Ditemukan 6349 data
129 — 58
tanggal 12 September 2015.Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang telah dikemukakan olehpihakpihak tersebut, Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat perluterlebin dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh para Tergugatdalam eksepsinya.Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi tentang Pengadilan AgamaMataram tidak berwenang menerima dan mengadili perkara ini, tidak dapatdibenarkan, oleh karena perkara ini adalah sengketa yang obyeknya adalahmasalah wakaf antara nadzir dengan ahli waris wakif
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Pengadaan Tanah dalam proses Consignatieadalah sangat penting ;Didalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan : Panitia Pengadaan tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanahuntuk menitipkan ganti rugi uang ke Pengadilan Negeri yang WilayahHukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan Pembangunan dalam halantara lain yang berhak atas ganti rugi (Demegang hak atas tanah ataunazhir bagi harta benda wakif
153 — 81
sebagai Akta Pengakuan Sepihak (APS) merujukpada ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata dianggap sebagai Akta Bawah Tangan(ABT) sehingga pada bukti P. 2 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) yang dijadikandasar oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Peusangan (sekarang setelah dimekarkan menjadi KecamatanJangka) menerbitkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf tanggal 24 September 1992Nomor: W 3/5/606/1993 karena Wakif
1.BAMBANG SUJANTO
2.KADAPI KADISO
3.YAMIN NAHARTO
Tergugat:
1.ACHMAD WAHYUDI
2.Drs. AYUB HIDAYAT
3.IFAN SUHENDI , S.H., MKn.
Turut Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
127 — 184
yang dapat membatalkan perjanjian tersebut hanyalah para pihaksebagaimana pasal 1331;Bahwa setahu saksi wakaf diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2004 danpasal 17 sampai dengan pasal 21;Bahwa kalau untuk pendaftaran wakaf tersebut mengacu pada pasal 32 pasal 39;Bahwa kalau menurut Ahli untuk tertipnya secara Administrasi makasetelah secara lisan juga diselesaikan dengan peraturan Hukum Negara;Bahwa kalau pemilik bersama maka wakaf harus persetujuan bersamakalau perorangan ia harus kehendak bebas;Bahwa wakif
harus jelas dan begitu juga mengenai nadirnya;Bahwa apabila ternyata ia tidak melaksanakan maka harus adanyapemutusan/pembatalan karena telah wanprestasi;Bahwa kalau wanprestasi maka pemutusan /diakhiri dan apabila tidakmemenuhi persyaratan maka harus dilakukan pembatalan;Bahwa kalau semua persyaratan wakap tersebut tidak teroenuhi makaharus dilakukan pembatalan, itu kalau mengacu hukum Negara;Bahwa menurut Ahli syahnya wakaf adalah syah menurut Syariat danjuga peraturan perundangundangan;Bahwa Wakif
137 — 36
ISA, Sarjana Agama,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan,Kabupaten Lampung Utara, selaku Pejabat Pembuat Akta lkrarWakaf, yang dalam hal ini sebagai WAKIF adalah Tergugat , danbertindak sebagai sebagai NADZIR adalah Tergugat ;Sehingga berdasarkan Akta lkrar Wakaf tersebut, yang semulatanah sertifikat Hak Milik berubah Haknya menjadi SertifikatTanah Wakaf nomor 00001/Kalibalangan,terletak di Desa Kalibalangan (sekarang Desa Bandar KagunganRaya), Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung
ISA, Sarjana Agama,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan,Kabupaten Lampung Utara, selaku Pejabat Pembuat Akta lkrarWakaf, yang dalam hal ini sebagai WAKIF adalah TERGUGAT ,dan bertindak sebagai sebagai NADZIR adalah TERGUGAT ;Sehingga berdasarkan Akta lkrar Wakaf tersebut, yang semulatanah sertifikat Hak Milik berubah Haknya menjadi SertifikatTanah Wakaf nomor 00001/Kalibalangan,terletak di Desa Kalibalangan (sekarang Desa Bandar KagunganRaya), Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung
Terbanding/Penggugat : HAJI ISHAK DJAWA
Turut Terbanding/Tergugat II : AWALUDIN MUHAMAD DJURU
88 — 35
Bahwa dengan demikian Almarhum Muhamad Thahir (yang membuatwasiat) dan Haja Halimah Silli (sebagai Wakif) yang mewakafkan tanahkepada Nazir Persyerikatan Muhammadiyah adalah bertentangandengan Hukum, sebab Alm. Muhamad Thahir dan Haja Halimah Seliitidak memiliki hubungan hukum atas obyek perkara tersebut karenabukan harta gono gini dari Muhamad Thahir dan Haja Halimah Silli;4.
25 — 5
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 381 PK/Pdt/1986, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga tidakrelevan untuk dipertimbangkan karena tidak memiliki nilai kekuatanpembuktian dan harus dikesampingkan;Bahwa bukti TI.2, TII.2 dan TVI berupa akta jual beli tanah (Obyeksengketa 2,1, 2.2 dan 2.3), ekuivalen dengan bukti P1P2 dan P3,sehingga penilainan atasnya ekuivalen pula dengan bukti yang diajukanPenggugat;Bahwa bukti TI.3 dan TII.3 berupa akta ikrar wakaf yang dilakukanTergugat sebagai wakif
172 — 110
Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang danmenyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuaidengan kehendak dan pemberi wakaf (wakif);14.Bahwa dari uraian diatas jelas dan tegas bahwa bank syariah (incasu Penggugat) tidak diperkenankan menyediakan bahan materialsebagaimana definisi yang diinginkan oleh Para Tergugat, makaalasan Para Tergugat dalam hal ini patut untuk dikesampingkan;15.Bahwa nilai lebih adalah nilai yang disepakati oleh Penggugatsebagai shahib al maal dengan Para Tergugat
81 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa niat wakaf yang dilakukan oleh lbu H.W Moerti telah dilaksanakansebagaimana Pernyataan Wakif tertanggal 5 Januari 1972 ditegaskandalam Akta Ikrar Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor W.3/02/K.2 tahun 1992Hal. 2 dari 31 Hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/201410.tertanggal 1 September 1992 di hadapan Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Kecamatan Magelang Selatan; Sedangkan wakaf yang dilakukanoleh Ibu Serie Antariksa dilakukan dihadapan Ketua MUI Kota Magelangsebagaimana surat pernyataan K.H.
97 — 10
bagian masingmasingahliwaris; Huruf c; Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikansuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum,yang berlaku setelah yang memberitersebut meninggal dunia; Huruf d; Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secarasukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada oranglain atau badan hukum untuk dimiliki; Huruf e; Yang dimaksud dengan "wakaf adalah perbuatan seseorangatau sekelompokorang (wakif
M.Musa Hatif, SE
Tergugat:
Haji Mahen Kosim, S.Ag
86 — 52
Gugatan Penggugat samasekali tidak menerangkan hubunganhukum antara Yayasan Darunnajah Almas UdiyahWonosari denganPesantren Darunnajah Almas Udiyah yang bersifat wakaf perorangan yangtentunya ada Wakif dan Nadzir ;Jadi, TIDAK TEPAT Tergugat digugat bahkan sebagaimana isi gugatanTergugat dihukum membayar uang ganti rugi atas kerugian yang dideritaPenggugat, serta dihukum membayar uang paksa bila lalai dalammemenuhi isi putusan ini, selain TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antaraPenggugat dengan Tergugat, sepatutnya
61 — 23
Menurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 wakafadalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkanHal 34 dari 41 hal.Put. No. 313/Pdt.G/2014PTA.Smgsebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamalamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadahdan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sesuai ketentuan tersebutberarti obyek sengketa 4.6.9 bukan milik pewaris lagi karena sudah dikeluarkandari kepemilikannya.
71 — 38
TentangWakaf menyatakan : Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harusmerupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segalapembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara ;Sedangkan berdasarkan Pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan : benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat(4) harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan ikatan,sitaan, dan perkara ;Bahwa dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakafyang menyatakan : wakaf adalah perobuatan hukum wakif
M. Musa Hatif, SE
Tergugat:
Haji Mahen Kosim, S.Ag
85 — 45
yang mengatakan menang sebagian ; Bahwa saksi tidak tahu materi gugatannya ; Bahwa saksi tahu putusan Pengadilan Tinggi tetapi saksi belum pernahmelihat ; Bahwa Yayasan Darunnajah Almas Udiyah didirikan tahun 2001 dan saksisebagai Badan Pendiri tahun 2001, kemudian dari tahun 2006 sampaidengan 2012 saksi sebagai Badan Pembina ; Bahwa kegiatan seharihari Pondok Pesantren adalah membaca Alqurandan lain lainnya ; Bahwa sebagai Ketua Pondok pesantren adalah Tergugat Mahen Kosim ; Bahwa saksi sebagai wakif
68 — 26
Muhammad Faesal sebagai pemberi wakaf atau wakif di depan penjabat pembuatakta ikrar wakaf yaitu H. Muhsin Bukhari, yang diwakafkan yaitu tanah sawah yangterletak di Beraim Praya Tengah Lombok TengahNTB untuk keperluan pembangunansarana pendidikan/pondok pesantren, dalam ikrar wakaf tersebut yang bertindak sebagaisaksi adalah Hidir dan Khaeruman. Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa oleh HajiMuh.
84 — 39
Tentang Kompetensi Absolut Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatan ini kePengadilan Negeri Tobelo atau Pengadilan Negeri Tobelo tidakberwenang mengadili perkara ini, karena obyek sengketa adalah tanahyang diwakafkan dari Rahima Cun (selaku wakif) yang diwakafkan keDesa Mandiri (semula RK 5); Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah wakaf, makaperkara ini sepatutnyalah tunduk pada kewenangan Pengadilan Agamauntuk memeriksa dan mengadilinya;Dengan demikian Pengadilan Negeri
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
237 — 221
Ngarsan Santososebagai Nadzir, Ir.Wudjud Santoso sebagai Wakif serta diketahui olen KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wagaf beralihkepada : H.
Wagqaf menerangkan telah mengikrarkan wakaf kepadaNadzir atas sebidang tanah hak milik berupa tanah pekarangan dengan nomorSertipikat 4048 Kelurahan Mojo dengan luas 930 M2 yang terletak di KelurahanMojo Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timur denganbatas Timur: Tanah Haji Eddy; barat: Jalan Karangmenjangan; Utara: TanahH.Sunaryono dan Selatan: Gang IV, yang diperuntukkan untuk PembangunanTempat Ibadan dan ditandatangani oleh H.Ngarsan Santoso sebagai Nadzir,Ir.Wudjud Santoso sebagai Wakif
76 — 16
ke atas nama Ricky Fajar Adiputrayang terletak di desa Kerjo, Kecamatan Kwadungan Kabupaten Karanganyar adalahSAH, BERKEKUATAN HUKUM, BERLAKU TETAP dan MENGIKAT.Bahwa PARA PENGGUGAT seharusnya memahami dulu bagaimana prosedur wakaf yangtidak mungkin Akta Wakaf dibuat Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah melainkandibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) antara Pemberi Wakaf(wakif) dan Penerima Wakaf (Nadzir) sedangkan PARA PENGGUGAT tidak pernahmenerangkan dan menyebutkan :a Siapa
yang menjadi Wakif dan siapa saja yang menjadi Nadzirb Wakafnya dilakukan di Kantor Mana dihadapan Siapac Akta Ikrar Wakafnya teregister pada Nomor berapa dan bunyinya apaOleh karena itu Gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap, tidak jelas berakibatKabur (Obscuur Libel) disamping itu masalah wakaf yang berwenang memutus adalahPENGADILAN AGAMA (vide : Absolut Competence).Bahwa TERGUGAT I sampai saat ini tidak pernah mempersoalkan sebagian lahan yangdibagun musholla yang saat ini masih dipergunakan warga
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2625 K/PDT/2013Fakta hukum:8.10.Bahwa saat ini, di atas tanah wakaf tersebut berdiribangunan Masjid Yaasin dan bangunan LembagaPendidikan Islam (LPI) Yayasan AlMaruf yangdigunakan untuk kegiatan belajar mengajar seluruhsatuan pendidikan di bawah naungan LPI YayasanAlMaruf;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ParaPenggugat selaku ahli waris wakif (almarhumah)atas tanah wakaf dimaksud, juga menmilikikepentingan hukum dan berhak mengajukangugatan a quo guna melindungi tanah wakaf a quodari ancaman
W2/10/E/4/1985 serta Sertifikat WakafNo. 647/Wakaf yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Timur, dimana almarhumah tercatatsebagai wakif, sedangkan Yayasan AlMaruf merupakan Nazir;Bahwa sebagaimana diketahui, dasar hukum dan pengaturanpendirian yayasan di Indonesia sebelumnya hanya berdasarHal. 24 dari 100 hal Put. Nomor 2625 K/PDT/2013atas kebiasaan dalam masyarakat dan YurisprudensiMahkamah Agung.
1.Ibu AMIH
2.Ir. RAMDANI
3.SAHRONI IMAM WAHYUDI
Tergugat:
SUMARDI
157 — 48
Pasalpasal tersebutmengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf,nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yangdapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedurmewakafkan; syaratsyarat nadzir; kewajiban dan hakhak nadzir;pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasanbenda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, Kompilasi HukumIslam ( KHI ) tidak mengaturnya.