JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus ;Bahwa tahun 2011 tentang pergantian pengurus ;Bahwa hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmirullah ;Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU tidak dirugikan hanyapendapat pribadi saksi ;Bahwa RUPS tahun 2011 PT. JMU tambahan setoran modal ;Bahwa RUPS tahun 2008 dan 2011 penggantian direksi dari terdakwa BambangKoesbandono kepada Hartoyo Soeroer, yang menghadiri RUPS dari PempropJatim Ardi, PT. Jasa Marga Herly Winarto, PT. JMU HartoyoSoeroer dan Sri Widiadi ;Bahwa Dirut PT. JMU terdakwa Bambang Koesbandono tahun 2003, yang hadirSoekarwo dari Pemprop, Jasa marga dan PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus danhasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmirullah ;Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU berdasarkan AktaPendirian Pasal 11 RUPS meminjam uang, mengambil alih utang danseterusnya ;Bahwa RUPS tertanggal 162011 belum pernah diberikan kepada ahli ;Bahwa ahli belum melihat RUPS tersebut ;Bahwa keuangan PT. JMU termasuk keuangan Negara karena bersumberdari APBD ;DR. EMANUEL SUJATMOKO, SH.

Begitu pula pemberian uang kepada saksi Supriatnaseharusnya disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) d Akta Pendirian PT JMU Nomor 25 tanggal27 Desember 2002. Pada faktanya tidak ada persetujuan RUPS.

., MR,Notaris di Jakarta, yakni, "Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin olehDirektur Perseroan", maka dengan demikian seharusnya dalam RUPS tanggal15 Juni 2016, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 05 Tanggal 15Juni 2016 Tentang Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa "Perseroantersebut mestinya dipimpin oleh TEUKU ISKANDAR MARKAM, S.E., yangjuga hadir pada RUPS tersebut, dan bukannya dipimpin oleh NICOLSONRODNEY PHILIP (TERGUGAT Ill), selaku anggota Dewan Komisaris"Perseroan", sebagai PEMBERI KUASA,

Akta Berita Acara Rapat (Akta Notaris) telah pulamemenuhi ketentuan dalam UndangUndang nomor 30 tentang JabatanNotaris juncto Undangundang nomor 2 tahun 2014 dan dalampembuatan Akta Berita Acara Rapat tersebut (Sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya), Tergugat melaksanakan peraturan hukum danketentuan hukum, yang mengatur tentang RUPS yaitu Undang undangNomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan AnggaranDasar Perseroan.Kedudukan Tergugat dalam RUPS tanggal 15 Juni2016 adalah karena melaksanakan

Dimana bilaterjadi pemberhentian sementara kepada Direktur, maka dalam waktu30 hari Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS.

untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saharn(RUPS) dalam waktu paling lambat 30 hari merupakan amanat(perintah) dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007.Sehingga dasar untuk di laksanakannya RUPS telah sesuaidengan undangundang yang berlaku khususnya Undangundang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dankarenanya Tergugat dalam menjalankan jabatannya selakuNotaris yang hadir dalam Rapat pada tanggal 15 Juni 2016 tidakmelanggar ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya tidakada perbuatan melanggar

Bahwa Penggugat faktanya teiah menandatangani dokumennotulensi (minuta) RUPS tanggal 15 Juni 2016, dan membubuhkan capjempol ibu jari tangan kanannya pada dokumen RUPS tersebut, artinyasecara hukum Pengugat telah menyetujui dan membenarkan RUPStersebut, Pemberian tanda tangan dan cap jempol adalah merupakanbukti yang kuat dan cukup bahwa Pengugat terikat dan menyetujuidokumen RUPS dan hasil RUPS.Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat kemukakan dalameksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka

Pengunduran diri Penggugat II selaku Komisaris dan perubahansusunan pengurus perseroan;18.Bahwa atas usulan tersebut, Tergugat tetap mengadakan RUPS,walaupun Penggugat juga pada dasarnya menolak dilakukan RUPS.Hal. 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013Akhirnya RUPS tetap terlaksana pada tanggal 12 Mei 2009 dan akandilaksanakan lagi pada tanggal 2 Juni 2009.

Namun pada tanggal tersebuttidak jadi dilakukan RUPS akibat persoalan intinya tidak terpecahkan;19.Bahwa persoalanpersoalan diantara Para Penggugat dengan ParaTergugat mengenai kewajiban pembayaran hutang dan belum jelasnyakeuangan perseroan terus berlanjut antara Para Penggugat dan ParaTergugat utamanya saling mengajukan RUPS.

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan dan tundukterhadap isi dari Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTManggala Puri Sakti, tanggal 12 Mei 2009;5.

tanggal 20 Maret2012, dimana dalam agenda RUPS tersebut tidak ada agendamembicarakan pergantian pemegang saham.

ada kejanggalan dan rekayasa pembuatan penetapansampai adanya RUPS tanggal 20 Maret 2012.

President Taksi dari 26 Oktober 2008 s/d tanggal 21Juli 2011 Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS untuk pemilihankembali sebagai pengurus ; 220220 2222. Bahwa Tergugat yang diangkat oleh sdr. Arnold Gultom (Alm) adalahuntuk mengisi jabatan selaku Direktur Utama periode 2005 s/d 2008sesuai dengan Surat sdr.

Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom bertindak untuk dan atas namaperseroan selaku Direktur Utama yang permohonannya telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/RUPS/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 telah melaksanakanRUPSLB Ketiga tanggal 12 Oktober 2011, dengan Penetapan tersebutTergugat telah mengkukuhkan dirinya selaku Direktur Utama tanpa dipilihkembali melalui hasil RUPS yang sah berarti mereka yang duduk padaKepengurusan periode 2005 s/d 2008 telah diaktifkan

kembali sebagaipengurus tanpa dipilin melalui RUPS yang sah, sehingga Kepengurusanmereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilantersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusan yang tidakSAN. n 2a n nnn nn nnn nn nnn n=7.

Soepriyadi MM., CSsebagai Para Penggugat, sedangkan Objek gugatannya antara lainadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memilikikewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris.

RUPS. Seorang Direksi ataupun Komisaris mengundurkan diri merupakanhaknya, akan tetapi harus ada mekanisme RUPS yang menetapkan danperubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan Ham; Bahwa, selama tidak ada RUPS, Direksi/Komisaris masih menjabat; Bahwa, sebelum tahun 1995, Akta cukup sebagai bukti setoran saham,namun sejak tahun 1995 sampai sekarang harus ada bukti berupa uang danlainlain.

Direksi harus melaksanakan RUPS diminta atau tidak diminta setiaptahun.

Kalau habis seharusnyaDireksi menyatakan tidak mau lagi; Bahwa, Pemegang Saham dapat menjadi Komisaris; Bahwa, Pertanggungjawaban Direksi tetap melalui RUPS, kalau tidakdilakukan RUPS maka dapat menggugat Direksi; Bahwa, kalau tidak ada RUPS menjadi tanggungjawab pribadi Direksinamun dalam hal ini Komisaris dalam melakukan pengawasan juga lalai; Bahwa, tanpa RUPS Direksi dan Komisaris masih tetap; Bahwa, perusahaan yang berdiri sebelum tahun 1995, setelah tahun 1995dibebani tambah setor.

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal14 Januari 2019, Nomor.reg.perkara : PDS17/JKT.SL/01/2019, sebagai berikut:wonnn Bahwa Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur Utama PT PLN Batubaraberdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler (RUPS) tanggal 12Nopember 2010 jis Akta Notaris Haryanto, SH No. 20 tahun 2010 dan RUPS Sirkulertanggal 23 Nopember 2014 yang didaftarkan di Menkumdang tanggal 30 Desember2010 nomor : AHU AHA.01.1033692sebagai orang yang

Saham dan akandiputuskan dalam RUPS setelah syaratsyarat yang diajukan telah dipenuhioleh Anak Perusahaan (PT.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP SUBSIDIAIR:wonnnnn Bahwa Terdakwa KHAIRIL WAHYUNIselaku Direktur Utama PT PLN Batubaraberdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler (RUPS) tanggal 12Nopember 2010 jis Akta Notaris Haryanto, SH No. 20 tahun 2010 dan RUPS Sirkulertanggal 23 Nopember 2014 yang didaftarkan di Menkumdang tanggal 30 Desember2010 nomor : AHU AHA.01.1033692sebagai orang yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan KOKOS JIANGals.

Pasal 4 ayat (1); Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 5 ayat(3); Keputusan RUPS PT.

Umum Pemegang Sahamdan akan diputuskan dalam RUPS setelah syaratsyarat yang diajukanHal 39 Putusan Nomor: 31/Pid.SusTPK/2019/PT.DKItelah dipenuhi oleh Anak Perusahaan (PT.

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan):RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;19.

Ketiadaan Penyelenggaraan RUPS TahunanHalaman 9 dari 25 halaman.

Tahunan dan RUPS lainnya;a.

sekali tidakmenanggapi permintaaan penyelenggaraan RUPS dari Pemohon tersebut diatas.

Sehingga Pemohon kembali menyampaikan permintaan untukmenyelenggarakan RUPS Tahunan kepada Direksi melalui suratsuratkuasa hukum Pemohon (Kantor Advokat Kailimang & Ponto), sebagaiberikut:a. Surat Nomor 102/Ext/JD/IX/2011 tertanggal 6 September 2011 yangditujukan kepada Direksi Perseroan; danb.

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;19) 1 (satu) bendel fotokopi surat panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LB PT KajunKarkam Perkasa selaku ketua rapat, yang sudah

dilegalisir;21) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23) 1 (satu) bendel asli Salinan Akte PT Kajun Karkam Perkasa berkedudukandi

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201819) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bende!

halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201818)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa,yang sudah dilegalisir;1 (satu) bende!

fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yangditujukan Bambang Wiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tandaterima surat, tanggal 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson RodneyPhilip kepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LBPT Kajun Karkam Perkasa selaku Ketua Rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan

Tjk22.dan pemilik saham dari Tergugat tidak pernah melakukanpemberitahuan dan mengundang serta memberi kuasa untuk dilakukandan/atau menghadiri RUPS atau RUPS Tergugat lainnya, sehinggaPerbuatan Tergugat II dan Tergugat IIl merubah susunan kepengurusanorgan Perseroan sesuai dengan berita acara RUPS/RUPSLB danmenggantikan Penggugat selaku pemilik saham 12,4% dan DirekturTergugat kepada Tergugat III, adalah bertentangan dengan hukum ;Bahwa Perbuatan Tergugat Il dengan menyuruh Tergugat Iiimenandatangani

amandemen ke2 dan amandemen ke3 perjanjian jualbeli biji besi, selaku pihak dari Tergugat atas perjanjian Jual Beli Biji BesiNomor AMAGCBLP612 tertanggal 14 Maret 2013, yang dibuat tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan khususnyaPasal 75 UU Perseroan, yang menentukan:(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan atau anggarandasar.(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh

diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempatPerseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarSelanjutnya dalam ketentuan Pasal 79 UU Perseroan, untukpenyelengaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang mempunyaikewenangan adalah Direksi sebagaimana ditentukan:Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasd 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.Sehingga berdasarkan

tahunan atau RUPS lainnya,sehingga sampai saat ini Penggugat selaku Direktur Tergugat dansekaligus selaku pemegang saham sebesar 12,4% atau sebanyak 62lembar saham tidak pernah mengajukan RUPS dan atau memberi kuasakepada siapapun untuk menghadiri atau menyelenggarakan RUPSTahunan ataupun RUPS lainnya sebagaimana ditentukan dalamketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Perseroan dan Tergugat telahmelakukan perubahan terhadap Akta Nomor 30 tanggal 26 Juni 2012yang dibuat di hadapan Notaris Yanina Rosidah,

Cahaya Batu Limau ;Bahwa perubahan susunan organ perusahaan Tergugat , denganTergugat III selaku Direktur dari Tergugat tanpa melalui ketentuan hukumyang berlaku dengan dibuktikan adanya penandatanganan amandemenke2 dan amandemen ke3 antara Tergugat III selaku Direktur Tergugat ,sebagaimana telah Penggugat uraikan bahwa Penggugat tidak pernahmemberi kuasa dan tidak pernah menyelengarakan RUPS atau RUPSlainnya, bila timbul akta RUPS kuat dugaan penerbitan akta tersebutdengan mengunakan atau memasukan

SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)perusahaan patungan Izin Usaha Pemanfaatan HasiHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yangdibuat dihadapan Notaris yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihaklain; b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha MilikNegara (Menteri BUMN), yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan = tanamankepada pihak14c.

Sumalindo16Hutani Jaya, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), untuk persetujuan pengalihan saham 60 %(enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari JayaTobk., pada PT.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

Bahwa sebagaimana tecantum dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 79,80 dan 81 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham

dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS.Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris melalui surat PT MITRA TIRTA UTAMA tertanggal 15052015.. Seharusnya Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut namun kenyataannyaprosedur ini telah dilanggar..

;b. ..c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;d. ...esfc.

Karena Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejaktanggal permintaan RUPS diterima pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS seharusnya mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkanpemberian izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

Jangka waktu pelaksanaan RUPSLB ke Ill menyalahi UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni melebihi tenggangwaktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 86 ayat 9 "RUPS keduadan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelan RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Sementara undangan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) ke Ill PT.

Wahana Komunikatama (PT.WKT) tetanggal 1 Mei2012, menyebutkan RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggat 10Mei 2012, sedangkan undangan RUPS dari Direksi PT.WahanaKomunikatama tanggal 22 Juni 2011 kepada semua pemegang sahamuntuk hadir dalam RUPSLB ke Il pada tanggal 30 Juni 2011 berartiHal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 6 K/Pdt/2014demi hukum sudah lampau wakiu selisih 10 bulan 10 hari, karenajangka waktu yang diberikan Undang Undang menurut Pasal 86 ayat 9di atas adalah maximal 21 hari semenjak tanggal RUPS kellberlangsung;4.

keduasebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, perseroan dapatmemohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonan perseroan agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga, dan ayat 9 RUPS kedua danketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Bahwa RUPSLB ke II PT.Wahana Komunikatama dilangsungkan padatanggal 30 Juni 2011,

ke II (RUPS yang mendahuluinya);Oleh karena merasa dirugikan oleh penetapan dari Judex Facti padaperadilan tingkat pertama, disamping Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengaturnya, yaitu UUPT Nomor 40 Tahun 2007, makaselanjutnya Pemohon Kasasi dan II (Para Pembanding/Para Terlawan/Para Termohon semula) melakukan upaya hukum perlawanan atasHal. 10 dari 16 hal.

Sheriutama Raya;Berdasarkan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tegasbahwa Penetapan pengadilan yang mengabulkanpermohonan ijin pelaksanaan RUPS adalah bersifat final dantidak dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk apapun;Hal. 16 dari 29 Hal.

Putusan Nomor 641 PK/Pdt/20142.4.2.3.4.2.0.Untuk jelasnya dikutip Pasal 80 ayat (6) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 :(6) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenaipemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa Pasal 80 ayat (7) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 mengatur tegas Pengajuan kasasi terhadap PenetapanPengadilan Mengenai Ijin Pelaksanaan RUPS hanya dapatdiajukan apabila Pengadilan menolak permohonanpelaksanaan RUPS tersebut;Untuk jelasnya

Sheriuttama Raya selakupemegang saham dari Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan kourum RUPS dan Permohonan agar Pemohon PeninjauanHal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014Kembali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(LampiranBukti PPK15)Karena:Telah berulang kali RUPS dari Pemohon Peninjauan Kembali gagaldilaksanakan dan hal tersebut telah menghambat pelaksanaan PutusanPKPU Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 (Lampiran Bukti PPK16) yang bisamengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi pailit dan merugikanseluruh pemegang saham termasuk PT.

(Termohon Kasasi Il) mengajukan permohonan kourum RUPS danHal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014Permohonan agar PT Davomas Abadi, Tok (Termohon Kasasi Il) untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Karena:Telah berulang kali RUPS dari PT. Davomas Abadi, Tok.

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16052013 (enam belas Mei dua ributiga belas) telah berlangsung di Kantor saya Notaris selaku TurutTergugat Il Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan 2 (dua)agenda pokok, yaitu :a. RUPS Tahunan (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 28) danb. RUPS Luar Biasa (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 29) ;4.

Bahwa apa yang dituangkan Fundamentum Petendi maupun dalampetitum dari Penggugat adalah tidak benar karena Turut Tergugat IItelah membuat akta Berita Acara Nomor 28 berisi RUPS Tahunan danBerita Acara Rapat Nomor 29 berisi RUPS Luar Biasa ;.

Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 88, tertanggal 27 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P2) ;3. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 10, tertanggal 7 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P3) ;4. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT.

Foto copy Akta Perubahan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. BangunMegah Semesta, Nomor : 1, tertanggal 1 Agustus 2011, yang dibuatoleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P5) ;6. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 2, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat olehAnly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P6) ;7.

Foto copy surat undangan RUPS Tahunan, Nomor : 164/BMS/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, diBatam (Bukti TI.II41) ;42.

Bahwa selain halhal tersebut di atas, Tergugat pada tahun 2015diketahui telah menjual aset Turut Tergugat yaitu persil yang terletakdi Jalan Raden Patah Nomor 179, Semarang, tanpa didahului RUPS,perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 102ayat (1) UUPT:Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauD.hieeestttteeeeeeeees 23.

Bahwa merupakan hal yang aneh karena penjualan aset TurutTergugat dilakukan tanpa RUPS terlebih dahulu dimana sudahseharusnya apabila Tergugat hendak menjual aset Turut Tergugat ,terlebih dahulu diadakan RUPS untuk menentukan apakah aset TurutTergugat disetujui untuk dijual atau tidak.24.

Bahwa RUPS LuarBiasa PT. Petudunganini SAH karena dihadiriLEBIH DARI 50 % atau % dari seluruh saham sehingga sesuai Pasal 86ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatasdisebutkan:(1) RUPS dapat dilakukan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadiratau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar12.

Bahwa pertanyaan selanjutnya, APAKAH KUORUMPENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS INI ADALAH SAH???

PETUDUNGAN(Turut Tergugat 1) dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak,maka ada mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh terlebih dahuluyaitu melalui RUPS(baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB), dalam artibahwa apakah keputusan yang diambil oleh Tergugat selaku Direksi yangmewakili Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII dan Tergugat VIII dalamRUPSLB PT.

Menyatakan perbuatan tergugat memberi kuasa kepada Kusnadi Tjandra agar memimpin RUPS PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV adalah perbuatan melawan Hukum;4. Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan di singosari yang dipimpin KUSNADI TJANDRA selaku kuasa dari STEPHANUS SETIAWAN(Tergugat) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;5.

Menyatakan RUPS dari PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV dengan segala keputusannya yang tercantum dalam Akta No. 13 Tanggal 22 September 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT NEW WORLD RUBBER FACTORY LTD. Nv YANG DIBUAT OLEH Notaris PRIME CIPTA BUDI SANTOSO,SH adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;6.

Rimba Dwipantaraditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan ditetapbkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) pada 7 Agustus 1993 untuk masa lima tahun pertama.Selanjutnya Penggugat disetujui pensiun dari PNS terhitung mulai tanggal 1 Juli1994 dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 31 Agustus 1994 No.39/PENStahun 1999;Bahwa sejak Maret 2002 semua Karyawan PT. Rimba Dwipantaradiputuskan hubungan kerja atau di PHK.

Rimba Dwipantaradengan cara sewenangwenang sepihak tanpa melibatkan RUPS sesuaisurat Dirut PT.

RimbaDwipantaraBahwa pernyataan Tergugat pada halaman 10 baris ke 3 s/d 9 yangbunyinya Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan, karena namunberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 Agustus 1993yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Agustus 1992, sehinggaPekerja bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 25 K/TUN/2006undangan.

Upah berturutturut selama 4 (empat) bulandari Maret s/d Juni 2003 =Rp. 9.400.000, Biaya RUPS bulan September 2001 =Rp. 2.225.000,Jumlah = Rp. 79.775.000,Terbilang : Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Pemohon Kasasi berkeberatan atas anjuran Majelis Hakim untuk mengajukanmasalah ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bilamanamasih belum memuaskan melalui jalur Peradilan Umum. Alasan PemohonKasasi adalah sebagai berikut :a. Pemohon Kasasi bukan pemegang saham, jadi tidak dapat memaksakansegera dilakukan RUPS ;b. Pemohon Kasasi bekerja atas dasar keahlian (profesi) dan melaksanakan perintah;c. RUPS sampai sekarang tidak pemah dilaksanakan dan entah kapanRUPS akan dilaksanakan ;d.

Soetjipto, S.H. dengan Nomor Akte : 117 tertanggal 29 Januari 2001,yang tertera dalam Pasal 97, Ayat 5 ( a), ( b ), bahwa dalammenjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan yangtelah dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati hatian untukkepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidakdapat dipertanggungjawabkan kerugian dan hal ini dapat dibuktikandengan adanya Akte RUPS Nomor : 04, tanggal 04 April 2005 yangdibuat oleh Notaris Surabaya, Sutjipto, S.H. dan RUPS telahmenyatakan

Bahwa, KUAT DUGAAN AUDIT YANG DIMINTA oleh PENGGUGATTIDAK DISERTAI DATA DAN INFORMASI YANG BENAR dan DIDUGAPENGGUGAT telah MENYEMBUNYIKAN FAKTA FAKTA HUKUM sertaTIDAK MEMBERIKAN DATA YANG SEBENARNYA KEPADA AUDITOR,sehingga audit yang dilakukan oleh Budiman, Wawan Parmudji & RekanRegistered Public Accountants, Jakarta, tertanggal 02 Pebruari 2010untuk tahun buku 2001, 2002, 2003 dan 2004 tidak dapat menjadidasar gugatan dan mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenahasil RUPS tertanggal 4 April 2005

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan dalam RUPS;3. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimanadimaksud dalam ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi;4.

KencanaTeknikatama Sentosa pereode tahun 2001 s/d2004;Menimbang, bahwa sesuai pasal 56 UU No.1 th 1995 laporan tahunan dibuatdalam waktu 5(lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup danDireksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,sehingga Penggugat selaku pemegang saham lebih dari 1/10(satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah dapat minta diadakan RUPS dengan disertai alasannya dan jikaRUPS tahunan tidak diselenggarakan, maka Penggugat selaku 1