• I Ketut Walia, MSi, selaku Kepala Seksi Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,dkkdanIDA BAGUS PUTRAKA

  Dinas Tenaga Kerja danESDM Provinsi Bali Cq. Kasi Transmigrasi sebagai: Tergugat ;3) Ida Bagus Putraka sebagai: Tergugat II;4) Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai: Tergugat Ill.2. Bahwa, gugatan tersebut telah diputus secara Verstek berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 995/Pdt.G/2018/PN.Dpstanggal 24 Januari 2019 yang amar putusan berbunyi:MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;2.

  Pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dalam Putusan VerstekPengadilan Negeri Denpasar Nomor: 995/Pdt.G/2018/PN.Dpsadalah Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Cq. KasiTransmigrasi sebagaimana yang dicantumkan Terlawan dalamGugatan Nomor: 995/Pdt.G/2018/PN.Dps dengan penyebutanKementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Republik Indonesia Cq. Dinas Tenaga Kerja danESDM Provinsi Bali Cq.

  Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Cq. Kasi Transmigrasimerupakan bagian dari organ Pemerintah Provinsi Bali yang beradadibawah Gubernur Bali;5).

  Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Cq.Kasi Transmigrasi sebagai Tergugat ;Bahwa, berdasarkan pihakpihak yang digugat dalam gugatan dapatdisampaikan sebagai berikut :1) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Republik Indonesia adalah organ Pemerintah Pusatyang langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia selakuKepala Pemerintahan Republik Indonesia;2) Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali adalah organPemerintah Provinsi Bali yang berada dibawah Gubernur Baliberdasarkan

  Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Cq.Kasi Transmigrasi, dan sesuai arti cq yang merupakan singkatan dariCasu Quo yang berarti dalam hal ini, lebih spesifik lagi. Cq.umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis, makapihak yang dijadikan Tergugat dalam Gugatan adalah kabur dantidak jelas, karena Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Cq.

• ., MM
  Tergugat:
  YAYASAN PENDIDIKAN BUNDA MULIA
  Turut Tergugat:
  KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINITRASI JAKARTA UTARA

• ., dkk
  Terbanding/Penggugat : Mawardi Abbas
  Turut Terbanding/Tergugat II : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar,beralamat di Jalan A. Yani Km 37,5 Nomor 119 Kelurahan SungaiParing, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, KalimantanSelatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. St.Mahmudah, S.H., M.H., Hj. Normadaniah, S.H., M.AP., RR. DianParwatisari, S.H., M.Si., Anmad Rizal Putra Jan Sumarta, S.H.

  ,Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satupun alat bukti yangmenguatkan dalil para Tergugat baik dalil mengenai penguasaan objek sengketadengan sah oleh Para Tergugat melalui berdirinya kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Banjar, maupun dalil mengenai kepemilikan atastanah sengketa oleh Kementrian Koperasi dan UMKM RI yang pengelolaannyaoleh Kementrian Keuangan RI, maka ketidaktersediaan dan/atau tidak adanyaalat bukti yang bisa menguatkan klaimklaim tersebut sekaligus membuktikan

  Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanjar, maupun dalil mengenai kepemilikan atas tanah sengketa olehKementrian Koperasi dan UMKM RI yang pengelolaannya olehKementrian Keuangan RI, maka ketidaktersediaan dan/atau tidak adanyaalat bukti yang bisa menguatkan klainklain tersebut sekaligusmembuktikan, bahwa pengelolaan asset Negara khususnyapembangunan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanjar dilakukan secara melawan asasasas umum PenyelenggaraanNegara, yaitu :1.

  ,M.H.; Sugeng Wibowo Saputro, S.H. disebutkan khusus untuk dan atasnama Bupati Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor560/320/Disnakertrans tanggal 29 Juli 2019 mengajukangugatan/perlawanan/bantahan terhadap Mawardi Abbas selaku ketua Unit DesaKayu Tangi di Pengadilan Negeri Martapura dalam masalah perbuatan melawanhukum.Dan surat kuasa dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banjar Nomor 560/325/Disnakertrans tanggal 29 Juli 2019 yangdikuasakan kepada Muji Martono, S.H.

  ,M.H Kepala Kejaksaan NegeriKabupaten Banjar yang dalam kuasa kusus tersebut disebutkan bahwa khususuntuk dan atas nama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanjar mengajukan gugatan/perlawanan/bantahan terhadap Mawardi Abbasselaku ketua Unit Desa Kayu Tangi di Pengadilan Negeri Martapura dalammasalah perbuatan melawan hukum;Demikian juga surat kuasa substitusi Nomor SKS12/Q.3.13/Gp.1/08/2019 dimana Muji Martono, S.H.

• ., MA.dkk
  Terbanding/Tergugat : Dir.Jend Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI

  ., SemuanyaWarga Negara Indonesia, Advokat pada LembagaBantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBHSBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25 JakartaPusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal20 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANDIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DANJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan.

  Daniel Saragih, M.Si, DirekturPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial DitjenPHI dan Jamsos Tenaga Kerja;3. Roma Tulus Parulian Limbong, S.H., KasubditTenaga Penyelesaian Perselisihan HubunganHim. 2 dari 11 him. Putusan No.153/B/2018/PT.TUN.JKT.Industrial Ditjen PHI dan Jaminan SosialTenaga4. Dr. Reytman = Aruan, S.H.,M.Hum., KasubditPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial DitjenPHI dan Jamsos Tenaga Kerja;5. Bambang Adi IB., S.H.

  Mohammad Ikrar Dinata, S.H., Kasubbag HukumSetditjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja;9. Rima Pratiwi, S.H., Penyusun Penyuluhan danKonsultasi Hukum Biroberdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.546/PHIJSK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah M@MbDaCaln omen nn nnn nen nn nn en nn nn nn nn nn nn nn nn nen ene n ence anne1.

• KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SUMAPTA MAKASAR VS WA TJUMU; WA ARIBA ; Drs. A. R. SUKUR, SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH DI MASOHI; PEMERINTAH NEGERI WAAI (RAJA); SEKRETARIS NEGERI WAAI

  PUTUSANNOMOR : 28/PDT/2014/PT AMBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telan menjatuhkan putusan sebagai berkutdalam perkara gugatan antara :KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SUMAPTAMAKASAR, Beralamat Jalan Penakukan Makasar Cg.

  ;Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor :671.27130 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006 tentang Ijin PenetapanLokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di NegeriWaai Kecamatan Salahutu maka disekitar objek tersebut dijadikantempat untuk membangun PLTU maupun Perumahan.

  ;Berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 671.27130Tahun 2006 maka ditetapkan ganti rugi kepada pemilik tanah yangtermasuk dalam lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) termasuk didalam lokasi tersebut ada Pihak Penggugat (Alm. LAISAMU sebagai pemilik tanah / objek yang disengketakan).

  . ; n= nnn noe non nnn nnn nnn nnn noe nnn ren neeBahwa pada tanggal 06 Agustus 2009 bertempat di rumah PemerintahanNegeri Waai (Tergugat IV) telah dilangsungkan penandatangananbagi pihak pihak yang memiliki tanah dan bangunan yang menjaditempat untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)sesuai dengan luas tanah kepemilikan masing masing.

  LA ISAMU(orang tua Penggugat) sehingga Penggugat menuntut ganti rugi atastanah yang menjadi objek sengketa sebagai akibat dari perbuatanhukum jual beli antara Saudari Wa Ariba (Tergugat l) dengan KepalaPembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Sulmapa Makassar yang saatini telah berubah nama menjadi PT. PLN (Persero) Unit IndukPembangunan XII (Tergugat Il).

• KEPUH KENCANA ARUM
  Tergugat:
  KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT, UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR
  Intervensi:
  A. Wijaya

• MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Pekanbaru
  Turut Tergugat:
  Pemerintah Republik Indonesia, Cq Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

  Pemerintan Republik Indonesia, Cq Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Jalan Samarinda No. 29, Tangkerang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Heni Ruswita, S.Sos, NIP.19700607,Pangkat / Golongan : Penata Tingkat 1 / III d, Jabatan : Kepala Bidang PembinaanHubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, HJ.Zohrani, SE, NOP.196106051981012001, Pangkat / Golongan : Pembina/IV AJabatan : Mediator Madya Hubungan Industrial, Bidang Pembinaan HubunganIndustrial

  dan Jamsostek, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Yusri Efrianto,S.H., M.H., NIP.197501242009021002, Pangkat / Golongan : Penata Tingkat 1 /IIld, Jabatan : Kepala Seksi Standarisasi Kompetensi dan Kelembagaan PelatihanBidang Pemibaan Pelatihnan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru, dan Yafrizal, SH, NIP.197702282003121006, Pangkat Golongan :Penata / Illc, Jabatan : Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial BidangPembinaan Hubungan Industrial Bidang Pembinaan Hubungan Industrial

  Pesangon sesuai dengan Ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Surat Anjuran yang dikeluarkan olehDinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru (Turut Tergugat) ;Bahwaberdasarkan faktafakta hukum yang telah dibuktikan oleh Para Pihakselama dilakukan Perundingan Tripartit oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru (Turut Tergugat) maka Mediator pada Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru mengeluarkan anjuran kepada Tergugat yaitu:Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 68/Pdt.SusPHI

  Bahwa mengacu kepada Anjuran yang dikeluarkan oleh Pihak Dinas Tenaga KerjaKota Pekanbaru (Turut Tergugat) sebagaimana tersebut diatas, sesungguhnyaPara Penggugat telah dapat menerima anjuran tersebut dengan baik, namunhingga Guggatan Pembayaran Hak Pesangon ini diajukan, Pihak Tergugat belummemberikan Hak Pesangon Para Penggugat ;A.

  (Turut Tergugat Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbarusesuai Surat Surat Nomor: Naker/PHIC.4/565/308/VI/2020 tertanggal23 Juni 2020 Perihal: Anjuran kepada Sdr.

• Penggugat:
  Nining Kusumaningsih, SP.SPd
  Tergugat:
  YAYASAN Darul Aqsho
  Turut Tergugat:
  1.Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu
  2.Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu

• amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

• Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga

   Pagero Utama Kabupaten Kutai Negara tanggal 6 Januari 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran Pekerja PT.

   
   Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
   Terbanding/Tergugat II Intervensi I : A.M. YUMRAN

• PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING SEBAGAI PENGGUGAT melawan PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL sebagai TERGUGAT dan DAHONO SUPRIYINO, SETYO WAHYU WIDODO DKK sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1-81

  ;Pada dasarnya, konteks surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor : B.304/PHIJSK/V/2014 adalah fokus pada prosespenyelesaian masalah pekerja outsourcing yang ditangani oleh jajaran Bidang/SeksiHubungan Industrial, mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.

  PTC membutuhkan tenaga KerjaWaktu Tertentu yang akan memperkerjakan para A MT..

  Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi juga tidak dapat diterima makadapat meminta Permohonan Penetapan Ulang kepada Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi.

  Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi juga Tidak dapat diterima makadapat meminta Permohonan Penetapan Ulang kepada Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi.

  Peraturan Perundangan yang berlaku,karenanya tunjangan Performansi tidak dapat disebut sebagai upah lembur sesuaiKeputusan Menteri Tenaga Kerja No.

• KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk

  Bukti T 11 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 229 Tahun 2014 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi, tanggal 24 Desember 2014.

  (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiR.. ditujukan kepada Kepala Dinas Yangmembidangi Ketenagakerjaan Provinsi SeluruhIndonesia, Nomor : B.432/PHIJSK/VIII/2012,tanggal 9 Agustus 2012, PerihalPemberitahuan Perangkat Organisasi /Kepengurusan Wilayah SP/SB, Federasi danKnfederasi SP/SB.

  (fotokopi sesuaidengan asili) ;Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaR.l. kepada Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi R..

  (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiR.. ditujukan kepada Presiden Direktur PT.Bank International Indonesia Tok, Nomor B.10/PHIJSK/PPPHI/I/2014, tanggal 13 Januari 2013,Perihal : PHK.

  (fotokopi sesuai dengan asl) ;Surat Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiR.. ditujukan kepada Presiden Direktur PT.Bank International Indonesia Tok, Nomor B.494/PHIJSK/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, Perihal :Pemutusan Hubungan Kerja.

• Penggugat:
  1.SUMARDI
  2.RUSMIADI
  3.TRI WARSO SETIONO
  4.PRESTIWADI
  5.MUH EDY AMIN SARAGIH
  Tergugat:
  KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA

• Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 sampai dengan Desember 2018;

• Menyatakan sah dan berlaku Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administratif Jakarta Selatan Nomor : 416/Tahun 2019 Tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur Yang Belum Dibayar a.n. Ilham DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G.4S Security Services Jl.

  Pembanding/Penggugat : PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
  Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI

• DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dk vs ABDUL BUCHAIRI, dkk

• GOTONG ROYONG JAYA
  2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
  3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

• Astra Daihatsu Motor
  Tergugat:
  Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI

  Astra Daihatsu Motor, yang diterbitkan olehKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);3. BuktiP2.B : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara kepada Pengurus Unit KerjaSP LEM SPSI PT. Astra Daihatsu Motor, Nomor : 394/1.838,tanggal 30 Januari 2017, Hal : Pencatatan SP/SB. (Fotokopisesuai dengan asli);4.

  Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,tanggal 9 Nopember 2020, Perihal : Permohonan KeberatanAtas Surat Keputusan Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaNomor KEP. 2022/PHIJSKPP/XII/2019, TentangPengesahan Peraturan Perusahaan PT. Astra DaihatsuMotor.

  Setiap kitaminta pada perusahaan tidak pernah dijawab, oleh karena itu kitamengadukan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan EnergiJakarta Utara, tetapi dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi JakartaUtara tidak dilakukan mediasi dan tidak dapat dicatatkan sebagaiPerselisinan Peroburuhan karena menurut mereka hal ini tidak termasukdalam 4 hal yang terkait dengan masalah perselisihan hubungan industrialdan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Utaramenganjurkan agar permasalahan

  Mugiyono ke Sudin Tenaga KerjaTransmigrasi dan Energi Jakarta Utara untuk bertemu secara informaldengan salah satu orang Industrial Relation Dept.

  Selain itu ada juga pertemuan diSuku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara untukmelakukan mediasi dan hasil yang diperoleh dari pertemuan tersebutadalah keluar anjuran;Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor: 221/G/2020/PTUNJKT. Bahwa setahu Saksi PUK SP LEM SPSI tidak perlu dicatat di perusahaan,tetapi perusahaan mendapat pemberitahuan bahwa PUK SP LEM SPSItelah dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja.

• Eksepsi:

  • Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut;

  Dalam pokok perkara;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
  4. Menghukum Tergugat I (I.c Primer Koperasi Tenaga

  Penggugat:
  SAIM
  Tergugat:
  1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
  2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
  3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)

• Penggugat:
  PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
  Tergugat:
  PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI

  UndangUndang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (UU No. 14/1969);b. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan(PP No. 8/1981); danC. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.

  Tergugat baru berwenang mengeluarkan penetapan ulangbila Penggugat atau pekerjanya tidak menerima penetapan yangdikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja ProvinsiDKI Jakarta.Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tergugat telah mengabaikanketentuan Kepmenaker No. 102/2004 dengan langsung mengeluarkanpenetapan ulang atas Penetapan Sudinaker Jaksel padahal yangseharusnya mengeluarkan penetapan ulang adalah PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.Berdasarkan seluruh

  Kekhususan Pemerintah DKI Jakarta adalahPegawai Pengawas Ketenagaekerjaan diperbantukan kepadaSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota masingmasing.

  Untuk itu. operasionalisasi Pegawai PengawasKetenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah tepat.Keberadaan mekanisme bandng atas penetapan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 13Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur danUpah Kerja Lembur telah dikurangi dengan lahirnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan Keputusan Menteri tersebut diperbaiki

  (Fotokopi dari fotokopi cap basah);Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan IndustrialDan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.595/PHIJSKPKKAD/PP/V1/2014 Tentang Pengesahan PeraturanPerusahaan PT.G4S Security Serves.(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan IndustriDan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP. 1114/PHIJSKPK/PP/IX/2018 Tentang Pengesahan Peraturan PerusahaanPT.

• Penggugat:
  I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
  Tergugat:
  Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020

  Presiden Nomor 90 Tahun2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Pasal 16 Ehuruf c;4.

  Pasal 1 Angka15, menentukan : Konsil Tenaga KesehatanIndonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembagayang melaksanakan tugas secara independen yang terdiriataskonsil masingmasing tenaga kesehatan Pasal 11 Ayat (11) menentukan : Jenis Tenaga Kesehatanyang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medissebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Jj terdiri atasperekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler,teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien / optometris,teknisi gigi,

  Pasal 40:Ayat (1) Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesiamerupakan pimpinan konsil masingmasing TenagaKesehatan,Ayat (2) Keanggotaan konsil masingmasing Tenaga Kesehatanterdiri atas unsur : huruf c. Organisasi Profesic.

  Kesehatan Indonesia diwakilloleh Penggugat, mengingat tidak adanya perwakilan dalamkeanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Tahun 2020;5.

  Pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)merupakan amanah UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan, UndangUndang Nomor 38 Tahun 2014 tentangKeperawatan dan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2019 tentangKebidanan.b. KTKI perlu segera dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan mutupraktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dankepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat.

• Penggugat:
  ROMLI
  Tergugat:
  1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
  2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
  3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)