Ditemukan 7247 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - DJADJAT SUHARDJA - Drs. SUTRISNO
20360
  • .:02/451/4804/000/10FM CO EXPORT SEE 27656008173450, Placeand date of issue of B/L: Kelsterbach. 21.02.2010.98)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate (Policy) of Marine Insurance,GAEDE&GLAUERDT, Sum Insured EUR 177289,44, Place and Date ofIssue : Dietzenbach,15.02.2010, Certificate No. 062 493 10.99)1 (satu) lembar fotocopy legalisir jasa pengiriman PT.
    Anugrah Nusantara, B/L No. 024514804000FM, Reference Nos:.:02/451/4804/000/10FM CO EXPORT SEE 27656008173450, Placeand date of issue of B/L: Kelsterbach. 21.02.2010.98)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate (Policy) of Marine Insurance,GAEDE&GLAUERDT, Sum Insured EUR 177289,44, Place and Date ofIssue : Dietzenbach,15.02.2010, Certificate No. 062 493 10.99)1 (satu) lembar fotocopy legalisir jasa pengiriman PT.
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
REDY HERIYANTO bin ROBIN HARAHAP
11762
  • Biaya Lump Sum Rp.7.432.000,00JUMLAH Rp.908.273.600,00Kerugian Negara dalam Pekerjaan Rp.324.224.582,00Pembangunan Lampu Jalan Tenaga SuryaB. Kerugian Negara Atas Kontrak JasaKonsultasi PengawasanPembangunan Lampu Jalan TenagaSurya Putusan Nomor : 30/Pid. SusTPK/2019/PN. Bgl Hal 148 dari 226 1.
Putus : 07-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 7 April 2017 — Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si
169129
  • (Pasal 87 ayat 3)c) Bukan merupakan kontrak lump sum (Pasal 51 ayat 1)d) Perubahan konitrak harus setujui oleh para pihak (Pasal 87 ayat5)e) Perubahan kontrak tetap harus memperhatikan syarat sahnyaperjanjian sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1320KUH Perdata seprti perubahan kontrak tidak melanggarperaturanperaturan yang terkait dengan pengadaan dankeuangan.Bahwa sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010Subkontraktor merupakan sebuah pihak yang ikut dalampelaksanaan proyek di bawah
Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2174 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Suhardin,S.Si Als Suhardin Bin Malagani(T1),DKK
146107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Harian (lump sum) Rp2.800.000,00;C. Penginapan (hotel) Rp1.950.000,00;d. Transport lokal Rp1.250.000,00;Total Rp10.600.000,00;2. Sosialisasi Pemilin Pemula di enam sekolah pada enamkecamatan sejumlah Rp20.260.000,00;3. Biaya perjalanan dinas sosialisasi Pemilin Pemula di enamSekolah pada 6 Kecamatan sejumlah Rp8.810.000,00;4.
Register : 23-03-2014 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.AB.
Tanggal 14 Agustus 2015 — Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si
123278
  • Pada tahapan teknis / operasional : KPAdibantu oleh PPK Unpatti, Bendahara Pengeluaran Unpatti, BendaharaPenerimaan Unpatti, Pejabat Penguji dan penandatangan SPM, Penitia Penerima/Pemeriksa Barang, PPK untuk kegiatan PNBP Fakultas, dan Bendaharapengeluaran Pembantu (BPP) Belanja PNBP.e Bahwa pertanggungjawaban Penggunaan PNBP dipilah menjadi 2 Jenis : PNBPyang dikelola dengan mekanisme UP/TUP/GUP dan yang dikelola denganmekanisme Lump Sum (LS).e Bahwa PNBP yang dialokasikan dalam bentuk Uang Persediaan
    Pada tahapan teknis / operasional : KPA dibantuoleh PPK Unpatti, Bendahara Pengeluaran Unpatti, Bendahara Penerimaan Unpatti,Pejabat Penguji dan penandatangan SPM, Penitia Penerima/Pemeriksa Barang, PPKuntuk kegiatan PNBP Fakultas, dan Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) BelanjaPNBP.Menimbang, bahwa pertanggungjawaban Penggunaan PNBP dipilah menjadi 2Jenis : PNBP yang dikelola dengan mekanisme UP/TUP/GUP dan yang dikelola denganmekanisme Lump Sum (LS).Menimbang, bahwa PNBP yang dialokasikan dalam
Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 04/Pid./TPK/2013/PT.TK.
Tanggal 24 April 2013 — HENRY ANGGAKUSUMA Bin ANGGAKUSUMA
11873
  • Lampung Selatan.88. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampug Selatan No : 130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat.89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No : 594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang pasaran harga tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa
Putus : 28-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 28 Maret 2012 —
406
  • adalah Kabag TU dansebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) sejak Januari 2009.Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kasatpol PP kota Banjarmasin.Bahwa Bagian TU terdiri dari : Kasubbag Umum dan Kepegawaian,Kasubbag Keuangan dan verifikasi, Bendahara bertanggung jawablangsung kepada Kasatpol PP.Bahwa saksi sebagai PPK berpedoman kepada Permendagri No. 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa pencairan dana perjalanan dinas luar daerah untuk tahun 2009dan 2010 dengan sistim lung sum
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — dr. SAHRONI, SH.MH.Kes Bin (Alm) H. Muhammad
9993
  • didalammengajukan penawaran boleh mencantumkan nama merk sebatas masihmasuk didalam kriteria specifikasi tekhnis dari Panitia Pengadaan barang /jasa.Bahwa benar setelah panitia Pengadaan menetapkan calon pemenangkemudian melaporkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaituterdakwa dan setelah dilaporkan kemudian dilakukan pengumumanpemenang melalui LPSE.Bahwa benar, sistem pembayaran untuk pekerjaan belanja modalpengadaan mesin genset / generator pada RSUD Kabupaten Bekasi TA2013 yaitu berdasarkan Lump sum
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — IWA SETIADY, ST
19942
  • Curek KecamatanKrueng Sabee (DAK Tambahan / SharingTambahan 2014)Isntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya Satuan KerjaDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKabupaten Aceh Jaya KategoriPekerjaan Konstruksi Jenis PengadaanELelang Pemilihan Langsung MetodeSatu File Anggaran2014 APBD Nilai Pagu PaketRp. 3.434.000.000,00 Nilai HPS PaketRp. 3.434.000.000,00 CaraPembayaranGabungan Lump Sum dan Harga Satuan Tahun AnggaranTahun Tunggal SumberPendanaanPengadaan Tunggal Lokasi Pekerjaan Kecamatan Krueng
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
362316
  • Gubernur Prov Sum Utara tanggal 03062013 Nomor 170/6102 beserta lampirannya.1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor :1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjut suratpernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRDSU, besertalampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas namaDrs.
    Gubernur Prov Sum Utara tanggal 03062013 Nomor 170/6102 besertalampirannya.235.5 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor :1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataanpengunduran diri sebagai Anggota DPRDSU, beserta lampirannya yaituSurat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Drs.
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAJANG, SKM. Msi
7830
  • ,MHKes dan setelah dilaporkan kemudian dilakukanpengumuman pemenang melalui LPSE.Bahwa benar, sistem pembayaran untuk pekerjaan belanja modalpengadaan mesin genset / generator pada RSUD Kabupaten Bekasi TA2013 yaitu berdasarkan Lump sum yaitu setelah pekerjaan selesai dan diserah terimakan maka baru dilakukan pembayaran.Bahwa benar, kewenangan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)sampai menetapkan HPS adalah tugas tanggung jawab dari PPK yaitu dr.SAHRONI, SH.MHKes.Tanggapan Terdakwa : membenarkan
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. One Indirasari Hardi (Terdakwa)
17142
  • SPADD.01/PK.1 tanggal 30 September 2014 tertulis penandatanganan tertanggal 30September 2014, dan addendum ke2 Nomor:HK.02.03/PKHRc.9/IX/2014/SPADD.02/PK.1 tanggal 11 Nopember 2014 ditandatangani tanggal 11 Nopember2014, sementara Opname tertanggal 14 Januari 2015, Karena CCO/ addendumke1 dan ke2 tersebut dibuat tanggal mundur.Bahwa di dalam kontrak Kontrak : KH.02.03/PKHRc.9/VI/2014/SP/PK.1Tanggal Kontrak 23 Juni 2014 disebutkan jenis kontrak adalah kontrak lum sumdan harga satuan:Pekerjaan lum sum
Register : 28-01-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 8 Juni 2015 — - DR. H. MAHRIP, SE.MM.
12151
  • jumlah dana yang dikeluarkan tidak sama tergantungdengan tujuannya;Bahwa untuk perjalanan dinas keluar daerah Wakil Bupati pada tahun2011 memakai klas bisnis sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa saksi pernah ditunjukan dokumen oleh Penyidik dari KejaksaanTinggi Nusa Tenggara Barat terhadap bukti pertanggung jawabanpenggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah Wakil Bupati LombokBarat dan ajudan;Bahwa sistem pembayaran perjalanan dinas tahun 20092012 adalahLum Sum
Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 13 Desember 2016 — - RUDIANTO, ST. MT
289441
  • Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yakni melakukanpemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuaidenganketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan menerima hasilPengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasiteknis,jumlah,waktu, tempat, fungsi, dan/atau ketentuan lainnyaBahwa benar berrdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51, Kontrak PengadaanBarang/Jasa berdasarkan cara pembayaran salah satunya KontrakLumpsum, Kontrak Lump Sum
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
18897
  • GubernurHalaman 201 Putusan No.92/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.235.5235.6235.7235.8235.9235.10Prov Sum Utara tanggal 03062013 Nomor 170/6102 besertalampirannya.1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera UtaraNomor : 1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjutSurat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRDSU,beserta lampirannya yaitu) Surat keterangan dan Suratpernyataan atas nama Drs.
    Sumatera utara yang mengundurkan diri,yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitamdiantaranya tertulis dan terbaca SALOMO TR PARDEDE.1 (satu) lembar print out draft surat DPRD ProvinsiSumatera Utara perihal Tindak Lanjut Pertemuan PimpinanDPRDSU dengan KPU Prov SU.1 (Satu) lembar asli lembar disposisi 7207 nomor urut 1641M 10072013 perihal Pemberhentian antar waktu anggotaDPRD karena menjadi anggota partai politik lain ataukarena mengundurkan diri (ketua), dengan asal surat a.n..Gubernur Prov Sum
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (TERDAKWA)
138133
  • 3315121003480001 DSN of RT 5,050,000 7,500,000132 137 Ngusman 3315120403840005 DSN ae RD 7,070,000 7,500,000133 138 Sugiyati 3315125007560003 PSN 04 Rr 5,968, 000 7,500,000MengunduDSN TEGUHAN RT ra134 139 Suparmin 3315123112720032 ao 0 Oo ndiriTahapI135 140 suwardi 3315121109580081 PON 04 RY 6,260,000 7,500,000136 141 Sumi 3315124107560019 DSN ao RT 6,937,000 7,500,000137 142 Kasno 3315120107510013 PON aa RT 4,977,000 7,500,000138 143 EkoWarsono 3315122702830002 DSN a RT 4,620,000 7,500,000139 144 sum
Register : 18-10-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87 /Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 28 Februari 2012 — RAHMAT SUPRIYATNA MARTONO Alias MARTONO Bin ( Alm) ADAM.
9019
  • :::ceeeeeees Rp. 4.000.000.SUM AD 0 eeeeceeteeeeeeeeteeetees Rp. 35.000.000,Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri.Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakanpendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon.Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulanDesember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan KotaCirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H. E. Jumhana Cholil,MM yang diterima dari Sdr.
Putus : 13-02-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 205/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Februari 2017 — TIO JULIUS TANJAYA Kejaksaan Negeri Sidoarjo
7222
  • Seluruh harga penawaran yang masuk untukKontrak Lump Sum diatasHalaman 124 Putusan No.205/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.SbyHPS;h. Sanggahan hasil Pelelangan/Pemilinan Langsungdari peserta ternyatabenar;i. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelahdilakukan evaluasi dengan sengajatidak hadir dalam klarifikasi dan/ataupembuktian kualifikasi; atauj.
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
397876
  • 2.000.000,00 (dua juta rupiah)sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Bahwa jangka waktu dalam sekali keluar mencari ikan diberi uangsebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);Bahwa saksi tidak diberi gaji setiap bulannya;Bahwa yang memberikan gaji pada saat bekerja selama 3 (tiga) bulanadalah Terdakwa;Bahwa saksi tidak pernah disekap atau ditahan di ruangan isolasi;Bahwa saksi pernah melihat teman saksi dimasukkan ke ruanganisolasi;Bahwa teman saksi yang disekap diruang isolasi adalah Tun Naing,Sum
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
150256
  • tentangPerbendaharaan Negara Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruf c Perpres 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi Kontrak lump sum