Ditemukan 724 data
60 — 26
BAP PenyidikPolwil Surakarta.Bahwa Saksi bekerja menjadi Karyawan di dealer BudiJaya Motor dibagian urnum (bahasa. jawanya wirfa wirimengantar barang);Bahwa saksi bekerja di dealer Budi Jaya Motor sudahsekitar 9 (sembilan) tahun dan sampai sekarang saksimasih bekerja di dealer Budi Jaya Motor milik AliBudiono ;Bahwa Setahu saksi antara Ali Budiono dengan BPR KlecoJoyo punya hubungan, yaitu Ali Budiono pinjam uang diBPR Kleco Joyo;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ali Budiono pinjam uangdi BPR Kleco Joyo
56 — 47
kebenarannya oleh tergugat..Bahwa tergugat II rnengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 294, luas18.844 M@ Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara KabupatenKapuas Hulu berdasarkan surat pemohon dari HENDRJKUS BALItanggal 25 Nopember 2008.Bahwa HENDRIKUS BALI menggarap/ mengusahakan tanah tersebutsejak tahun i997 yang diusahakan secara terus menerus dari rnenggaraptanah negara.Bahwa penggugat rnerniliki tanah berdasarkan Panitia Pengadaan Tanahbagi pelaksanaan pernbangunan' untuk kepentingan urnum
WILMAR TUMIMBANG,SH.,S.IP.,MH
Terdakwa:
AMRAN Bin PARDAN
87 — 22
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau jabatan palsu menurut Majelis Hakim telah pula terpeuhi terhadap diri terdakwa;Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, sernua unsur dalarn dakwaan prirmair Pasal 363 ayat (2) jo pasal 363 ayat (1)Ke,3,4, dan 5 KUHP tel ah terpenuhi pada cliri Terdakwa, oleh karenanya sudahsepatutnyalah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak piclanasebagaimana yang didakwakan penuntut urnum
58 — 37
peraturan pernndangan yang berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuanPasal 53 ayat (1) UUPTUN Obyek Gugatan haruslah dibatalkan dan dinyatakantidak sah;Vi.29.30.31.OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN AZASAZAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAMUUPTUN DAN PASAL 3 UU NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANGPENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME.Bahwa Obyek Gugatan diterbitkankan Tergugat secara sewenangwenang(wilwkeur) karena diambil tanopa mematuhi azasazas urnum
54 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dicairkan melaluirekening Bank Rakyat Indonesia Unit kejapanan dan Rekening BankTabungan Negara (BIN) Pos kejapanan senilai Rp9.000.000.00(sembilan juta rupiah) ditambah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua jutarupiah) ditambah Rp206.195.700,00 dengan total ARp259.195.700,00(dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ributujuh ratus rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakansecara pribadi oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang disebutkandalam dakwaan Jaksa Penuntut Urnum
66 — 14
Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan keberatan ataskonversi/peningkata hak obyek sengketa tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum, sehingga penyelesaiannya seharusnyamelalui gugatan pada peradilan perdata urnum, bukan melaluiPengadilan Negeri Sleman, oleh karena itu gugatan Penggugatmengenai keberatan atas terjadinya konversi/peningkatan hak obyeksengketa tersebut adalah salah alamat, tidak tepat, keliru dan kaburserta Kabur (obscuur libel);3.
108 — 15
Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan meminta keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa telah menyesal dan sebagaitulang punggung keluarga.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang padapokoknya tetap pada isi tuntutan sernula,Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Urnum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut
103 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENDRA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas,telah di hadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Urnum, dimana dalampersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yangtercatat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengandemikian Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak ada kesalahan terhadaporang (error in persona) sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidanganini ;Selanjutnya :"Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut dapatmenjawab
dr. MUH. NUR TANGSI
Tergugat:
BUPATI WAJO
215 — 162
Bahwa PENGGUGAT pada Tanggal 16 Mei 2018, diperintahkan sebagaiPelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Urnum Daerah Lamaddukellengsesuai surat perintah TERGUGAT Nomor: 821 2/131 1 /BKPSDM ;6. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 05 September 2018 digantikan oleh dr.Andi Sari Dwi Kartini Witman, S.Ked., dan PENGGUGAT kembali ke JabatanFungsional Dokter Muda ;7.
28 — 4
Dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu mustlihat,rangkaiankebohongan,3.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawanhukum,4.Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu berkaitandengan pelaku ataupun subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yangmampu bertanggung jawab menurut hukum.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Urnum telah menghadirkanseorang Terdakwa yang bernama TRI BAGUS
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 137 PK/Pid.Sus/2009Bahwa dari segi pemeriksaan dipersidangan Pengadilan terhadap BeritaAcara Persidangan yang bersandar pada Surat Dakwaan Jaksa yangBatal Demi Hukum tersebut adalah menjadi batal pula dan Terdakwaadalah tidak dapat dipidana berdasarkan pada Surat Dakwaan jaksaPenuntut Urnum yang Batal Demi Hukum tersebut ;(Mohon periksa Varia Peradilan Tahun VI No.63 Desember 1990)Pertanyaannya adalah:Benarkah Putusan Mahkamah Agung RI No. 22 K / Pid.Sus / 2007 didasarkan pada Surat Dakwaan yang
117 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMOHON KASASI/TERMOHON berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008,oleh karena Akta tersebut nyatanyata tidak pernah dihadirkan di dalampersidangan sebagai alat bukti yang sah;Bahwa sudah sangat jelas, dalam pemeriksaan perkara a quo, TERMOHONKASASI/PEMOHON hanya mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yangsudah ditandai dengan Bukti P sampai dengan Bukti P12, yang mana didalamnya tidak terdapat Akta Berita Acara Rapat Urnum
94 — 29
Bahwa tanah sengketa tersebut tidak dibagikan kepada warga transmigrasikarena diatasnya mengalir Sungai yang sudah ada sebelumnya danmerupakan tanah fasilitas urnum;c. Apakah memang diperbolehkan oleh Peraturan PerundangUndangan kalausungai bisa disertifikatkan. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim melihat gambarSituasi Tanah Sertifikat No. M.387 An. Penggugat;d. Bahwa pada prinsipnya kami memperoleh tanah tersebut sebagai tanahgarapan sejak tahun 1983 dan Sdr.
GEREJA BETHANY INDONESIA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
309 — 187
penegakanhukum di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) initelah jatuh runtuh dan dapat menimbulkan konflik horizontal jikatidak ditangani dengan baik oleh berbagai pihak ;b.Azas Kecermatan, yaitu bahwa keputusan Tergugat dalamsengketa a guo tidak didasarkan pada kecermatan memahamipermasalahan, sehingga Tergugat dengan sewenangwenangtelah mengesampingkan adanya hak orang lain dalam hal iniadalah hak Penggugat ;17.Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat melanggar PeraturanPerundangUndangan dan Asasasas Urnum
Terbanding/Penggugat : KO HOKY KONCORO
75 — 29
Asuransi Urnum Mega, karena PT.Trans Retail Indonesia danPT.Asuransi Umum Mega adalah anakanak Perusahaan PT.CT.COPORP;15. Bahwa alasan keberatan Tergugat/Pembanding Memori Bandingtertanggal Jakarta, 20 April 2021 huruf L angka 94 s/d angka 104, "tidakHalaman 45 dari 47 Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PALbenar".Karena telah terjawab seperti diuraikan pada angka 2 dan 14 di atasKontra Memori Banding ini.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingg!
JOHARIANI, SH
Terdakwa:
SENYUR Alias AMAQ UNCIK Alias SENYUR Bin REWET
81 — 50
Surya terdapat perumahanyang merupakan perumahan karyawan.Bahwa benar terdakwa rnembenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalarnpersidan gan.Menirnbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan rnempertimbangkan apakahberdasarkan Jaktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahrmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Urnum kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umurn didakwa dalam bentuksubsidaritas yaitu yaitu Primair rnelanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP
140 — 43
Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA No. 621 K/Sip/1975;Sehingga dengan demikian terbukti bahwa gugatan a quo kurang pihak atautidak lengkap dan dengan tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagaiTergugat, maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan cacat p/urnum litisconsortium. Dan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard);Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor. 170/Pdt.G/2017/PN.Pbrb.
114 — 86
Dalam PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 228/Pid/2016/PT.DKI tanggal 18Agustus 2016 dengan amar putusan:(1) Menerima permintaan Banding dari Penuntut Urnum tersebut;(2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21Juni 2016, Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang dimintakanBanding tersebut;(3) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).Bahwa dengan berdasarkan Putusan Perkara Pidana
75 — 42
Dalam PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 228/Pid/2016/PT.DKI tanggal 18Agustus 2016 dengan amar putusan:Hal.44 Putusan Nomor 643/PDT/2018/PT.DKI(1) Menerima permintaan Banding dari Penuntut Urnum tersebut;(2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21Juni 2016, Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang dimintakanBanding tersebut;(3) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).Bahwa
96 — 46
dapatmengqugat pelakuusahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelakuusaha ataumelalui peradilan yang berada di lingkunganperadilanumum",Bahwa menurut Pasal 52Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) yang menyatakan :Melaksanakanpenanganandanpenyelesaiansengketakonsumen, dengan caramelalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi: Memberikankonsultasiperlindungan konsurnen:Melakukan penqawasanterhadap pencantuman klausula baku:Melaporkan kepadapenyidik urnum