Ditemukan 6791 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penjarahan penyebaran pendafaran pengajaran penjabutan pengabaran penjagalan pendataran
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 23-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 23 April 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
DEMETRIS A.Z. PITAY, SE
192 — 102
  • FLORIYANA)

    • Dokumen BPKAD:
    1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
    2. Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
    • 1 (satu) jilid berkas Penyertaan Modal Pemda PD. Mutis Jaya kepada PD. Mutis Jaya Tahun 2011-2015
    • 1 (satu) jilid laporan ringkasan kegiatan utama PD.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-09-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 11-03-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg
Tanggal 6 Maret 2023 — Penuntut Umum:
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
HADI CANDRA
161 — 9
  • Foto copy 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (untuk melaksanakan pengeluaran sebelum APBD tahun anggaran 2010 ditetapkan.
  • Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/LS/1.20.01/I/11 tanggal 04 Januari 2011.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.SARPONI Bin MAHFI
2.RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO
214 — 127
  • ASDP,dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum, hal tersebutmerupakan Kerugian Negara;Bahwa ahli menerangkan bahwa Kekayaan negara dipisahkan berupaBUMN merupakan bagian dari kKeuangan negara maka asas pengelolaankeuangan nagara yang dimuat dalam UU tentang keuangan negaraadalah penjabaran dari aturan pokok yang telah ditetapkan dalamUndangUndang Dasar ke dalam asasasas umum yang meliputi baikasasasas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara,termasuk didalamnya asas universalitas
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-05-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 28 Juli 2022 — Penuntut Umum:
YOGA PRATOMO
Terdakwa:
H.ANNAS MAAMUN
806 — 249

  • 4 (empat) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Nomor: (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

    31.

    1 (satu) bendel hardcopy Program / Kegiatan Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 yang belum ditandatangani oleh Gubernur Riau dan Ketua DPRD Prov Riau.

Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 13-10-2022 — Putus : 13-02-2023 — Upload : 16-02-2023
Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
Tanggal 13 Februari 2023 — Penuntut Umum:
DICKY SEPTIAWAN
Terdakwa:
ABDULLAH S. MANGGE Alias ADUL
135 — 27

  • 48. 1 (satu) bundel dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES-P) Desa Dutuno Tahun 2021. (ASLI).

    49. 1 (satu) bundel LaporanPertanggungjawaban Drainase Tahun Anggaran 2021 (ASLI)

    50. 1 (satu) bundel dokumen Pengajuan Dana Desa Non BLT Tahap I Desa Dutuno Tahun Anggaran 2021, sejumlah Rp 175.079.680.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
245 — 38
  • Artinya, unsur setiap orang ini baru dapat dibuktikansetelah unsurunsur delik intinya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.Bahwa penjabaran tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 yang menyatakan unsur setiap oranghanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jikadikaitkan dengan unsurunsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dikaitkansecara bersamaan dengan unsurunsur lain dalam perbuatan yang didakwakandalam
    Dengan demikian Dalil Jaksa Penuntut Umum yangmenyatakan di peroleh fakta fakta atas keterangan saksi adalah dalil yangsangat menyesatkan dan Penasihat Hukum berpendapat bahwa dalil tersebutsangatlah menciderai fakta fakta yang terungkap dalam persidangan ini.e Fakta persidangan berupa keterangan Ahli, bukti Surat petunjuk dan barangbukti berupa surat maupun dokumen yang terkait dengan pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Bahwa, analisa terkait penjabaran ini, pada pokoknya senada denganpenjelasan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 23-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 23 April 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
LAMBERTUS S.A BETI, SH
187 — 83
  • FLORIYANA)

    • Dokumen BPKAD:
    1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
    2. Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
    • 1 (satu) jilid berkas Penyertaan Modal Pemda PD. Mutis Jaya kepada PD. Mutis Jaya Tahun 2011-2015
    • 1 (satu) jilid laporan ringkasan kegiatan utama PD.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 17 Juli 2012 — H. MUHAMMAD IDRUS HP
79 — 8
  • kamibaru bisa itu dari Tenggarong itu tahun 2000, tahun 2001 saya menjadi kepaladaerah sehingga kabag keuangan dan sekda kebijakannya kalau ini semuanyadiadakan APBD takutnya bedabeda harganya, ada kertas yang isi ATK nya93harganya sepuluh disini lima jadi itu yang masih sering ditempatkan padaseketariat daerah.Bahwa landasannya adalah APBD, saksi sendiri bukan panitia anggaran jadiperincian anggaran adalah anggota DPRD sendiri dengan seketariat daerahditempatkan lah dana asuransi itu pada saat penjabaran
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 16 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE
139 — 95
  • Lms.900/12/2013 tanggal19 Maret 2013, sebagai penjabaran dari Pespres 70 Tahun 2012, tugasPPK adalah :a.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-05-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 20-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 20/PID.TPK/2013/PT JMB
Tanggal 11 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : DRS. H.ARIFIN MANAP Bin H.ABDUL MANAP Diwakili Oleh : H ABDURROCHIM ASNAWIE SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RAADI OKTIA NOFI, SH
92 — 52
  • 1 (satu) bundel Dokumen barang bukti dalam perkara atas nama HS DAUD MBA, yang di pinjam pakai dari KPK RI dari Nomor : 331 -338 dan Nomor : 1419 berupa :
  • 1(satu) bendel photo copy legalisir risalah resmi stemmotivering fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap nota keuangan kota Jambi TA 2004 pada tanggal 19 Januari 2004;
  • 1(satu) bendel photo copy legalisir penjabaran APBD Perubahan Kota Jambi TA 2004;
  • 5 (lima) lembar photo copy legalisir Keputusan Walikota
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1764 — 1455
  • dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikanmilik Negara, definisi ini di dalam teori hukum menggunakan landasanteori yang bersifat luas, konferenship, inipun kemudian sudah diafirmasi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dannomor 62 yang menetapkan secara konstitusional definisi ini masihtetap di pergunakan dan mengikat ;Bahwa uang yang seharusnya masuk ke Kas Negara tapi tidak masukke Negara adalah sesuai norma hukum,yang pertama dari yuridisnormative lebih dahulu pada pasal 2 ada penjabaran
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
2113 — 4241
  • Bahwa hal ini dapat dilihat dalam sejumlah aturan dalam UU No.2/2011sebagai berikut: Pasal 1 angka 2 menyatakan, Anggaran Dasar PartaiPolitik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.Pasal 1 angka 3 menyatakan, Anggaran Rumah Tangga Partai Politik,selanjutnya disingkat ART, menyatakan adalah peraturan yang dibentuksebagai penjabaran AD.33.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE
116 — 47
  • dapatlah diperoleh fakta hukum yangterungkap di persidangan sebagai berikut : Bahwa benar dana alokasi anggaran DPPKAD pada DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaPematang Siantar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2010 tanggal 29Maret 2010 tentang APBD 2010 berjumlah Rp. 50.232.892.373, (limapuluh milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilanpuluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; Bahwa benar sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 3Desember 2010 tentang Penjabaran
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
128 — 12
  • berupa uang dicantumkan dalam RKAPPKD;Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKASKPD;Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atasDPA PPKD sedangkan anggaran Hibah berupa Barang/Jasaberdasarkan atas DPASKPD;Setelah anggaran Hibah dicantumkan dalam DPAPPKD, laludibuatkan Gubernur membuatkan SK penetapan DaftarPenerima Hibah beserta besaran uang atau Jenis Barang ataujasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur;Dibuatkan NPHD ( Naskah Perjanjian Hibah daerah) yangmerupakan penjabaran
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
167 — 17
  • yang mengatur tentangpengelolaan dana PMUK supaya tepat sasaran ;Bahwa mekanisme pencairan dana PMUK yaitu. dana PMUKberasal dari APBN Pos BANTUAN SOSIAL masuk DIPA DinasPerkebunan Propinsi Jatim, kemudian diberikan kepadaKelompok Sasaran (Koperasi Sekunder maupun Primair) ;Bahwa pengelolaan dana PMUK dalam hal pengembaliannyaditujukan kepada koperasi dengan ketentuan untuk Tahun167Pertama tidak dikenakan jasa operasional (bunga), baruTahun Kedua dikenakan jasa operasional (bunga)Bahwa salah satu penjabaran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2011 — SUBADRI ISKHOTOB
177 — 73
  • RKA dan atau DPA SKPD yang telah diverifikasi oleh tim anggaranselanjutnya dijadikan dasar RAPBD perubahan.e Bahwa, kemudian sekitar bulan Agustus 2008 diterbitkanPerda No.5 tahun 2008 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kab.Bekasi tahun anggaran2008 tertanggal 26 Agustus 2008, Perbup Bekasi No.7 Tahun2008 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah tahun anggaran 2008 tanggal 27 Agustus2008 dan Keputusan Bupati No.903/ Kep.98.APEMB/2008tanggal 29 Agustus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 06-02-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2024 — Penuntut Umum:
CAHYA SANKARA UDIANA, S.H.
Terdakwa:
MUNAKIP
179 — 0
  • Tahun 2019;
46) 1 (satu) bendel Foto Copy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2020;
47) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
48) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-02-2025 — Putus : 25-06-2025 — Upload : 08-08-2025
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks
Tanggal 25 Juni 2025 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ALDI S., S.H.
Terdakwa:
YUSUF SOEAN
54 — 0

  • 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

    34.

Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2012 — Upload : 04-10-2012
Putusan PT DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus/2012/PT.Dps.
Tanggal 25 Juli 2012 — DESAK PUTU ARI PADMINI, SP.
131 — 54
  • copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor: 3856/010-05.5/20/2011 tanggal 20 Desember 2011 ; - Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT.01-001/BPMD/2009/II tanggal 31 Desember 2008 ;---------------- Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT.02-001/BPMD/2009/V tanggal 30 April 2009 ; ---------------------- Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT.03-003/Set.PNPM-MP/2010 tanggal 30 Januari 2010 ; ------------- Foto copy Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penjabaran
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD
2.DIKKI SUPRAPTO, SE ALIAS DIKI
234 — 44
  • Pada ayat (1) Menyampaikan Bahwa dalam hal Pemerintah DaerahBelum Menganggarkan Pendanaan Kegiatan Pemilihan dalam APBDatau telah Mengangarkan dalam APBD tetapi belum sesuai denganstandart kebutuhan, Pemerintah Daerah Menanggarkan PendanaanKegiatan Pemilihan Mendahului Penetapan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD dengan Melakukan Perubahan PeraturanKepala Daerah Tentang Penjabaran APBD selanjutnya diusulkandalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.;b.