Ditemukan 836 data
78 — 18
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO 72/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
67 — 10
peganganoleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh Penuntut Umum ataupunterdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Hakim yang kesemuanya dilakukandalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum dankemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (HumanRights), yang tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah(Presumption Of Innocense ) sebagai landasan hukum universal dalam suatu negarayang berdasar atas hukum (Rechts staat
68 — 34
Kesehatan Republik IndonesiaNomor 02396/ A/ SK/ Il 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengantanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter;e Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
66 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeraturanPerusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja. setelah kepada pekerja/ouruh yangbersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secaraberturutturut;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan agar menyatakan Surat PHK Nomor544/PGIHRS/PHK/IV/2015 tidak sah;Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat
74 — 13
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh Penuntut Umumataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun olehHakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untuk menjamintegaknya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatanhukum serta perlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia(Human Rights), yang tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense)sebagai landasan hukum universal dalam suatu negara yangberdasar atas hukum (Rechts staat
31 — 4
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalahyang bersalah melakukanya.Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap HakHak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
718 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bothlingk adalah De Staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers isbeperkt door grenzen van recht (negara, dimana kebebasan kehendakpemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum) (*dikutip dari J.J.Oostenbrink, Administratieve Sancties, VugaBoekerij, sGravenhage, tt.,halaman 49, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 18). Sejalan dengan Bothlingk,A. Hamid S Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwaHalaman 23 dari 32 halaman.
93 — 42
Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yangbersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
48 — 27
Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasuTergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikanhak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.DALAM PROVISI1.Bahwa sejak Tergugat melakukan MUTASI
32 — 13
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
182 — 87
Peraturannya Kepala BPN No.11 tahun 2016 tentangpenyelesaian kasus pertanahan diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 ;Bahwa terkait apa saja yang menjadi ruang lingkup penyelesaian yang diaturdalam Peraturan Menteri Agraria No.11 tahun 2016, menurut pendapat PausHalaman 116 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.MksVolten ahli tata negara dari Belanda dalam penjelasan yang dibuat oleh Muh.Yamin bahwa negara Indonesia adalah Recht Staat bukan Mach Staat ataukekuasaan belaka artinya negara hukum kita
Asas yang paling berlaku secara universal yaitu asas prinsipyang dijalankan sesuai dengan undangundang yang bersifat tertulis dalamkaitan prinsip negara hukum tadi ada aspek historikal kalau saksi melakukanpendekatan sejarah kita bahwa UUD 1945 didalam penjelasan mengandungsuatu prinsip negara hukum (rech staat), yang bersumber pada sistem hukumcivil law merupakan satu konsekwensi negara hukum yang menganutperadilan administratif yang berbeda dengan adanya rul of law, perbedaansistem hukum tadi mencerminkan
Jadi korelasi yang demikian prinsip negarahukum recht staat sebagaimana ciri knasnya adanya peradilan administratifdan berkorelasi dengan undangundang organik yaitu undangundang P.TUNmaka ada aSasasas umum pemerintahan yakni salah satunya adalah asaskepastian hukum dan roh asas kepastian hukum dalam arti luas tidak hanyaHalaman 119 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.Mksperaturanperaturan tetapi juga best prestige dalam peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu menjadi daya ikat kepada
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENGKUS BIN ENJANG ATRIA
30 — 5
Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat
160 — 36
Staat BlaadsNomor : 22 Tahun 1848 bunga moratoir yang diijinkan hanyalah sebesar 6 %per Tahun. Dengan demikian petitum ke7 (tujuh) ini tidak dapat dikabulkansepenuhnya;Ad.8.
Terbanding/Terdakwa : IMAM SUHERI Als HERI Bin RIFAI AM
57 — 17
tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaHal28 No.17/PID.SUS/2015/PT.JMBperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
62 — 23
reasonable doubt) bahwatindak pidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap hak hak asasi manusia (human rights), tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocense) di Negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechts staat
71 — 22
Disamping itu, perbuatanyang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umum negara hukum(rechts staat) dan asasasas penyelenggaraan pemerintah yang patut (good governance), yaitu :a asas ketelitian ;b asas kepastianhokum ;c asas perlakuanyang jujur ;e asas keharusanada motivasidalamtindakan. ;24 Bahwa dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR: 131.91834 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHANPEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATIKEEROM PROVINSI PAPUA, tanggal 25 Oktober 2010
233 — 96
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), olen karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini memohon dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mendapatkankeadilan ;Dalam Provisi1.Bahwa
JULIANI BARASILA HUTABARAT, S.H.
Terdakwa:
1.APRIANSYAH Als APRIL Bin JAPAR USMAN
2.SUSANTO Als HASAN Anak dari LO CI PHIN Alm
43 — 5
delicti);Menimbang, bahwa waktu dilakukannya tindak pidana (tempus delictt)berdasarkan unsur ini ialah di waktu malam (bi nacht), di mana berdasarkanketentuan Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam danmatahari terbit (de tijd tusschen zonsondergang en zonsopgang);Menimbang, bahwa tempat atau lokasi dilakukannya tindak pidana(locus delicti) berdasarkan unsur ini ialah di dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya (in eene woning of op een besloten erfwaarop eene woning staat
88 — 21
No.92/G/2016/PHI.Sby12(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakantindak pidana kejahatan.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak setiap warga negara (subyektive, priva Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (/mcasu Tergugat), oleh karenanya PENGGUGATselaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (justiciabalance), dengan ini memohon pengajuan gugatan ini ke PengadilanHubungan
56 — 30
(Pusat Koperasi Pegawai Negeri) / PKPRI (Pusat KoperasiPegawai Republik Indonesia) Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaktidaknyadisuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri RantauPrapat, bertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri, sebagai orang27yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum bertindakselaku saudagar, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas maskapai seroBumiputra atau dari perhimpunan koperasi yang dengan sengajamengumumkan daftar (staat