilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yangdilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantunasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasitersebut dilakukan dengan jalan:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwalpembayaran dan waktu pembayaran;b.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit;Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesarRp.3.500.000, per bulan;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.DPSSUBSIDAIR:Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Singarajac.g.

Hamid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Samsiah binti Sebi);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Ketapang Tahun Anggaran 2022;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Keysa Ananda Avril Lisa binti Wahyudi untuk menikah dengan calon suaminya bernamaSebi Endi Yunianto bin Tejodi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Husin Refra bin Sebi)dengan Pemohon II (Munira Refra binti Jaelani Refra) yang dilaksanakanpada tanggal 9 Mei 2003 di Kaimana;3.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Husin Refra bin Sebi)dengan Pemohon II (Munira Refra binti Jaelani Refra) yangdilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2003 di Kelurahan Kaimana Kota,Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;3.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NANDA SEBI BINTI AHMAD SEHU untuk menikah dengan calon suaminya ILA SUHRI AMIN BIN SAIFUL BAHRI;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

No.13/26/DPNP tanggal 30Nopember 2011 sebagaimana perbaikan SEBI No. 13/8/DPNP tanggal 28Maret 2011 jo Instruksi Presiden RI yang secara jelas tidak membenarkan/melarang TERGUGAT sebagai Bank Sentral merangkap otoritaspengawasan bank memiliki otoritas, tugas dan kewajiban, ketidakmelakukan perbuatan atau tindakan serta tidak menindaklanjuti kasustindakan pelanggaran hukum dan kejahatan perbankan yang menjaditanggung jawabnya, oleh SEBI No. 13/26/DPNP tanggal 30 Nopember 2011dinyatakan secara tegas

Secara eksplisit telah melanggar SEBI No. 13/26/DPNP tanggal30 Nopember 2011 sebagai perbaikan SEBI No. 13/8/DPNP tanggal 28Maret 2011 yang menyebut : Pelaku adalah pihak yang tidak melakukanperbuatan atau tindakan yang menjadi tanggung jawabnya, sehinggamemunculkan pelanggaran atau penyimpangan.

TERGUGAT wajib menerapkan prinsipkehatihatian/prudent banking principle dalam melaksanakan tugasselaku pengatur dan pengawas para pelaku perbankan di Indonesia.Pelanggran terhadap SEBI No. 13/26/DPNP tanggal 30 Nopember2011 sebagai perbaikan SEBI No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011yang melarang TERGUGAT untuk tidak melakukan perbuatan atautindakan yang menjadi tanggung jawabnya.Bahwa praktek bank bersifat lelucon amat tidak lucu dan sangatkasar yang tidak pernah terjadi dalam praktek perbankan di

Kejadian mana menunjukkan secarajelas telah terjadinya pelanggaran atas Pasal 574 KUHPerdata jo Pasal 1angka 14 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan SEBI No. 13/26/DPNP tanggal 30 Nopember 2011 perihal Perubahan atas SEBI No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 serta prinsip perbankan yang sehat yangdilakukan oleh TERGUGAT II.25.Bahwa perbuatan dan tingkah laku TERGUGAT Il telah pulamelanggar Pasal 49 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan ditegaskan sebagai berikut; Anggota Dewan

No. 13/26/DPNP tanggal 30 Nopember 2011 sebagai perbaikandari SEBI No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 yang telahmerugikan hak nasabah penyimpan dana cabang bank TERGUGATIII di Indonesia.c.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (MUJIANTO bin JONO) kepada Penggugat (HARI PRANTO HANI binti SEBI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,00 ( enam ratus sembilan

Sertifikat Hak Milik No.765/PetukanganSelatan/atau No. 400/Petukangan Selatan, terletak diPropinsi Daerah Khusus~ Ibukota Jakarta, KotamadyaJakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, KelurahanPetukangan Selatan, setempat dikenal sebagai JalanPerdana, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11September 1974 No.2753/1975, seluas 400 M2, terdaftaratas nama CYNTHIA PEGGY MARAMIS ; yang telah dipasangHak Tanggungan dengan Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Pertama tertanggal 30 September 2003No. 2289/ 2003 ;Sebi

Sebi dang tanah dan bangunan serta turutannya Hak GunaBangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 424/ Tanah Tinggi, terletak di Propinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat,Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Tanah Tinggi , setempatdikena sebagai Jalan Letjen.

Sebi dang tanah dan bangunan serta turutannya Hak Mlikberdasarkan Sertif ikat Hak Milik No.1036/Pejaten ,terletak di Propinsi Daerah Khusus Ilbukota Jakarta,Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Mnggu,Kelurahan Pejaten, setempat dikenal sebagai JalanSi aga No.5, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal29 Mei 1984 No.115/1406/1984, seluas 266 M2, terdaftarHal. 9 dari 17 hal. Put.

Sebi dang tanah dan bangunan serta turutannya Hak Mlikberdasarkan Sertifi kat Hak Milik No.765/ PetukanganSelatan/atau No. 400/Petukangan Selatan, terletak diPropinsi Daerah Khusus' bukota Jakarta, KotamadyaJakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lana, KelurahanPetukangan Selatan, setempat dikenal sebagai JalanPerdana, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11September 1974 Nomor 2753/1975, seluas 400 M2terdaftar atas nama Cynthia Peggi Maramis, yang telahdipasang Hak Tanggungan dengan Sertifikat HakTanggungan

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asmawi bin Sebi) dan Pemohon II (Endang Emasuri binti Sumarno) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ;
4.

PENETAPANNomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ckrasl activ)Hp aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikahyang diajukan oleh:Asmawi bin Sebi, tanggal lahir 25 Mei 1984, umur 35 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal didepan Musolah Baiturohim Kampung Bendungan, RT 002

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ASmawi bin Sebi) danPemohon II (Endang Emasuri binti Sumarno) pada tanggal tanggal 25Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.CkrMaret 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, KabupatenBekasi;3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan itukepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, KabupatenBekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;4.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Asmawi bin Sebi) danPemohon Il (Endang Emasuri binti Sumarno) yang dilaksanakan padatanggal 25 Maret 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanTambun Utara Kabupaten Bekasi ;3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannyake Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 316.000.

eh hin Baptinit 20%4 deh wa ca oT ae ween Pour = Kantor Unasa Agh ne2. didn: Sebi acibckas Soothe enless Yonetae icleskucha, Ka fai, Hrov.

Sebi Isartel, 10 Tahun6.3.Kenza Dinar Saverio, 6 TahunHal. 2 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Padt.P/2020/PA. Sor.6.4.Welenora Anastasya, 4 Tahun7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai dantidak mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahanpernikahan tersebut;8. Bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesualketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;9.

Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telahdikaruniai 4 (empat) orang anak, masingmasing bernama Nelvada JunAlburkis, Sebi Isartel, Kenza Dinar Saverio, dan Welenora Anastasya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkanpetunjuk dari Kitab lanatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :ge yo abgpitg airmo 455 adlyol Whe clSu socal!

No. 2882 K/PDT/2013DPD, tanggal 27 November 2008, (SEBI Nomor10/42) tentang peraturan pelaksanaan dari PBI Nomor10/28 (Bukti P33.1 dan Bukti P33.2) tidak berlakuterhadap Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF;Bukti P33.1 dan Bukti P33.2, membuktikan bahwa PBI Nomor 10/28 danSEBI Nomor 10/42, tidak berlaku terhadap Perjanjian CRF dan PerjanjianTRF karena secara khusus PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42,mengatur bahwatransaksitransaksi yang sedang berjalan sebelumberlakunya PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor

dalam PBIsebagaimana diatur dalam Pasal 10 PBI;PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42, baru berlaku pada tanggaldikeluarkannya dan tidak berlaku retroaktif;Keterangan Saksi Ahli Prof.

Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 6April 2010, membuktikan bahwa PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42,tidak berlaku retroaktif, sebagaimana diatur khusus dalam peraturanperaturan tersebut.

diperpanjang;Perjanjian TRF:Berlaku sejak bulan Agustus 2008 yaitu 4 bulan sebelum PBI Nomor 10/37dan SEBI Nomor 10/48, berlaku pada bulan Desember 2008, dan jatuh tempodan berakhir pada 13 Februari 2009;Perjanjian CRF:Berlaku sejak bulan September 2008, yaitu 3 bulan sebelum PBI Nomor10/37 dan SEBI Nomor 10/48 berlaku pada bulan Desember 2008, dan jatuhtempo dan berakhir pada 9 September 2009;Keterangan Saksi Ahli Prof.

Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 6April 2010, membuktikan bahwa PBI Nomor 10/37 dan SEBI Nomor 10/48tidak berlaku retroaktif. Prinsip hukum yang berlaku universal dan jugaHal. 67 dari 85 hal Put.

yangmenyatakan bahwa konfirmasi (transaction alert) yang dilakukanPenggugat Dalam Keberatan kepada Tergugat Dalam Keberatanhanya sekedar formalitas saja dan tidak ditegakkan secara benarsesuai maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran BankIndonesia No. 14/17/DASP, tertanggal 7 Juni 2012 (bukan tanggal 6Juni 2012 sebagaimana disebutkan dalam Putusan BPSk), Perihal:Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASPperihnal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran denganMenggunakan Kartu (SEBI

No.14/17/DASP tanggal 6 Juni 2012 yakni memberikan systemperlindungan kepada Konsumen Kartu Kredit;ALASANALASAN UNTUK KEBERATAN I:Transaction alert sudah diberikan.Bahwa Penggugat Dalam Keberatan sangat berkeberatan dan tidaksetuju dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK tersebutdan perlu Penggugat Dalam Keberatan jelaskan, Penggugat DalamKeberatan telah melakukan transaction alert sebagaimana diwajibkandalam SEBI No. 14/17/DASP, yaitu melakukan transaction alertkepada pemegang kartu kredit

yang dalam hal ini Tergugat DalamKeberatan, hal tersebut juga telah diakui sendiri oleh Tergugat DalamKeberatan pada saat pemeriksaan arbitrase BPSK bahwa PenggugatDalam Keberatan telah mengirimkan transaction alert, dengandiajukannya bukti P9 oleh Tergugat Dalam Keberatan dalamPemeriksaan Arbitrase BPSK;Bahwa di bawah ini kami kutip ketentuan mengenai transaction alertsebagaimana diwajibkan oleh SEBI No. 14/17/DASP pada butir 3.C.6yang juga telah dilakukan oleh Penggugat Dalam Keberatan.6.

Penggugat, maka wajarnya pada saatsaattersebut, Tergugat belum melakukan pembayaran atastransaksi;Bahwa Penggugat Dalam Keberatan sangat berkeberatan dan tidaksetuju dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK tersebut.Perlu Penggugat Dalam Keberatan jelaskan dan tegaskan tidak adaketentuan pada SEBI No. 14/17/DASP yang mengatur danmewajibkan Penggugat Dalam Keberatan sebagai penerbit kartukredit dan/atau penyedia jasa layanan kartu kredit untuk menunggutenggang waktu pembayaran setelah melakukan

Pertimbangan hukum dari MajelisArbitrase yang keliru tersebut dikutip sebagai berikut:Halaman 18 dari 45 Putusam Nomor 155/Pat.G/2019/PN Bdg2.292.302.31Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Tergugat telah lalaidalam menegakan hakhak Penggugat selaku konsumen, danTergugat juga telah tidak melaksanakan kewajibannya denganbaik yang dalam hal ini Tergugat juga telah lalai menegakkansystem perlindungan kosnumen sebagaimana telah diatur didalam SEBI No. 14/17/DASP tanggal 6 Juni 2012.

Marenyang Mats Haken am sebaga pendapat Mais dain marti prkara Sil, pacalall gle Be lang HA BSA oe SEs= Di waldy isten selolah memuncakal saat me (akin diparken sscbakic 3h ink, Sebi ele Sacneiale eadis enggugalVereen Senijert Tegeiget lel miensenaid Stessn yang Gulp sebagaimansditentukan dalam. Pasal 19 huruf ( Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 je.