Ditemukan 724 data
174 — 157
Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/terdakwa itusudah termasuk tingkat (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagaitujuan untuk mencapai sesuatu".Bahwa unsur "terbuka" diartikan apakah urnum dapat melihat/mendengar daritempat lain ke ternpat itu atau apakah urnum dapat datang ke tempat itu, dan apakahada orang lain tersinggung perasaan malunya. Pembuktian mengenai halketerbukaan sesuai dengan kenyataan pada waktu itu. (SR.
78 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengggugattidak menggunakan putusan Pengadilan sebagai rujukan menyusungugatan tersebut, akan tetapi malah menggunakan surat dakwaandan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, padahal sangat jelas diketehuibahwa surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlahalat bukti maupun fakta hukum melainkan hanyalah pendapat hukumsemata dari Jaksa Penuntut Umum yang di mana baru bisa menjadifakta hukum apabila putusan pengadilan dalam bunyi putusannyaberkesesuaian dengan surat dakwaan maupun tuntutan JaksaPenuntut Urnum
122 — 28
/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim.4040e121314Pada tahun 2004 mengajukan permohonan ganti rugi atas tanah objek perkarakepada Turut Tergugat ITI ;Pada bulan Agustus 2011 membuat laporan kepada OMBUDSMAN RepublikIndonesia, yang intinya berupa pengakuan sebagai pemilik atas tanah objek perkaradan menuduh bahwa Penggugat telah menghalanghalangi Tergugat untukmendapatkan haknya ;Bahwa karena berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Urnum
PeraturanPresiden RI Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Presiden Rl Nomor 65tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUrnum juncto Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1139/2009 tentangNilai Ganti Rugi Aset Barang Milik Negara/ Pemerintah Propinsi Daerah KhususIbu Kota Jakarta dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Urnum
139 — 33
Bahwa konsitruksi hukum yang dicoba dan hendak dibangunoleh Jaksa Penuntut Urnum dalam Dakwaan Primair, adalah mendakwaTerdakwa II, Drs. H. Amin Manan dengan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan Dakwaan Subsidair, adalah mendakwa Terdakwa II, Drs.H.
563 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan dalam perkara a quo nyatanyata mengandung unsurkurang pihak (p/urnum litis consortium) karena gugatan tidak menyertakanpihakpihak berikut ini:1) Achmadin, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) KabupatenKediri yang membuat dan menandatangani Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan (SKMHT) Nomor 57 tanggal 23 Juni 2011;2) M.
163 — 41
selanjutnya melakukanpenyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksisaksi yang terkaitdengan laporan tersebut ;Bahwa untuk pertama kali data yang ditemukan adalah antara lainadanya 2(dua) lembar cek yang dicairkan tapi tidak tercatat dalam bukukas Bendahara Umum Daerah 7Bahwa selai) kedua lembar cek tersebut masih ada ditemukanpembayaran upah pungut pajak dan juga nota dinas panjar yang tidaktercantum didalam APBD ;Bahwa pada saat melakukan penyelidikan tersebut, peran dari saksiSugiatiiSE selaku Bendahara Urnum
68 — 32
Bahwa guna menghindari Gugatan Rekonvensi PENGGUGATDALAM REKONVENSI/TERGUGAT DALAM KONVENSI ini menjadisiasia dan hampa (illusoir), maka PENGGUGAT DALAMREKONVENSITERGUGAT DALAM KONVENSI, maka cukupberalasan hukum PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/TERGUGATDALAM KONVENSI menyampaikan Permohonan kepada KetuaMajelis Hakim dan Hakim Anggota Pemeriksa Perkara a quo, untukmeletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidangTanah dan Bangunan (T&B) yang setempat dikenal urnum sehagaiKomplek Grogol Permai
76 — 24
perluditeliti dan diperiksa lebih awal siapa sebenarnyasebagai besit dari tanah A quo ;12Toots sss Pebruari ..........Bahwa hal tersebut diatas ditegaskan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 88 K/TUN/1993 Tanggai 7 September 1994 yangmenyatakan Meskipun sengketa itu terjadi sebagaiakibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapijika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kePeradilan Urnum
170 — 40
Bill Cahang Dumai sebagai Tergugat I tidaklah menjadikan gugatansalah alamat117 Peradilan Urnum tidak berwewenang mengadili perkara aquo karenamerupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha NegaraBahwa pokok gugatan para Penggugat dimaksudkan untuk merongrongkewenangan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Perintah Lelang No. Kep.12/SPPBS/PUPN/WPN.O1/KP.03/94, tanggal 17 Mei 1994 yang memerintahkanagunan miik M.
92 — 37
Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ;3.13.2Bahwa Penggugat dalam mengajukail gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukanoleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karenaseyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkutmasalah kepemilikan hak keperdataan atau jelasjelas sudah merupakan KompetensiAbsolut Lembaga Peradilan Urnum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9
171 — 54
Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Surat Ketetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 251/Pid.B/2013/PN.Bdg tanggal26 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang ;Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penunti.it Umum Xo. regPerk : PDM1378/BDUNG/01/2013'tanggal 20 Februari 2013 ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwadipersidangan ;Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukandipersidangan dalam. perkara ini ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Urnum
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tiga puluh juta rupiah);Kerugian Immateriil:Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dituduh oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Pidana Penipuanberlanjut dan telah menjadi Tersangka dan Terdakwa selama 4 (empat)tahun lebih yakni mulai tanggal 28 Oktober 2008 sampai TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi menerima Putusan Mahkamah Agung,Republik Indonesia yang menyatakan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi di bebaskan dari segala Tuduhan/dakwaan dari JaksaPenuntut Urnum
354 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 444/B/PK/Pjk/20202.Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun outer sole dan upper.Explanatory Notes Bab G4 Urnum (B).Pos 64.01 dan 64,02, klasifikasi untuk alas kaki dengan owfer sole dan wpper terbuat dari bahan karetatau plastik;Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan onter sole terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulitkomposisi, sedang bagian upper terbuat dari bahan Iculit.Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan oufer sole terbuat dari
56 — 12
Perdana Setia Abadi Jayadibuktikan dengan dikeluarkannya surat promosi yang mencantumkan uraiantentang tugas dan jabatan pekerja yang bersangkutan dengan masa promosiserta peyesuaian gaji/upah, dan berdasarkan ketentuan tersebut Majelismenilai bahwa halhal yang diatur dalam Perjanjian Kerja bersama tentangpromosi dari seluruh jabatan yang ada di perusahaan Tergugat dan berlakusecara urnum, jika dihubungkan dengan dalil posita gugatan Para Penggugatyang menyatakan bahwa telah dipromosikan rnelalui
49 — 11
ratus lima puluhribu rupiah) namun belurn dibayar.Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan shabu dengan menghubungimelalui Handphone kemudian terdakwa dikasih alamat pengambilanshabu oleh saudara Warsito melalui sms kernudian terdakwa mengambilshabu didaerah Magelang yang kemudian ke Yogyakarta yangrencananya untuk mengantar shabu kepada Nunung.Bahwa benar terdakwa mengambil shabu sedikit untuk digunakan sendirisebelum diserahkan kepada saudara Nunung.Bahwa benar terdakwa memakai shabu di kamar mandi urnum
38 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga gugatan dinyatakan salah alamat(Error in Persona);Tentang subjek hukum gugatan kurang lengkap (p/urnum litis consortium);A. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2015menyatakan bahwa luas tanah Penggugat seluas + 117.682 M 2sementara menurut perhitungan para pihak Tergugat bahwa luasHalaman 8 dari 38 hal. Put.
142 — 30
PENGGUGAT tidak siasia dan terjaminnya pembayarankerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sangat beralasan menurut hukummeletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) atas harta benda TERGUGAT baikbergerak rnaupun tidak bergerak, berupa:1) Tanah dan Bangunan Kantor Bupati dan Rumah Dinas Bupati yang terletakdi daerah perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar,Kutai Barat;2) Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Urnum = danPermukiman Prasarana Wilayah yang terletak dikenal setempat
151 — 24
., Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk urnum,pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 oleh Hakim Ketua Majelis didampingioleh HakirnHakim Anggota dengan dihadiri MAHMUDDIN, SH., PaniteraPengganti dan dihdiri oleh LEO L NPITUPULU, SH. MHum selaku Kuasa Tergugatdan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat ; MAJELIS HAKIM TERSEBUT Hakim Anggota Hakim Ketua1. DARMA INDO DAMANIK, SH. MKn FAISAL, SH. MH2.
97 — 81
;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan;MENGADILI:Dalam Provisi; Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (p/urnum
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pihak terkait pada Dinas Pekerjaan Urnum Kota Bengkulu atas Objekyang diaudit tidak diberi Kesempatan oleh Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu untuk menyatakan lengkaptidaknya dan benartidaknya data)bukti yang diterima BPKP secara sepihak dan penyidik korupsi. Objekyang diaudit juga tidak diberi kKesempatan oleh Perwakilan BPKPHal. 29 dari 39 hal. Put.