Ditemukan 7197 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT TTE
Tanggal 8 Agustus 2016 — LA MADE BASIR alias MADE
79 — 28
  • Sri Haryanti hatary, M.Si Sum iati Kamarudin2. Kota Tidore Kepulauan Ir. Yusuf Dokomalamo, M.Si Isma Hamid, SP3. Kab. Halmahera Barat M. Rizal Ismail, SP, M.Si Aston J. Swatal Bessy SP.M,MA4. Ka. Halm ahera Selatan Drs. Dahrun Samad, M.Si Fahjri Ahmad, S.Hut5. Kab. Halmahera Timur Din Adjision, SP, M.Si Djafar Noch6. Kab. Halmahera Utara Samsud Taha Sylvia Peleu, A.Md7. Kab. Halmahera Tengah Ir. M.Natsir A. Rahman M.MA Haerudin, S.Pi, M.MA8. Kab.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 27 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 11 Januari 2017 — Ir. DEWA MADE PUTRA
83 — 23
  • Rp 156.696.616,00 Realisasi Pengeluaran Rp 1.169.197.824,00 NegaraRealisasi Fisik Pekerjaan Ro 469.197.952,54(22,98%) Kerugian keuangan negaraRp 699.999.871,46(1) 2) Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan :1) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara:Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh. dilakukansebelum barang dan/atau jasaditerima.2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:Pasal 51 Kontrak Lump Sum
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
RAJAB, S.Pd. Bin AIYUB
111 — 72
  • Terbilang : lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya Kelompok KerjaUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa KegiatanKegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara ElektronikPekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang Pelelangan SederhanaDengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rawat Inap(DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum
    BnaAnggaran 2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang SecaraElektronik Pekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang PelelanganSederhana Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan PengadaanPeralatan Rawat Inap (DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum;Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan tersebut TerdakwaRA JAB, S.Pd. Bin AIYUB menghubungi saksiHASAN BASRI Bin A. JALILdengan maksud menggunakan perusahaan CV.
    Terbilang : lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaKegiatanKegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TahunAnggaran 2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang SecaraElektronik Pekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang PelelanganSederhana Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan PengadaanPeralatan Rawat Inap (DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-11-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2375 K/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — JOHNNY KAINDE ;
75 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengubah jadwal pelaksanaan ;Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untukpekerjaan yang menggunakan kontrak satuan atau bagian pekerjaan yangmenggunakan harga satuan dari KONTRAK GABUNGAN Lump Sum DanHarga Satuan dan sesuai perjanjian Kontrak yang dilaksanakan antara PT.SARANA WANGUN PERSADA dengan PPK Kementerian PerumahanRakyat adalah KONTRAK GABUNGAN ;Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang telah
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 26-05-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 38.PDT.G.2015.PN CBN
Tanggal 22 Maret 2016 — Perdata: Penggugat: - ISWARDY CAHYANA,Dkk. Tergugat: - PT KERETA API INDONESIA . Cq. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI III CIREBON
131 — 48
  • 00.0 58.700 0 20 00 2014 Wagi 5.49 28.0 29.4 60.0 79.4ati 3.87 00.0 93.8 00.0 93.85 00 75 00 7515 Siti 21.6 16.5 38.1 50.0 88.1Uma 00.0 00.0 00.0 00.0 00,0yah 00 00 00 00 0016 Roh 26.0 26.0 50.0 76.0mat 00.0 00.0 00.0 00,000 00 00 0017 Dada /628. 32.4 /22.5 25.5 81 60.0 141.h 200 00.0 00.0 00.0 028. 00.0 028.00 00 00 200 00 20018 Oci 26,0 26.8 28.5 81.3 60,0 141.Rosid 00.0 5C.0 00.0 50.0 00.0 350.a 00 00 00 00 00 00019 Kasa /1.23 43.2 25.5 28.5 98.4 60.0 158.n 4.00 00.0 /00.0 00.0 34.0 00.0 /434.Sum
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
185 — 118
  • Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantumdalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuanatau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/oahan yangterkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yangdiberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPKmaka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimalpengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuaidengan hukum yang berlaku.b.
    Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.
    Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/oahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus/TPK/2017/PN.Dps
Tanggal 28 Juli 2017 — I GUSTI RAI SUTA, SH
73 — 59
  • Adapun cara pembayarannya yaituuntuk uang harian, sewa kendaraan/angkutan setempat dan uangrefresentatif dibayarkan secara lump sum, sedangkan biaya transportdan penginapan dibayarkan ad cost.
    rombongan Komisi C dan Ddilayani oleh PT Sunda Duta Tour; Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah ada kerjasama atau tidak tetapi haltersebut telah berlangsung sebelum Saksi menjabat sebagai KasubagKerjasama Fasilitasi, yang semestinya untuk perjalanan dinas tersebut diurussecara perseorangan tetapi untuk lebih memudahkan pelaksanaannya makaditunjuk travel; Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan adalah : untuk uang harian, sewakendaraan/angkutan setempat dan uang refresentatif dibayarakan secaralump sum
    2013 uang sewa kendaraan/angkutan setempat dipotongatau tidak dibayarkan; Bahwa karena menurut keterangan bendahara pengeluaran sekretariat DPRDKota Denpasar yaitu Saksi NYOMAN ASTINA yang menyampaikan bahwauntuk staf pendamping tidak lagi menerima uang sewa kendaraan/angkutansetempat karena untuk membayar sewa kendaraan/angkutan setempat yangtelah disediakan oleh travel; Bahwa saksi menerima uang harian berupa uang saku, sewa transport lokal,uang makan dan uang penginapan yang dibayarkan lump sum
    BPK juga turun dan ternyata ditemukiankemahalan harga tiket, dan harga kamar hotel; Bahwa sepengetahuan saksi kerugian negara atas biaya perjalanan dinasanggota DPRD Kota Denpasar tersebut sudah dikembalikan Bahwa sepengetahuan saksi ditentukan oleh Badan Anggaran DPRD yangterdiri dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar namun secaramendetail saya tidak mengetahuinya Bahwa sepengetahuan saksi untuk uang harian, uang representative danuang sewa kendaraan/angkutan setempat diteriman secara lump sum
    Bahwa PPTK membuat Daftar Penerimaan Biaya PerjalananDinas kemudian diajukan kepada bendahara pengeluaran untuk dapatdicairkan dan dibayarkan terkait biaya perjalanan dinas yang dibiayai secaralump sum yaitu uang harian, biaya sewa angkutan setempat dan uangrepresentatif, selanjutnya setelah selesai melakukan kegiatan perjalanandinas PPTK terkait perjalanan dinas membuat dan menyusun Suratperrtanggungjawaban (SPJ) diajukan kepada bendahara pengeluaran untukselanjutnya dilakukan verifikasi oleh kasubbag
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
FAUZI, S.T.,M.T. Bin ISMAIL
108 — 47
  • Terbilang : lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaKegiatanKegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TahunAnggaran 2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang SecaraElektronik Pekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang PelelanganSederhana Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan PengadaanPeralatan Rawat Inap (DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum
    BnaPIJAY/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan PengadaanPeralatan Rawat Inap (DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum;Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan tersebut saksi RAJAB,S.Pd. Bin AIYUB menghubungi saksi HASAN BASRI Bin A. JALIL denganmaksud menggunakan perusahaan CV. ACEH DAROY INDAH dengan Direktrissaksi KHAIRUNNISA Binti BAHARUDDIN yang merupakan istri dari saksiHASAN BASRI Bin A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-01-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — HENDRI YULIZAR, ST, MT Bin ALI KASIM, DKK
142 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • nomor tersebut;Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I.HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua); Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST(Sekretaris) bersamasama dengan ORMUZ FIRDAUS ST, MT,(Anggota), SAFIRI, AMD (Anggota) dan HENDRA LEONARD, S.M.B(Anggota) tidak pernah membuat laporan hasil pelaksanaanpemeriksaan dan serah terima barang kepada Rektor UniversitasBangka Belitung;Bahwa benar, kontrak pengadaan peralatan laboratorium UniversitanBangka Belitung Tahun Anggaran 2011 berbentuk land sum
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN PAINAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pnn
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 31
  • PLN (PERSERO) UIP SUM BAG TENG UPPJaringan Sumatera Barat (PLN UPPJ SUMBAR);Untuk perihal tersebut di atas dikarenakan Penggugat dan Penggugat II sampaisaat ini belum menerima ganti kerugian atas tanah dan tanaman melalui KuasaHukum Tasni Yodi, SH telan mensomasi PLN UPPJ Jaringan Sumatera Baratyang beralamat di Jalan Batang Agam No. 5 Kelurahan Belakang BalokKecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat 26136.> Surat Somasi (Teguran Hukum) No : 49/KHTYPS/IX/2019 tertanggal
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 21-12-2012 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 14-09-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Trk
Tanggal 22 Juli 2013 — Penggugat : Serma. HASSANUDDIN Tergugat : 1. Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Simpang Tiga - Kota Tarakan 2. Hj. SUKMAWATI 3. FARRAH DHINA
102 — 70
  • SUM Ie GSE foo sss sssBahwa akibat dengan adanya gugatan PenggugatKonpensi / Tergugat Rekonpensi di PengadilanNegeri Tarakan itu telah menimbulkan kerugianbaik secara materil maupun immateriil/morilterhadap Penggugat Rekonpensi dengan perinciansebagai. berikwh < sess Sees + See Seea.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 25 September 2017 — SOFYANSYAH, SE., MM. Bin H. DARMI RASAD
73 — 15
  • Kemudian rekanan melaksanakan pekerjaanpengadaan sesuai dengan kontrak setelah itu diserahkan kepada PPKkemudian hasil dari pekerjaan dimaksud diperiksa P2HP dan dibuat BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kemudian pekerjaan selesai danproses selanjutnya pembayaran;Bahwa jenis kontrak harus dipilih oleh PPK tapi yang umum dipakai adalahkontrak Lump sum yaitu untuk pekerjaan yang sifatnya pasti dan tetap,pembayarannya berdasarkan output atau kinerja.
    Kemudian kontrak gabungan antara HargaSatuan dan Lump sum yaitu pembayaran berdasarkan jenis pekerjaan daribeberapa item pekerjaan yang sudah pasti dan ada juga pekerjaan yangbelum pasti. Kemudian kontrak terima jadi (turnkey) yaitu kontrakpengadaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktutertentu, pembayarannya ketika pekerjaan selesai seluruhnya.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 6 Agustus 2015 — Suezinovi Rustamadji, SE
67 — 19
  • Duo Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2012 Pelaksana PT.PRIMA BAKTI INDAH22) Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Nomor :01/KPTS/BWS/SUM-VI/2012 Tentang Penetapan Personil Dan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Dilingkungan balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2012 Tanggal 09 Januari 201223) Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan prasarana Air Baku Sei. Duo kabupaten dharmasraya (150 LTR/DTK).
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Byw
Tanggal 10 Februari 2022 — MAIMUNAH
2.YAZID
3.MASDUKI
4.SRI
5.SANAWI
6.ASMA'I HADI, SH
7.EDI
8.YULI
9.SUM
10.MANAF
11.MULYADI
12.MARSUNA
13.SANI
14.HASYIM
15.RAHMAT
16.SIWAN
17.ANTON
18.SALAM
19.AMINAH
20.H. SURAHYU
21.AGUNG
22.YANTO
23.NUR HASANAH
24.MUHAMMAD
25.OSOK
26.DESY
27.PAK PON
28.ELI RAKIP
29.DAYAT
30.H.
52 — 28
  • MAIMUNAH
    2.YAZID
    3.MASDUKI
    4.SRI
    5.SANAWI
    6.ASMA'I HADI, SH
    7.EDI
    8.YULI
    9.SUM
    10.MANAF
    11.MULYADI
    12.MARSUNA
    13.SANI
    14.HASYIM
    15.RAHMAT
    16.SIWAN
    17.ANTON
    18.SALAM
    19.AMINAH
    20.H. SURAHYU
    21.AGUNG
    22.YANTO
    23.NUR HASANAH
    24.MUHAMMAD
    25.OSOK
    26.DESY
    27.PAK PON
    28.ELI RAKIP
    29.DAYAT
    30.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-04-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/PID.SUS/2018
Tanggal 18 April 2018 — Marthen Luther Dira Tome alias Marthen Dira Tome
143 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 361126G/039/111 tanggal 29 November2007 sebesar Rp84.000.000,00 kepada Bendahara PengeluaranDinas P&K Provinsi NTT (M.DJ Fanggidae) untuk PembayaranLangsung Biaya Transport Petugas UN Tahap II Untuk 16Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat PerintahPencairan Dana Nomor 361129G/039/111 tanggal 29 November2007 sebesar Rp83.893.000,00 kepada Bendahara PengeluaranDinas P&K Provinsi NTT (M.DJ Fanggidae) untuk PembayaranLangsung Perjalanan Dinas dan Lump Sum
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 564/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
96 — 64
  • Rp.1.515.478.961, 15.478.961, 10.522.799,Sum Rp. Rp.123.242.110, 94.705.191, Hal 21 dari 89 hal No.564/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. 23.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 29-08-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
185 — 127
  • HSI diperlukan pada saat maintenance; Bahwa, dikarenakan kontrak tersebut menggunakan kontrak Lump Sum.Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dandokumen kontrak dinyatakan bahwa kontrak Lump Sum tidak diperkenankanadanya perubahan harga. Namun demikian, PT SUN tetap mengajukan dasarpermintaan permohonan harga.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
U M A R
269 — 306
  • LANCARPRIMA NPWP 02.932.969.5042.000 sebagai berikut : Nama PKP No Faktur Tgl Faktur Sum of PPNPT LANCAR PRIMA 010.00318.31820950 17/04/2018 7,500,000Grand Total 7,500,000 Bahwa PT. TASPUR TALENTA GEMILANG telah mengkreditkan faktur pajaktersebut dalam laporan SPT PPN Masa April tahun 2018;Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian minyak dari Seseorang yangbernama SONI. Atas pembelian tersebut saksi menerima dari SONI FakturPajak atas nama PT.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
FIRMANSYAH
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Kencana, Kantor Cabang Bogor,
2.Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Bogor,
Turut Tergugat:
Notaris Sindi Safira Hanum Siregar, SH. M.KN,
124 — 30
  • gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Tidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanomoNtoapg fF wo PPerhitungan angsuran pokok dan bunga yang dimaksud oleh debitur adalahperhitungan secara flat, sedangkan yang digunakan oleh BPR Surya Kencanaadalah perhitungan menggunakan system Sum
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Tanah
Register : 27-06-2009 — Putus : 23-11-2009 — Upload : 31-07-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Bpp
Tanggal 23 Nopember 2009 — 1. Hj. ANDI SJAHIRASYAD alias Hj. A. SYAHIRAHSYAD 2. Hj. A. LIESYAH 3. Hj. A. HABIBASAH alias Hj. A. HABIBAHSYAH SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PARA PENGGUGAT. M E L A W A N PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA SEBAGAI TERGUGAT I NY. LISTY SUTIANI HARTANTO SEBAGAI TERGUGAT II. RUSMIN SUKARDI alias R. SUKARDI SEBAGAI TERGUGAT III. 4. RACHMAD SUKARDI alias R. SUKARDI DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT IV. 5. HA. H A M I D, SEBAGAI TERGUGAT V. 6. BAMBANG KARYONO RIYADI, SH SEBAGAI TERGUGAT VI. 7. Ny. SUMARDLAH ORIANA ROOSDILAN, SH SEBAGAI TERGUGAT VII. 8. LURAH MANGGAR SEBAGAI TERGUGAT VIII. 9. CAMAT BALIKPAPAN TIMUR SEBAGAI TERGUGAT IX.10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR di Samarinda cq. WALIKOTA BALIKPAPAN, SEBAGAI TERGUGAT X. 11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakartaa cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR di Samarinda cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT XI.
111 — 30
  • Bahwa Para Penggugat dalam.ad.23 mendalil telah diterbikan SUM No.11/Manggarkepada TergugatV Rachmad Sukardi, pegawai seorang WNA bernama Ebok,Pembeli Tanah Perwatasan tgl.05091973. Bahwa SK MENTERI DALAM NEGERI dalam SHM No.11/Manggar yang terteratanggal 14051970, BUKAN diberkan MENTERI DALAM NEGERI untuk TanahPerwatasan Tergugat TV Rachmad Sukardi yang baru dibelinya tanggal 05091973.