Ditemukan 100 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-04-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MALANG Nomor 669/Pid.B/2014/PN.Mlg
Tanggal 7 April 2015 —
5015
  • diBadan POM RI; Bahwa bentuk ijin edar obat tradisional Kode POM TR untuk obat tradisional produkdalam negeri dan POM TI obat tradisional produk luar negeri diikuti dengan 9 digitangka dibelakang kode tersebut; Bahwa nomor ijin edar yang dicantumkan pada kemasan produk obat trditionalyang disita dar Toko Wangi Mumi milik Terdakwa tidak memenuhi ketentuantersebut di atas sehingga termasuk obat tradisional tanpa ijin edar; Bahwa Badan POM mengeluarkan pemberiatahuan kepada masyarakat melaluipublic warming
Register : 17-03-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 10/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 16 Agustus 2017 — YAYASAN RIAU MADANI MELAWAN BUPATI PELALAWAN, CV. PUTRI LINDUNG BULAN
14494
  • terhadapkelestarian fungsi hutan di wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau,yaitu luas kawasan hutan yang masih mempunyai tegakan kayumenjadi berkurang seluas + 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar,sehingga kondisi hutan sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapatdalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi diHalaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor :10/G/2017/PTUNPBR.Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang atau menipis, dan haltersebut telah memicu terjadinya Pemanasan Global (Global Warming
Register : 09-06-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
TONI WIJAYA
Turut Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
14485
  • beradadi wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau telah nyatanyata mengalamikerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas + 295, (dua ratussembilan puluh lima) hektar, sehingga dengan demikian luas kawasanhutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadirusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicuterjadinyapemanasan global (global warming
Register : 08-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 457/Pid.B/LH/2019/PN Mpw
Tanggal 16 Desember 2019 — Asmuri Bin Musawir
55142
  • pembukaan lahantanpa bakar disertai water management/pengaturan tata air yaitu menjaga mukaair tanah yang dapat membasahi lapisan fibrikBahwa kerusakan yang dapat terjadi karena terjadinya kebakaran lahan padatanah gambut antara lain adalah hilangnya lapisan tanah gambut lapisan atasberupa lapisan sapris, hemis, fibris yang merupakan sumber karbon, lalu terjadipenguapan karbondioksida yang tinggi ke atmosfir sehingga memicu pemanasanHalaman 16 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.B/LH/2019/PN Mpwglobal/Global Warming
Register : 29-08-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 60/Pdt.G/LH/2018/PN Bkn
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT.Simassawit Aliantan
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Badan Kordinasi Penanaman Modal Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal
14191
  • berada di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riautelah nyatanyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurangseluas + 720 (tujuh ratus dua puluh) hektar, sehingga dengan demikianluasan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutanyang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalamsalah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di RioJeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebutsemakin memicu terjadinya pemanasan global (global warming
Register : 18-06-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 8/Pdt.G-LH/2019/PN Rgt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Tasma Puja
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
18873
  • di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riautelah nyatanyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurangseluas 2.700, dua ribu tujuh ratus) hektar, sehingga dengan demikian luasanKawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadirusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasanglobal global warming
Register : 19-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Juni 2016 — dr. H. ARIANTHO SIDASUHA PURBA, SpPD ( Terdakwa )
770
  • MEGA PRATAMA MEDICALINDO untu alat kesehatan WARMING CENTER 2 BARKEY 1606426 Tanggal 21 Juli 2011;4) Dokumen / Benda / Surat dari PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO berupa :- Price List 2010 PT. MEGA PRATAMA MEDICLINDO ;- FAKTUR PAJAK PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : 070.000-11.00001612 Tanggal 13 April 2011;- Foto Copy Rekening Koran Nomor : 5360168788 Priode tanggal 30-06-2011 s/d 31-07-115) Dokumen / Benda / Surat dari PT.
    ULI BINTANG NUSANTARA berupa :- Satu Lembar Surat Penawaran Harga Alat Kesehatan BEDPAN WASHER dari ULI BINTANG NUSANTARA Nomor : 007/SP/UBN/I/2011 Tanggal 18 Januari 2011;- Satu Lembar Surat Penawaran Harga Alat Kesehatan WARMING CABINET dari ULI BINTANG NUSANTARA Nomor : 012/SP/UBN/I/2011 Tanggal 18 Januari 2011- Satu Lembar Bukti Tanda Terima Kirim Barang TIKI Nomor : 02 010 557 6782;6) Dokumen / Benda / Surat dari PT. PAROLAMAS berupa :- Tanda Terima uang dari PT.
Register : 07-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 1/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.Petani Perkebunan Kelapa sawit PPKS
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
14397
  • di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riautelah nyatanyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurangseluas + 148 (seratus empat puluh delapan) hektar, sehingga dengandemikian luasan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis ,hutan yang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalamsalah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di RioJeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakinmemicu terjadinya pemanasan global (global warming
Register : 12-05-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Bkn
Tanggal 26 Nopember 2014 — Yayasan Riau Madani LAWAN PT CILIANDRA PERKASA Dkk
8779
  • berdasarkan like and dislike.Bahwa benar Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro bertujuan untukmelindungikawasan hutan NAMUN sangatlah tidak adil apabila hal ini hanyadiberlakukansecara kaku kepada negara berkembang sehingga tanpa disadarimenghambatnegara berkembang menjadi sama sejajar sederajat dengan negara negaramaju,yang faktanya justru. negaranegara maju pencetus Konfresi tersebutlahyanglebih dulu membabat habis hutanhutan di dunia yang menyebabkan asalmuasalterjadinya pemanasan global (Global Warming
Register : 26-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
GUSTI TERKELIN SURBAKTI
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.Kementrian Dalam Negeri Repubik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Bupati Pelalawan)
18799
  • kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas + 1.300(seriou tiga ratus) hektar, sehingga dengan demikian luasan KawasanHalaman 9 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw31:Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinyaPemanasan Global (global warming
Register : 13-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 6/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 22 Juni 2017 — YAYASAN RIAU MADANI MELAWAN BUPATI PELALAWAN, CV. BHAKTI PRAJA MULIA
12243
  • yangmasih produktif atau yang masih mempunyai tegakan kayu alam di wilayahKecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah nyatanyata mengalami kerugian, yaitu luas hutan alam menjadi berkurang seluas+ 5.800, (lima ribu delapan ratus) hektar, sehingga hutan sebagai paruparudunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan padaKonfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang ataumenipis, dan hal tersebut telah memicu terjadinya Pemanasan Global(Global Warming
Register : 13-05-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 12/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Yayasan Menata Nusa Raya
Tergugat:
PT. TASMA PUJA
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
20872
  • hutan yang berada di wilayah Kabupaten Rengat Provinsi Riautelah nyatanyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurangseluas + 2.700 (dua ribu tujuh ratus) hektar, sehingga luas KawasanHutan di wilayah Provinsi Riau Semakin menipis, dan hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butiryang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992)telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicuterjadinya pemanasan global (global warming
Register : 16-08-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN PELALAWAN Nomor 25/Pdt.G/LH/2021/PN Plw
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PT. GUNA DODOS
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
195150
  • wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah nyatanyatamengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas + 790 (tujuhratus sembilan puluh) hektar, sehingga dengan demikian luasan KawasanHutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinyaPemanasan Global (global warming
Register : 18-02-2010 — Putus : 06-01-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.KSP
Tanggal 6 Januari 2011 — ERLINA KECIK LAWAN BPKEL-ACEH
9525
  • jawaban Konvensi mohon dianggap telah dimasukkan dan menjadisatu kesatuan yang utuh dalam Rekonvensi ini, sehingga Penggugat Rkntidak perlu lagi mengulanginya.Bahwa Penggugat Rkn sebagai bagian dari institusi negara cq PemerintahAceh Cq BPKEL Wilayah Aceh berdasarkan PERGUB No. 52 Tahun 2006dibebankan, diberi tanggung jawab untuk melakukan law enforcementtermasuk didalamnya wewenang, tugas, hak dan kewajiban hukum sejalandengan maksud point I angka 1 s/d 19 di atas, normatif yuridis setentangglobal warming
Register : 28-11-2014 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 33/PDT.G/2014/PN.BKN
Tanggal 9 Juli 2015 — YAYASAN PELOPOR SEHATI MELAWAN PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI (PT. SA), DKK
10644
  • ., maka kawasan hutantelah nyatanyata mengalami kerugian, yaitu berkurangnyakawasan hutan seluas 1.294 Ha sehingga hutan sebagai paruparudunia menjadi menipis dan dapat memicu terjadinya pemanasanglobal (global warming) sehingga Penggugat sebagai OrganisasiLingkungan Hidup yang bergerak dalam bidang pelestarian Hutandan Lingkungan Hidup juga merasa ikut dirugikan ;Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Negeri (PN) Bangkinang berkenan memanggil para pihak yang
Register : 26-11-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 232/PHI.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 24 April 2014 — PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA >< ANDRIYANSYAH, dkk
8134
  • Saksi Penggugat dan Saksi Tergugatbernama Eka Putri, Zubaidi, Teddy Januar Purnawan, Herri S Susanto dan EdiSudrajat menerangkan kedua surat instruksi SPMKMI tersebut ditempelkan padasetiap papan majalah dinding (Mading) yang ada di lingkungan perusahaan yangdapat dibaca dengan mudah oleh setiap pekerja;Menimbang, bahwa para saksi juga menjelaskan maksud dan tujuandilakukannya senam taiso selama +/ 4 menit sebelum bekerja adalah untukkepentigan pekerja sendiri yaitu untuk merenggangkan otototot (warming
Register : 12-02-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 19/Pdt.G/LH/2020/PN Bkn
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Sarana Inti Pratama
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
5.PT. Sarana Inti Pratama (SAIN)
6.2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
7.3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ( Bupati Kampar )
8.4. Kementerian ART/BPN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
133114
  • yangberada di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah nyatanyatamengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas + 205,(DuaRATUS Lima ) hektar, sehingga dengan demikian luasan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkanpada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak danberkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global(global warming
Register : 17-07-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Permodalan Siak
2.Koperasi Olak Mandiri
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Andalan Pulp and Paper
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
12749
  • Hutan yang disebut sebagai paruparu duniasebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada KonfrensiTingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, danhal tersebut juga telah memicu terjadinya pemanasan global (global warming),maka oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi yang bergerak di bidangkehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran sertamasyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidupmerasa sangat dirugikan atas
Register : 10-12-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skh
Tanggal 8 Juni 2016 — IRAWAN ANDRY SUMAMPAUW
309497
  • Mengenai konsumsi daya listrik mesin produksitersebut dapat saya jelaskan pada saat awal, mesin akan melaluiHalaman 57 dari 131 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skhproses pemanasan (warming) dan akan memakai arus sebesar 30Ampere selama 2 jam selanjutnya arus akan turun.
    Saya tidak tahupersis nilai arus ketika mesin beroperasi setelah warming tersebut.Tegangan yang digunakan mesin adalah 380 Volt;BahwaMesin produksi dinyalakan setiap harinya apabila ada order danjika yang tidak ada order maka akan dimatikan (off) dan khusus mesinproduksi yang jumlahnya sekitar 2930 unit tersebut disuplai listrik darigardu 555 kVA;Bahwa hari Senin s.d Sabtu) dan termasuk juga di hari Minggu, puku;18.00 s.d pukul 07.00 hari berikutnya, mesin produksi juga selalu dalamkeadaan' beroperasi
Register : 18-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA)
Tergugat:
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dahulunya KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. GUNTUNG IDAMANNUSA
561509
  • Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 52/HGU/BPN/2003 /.c. objek sengketa, namundalam argumentasi yang dibangun oleh Penggugat untukmendukung dalilnya justru menunjukkan bahwa yang menjadipermasalahan sesungguhnya adalah mengenai kehutanan ataulingkungan hidup sebagaimana dinyatakan bahwa kepentinganPenggugat yang dirugikan berupa berkurangnya kawasan hutan diwilayah Provinsi Riau seluasi2.547 Ha (dua belas ribu lima ratusempat puluh tujuh hektar) sehingga mengakibatkan pemanasanglobal (global warming