Ditemukan 6791 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-09-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2022 — Penuntut Umum:
RAJA LIOLA GURUSINGA
Terdakwa:
IMANUEL GINTING
28699
  • li >Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2018;
  • Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Bumdes Tanggal 22 Juni 2020;
  • Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ROMLI MUKAYATSYAH, SH
Terdakwa:
JOKO SARJONO bin SUDARMAN GITODIHARJO
191100
  • Peraturan Kepala Desa No : 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2019;
  • Buku data Tanah Milik desa /Tanah Kas Desa Desa Tanjungsari (A.5);
  • Kwitansi Pembayaran Notaris an. THERESIA AKTI CAHYANINGSIH, SH.
Register : 21-09-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 11-03-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg
Tanggal 6 Maret 2023 — Penuntut Umum:
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
MAKMUR
12968
  • Foto copy 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (untuk melaksanakan pengeluaran sebelum APBD tahun anggaran 2010 ditetapkan.
  • Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/LS/1.20.01/I/11 tanggal 04 Januari 2011.
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 60/PID. SUS TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI
507490
  • Bahwa Kontrak Anak untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini padatahun 2011 ada 2 (dua) buah.Putusan Perkara Nomor: No.60/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Halaman 60 dari 179 Halaman Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Kontrak Anak pada ProyekMultiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebagai penjabaran dari itemitem pekerjaan. Bahwa kontrak anak pada Proyek Multivears Kabupaten Seluma untuktahun 20112012 berjumlah 7 (tujuh) kontrak anak.
Register : 21-09-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 11-03-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg
Tanggal 6 Maret 2023 — Penuntut Umum:
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
RAJA AMIRULLAH Bin RAJA BAHARUDDIN.
157106
  • Foto copy 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (untuk melaksanakan pengeluaran sebelum APBD tahun anggaran 2010 ditetapkan.
  • Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/LS/1.20.01/I/11 tanggal 04 Januari 2011.
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009
Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
24056
  • Arah dan kebijaksanaan umum (AKUAPBD) inilah sebagai pengantar dan dijabarkan kedalam bentuk notakeuangan dalam APBD yang merupakan pedoman dan paying dalampenyusunan penjabaran APBD. Karenanya, pembahasan penjabaran APBDantara eksekutif dan legislatif, secara ideal tidak lagi membutuhkan waktuyang panjang dan berbelitbelit, pembahasan AKUAPBD lah yang akanmembutuhkan waktu yang panjang dan menyita perhatian ekskutif danlegislative, karena akan disorot oleh public.
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
212126
  • tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
222565
  • tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Register : 13-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 552/Pid Sus/2017/PN Dps
Tanggal 10 Agustus 2017 — ALVIN
433387
  • Termasuk juga main judi adalah pertaruhantentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikianjuga segala permainan lainlainnya.Ahli sesuai keahliannya hanya akan menjelaskan hal yang berkaitandengan pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang undang RepublikIndonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undangundang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Penjabaran Unsur Pasal berdasarkan fakta
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Februari 2017 — H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI
284204
  • Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Kontrak Anak pada ProyekMultiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebagai penjabaran dari itemitem pekerjaan. Bahwa kontrak anak pada Proyek Multivears Kabupaten Seluma untuktahun 20112012 berjumlah 7 (tujuh) kontrak anak. Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma ada memberi instruksi atauperintah kepada Saksi sehubungan pelaksanaan Proyek Multiyears iniagar bekerja sesuai gambar dan rencana.
Register : 30-05-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb
Tanggal 5 September 2023 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.ENRICO ABIANTO LUMBAN TOBING, SH
3.JOHANES RIKY FELUBUN
Terdakwa:
PIETER NICODEMUS LERRICK Alias PIETER
1830
  • 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 900-53 Tahun 2016 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kotalama Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Kotalama Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Fotocopy);

    13. 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.24-24-Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Anggaran Belanja Pada Bidang

Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
234112
  • tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
184125
  • tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
205122
  • tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Putus : 04-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/PID.SUS/2017
Tanggal 4 Oktober 2017 — Ir. R.M. ALI PATTA D.P., M.M
205213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penjabaran itu. harusdemikian rupa jelasnya, diuraikan secara terperinci dan sistematis, tidakdiuraikan secara ngambang dan deskriptif. (M. Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid Il, PustakaKartini, Jakarta, 1985, halaman 83);Bahwa kiranya kita sebagai "Penegak Hukum" baik Hakim, Jaksa, danPenasihat Hukum telah memahami tugas dan posisi kita masingmasingdalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana pernah diungkapkanoleh Prof.
Register : 20-02-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb
Tanggal 21 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.M. Haikal Hafidh, S.H
2.Fauzan Machmud, S.H
3.Henry Satria Gagah Pratama Margono,S.H
5.Reinaldo Sampe, S.H., M.H
Terdakwa:
ABDULLAH RUMAIN
2130
  • Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 31/SPM-GU/NIHIL/POL PP / 2020, tanggal 30 Desember 2020;
  • 1 (satu) dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2020, tanggal 02 November 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Khusus Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
  • 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2020, tanggal 3 November 2020 tentang Perubahan Penjabaran
Register : 07-10-2024 — Putus : 23-01-2025 — Upload : 30-01-2025
Putusan PN PALEMBANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 23 Januari 2025 — Penuntut Umum:
1.Sumar Herti, S.H.
2.Rahmawati,S.H.
3.ICHSAN AZWAR, S.H,.M.H
4.ALLAN PRATOMO, S.H
Terdakwa:
JERI AFRIMANDO Bin EKMAN
7761
  • Muratara Penjabaran Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2018;
  • Print Out Surat Keputusan Direktur RSUD Rupit Kab. Muratara Nomor : 445/067/KPTS/RSUD.RPT/II/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Staf Pejabat Pelaksana Kegiatan Pada BLUD RSUD Rupit Kab. Muratara Tahun Anggaran 2018;
  • Fotocopy legalisir Surat Provinsi Sumsel Peraturan Bupati Muratara Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada BLUD RSUD Rupit Kab.
Register : 13-07-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE
Tanggal 21 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terbanding/Terdakwa : YORDAN HAYATI Alias ODAN
18332
  • Dokumen Penjabaran APBDes Desa Tuguis T.A 2017
  • Dokumen No. 3 a-ww berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/87/VII/2020/Reskrim, tanggal 01 Juli 2020
  1. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 196/SPP/404052/2017, tanggal 8 Mei 2017;
  2. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Lansung (SPM-LS) nomor: 196/SPM/404052/2017;
  3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Belanja
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
353264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1648 K/Pid.Sus/2014429) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran2011, Buku 1 (BB I76/ BB II71);430) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran2011, Buku 2 (BB I77 / BB IlI72);431) Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRDProvinsi Riau, Nomor. ......
    RiauNomor : Kpts.1448/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro KeuanganSEKDA Provinsi Riau HARDY (BB I465 / BB II269);818) 3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur RiauNomor : Kpts.1449/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro KeuanganSEKDA Provinsi Riau HARDY (BB I466 / BB II270);819) 3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur RiauNomor : KPTS. 1207/IX/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro KeuanganSEKDA Provinsi Riau HARDY (BB I467 / BB II271);820) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Penjabaran
    No.1648 K/Pid.Sus/2014Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2002memberikan kewenangan kepada Gubernur, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (2) huruf c. yaitu :"Rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencanaoperasional secara detail yang merupakan penjabaran rencanapengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun olehinstansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkanoleh Gubernur" ;Bahwa Keputusan Pengesahan Bagan Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
188110
  • tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD,Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran