Ditemukan 4537 data
UMRAH Binti YAFIZHAM ADAM
Tergugat:
M. YASSIR ARAFAT Bin H.M. HASAN BASRI
11 — 0
Penggugat:
UMRAH Binti YAFIZHAM ADAM
Tergugat:
M. YASSIR ARAFAT Bin H.M. HASAN BASRI
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, VS. PT. MENARA SUCI SEJAHTERA
SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang ditunjukan kepada Penggugat berupa :"Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 399Tahun 2007 Tentang Pencabutan Izin Operasional PT.
Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,dan c dipandang perlu menetapkan keputusan Direktur JenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pencabutan Izin Operasional PT,Menara Suci Sejahtera sebagai Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK)dan Penyelenggara Perjalanan loadah Umrah (PPIU) ;Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Tergugat dalam SuratKeputusannya tersebut telah Memutuskan :Hal. 3 dari 18 hal. Put.
Memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuanpenyelenggaraan lbadah Umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belahpihak meliputi hak dan kewajiban masing masing ;ayat (83) penyelenggara loadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratifberupa :a. Peringatan, b. Pencabutan Izin Penyelenggara, c.
Menara SuciSejahtera sebagai Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK )danPenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU);Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 54 K/TUN/20093. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 399Tahun 2007 Tentang Pencabutan lIzin Operasional PT. Menara SuciSejahtera sebagai Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) DanPenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) tertanggal September2007;4.
Menara Suci Sejahtera sebagaiPenyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalananlbadah Haji Umrah (PPIU), (tanpa tanggal) September 2007 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 399Tahun 2007 Tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Menara SuciHal. 9 dari 18 hal. Put. No. 54 K/TUN/2009Sejahtera sebagai Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) DanPenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU), (tanoa tanggal) September2007 ;4.
Tergugat:
1.POKJA PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN HAJI dan UMRAH TERPADU (PLHUT) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 ;
2.PPK PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN HAJI dan UMRAH TELHUT Kabupaten Gunungkidul
362 — 162
Dalam Permohonan Penundaan:
Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan:
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 07/PIL/PLHUT-GK/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 tentang Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kebupaten Gunungkidul Tahun 2020;
II.Dalam Eksepsi:
Menyatakan Eksepsi Tergugat pada Angka 5 tentang Upaya Administratif diterima;
III.
MBA
Tergugat:
1.POKJA PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN HAJI dan UMRAH TERPADU (PLHUT) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 ;
2.PPK PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN HAJI dan UMRAH TELHUT Kabupaten GunungkidulBrigjend Katamso No. 13Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PaketPekerjaan Kode Tender: 6418170 Nama Tender:Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah TerpaduKabupaten Gunungkidul Tahun 2020;Beralamat Di: Kantor Kementerian Agama KabupatenGunungkidul Jin.
Bahwa pada saat diumumkan pemenang lelang Pada hariJumat tanggal 17 April 2020 Penggugat melalui webb Site LPSEKementerian Agama ttd Pokja Pembangunan Pusat Layanan HajiTerpadu dan Umrah (PLHUT) Kabupaten Gunungkidul telahmenerima Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa BeritaAcara Hasil Pemilihan Nomor: 07/PIL/PLHUTGK/IV/2020tertanggal 17 April 2020 tentang: Pembangunan Pusat LayananHaji dan Umrah Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;3.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata UsahaNegara Berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/PIL/PLHUTGK/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 tentang : Pembangunan PusatLayanan Haji dan Umrah Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun2020;3.
Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Tata Usaha Negara Berupa Berita Acara Hasil PemilihanNomor : 07/PIL/PLHUTGK/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 tentang :Hal.50 dari 107 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2020/PTUN.YKPembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu KabupatenGunungkidul Tahun 2020;4.
Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;Bahwa Objek Sengketa (vide Bukti P7 = T.10.a) berupa Berita AcaraHasil Pemilihan Nomor: 07/PIL/PLHUTGK/IV/2020 tertanggal 17 April2020 tentang Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah terpaduKebupaten Gunungkidul Tahun 2020;b.
154 — 73
AL AMIN);Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Departemen Agama RI
Perubahan Atas Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia No. 371 Tahun 2002tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;b.
Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalamperkara ini adalah Keputusan Direktur JenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/5 Tahun 2008tertanggal 11 Pebruari 2008 ;3.
Majelis Hakim ketahui bahwa sebelum Penggugatditetapkan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus(selanjutnya disingkat PIHK"), Pengugat telahterlebih dahulu beroperasi sebagai PenyelenggaraPerjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disingkat30"PPIU") dan juga sebagai Biro Perjalanan Wisata,karena syarat untuk dapat diangkat sebagai PIHKharuslah sebuah perusahaan yang bergerak di bidangPenyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
" ;Lebin lanjut Pasal 35 ayat (1) Keputusan MenteriAgama Nomor 396 Tahun 2003 mensyaratkan: "PerjalananIbadah Umrah diselenggarakan oleh Biro PerjalananWisata yang telah mendapatkan izin sebagaiPenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU)";Jadi, untuk mendapatkan izin sebagai PIHK syaratnyaharus telah mendapatkan izin sebagai PPIU terlebihdahulu, dan yang berhak mengajukan permohonan izinsebagai PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata.
Mendaftarkan calon jemaah ibadah haji khusus yangmenjadi tanggung jawabnya kepada Direktorat PelayananHaji dan Umrah;2. Melayani calon jemaah haji khusuS yang menggunakanpaspor haji ;3.
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
UMRAH, S.H., DK VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA cq PT BANKPEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG MAKASSAR DK
PUTUSANNomor 2398 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.UMRAH, S.H., bertempat tinggal di Jalan Babussalam II Nomor14, Makassar;.
Nomor 2398 K/Pdt/2017Penentuan harga limit objek yang hanya mengacu pada Tim Penilai KantorJasa Penilai Publik KJPP Damianus Ambur & Rekan dan hasilnyasebagaimana Laporan 0008/SR/DAR/Mks/BPD Papua/I/2015, tanggal 12Januari 2015 perihal Laporan Ringkas Hasil Penelitian Asset/Property atasnama Umrah (bukti T.126) yang menetapkan harga limit objek sengketasebesar Rp1.370.570.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah) jelasjelas sangat jauh berbeda dengan nilaikredit
keakuratan bukti P.1 tidak didukung oleh alat bukti lainnya adalahkeliru, karena selain hasil penilaian dari KJPP Nanang Rahayu & Rekan adapula Perjanjian Kredit Nomor 019/KI/IX/2013, tanggal 9 September 2013yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, yakni PT BankPembangunan Daerah Papua yang berkedudukan di Jayapura dan JalanAchmad Yani Nomor 57, dalam hal ini diwakili oleh Kondo dan Victor J.Sahilatua...dst., bertindak sebagai kreditur, selanjutnya disebut Bank.Terhadap Pemohon Kreditur Umrah
Nomor 2398 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi UMRAH dan kawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka ParaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini;Memperhatikan
UMRAH dan 2.SURYATI tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembandinguntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
1.UMRAH alias Hj. HIKMAH
2.KAMARUDIN S.Pd.I
Tergugat:
1.HJ. FAOZIAH
2.ASEP
112 — 45
Penggugat:
1.UMRAH alias Hj. HIKMAH
2.KAMARUDIN S.Pd.I
Tergugat:
1.HJ. FAOZIAH
2.ASEPUMRAH Alias Hj. HIKMAH, Umur + 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan BuruhTani/perkebunan, bertempat tinggal di Tunjang, DesaPagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah,NTB, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;2.
Muazzin, Umrah alias Hj.Hikmah (Penggugat 1), H. Asnawi, Sri Harwati, Hj. Marianah, Kamarudin(Penggugat 2), Fathurrahman dan Sopian Hadi.2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat (Amaq Kasidah aliasH. Kamarudin) memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Ketetapan luranPembangunan Daerah dengan Pipil Nomor: 206, Persil Nomor: 11 A Kelas seluas 1.355 Ha (13.550 m*) atas nama Amag Kasidah alias H.
1.MURSYID SH
2.YUNI RAHAYU SH
Terdakwa:
AULIA ANDRIANSYAH BIN H UMRAH
42 — 11
Umrah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aulia Andriansyah bin H.Umrah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satuPenuntut Umum:
1.MURSYID SH
2.YUNI RAHAYU SH
Terdakwa:
AULIA ANDRIANSYAH BIN H UMRAHUmrah No.LAB: 2906/NNF/2020, Tanggal 28 Februari2020 , dengan kesimpulan: Satu bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 12,54gram di duga mengandung narkotika adalh benar ganja.0 Berita Acara Penimbangan An. Aulia Andriansyah bin M.
Umrah No.LAB: 2906/NNF/2018, Tanggal 28 Februari2020 , dengan kesimpulan: Satu bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan erat bruto 12,54gram di duga mengandung narkotika adalh benar ganja. Berita Acara Penimbangan An. Aulia Andriansyah bin M.
Umrah menghisap Ganja. Kemudian keduanya pergi keLamteba Kabupaten aceh besar. Kemudian si Lah menyerahkan Uang sebesarRp. 300.000 untuk membeli ganja.
Umrah yang dilakukanoleh BID DOKKES POLDA ACEH Nomor : R /91/ Il /YAN.2.4/2020/RS BHY,tanggal 17 Juli 2020, menerangkan bahwa:Di dapatkan unsur ganja (THC) dan terdaftar dalam golongan (satu) nomorurut 8 UU R.I No. 35 THN 2009 tentang Narkotika dalam urine Terdakwa AuliaAndriansyah bin M. Umrah..
Umrah yang dilakukan oleh BID DOKKESPOLDA ACEH Nomor : R /91/ II /YAN.2.4/2020/RS BHY, tanggal 17 Juli 2020,menerangkan bahwa: Di dapatkan unsur ganja (THC) dan terdaftar dalamgolongan (Satu) nomor urut 8 UU R.I No. 35 THN 2009 tentang Narkotikadalam urine Terdakwa Aulia Andriansyah bin M.
Terbanding/Penggugat : ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Terbanding/Penggugat II Intervensi I : PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).
150 — 95
Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Diwakili Oleh : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Terbanding/Penggugat : ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Terbanding/Penggugat II Intervensi I : PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).ALI MACHZUMI, M.Pd.Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) padaDirektorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian AgamaRepublik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng BaratNomor 34, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B29001/DJ.II/Hk.00/10/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT;MelawanPT.
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan DirekturJenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019, tanggal 18Juli 2019, tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah, sampai denganputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada putusan lainyang mencabutnya;Dalam EksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkaraengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untukseluruhnya.enyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Putusan Nomor: 173/B/2020/PT.TUN.JKTPenyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019, tanggal 18 Juli2019, tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah.enghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.517.000, (lima ratus tujuh belas ribu Rupiah).Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:175/G/2019/PTUNJKT., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 dengan dihadiri olen KuasaHukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat
Putusan Nomor: 173/B/2020/PT.TUN.JKT Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji DanUmrah Nomor 323 Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, tentang PedomanPendaftaran Jemaah Umrah, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukummengikat;Bahwa, memori banding tersebut telah diberitanhukan dan diberikansalinannya masingmasing kepada Terbanding/Penggugat dan Terbanding/ParaPenggugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding Nomor: 175/G/2019/PTUNJKT pada tanggal
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
516 — 519
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Penggugat:
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIATogarBajora Lubis selaku Bendahara Umum, yang didirikan di Jakarta tanggal 1September 2007 sebagaimana tertulis dalam Akta Pendirian Asosiasi MuslimPenyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) No. 01 tanggal 3September 2007 yang dibuat oleh Notaris Akhmad Kiki Said, SH, sebagaimanaterakhir kalinya diubah dengan Akta No. 01 tanggal 10 Oktober 2020 yang dibuatoleh Notaris Artati Yudhiwati, SH., M.K.n, tentang Perubahan Badan HukumPerkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik
(fotocopy sesuail salinan aslinya);Akta Perubahan Perkumpulan/Asosiasi MuslimPenyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia(Amphuri) Nomor : 02 tertangal 20 Mei 2015, yangdisyahkan oleh Notaris Afriani, SH.
Haji dan Umrah Republik Indonesia (MunasV Amphuri) Nomor : Kep.03/Munas/V/AMPHURI/IX/2020tentang Penetapan Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat,dan Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi MuslimPenyelenggara Haji dan Umrah Republik IndonesiaHalaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUNJKT.5.
Republik Indonesia(AMPHURI), (fotocopy dari hasil cetak);Pasal 15 (Permusyawaratan) Anggaran Dasar AsosiasiMuslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia(AMPHURI), (fotocopy dari hasil cetak);Pasal 10 (Pemilihnan) Anggaran Rumah Tangga AsosiasiMuslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia(AMPHURI), (fotocopy dari hasil cetak);Pasal 13 (Musyawarah Nasional) Anggaran Rumah TanggaAsosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RepublikIndonesia (AMPHURI), (fotocopy sesuai dengan aslinya
Bukti P421446 H. tertanggal 28 September 2020, (fotocopy sesualdengan aslinya);Keputusan Tim Formatur Kepengurusan Asosiasi MuslimPenyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia(Amphuri) Nomor : KEP.02/TimmFormatur/Amphuri/IX/2020tentang Susunan Kepengurusan Asosiasi MuslimPenyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia(Amphuri)i masa bakti 1442 1446 H tertanggal 29September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim PenyelenggaraHaji dan Umrah Republik Indonesia
2.UMRAH
27 — 6
2.UMRAH
66 — 13
Menetapkan barang bukti berupa :Kuitansi Pembayaran atas nama :1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak dua belas juta rupiah atas nama Tgk Muzakkir M.Ali yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak Sepuluh juta rupiah atas nama Tgk Muzakkir M.Ali yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak Enam puluh tiga juta rupiah atas nama Tgk Mukhtar
Abdurrahman Mabud yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak dua puluh juta rupiah atas nama H.Nazaruddin Syamaun yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak dua puluh empat juta rupiah atas nama Hj.Nila Rasmi / H.Din yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak empat puluh dua juta rupiah atas
nama Tgk.H.Abdurrahman Muhammad Husen yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak dua puluh juta rupiah atas nama Ibu Nursyidah dan Bpk T.Arifin M yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak dua puluh empat juta rupiah atas nama T.Arifin M dan Ibu Hj Nursyidah yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak
Lima juta rupiah atas nama Nurhayati Hasan yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak Lima juta rupiah atas nama Tgk Musthafa Kamal yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak tiga puluh empat juta rupiah atas nama Hj.Nurhayati / Mustafa kamal yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak Lima juta rupiah
atas nama Rosmiati yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.,13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak Tujuh belas juta rupiah atas nama Rosmiati yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak dua puluh empat juta rupiah atas nama Muntahar / Salbiah yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak dua puluh juta rupiah atas nama Muntahar yang ditanda
kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak enam puluh tigajuta rupiah atas nama Cut Ramiyanti yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.21 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak Lima juta rupiahatas nama Habibah Ishak yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.22 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak tiga belas jutarupiah atas nama Habibah yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.23 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak
umrah uang sebanyak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) atas nama Rosmiati yang ditanda tangani olehHj.Qhudari S.Pdi,1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) atas nama Rosmiati yang ditanda tanganioleh Hj.Qhudari S.Pdi,1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta) atas nama Muntahar / Salbiah yang ditandatangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi,1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah
pembayaran biaya umrah uang sebanyak enam puluhtiga juta rupiah atas nama Cut Ramiyanti yang ditanda tangani oleh Hj.QhudariS.Pdi.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak Lima jutarupiah atas nama Habibah Ishak yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak tiga belas jutarupiah atas nama Habibah yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak empat jutarupiah atas
Bank BRI untuk pembayaran biaya umrah uangsebanyak Lima belas juta rupiah atas nama penyetor Dra.Fauziah ke rekening atasnama Qhudari.1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak empat puluh tigajuta rupiah atas nama Dra.Fauziah yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak dua puluh jutarupiah atas nama Dra.Fauziah yang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uang sebanyak
umrah uangsebanyak lima juta rupiah atas nama H.M Jacob Usmanyyang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.3 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uangsebanyak lima juta rupiah atas nama H.M Jacob Usmanyyang ditanda tangani oleh Hj.Qhudari S.Pdi.4 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uangsebanyak empat belas juta delapan ratus ribu rupiah atasnama Ibu Kartini Binti Abdul Muis yang ditanda tanganioleh Hj.Qhudari S.Pdi.5 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya umrah uangsebanyak
93 — 16
MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANI HAJI UMRAH
Terbanding/Penggugat : PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama
54 — 28
Pembanding/Tergugat : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
Terbanding/Penggugat : PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama
ASNI ZAHARA HASIBUAN SH
Terdakwa:
H. SURISNO GATOT, Lc
55 — 25
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa H.SURISNO GATOT, LC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah Umrah dengan mengumpulkan atau memberangkatkan jemaah umrah;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa
: 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Pemberangkatan Umrah Promo Desember 2017 antara H.
, IR kepada ASNIAH MANURUNG untuk biaya pemberangkatan jemaah Umrah,1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 15 September 2017 dari ASNIAH MANURUNG kepada H.
SUTRISNO GATOT, LC untuk biaya pemberangkatan Jemaah Umrah, 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.130.500.000.- (saratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2017 dari ASNIAH MANURUNG kepada H. SUTRISNO GATOT, LC untuk biaya pemberangkatan Jemaah Umrah, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan H.
SUTRISNO GATOT, LC kepada SAHLAN SIREGAR tanggal 21 Desember 2017 untuk pengembalian uang jemaah Umrah terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
84 — 15
Tirta Dhea Addonnics Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
86 — 20
Tirta Dhea Addonnics Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
46 — 9
Penyelenggara Umrah/Haji Plus PT SUKASMI NAILA SRIKANDI;- 1 (satu) lembar brosur warna hijau bertuliskan Srikandi Tour & Travel Biaya Ibadah Haji Plus Hotel Bintang 5 Tahun 2012 s/d 2017 PT SUKASMI NAILA SRIKANDI ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keberangkatan Umrah pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) milik H.SURKANDI tanggal 27-11-2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keberangkatan Umrah pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp.34.500.000,-(tiga puluh
empat juta lima ratus ribu rupiah) milik H.SURKANDI tanggal 3-12-2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pendaftaran uang Umrah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik FARIDA ARYANI Binti A.RAHIM tanggal 2 Oktober 2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pelunasan uang Umrah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) milik FARIDA ARYANI tanggal 6 Oktober 2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pelunasan uang Umrah pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp.16.500.000,-(enam
belas juta lima ratus ribu rupiah) milik MUSLIMIN tanggal 28-1-2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pelunasan uang Umrah pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tertulis milik HINDUN tanggal 28-1-2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pendaftaran Umrah tertulis telah terima dari YULIANI Binti ISMAIL sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pelunasan uang Umrah pada
2 Oktober 2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan uang keberangkatan Umrah pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tertulis telah terima dari MAHANI tanggal 11-12-2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pendaftaran Umrah tertulis telah terima dari REINHARD NOYA sebesar Rp.1.500.000,-(sejuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan uang keberangkatan Umrah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) pada
tanggal 19 Februari 2013 tertulis telah terima dari REINHARD tanggal 11-12-2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pendaftaran Umrah tertulis telah terima dari Hj.MARDJATUN Binti MUHI sebesar Rp.1.500.000,-(sejuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan uang Umrah pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tertulis telah terima dari Hj.MARDJATUN tanggal 29-10-2012 ;- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pendaftaran Umrah
Nely Kalsum dan dibuatkan kwitansipenerimaan, dimana dikatakan bahwa keberangkatan ibadah umrah akan dilaksanakanpada tanggal 19 Pebruari 2013, dimana hal yang sama juga dikatakan terhadap calonjamaah umrah yang lainnya, dan setelah para calon jamaah umrah tersebut mendaftardan membayarkan semua biaya perjalanan ibadah umrah kepada saksi Hj. NelyKalsum selanjutnya oleh saksi Hj.
Nely Kalsum, danselanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2013, terdakwa datang ke Pangkalpinang untukmengumpulkan rombongan saksi korban calon jamaah umrah untuk melaksanakanibadah umrah di rumah saksi Hj.
umrah lainnya ,dan para jamaah umrah juga sudah dilatih /mempelajari cara manasik ;Bahwa pada saat keberangkatan tanggal 26 Maret 2013 tersebut parajamaah umrah diminta uang sebanyak Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) /orang untuk biaya tiket pesawat saat pulang nanti dari Jakarta kepangkalpinang;Bahwa saat menunggu di Asrama Haji Bekasi, para jamaah umrah sempatbertanya kepada terdakwa kapan pastinya mereka akan diberangkatkan keJeddah?
bahwa para saksi dipersidangan mengakui bahwa Hj Nely Kalsumdalam menawarkan pendaftaran umrah ini mengatakan bahwa travel yang akan membawamereka umrah adalah travel PT.
terdakwa mempergunakan uangmiliknya untuk membeli pernakpernik umrah.
9 — 7
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Arjun bin Ambo Ako untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhalisah Umrah binti Umrah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)
Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernamaArjun bin Ambo Ako, tanggal lahir 09 September 2001 (umur 17 tahun, 11bulan), agama Islam, pekerjaan petani tambak, tempat kediaman di DusunPalippu, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengancalon istrinya bernama Nurhalisah Umrah binti Umrah, tanggal lahir 26Oktober 2002 (umur 16 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan penjualpakaian, tempat kediaman di Dusun Salompare, Kelurahan Akkajeng,Kecamatan Sajoanging, Kabupaten
Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernamaArjun bin Ambo Ako untuk menikah dengan calon istrinya bernamaNurhalisah Umrah binti Umrah;3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.Subsider:Hal. 2 dari 9 Disp.
dengan aslinya, olen Ketua Majelis diberi kode P2.SAKSI SAKSI :Saksi kesatu, Saharia binti Jufri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada, bertempat kediaman di Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, KabupatenWajo, mengaku kemanakan Pemohon, pada pokoknya menerangkan dibawahSumpahnya sebagai berikut: Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untukmengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernamaArjun bin Ambo Ako, karena anak Pemohon mau menikah denganNurhalisah Umrah
Kawin No. 487/Pdt.P/2019/PA.SkgBahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena telah menjalinhubungan cinta dengan perempuan bernama Nurhalisah Umrah selama 5bulan lebih dan anak Pemohon sering pergi berboncenan berdua denganperempuan tersebut;Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekejaan tetap sebagai petanitambak;Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan;Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedang calon istrinya berstatusgadis;Bahwa anak Pemohon sudah melamar
Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Arjun bin Ambo Akountuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhalisah Umrah bintiUmrah;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).Demikianlah penetapan ini dijatuhnkan pada hari Rabu, tanggal21 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H. danDrs. H.
1.AKBAL PURAM, SH
2.MOKHSIN UMALEKHOA, S.H.MH
3.HADIMAN, SH
Terdakwa:
DIMAS UMRAH SOLIHIN ALIAS DIMAS
43 — 10
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa DIMAS UMRAH SOLIHIN alias DIMAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan
Penuntut Umum:
1.AKBAL PURAM, SH
2.MOKHSIN UMALEKHOA, S.H.MH
3.HADIMAN, SH
Terdakwa:
DIMAS UMRAH SOLIHIN ALIAS DIMAS
ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Tergugat:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Intervensi:
PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).
319 — 227
MENGADILI
DALAM PENUNDAAN
- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau
- Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah.
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah.
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.517.000,- (Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
Penggugat:
ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Tergugat:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Intervensi:
PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).Umrah dilakukan oleh Penggugat (PPIU).
untukmenyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
Tegasnya, pelaksanaIbadah Umrah dilakukan oleh Penggugat (PPIU).
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan 3 Jemaah Umrah, karenanyaapabila dikaitkan dengan ketentuan di atas, knusus terhadap PenyelenggaraPerjalanan lbadah Umrah, dan Jemaah Umrah atau yang mewakili dalam halini bisa Perhimpunan Persaudaraan Haji dan Umrah, juga harus dan wajibdidengar guna mengambil keputusan sebelum mengeluarkan objek sengketa;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti kKeputusan objektumlitis (vide bukti P8=T1), Pengadilan
Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan HajiDan Umrah Nomor 323 Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, tentangPedoman Pendaftaran Jemaah Umrah.3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan DirekturJenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019,tanggal 18 Juli 2019, tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah.4.