Ditemukan 504 data
10 — 1
Menyatakan syarat ta'lik taak telah terpenuhi; 4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5.
Menyatakan syarat ta'lik taak telah terpenuhi;4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat) dengan iwad1 sebesar Rp 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untukmengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, KabupatenTemanggung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5.
169 — 38
Kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling);b.
Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakanpolitik (Taak Vervulling);Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan Menteri DalamNegeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (7aakStelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmenguji keputusankeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalamHalaman 17 dari 25 halaman Putusan Perkara 98/PLW/2016/PTUNJKTmenjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling).
Dengan demikian Keputusan Terlawan/Tergugat dalampengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati/WakilBupati Hulu Sungai Tengah merupakan keputusan lanjutan hasil PemilihanUmum Kepala Daerah sebagai bagian dari kewenangan kekuasaan negaradalam bidang politik (Taak Stelling);Bahwa Terlawan/Tergugat tidak akan menanggapi dalildalil Pelawan dalamTanggapannya atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 98/PLW/2010/PTUN.JKT., tanggal 17 Mei 2016, sehingga Terlawanmohon kepada
135 — 45
Kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling);23b. Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakanpolitik (Taak Vervulling);6. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan MenteriDalam Negeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidangpolitik (Taak Stelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara adalah untuk menguji kKeputusankeputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakanpolitik (Taak Vervulling).
angka 9 dan angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 dan pembatasan kewenangan pengujian Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 khususnya dalam perkara aquo pada huruf g Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.Dengan demikian Keputusan Terlawan/Tergugat dalam pengesahanpemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil BupatiMaluku Barat Daya merupakan keputusan lanjutan hasil Pemilihan UmumKepala Daerah sebagai bagian dari kewenangan kekuasaan negaradalam bidang politik (Taak
130 — 51
Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Bontang; 3. bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum tersebut diatas,maka Tergugat perlu menyampaikan/ menguraikan lingkup hukumAdministrasi Negara, dimana kekuasaan negara dibagi menjadi duabagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling)dan Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakanadministrasi Negara (Taak Vervuiling atau lebih dikenal sebagaiBestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi;e bahwa sesuai dengan pasal 32 dan pasal 33UndangUndang
Rasyid Ali; wo nnn nnn nn nnn nnn nnn nn anne === == 30Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatasMajelis Hakim akan memberikan uraian yuridis bahwa dalamlingkup hukum Administrasi Negara, Kekuasaan Negara dibagimenjadi dua bagian yaitu kekuasaan Negara dalam bidang Politik( Taak Stelling ) dan Kekuasaan Negara dalam menjalankan ataumelaksanakan Administrasi Negara ( Taak Vervulling ); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
53 — 6
>
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
Dalam Rekonpensi
Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon
- Mutah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000;- (empat juta lima ratus rupiah), diserahkan sebelum ikrar taak
11 — 0
Bahwa sejak Desember 2012 Pemohon dengan Termohon terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohonselalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohonkemudian Termohon tidak taak kepada Pemohon setiap dinasehatiselalu membantah;nonnnnnnnnnnnnnnnn5.
13 — 1
- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Taak perkara ini kepada PPN KUA Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untukmenyampaikan salinan Penetapan Ikrar Taak perkara ini kepada PPNKUA Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;Putusan No.4182/Pdt.G/2014/PA.Cmi Halaman 75.
12 — 2
(satu) raj'i terhadap isteri saya(TOYIBAH Binti AMAT SUT)": anneMenimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkam Temnohom dalamMee EE TAN cca eae Undang Repuiitik Indonesia Nomor 7 Tahum 1989 tentang Peradilam AgannaHal 2 dari 4 halannanPenetapan krar Taak Nomor 2412/Pdt.G/2015/PA Mkdsebagainnana telain di ulin dengam Undiang Undang Repuiblik Indonesia Normor3 tahun 2006 diam UndiangUndtng Repuitlik Indonesia Nonmor 50 Tahwm 2009,maka Majeiss Hakim Pengadilam Agana Mungkd!
4 — 3
MENGADILI1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3 Menyatakan syarat taklik taak telah terpenuhi;4 Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah);5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
Menyatakan syarat taklik taak telah terpenuhi;4 Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah);5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkansalinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikahdi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk
14 — 1
Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan)Penggugat serta sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;Bahwa atas dasar peristiwa hukum yang Penggugat sampaikantersebut, Penggugat tidak rela dan karenanya, Penggugatmengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugattelah melanggar taklik taak poin (1), (2) dan (4) sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadl sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);Berdasarkan
Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara ini tidak dapatdilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telahditetapkan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Penggugat yang bertempat tinggal di Kelurahan Panjang Wetan,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan mohon supaya diceraikan dariTergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugatyang telah melanggar taklik taak poin (1), poin (2) dan poin
19 — 8
SubsidairDan atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladiinya perdasarkanPemimoangan Mayelis HakimBahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telahJatang mengnadap ke muka sigang, segangkan jergugat taak gatang menghadap ke muka sidang dan tidak menyurun orang lain menghadapseDagal wakii/kuasa NUKUMNya meskipun teian dipanggil scara resmi danPatut yang relaas panggilannya Nomor 1099/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal12 AQUSTUS 4U16 dan 14 Septemper 4U16 dipacakan al aatam sidang, ternyatatidak
suami istri narus Sampal pada terciptanyakenarmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudan sina atau Sudantidak ada jagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudahtidak rukun iagi:Menimbang, banwa sebagai bukti rumah tangga kedua belan pihaksudan tidak aga iagi ikatan bathin/ikatan jwa adaian onangai dengan pisantempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang; Menimbang, bahwa upayaupaya yang telah dilakukan oleh keluarga danMajlis NakIM sendin selama proses persidangan taak
12 — 1
sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, makaTergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatanPenggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, makasesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatantersebut dapat dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat yangdiambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam KitabAhkamul Qur'an juz II hal 405 yang berbunyi sebagaiberikut: APA 249 bl tp Yoo taaK
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling);2.
Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasiNegara (Taak Vervuiling atau Bestuur gebied Zaken/LapanganAdministrasi);Bahwa didalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 390 Tahun 2013 tanggal01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantiAntar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang,sangat jelas Tergugat menjalankan kewenangan/kekuasaan negara dalam bidangPolitik (Taak Stelling) bukan menjalankan kegiatan yang bersifat eksekutifsesuai
Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling);b. Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasiNegara (Taak Vervuiling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi);4.
9 — 0
gugatan cerai sesuai dengan Pasal 116 hurufg Kompilasi Hukum Islam;Berdasarkan atas alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon pada KetuaPengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak dalam perkara iniselanjutnya memeriksa dan memutuskan gugatan ini dengan keputusan sebagaiberikut: 222222 2n nnn nen nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n nnn ee nen ne nce neesPRIMAIRMengabulkan gugatan Penggugat ; nne nnn nen n cn nne nee Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;e Menetapkan jatuh taak
7 — 4
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat danTergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat danTergugat dan juga dari pengaduan Penggugat; Bahwa saat ini penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumahsejak setahun yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersamaadalah Penggugat karena Tergugat telah menjatuhkan taak kepadaPenggugat; Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agarmempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil; Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan
tidak ada dorongan kepada Tergugat untuk bekerja secarasungguhsungguh; Bahwa Tergugat sudah sering dinasehati agar rajin bekerjaTergugat marah dengan katakata kasar; Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat danTergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat danTergugat dan juga dari pengaduan Penggugat; Bahwa saat ini penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumahsejak setahun yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersamaadalah Penggugat karena Tergugat telah menjatuhkan taak
30 — 16
Menjatuhkan Taak Satu Tergugat terhadap Penggugat;3: Menetapkan biaya perkara menurut hukum.Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.BjrBahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telahdipanggil untuk menghadap ke persidangan.
10 — 0
.= nro nnn nnn nnn ee nnmnnnmennmnnnmnnnne Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat danTetgugal natin taak Gerriasil~==
14 — 1
Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:Nama : FEVRIANA ASTUTI binti SUGIYONO alias YONOUmur : 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulanAgama aPekerjaan > DSI /TAAK DEKGLa~~n nnn nmnnnnnnnnnnnmnnnnnnnPendidikan = 2 SILT Pasesseecenannanecem este tne tree tnnreneeneetnneniesneeAlamat : Dusun Kalenpring, RT.007 RW.014, Desa Patimuan,Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap;dengan calon SUaMINYa: =n annem nnn nn nnn nc nnn nnn nceNama : AGUNG SANTOSO bin SLAMET EKO WIDAYANTOUmur : 16 (enam belas) tahun
202 — 72
Kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling);Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor : 168/PLW/2016/PTUNJKT.b. Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik(Taak Vervulling);6.
Bahwa, objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan Menteri DalamNegeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (TaakStelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmenguji keputusankeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammenjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling).
Dengan demikian KeputusanTerlawan/Tergugat dalam pengesahan pemberhentian dan pengesahanpengangkatan Bupati/Wakil Bupati Buton Utara merupakan keputusan lanjutan hasilPemilihan Umum Kepala Daerah sebagai bagian dari kewenangan kekuasaannegara dalam bidang politik (Taak Stelling);7.
144 — 53
Kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling);b. Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakanpolitik (Taak Vervulling);Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan Menteri DalamNegeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (TaakStelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmenguji keputusankeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammenjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling).
Dengan demikian Keputusan Terlawan/Tergugat dalampengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati/WakilBupati Simalungun merupakan keputusan lanjutan hasil Pemilihan UmumKepala Daerah sebagai bagian dari kKewenangan kekuasaan negara dalambidang politik (Taak Stelling);6.