• Saksi Luluk Handayani Alsluluk, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang akan mengajukan SuratKeterangan Rapid Test / RDT Antigen di Laboratorium CYTO, wajibmenyerahkan data diri berupa KTP/SIM (untuk domestic), PASPOR (warganegara asing) dan Tiket Pesawat (untuk pelaku/pengguna jasapenerbangan) sedangkan untuk biaya umum Rp 250.000, (dua ratuslimapuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pelaku/pengguna jasapenerbangan sebesar Rp 170.000, (Seratus

• ).19 Dengan demikian, dalam hal ini para Pihak wajib untuk tunduk danmentaati Perjanjian Keagenan atau kesepakatan yang telah dibuatnya.D KEWAJIBAN PENGGUGAT BERDASARKAN ~ PERJANJIANKEAGENAN :20 Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian Keagenan, terdapat ketentuansebagai berikut:The terms and conditions governing the relationship between the Carrierand the Agent are set forth in the IATA Resolutions, practices andprocedures as notified to the Agent from time to time and set fourth in theIndonesia Domestic

• imporyang bersangkutan,Kemudian yang dimaksud Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayarpada pasal 5 ayat (1) dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa yaitu totalpembayaran atas barang yang diimpor, yang telah dibayar atau akan dibayar olehpembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual,AnalisaDibavar oleh pembeli secara langsung dan tidak langsungBahwa dalam pemeriksaan audit kepabeanan terhadap Pemohon Banding, Tim Auditmendapatkan data berupa Indonesia Import & Domestic

• Fotocopy Domestic Transfer, diberi tanda T 30 ;Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugattersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Untuk Bukti surat T1, T2, T3, T4, T18, T22, T23 dan T29, berupa fotho copyyang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya danHalaman 28 dari 34 Putusan Nomor 257/Pdt. G /2018/PN.

• dengan konsumen sepakbola Liga Inggris bahwa di pasartersebut tidak ada substitusi karena konsumen liga inggris tersebut akanmencari siaran tersebut dimanapun siaran tersebut disiarkan.Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Winfred Knibbeler,seorang ahli Hukum Persaingan Usaha yang berasal dari Belanda sepertidikutip dalam halaman 29 putusan Termohon, yang menyatakan pasarEPL sebagai pasar yang terpisah:....EPL rights could not be regarded as substitutes for the media rightsrelating to other domestic

  No. 780 K/Pdt.Sus/201090.91,92.93....Hak siar EPL tidak dapat dianggap sebagai substitusi untuk hak mediayang terkait dengan liga sepakbola domestic maupun asing lainnyatermasuk contohnya Budesliga Jerman, Liga Spanyol dan Liga Italia Adalam hal Kemampuan untuk menarik pemirsa dan/atau pelanggan.Perlu juga dipertimbangkan bahwa penonton EPL biasanya mempunyaifanatisme tersendiri terhadap timtim yang berlaga di EPL danpenampilan dari timtim tersebut.

• . 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017

  23. 1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017

  24. 1 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunan rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic

  Bengkulu Utara Tahun20171 (Satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20171 (Satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20171 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi BengkuluNomor :KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 20171 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunanrancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic

  Tri Andika,SH.MH, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2017 padaKementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Direktorat PPLP SatkerPSSPLP Propinsi Bengkulu, ada pekerjaan Penyusunan RanperdaBidang Air Limbah domestic Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017sedangkan tahun 2018 saksi tidak lagi mengikutinya.Bahwa menurut saksi sebelumnya saksi dihubungi oleh Kasatker yangbernama Azwar Alpian melalui teloon dan untuk bertemu, kemudiansekitar awal bulan

  Bengkulu Utara Tahun2017.1 (satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20171 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi BengkuluNomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 20171 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunanrancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic

• No. 115 PK/Pdt/2007Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah suatu Perusahaan yang terafiliasidengan Group Ongko, beberapa Perusahaan yang terafiliasi dengan TergugatRekonpensi (tidak termasuk Tergugat Rekonpensi) atau yang dikendalikanTergugat Rekonpensi, telah memperoleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjianperjanjian Domestic Recourse Factory Agreement dan Financial LeasingAgreement sejak tahun 1997 dan 1998 dari Penggugat Rekonpensi, sebagaijaminan atas fasilitas yang diberikan Penggugat Rekonpensi,

• 1 (satu) Bundel AGREEMENT BETWEEN FOREIGN DOMESTIC WORKER (FDW) AND EMPLOYER ON FDW WEEKLY REST DAY ARRANGEMENT.

Dikembalikan kepada Fatma Yuliana

• Surat Ijin Orang Tua/Suami/Keluarga an. UMAR.

Dikembalikan kepada Pipi Nurfauziah

• Kartu Vaksinasi Covid 19 an. NURKOMARIYAH.
• Surat Ijin Orang Tua/Sumai/Keluarga an. AHMAD ZAIM, tertanggal 13 Juli 2021.

• We reserve the right to refuse carriage to any Passenger who has notcomplied with, or whose documents do not appear to comply with, such applicable laws, regulations, orders, demands or requirements6.6 Documents AdvisoryDomestic Routes: Adults are required to produce their original identity cards* or passports for all domestic flights.

• Putusan Nomor 677/B/PK/PJK/20164.2.8.secondary adjustments dalam the Glossary of the OECDTransfer Pricing Guidelines (TPG) sebagai berikut :"an adjustment that arises from imposing tax on asecondary transaction in transfer pricing cases", and asecondary transaction as a constructive transaction thatsome States assert under their domestic transfer pricinglegislation after having proposed a primary adjustment inorder to make the actual allocation of profits consistent withthe primary adjustment.Secondary

• Airport Lounge Services.Ramp handling, terdiri dari:Flight Operations,oS f NFWeight & Balance,ULD Control,Ramp Equipment,a 0Aircraft ServicingCargo Handling Service, terdiri dari:Export Handling,Cf Y Import Handling,Domestic Handling,Qa 9Rush Handling/ Transshipment Handling,e. Cargo document & Clearance,f.

• Nipindo Primatama yang bergerak dibidang Kontraktor dan pemilik tambang batubara sejak bulan Januari2016 sebagai Sekretaris Direksi yang mempunyai tugas menghandleHal 21 dari 37 Hal.Putusan No.1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utrpekerjaan Direksi untuk pekerjaan meeting, jadwal Direksi , menguruspekerjaan Direksi domestic dan luar negeri dan bertanggung jawabkepada Direksi ; Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada tahun2016 saksi bersama semua pegawai di Briefing oleh Direktur utamaBpk Nierwan

• Rp 5.400 ( lima ribu empat ratus ribu rupiah )> Keberangkatan dalam negeri (domestic) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp. 2500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) untuk setiap orang dengan rincianpembagian :PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 ( seribu seratus dua puluh lima rupiah )Koperasi Adpel Rp. 375. ( tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) PT. KKM menerima Rp. 600 ( enam ratus rupiah ) Pemkab.

  Rp 5.400 ( lima ribu empat ratus ribu rupiah )> Keberangkatan dalam negeri ( domestic ) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp. 2500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) untuk setiap orang dengan rincianpembagian :PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 ( seribu seratus dua puluh lima rupiah )Koperasi Adpel Rp. 375. ( tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) PT. KKM menerima Rp. 600 ( enam ratus rupiah )Pemkab. Rp 400 ( empat ratus rupiah )Halaman 34 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.

  Rp 5.400 (lima ribu empat ratus ribu rupiah)> Keberangkatan dalam negeri (domestic) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap orang dengan rincianpembagian : PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 (seribu seratus dua puluh limarupiah) Koperasi Adpel Rp. 375. (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) PT. KKM menerima Rp. 600 (enam ratus rupiah)Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg Pemerintah Kabupaten.

  Rp 5.400 (lima ribu empat ratus ribu rupiah)> Keberangkatan dalam negeri (domestic) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap orang dengan rincianpembagian :Halaman 116 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg9.10.11.12.13. PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 (seribu seratus dua puluh limarupiah)Koperasi Adpel Rp. 375. (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) PT. KKM menerima Rp. 600 (enam ratus rupiah) Pemerintah Kabupaten.

• Hal ini sangatbersesuaian dengan prinsip perundangundangan perpajakan Indonesiayang menganut asas materialitas atau substance over form;Dengan demikian, fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh ataspembayaran sesuai Pasal 11 Persetujuan Penghindaran PajakBerganda Indonesia Belanda tidak dapat diberikan, melainkan harussepenuhnya tunduk kepada ketentuan domestic Indonesia yakni denganmenggunakan tarif pemotongan PPh sebesar 20% dari imbalan brutobunga yang dibayarkan;Bahwa berdasarkan uraian di atas

• Putusan Nomor 1607/B/PK/PJK/2016Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the law,Yakni tidak membedakan status orang atau perusahaan (apakahorang/perusahaan kecil atau besar), jenis kegiatan usaha (apakahusaha perdagangan, pabrikan, operasi dll), kepemilikan (apakahorang/perusahaan adalah pribumi/domestic atau orang/perusahaanasing).

• Rossi; Bahwa menurut saksi dokumen yang menyertai dalampengiriman kontainer SZLU 2023440 adalah Surat KeteranganHealth Certificate denga Nomor : 0145/SKHC/06.000130/2019; Bahwa sepengatahuan saksi kontainer SZLU 2023440dibongkar dari terminal domestic, selanjutnya dibawa ke terminal Kojake kapal OOCL GUANGZHOU tujuan Taiwan; Bahwa menurut saksi muatan yang terdapat dalam SZLU2023440 adalah milik PT.

• Halaman 14 dari 48, Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2021/PA.Sdn1.1 Fotocopy Employment Contract/Kontrak Kerja atas namapenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 bulan Maret2019, telah dinazzegelen di Kantor Pos dengan materai cukup, tidakdicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tandaT.1;1.2 Schedule Of Accommodation and Domestic Duties/ JadwalAkomodatif dan Tugas dalam Negeri atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 bulan Maret 2019, telah diNazzegelen

• Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/2012Penjualan tiket Rp 2.645.591.098,72 26.455.910,99internasional Penjualan tiket Rp 1.069.578.755,70 70.353.651 ,24domestikTour Ziarah Rp 479.776.122,61 4.797.693,40Tour Internasional Rp 22.658.147,77 228.773,84Tour Domestic Rp 12.116.363,00 121.136,59Motel Internasional Rp 39.939.809,71 399.398,10Tour Domestik Rp 24.013.659,00 240.136,10Varia Internasional Rp 7.159.626,00 71.596,26Asuransi Perjalanan Rp 71.3817.194,00 713.171,94Visavisa Rp 28.162.905,00 281.629,05Dokumen

• Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa memangterdapat pemeriksaan BPK untuk tahun 2006 dengan hasilpemeriksaan nilai penjualan batubara yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)adalah sudah wajar;13.Bahwa terkait dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang menyatakan:PJK/2014Halaman 53 Alinea ke3Pemohon Banding menyatakan bahwa kasus transfer pricing tidakdapat diterapkan untuk transaksitransaksi domestic

• ., Guru Besar FakultasSosial dan Politik Unversitas Indonesia dalam perkara a quo, maka MajelisHakim Agung akan melengkapi postulat hukum dalam ketentuan perpajakaninternasional (1) pacta sun servanda (2) lex specialis derogate lex generalis(3) lex superiori derogate lex inferiori (4) Oplosing Theorie (Teori Melebur)yaitu manakala ada obyek yang samasama merupakanyurisdiksipemungutan maka domestic law melebur ke internasional law, sehinggaperkara a quo berupa pembayaran knowhow fee oleh PemohonPeninjauan