Ditemukan 1009 data
53 — 5
Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:;:Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud mengandung pengertiansuatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak daripelakunya, sedangkan dengan maksud dimiliki terdin dan dua unsur, yakni pertamaunsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzeials oogmerk), berupa unsurkesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur tersebut merupakanHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Situnsur yang tidak
MELKIANUS PENTURY
Tergugat:
PD. PANCA KARYA
144 — 67
selama 8 tahun dan 9 bulan;Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf B, C dan DPenggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayaruang pesangon, uang penghargan masa kerja dan uang penggantian hakkepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Komponen upah yangdigunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda,terdin
239 — 88
memonpenjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalahmenghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tndakan besertaakibainya.Dolus malus : yaitu dalam hal seseorang melakukan suatutindakan tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakan tapijuga ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang olehUndangundang dan diancam pidana.Klourlos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyaisifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatutindakan ertentu, cukuplah jika hanya menghendakitindakannya.Gradasi kesengajaan terdin
159 — 26
Unsur Ne Bis In Idem Berdasar Pasal 1917 KUHPerdataSeperti yang Tergugat dan jelaskan diatas, prinsip ne bis in idem diatur Pasal1917 KUHPerdata.Menurut pasal ini, supaya pada gugatan/perkara yang diajukanbelakangan melekat cacat ne bis in idem dengan perkara yang terdahulu:harus terpenuhi secara KUMULATIF semua unsure one bis in idem yangditentukan Pasal 1917 KUHPerdata; danmengenal unsur ne bis in idem yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdatatersebut, terdin dari:1) Apa yang digugat pada Perkara Belakangan
34 — 4
menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan tanaman jenis ganja dangania tersebut digunakan oleh Terdakwa;Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SetiabudiKelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah terjadipenyalahgunaan Narkotika, kemudian = dilakukan pemerksaan danpenggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Beami dan pada saatpenggeledahan pada saksi Beami ditemukan barang bukii berupa 1 (satu)bungkus plastk klip bening yang berisi 1 (Satu) lembar kertas yang terdin
35 — 3
Bahwa barangbarang yang saksi ambil adalah 3 (tiga) Buah BPKB terdin dari :e BPKB Scpeda motor Beat warna mcrah tahun 2011 No.Pol AG 2157 XF.e BPKB Sepeda motor Suzuki satria warna hitam putih No. Pol. : AG 3252 XF. BPKBSepeda motor Honda vario warna violet silver No. Pol. : AG 6684 WV.e 3 (tiga) buah STNK terdiri dari: STNK mobil Suzuki STIOO No. Pol: AG 597 VC atas nama NURALLI. STNK mobil DAEWOO/NEXIA No.Pol: L 1757 LH atasnama EDY PRAYETNO.STNK mobil Ford leaser No.
93 — 48
1997 Tentang Pendaftaran Tanah) dan Tergugat telah menguasai danmengunakan tanah tersebut untuk kegiatan pendidikan SDN No. 237 Lembanglebih dari 20 tahun sesuai dengan riwayat tanah sejak tahun 1960 berstatustanah yang dikuasai langsung oleh Negara.Bukti berupa IPEDA/PBB bukan merupakan bukti kepemilikan/oukti hak atastanah yang diakui oleh Pasal 24 ayat 1 dan Penjelasannya dari PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah intinya menyatakanBukti kepemilikan itu pada dasarnya terdin
71 — 37
Gradasi Kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah Kesengajaan sebagaimaksud yaitu kesengajaan dengan maksud berart terjadinya suatu tindakan atau akibatadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari SiPelaku/Petindak.Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatanperbuatan asusila yangmenimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itui dilakukan ditempat yangterbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuataannya
107 — 10
Unsur: Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukumyaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdin dari orangdan badan hukum privatkorporasi;Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN SitMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa sajasebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkanorang yang didakwa telah melakukan perouatan pidana yang bemama SyarifuddinAhmad
28 — 2
Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan dalam bentuk tanamanHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.LbpMenimbang, bahwa unsur ini terdin dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuktanaman.
125 — 81
Pembayaranuang paksainihanyamungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGATyang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang.11.
68 — 8
ada menyalahgunakan Narkotika jenis shabushabu ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruan 2017 sekira pukul 01.00wita dan sekitar pukul 10.00 ##wita bertempat di Kelurahan Biga, KecamatanKotamobagu Utara, Kota Kotamobagu ;Bahwa saksi tahu terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabushabu,karena saksi dan rekan anggota Polda Sulut Jainnya awalnya melakukanpenangkapan terhadap Rival Yunus Bangko dan Terdakwa Ardiansyah, kemudianditemukan 2 (dua) paket shabushabu yang masingmasing paket terdin
118 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
,sehingga Alsintan tersebut tidak dapat dioperasikan;e Penyitaan terhadap barang lainnya yang belum dikembalikan kepadaPenggugat, yaitu: 3unit mobil Pick Up terdin dari 2 (dua) merk Toyota Nomor Pol.BA.8111GF dan BA.8111 GI serta merk Mitsubishi L300P Nomor Pol B.9019 Nu.; Tanah dan bangunan 3 (tiga) lantai, seluas 808 m?
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 610 K/Pid/2010anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik ; Pasal 16 UU No. 22 Tahun 2003 : DPR terdin dan anggota partai politik dipilinberdasar hasil Pemilihan Umum ; Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2003 : DPRD terdiri dari anggota partai politkdipilin berdasar hasil Pemilinaan Umum ;Dari ketentuan pasalpasal tersebut, berarti DPR dan DPRD (atau secara khususdalam hal ini DPRD Sumatera Utara) tidak dbeniuk oleh atau atlas nama Pemeriniah,telapi dibentuk melalui Pemihan Umum (Pemiu) alas nama
99 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjau terdin atas unsur : Kongres di Palembang yang mereka gelar tanggal 2627 April 2014tersebut tidak tuntas dan berakhir ricuh, sehingga diputuskan untuk dilanjutkansatu bulan kemudian di Jakarta. Akan Tetapi hal itu tidak kunjung terjadi danakhirnya kepengurusan DPP KAI versi mereka dideklarasikan begitu saja sambilmengurus badan hukum organisasi melalui SABH di website Termohon Kasasi dengan nama Kongres Advokat Indonesia2008.
109 — 12
Sus/2020/PN Pti Bahwa saksi menangkap para Terdakwa bersama dengan Team terdin dari : saksisendin, Bripka SUTIKNO, S.H., Bripka ZAENAL ARIFIN, dan Bripka ERFINTRINARYONO; Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka mengkonsumsi sabutujuannya sebagai penyemangat dalam bekerja dan supaya badan tetap segar, Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kooperatif dantidak berbelitbelit:Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Para
31 — 18
ribu rupiah) sedangkan nafkah bathin Terdakwatidak pernah diberikan.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga, Dalam lingkup rumah tangga sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 huruf a, telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatf dan dakwaankomulatif kesatu telah teroukt' secara sah dan menyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsurunsur dalam dakwaan komulatif kedua Oditur Militer.Menimbang, bahwa unsurunsur dalam dakwaan komulatif kedua terdin
60 — 20
Gugatan Penggugat kurangnya para pihak (Plurium litis consortium)Bahwa gugatan Penggugat terdapat kurangnya pihak yang harus digugat, dimanaseharusnya Penggugat harus menggugat BPD Desa Beringin Lestari dan LPM DesaBeringin Lestari;11Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdin dariPemerintah Desa dan BPD;Maka dengan demikian, quadnon Penggugat telah dirugikan dengan kebijakan yangdibuat Tergugat selaku Kepala
150 — 24
tidakterppenuhi maka dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa dengan tidak terouktinya unsur dalam dakwaan Primairmaka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dar dakwaanprimair maka selanjutnya akan diperlimbangkan dakwaan subsidair:Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdin
66 — 27
Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah diubahkembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/ 2016 tentang Petuniuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang), yang masingmasing menyatakan: Pasal 6 huruf a Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan:Lelang Eksekusi terdin
tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang), yang masingmasingmenyatakan:Pasal 6 hurufa Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan:Lelang Eksekusi terdin